<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/04/IMG-20240604-WA0005-864991853.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi). (YouTube Setpres)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi). (YouTube Setpres)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara soal alasan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Dhony Rahajoe mengundurkan diri dari jabatannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Jokowi, Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe melayangkan surat pengunduran diri karena alasan pribadi. Oleh sebab itu, ia meminta semua pihak untuk menanyakan langsung kepada yang bersangkutan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ditanyakan ke Pak Bambang dan Pak Dhony karena alasannya, alasan pribadi,&rdquo; kata Jokowi kepada wartawan di IKN, dikutip Rabu (5/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014727426/gelar-tablig-akbar-haul-syech-samman-majelis-nurul-musthofa-lanjutkan-dakwah-habib-hasan-di-ibu-kota">Gelar Tablig Akbar Haul Syech Samman, Majelis Nurul Musthofa Lanjutkan Dakwah Habib Hasan di Ibu Kota</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, mengumumkan Bambang Susantono mundur dari jabatan sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusanta (OIKN) yang telah dijabatnya sejak Maret 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya Bambang Susantono, Pratikno menyebut pengunduran diri juga dilakukan oleh Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu. Adapun terkait alasan pengunduran diri keduanya, Pratikno mengaku tak tahu apa, dia cuma bilang keinginan mundur sudah cukup lama disampaikan namun baru beberapa hari kemarin surat resmi pengunduran diri disampaikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak disampaikan. Sudah disampaikan sudah lama, cuma surat memang baru, saya kira statement sudah cukup," kata Pratikno, Senin (3/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya kalau namanya mundur di