<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/25/Joint-Press-Corps-1439020990.jpg" alt="Mantan Ibu Negara Kim Keon Hee dalam sidang pertamanya di Pengadilan Distrik Pusat Seoul di Seoul selatan (24/9) (Joint press corps)" width="100%">
<figcaption>Mantan Ibu Negara Kim Keon Hee dalam sidang pertamanya di Pengadilan Distrik Pusat Seoul di Seoul selatan (24/9) (Joint press corps)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <div> <div><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>-&nbsp;Kim Keon Hee, merupakan istri daru mantan Presiden Yoon Suk Yeol, terpantau tiba di Pengadilan Distrik Pusat Seoul, Korea Selatan pada hari Rabu (24/9).</div> <div>&nbsp;</div> <div>Kim Keon Hee hadir dengan kendaraan pengangkut tahanan, mengenakan setelan jas biru tua dan masker wajah, saat ia hadir untuk pembukaan persidangan pidananya.</div> <div>&nbsp;</div> </div> <div>Kehadiran Kim Keon Hee menandai pertama kalinya dalam sejarah Korea Selatan, seorang mantan ibu negara diadili atas tuduhan kriminal.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Divisi Pidana 27 Pengadilan Distrik Pusat Seoul memulai persidangan pada pukul 14.17 KST, dengan Kim Keon Hee yang menghadapi berbagai tuduhan mulai dari manipulasi saham, hingga pendanaan politik ilegal dan penyuapan yang terkait dengan Gereja Unifikasi.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Kim yang telah ditahan sejak bulan lalu, memasuki ruang sidang di tengah sorotan media yang intens.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Untuk pertama kalinya, pengadilan mengizinkan penerbitan foto dan video dirinya, duduk di area yang telah ditentukan untuk terdakwa sebelum sidang dimulai, dengan alasan kepentingan publik.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Dikutip dari Korea Times, sayangnya persidangan itu sendiri tidak akan direkam setelah argumen dimulai.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Wanita berusia 51 tahun ini, dituduh terlibat dalam manipulasi saham Deutsche Motors antara tahun 2009 dan 2012.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Ia diduga berkonspirasi dengan para eksekutif dan pemodal perusahaan, untuk meraup keuntungan ilegal sekitar 810 juta won (sekitar Rp9,9 miliar).&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Jaksa juga menuduh bahwa selama pemilihan presiden 2022, ia dan suaminya mendapatkan keuntungan dari layanan jajak pendapat, senilai sekitar 270 juta won&nbsp; (sekitar Rp3,2 miliar) yang diberikan secara gratis oleh seorang broker politik, yang melanggar undang-undang pendanaan kampanye.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Dakwaan lain terkait penerimaan barang-barang mewah, termasuk kalung berlian dan tas tangan desainer, senilai sekitar 80 juta won (sekitar Rp954&nbsp;juta), dari mantan pejabat Gereja Unifikasi dengan imbalan bantuan politik.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Jaksa penuntut telah menghitung total pendapatan ilegalnya, sekitar 1,03 miliar won&nbsp; (sekitar Rp12 miliar) dan telah mengajukan permohonan pembekuan asetnya ke pengadilan.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Setelah dakwaannya bulan lalu, Kim menjadi mantan ibu negara pertama dalam sejarah Korea Selatan yang dipenjara dan diadili atas tuduhan kriminal.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Menambah beratnya proses pengadilan, Yoon sendiri juga diadili, menghadapi tuduhan pemberontakan terkait dugaan perannya dalam upaya penerapan darurat militer.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Sidang hari ini diperkirakan, akan berfokus terutama pada masalah prosedural dan penyampaian dakwaan formal.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Sidang akan dilanjutkan dalam beberapa minggu mendatang, dengan kesaksian dan bukti tambahan yang akan dihadirkan.</div> <div>&nbsp;</div>

Kim Keon Hee atau mantan ibu negara, terpantau tiba di Pengadilan Distrik Pusat Seoul, Korea Selatan pada hari Rabu (24/9).

Kim Keon Hee Menjadi Mantan Ibu Negara Pertama yang Diadili dalam Sejarah Korea Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Sovereign.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Seorang perempuan Singapura yang mengamuk di Pasar Shunfu setelah ditegur tak memakai masker akhirnya diadili. Insiden itu membawanya duduk di meja hijau dengan tuduhan 5 dakwaan. Padahal awalnya hanya masalah sepele yang tak dipatuhinya.<br /> <br /> Kasus tersebut viral lewat sebuah video. Hal itu membuat perempuan bernama Paramjeet Kaur, 40, diadili dengan lima dakwaan, termasuk empat dakwaan terkait aturan Covid-19 (Tindakan Sementara) dan satu dakwaan akibat gangguan dan keresahan di muka publik.<br /> <br /> Paramjeet Kaur diwakili oleh pengacara Satwant Singh seperti dilaporkan The Straits Times. Tampil di pengadilan melalui tautan video dengan masker di dagunya, Paramjeet Kaur berkata kasusnya diwakili oleh pengacaranya seperti dilansir dari <a href="https://www.asiaone.com/singapore/sovereign-woman-physiotherapist-born-and-raised-singapore-moved-back-here-after-20-years"><em>AsiaOne</em></a>, Rabu (6/5).<br /> <br /> "Saya menyerahkan pada Satwant pengacara saya dan saya meminta Satwant untuk mewakili saya," katanya.<br /> <br /> Ternyata bukan kali pertama Paramjeet Kaur bertindak arogan. Selain mengamuk di pasar, pada hari pertama periode semi lockdown pemutus sirkuit (7/4), dia bersikeras makan nasi ketan di pusat jajanan. Dia memaksa makan di tempat seperti laporan media berbahasa Tiongkok, Lianhe Zaobao.<br /> <br /> Ketika petugas penegak hukum mencoba menasihatinya, dia mengeluarkan teleponnya dan merekamnya. Dalam insiden lain, Paramjeet Kaur dihentikan oleh petugas polisi di Pasar Shunfu pada 14 April setelah bertindak secara provokatif ketika didekati oleh petugas penegak Badan Lingkungan Hidup Nasional (NEA).<br /> <br /> Dalam sebuah video yang beredar secara daring, dia terlihat tidak mengenakan masker dan mengambil foto dan merekam petugas polisi sambil menolak untuk bekerja sama. Pada 3 Mei, dia muncul lagi di Pasar Shunfu di Blok 320 Shunfu Road tanpa masker.<br /> <br /> Kali ini, seorang putri penjual kios di pasar mencoba menyarankannya untuk memakai masker tetapi Paramjeet Kaur menjadi agresif dan menolak untuk melakukannya. Dia juga memarahi dan memukulnya.<br /> <br /> Paramjeet Kaur ditangkap karena menyerang seorang warga, menyebabkan gangguan publik dan tidak mengenakan masker. Dia ditahan sejak penangkapannya. Ibunya menjelaskan bahwa Paramjeet Kaur lahir dan dibesarkan di Singapura.<br /> <br /> Setelah lulus dari politeknik pada usia 20, Paramjeet Kaur melanjutkan untuk belajar dan bekerja di Australia sebagai fisioterapis. Dan dia kembali ke Singapura tahun lalu.<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=oRUJKBFt6CY<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=Fx1-tEKpS70<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=ZVYDzxryK1Q

Mengamuk Saat Ditegur Tak Pakai Masker, Perempuan Singapura Diadili

diadili

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#diadili

Berita Terkini

Kim Keon Hee Menjadi Mantan Ibu Negara Pertama yang Diadili dalam Sejarah Korea Selatan

Mengamuk Saat Ditegur Tak Pakai Masker, Perempuan Singapura Diadili

Download Aplikasi JawaPos.com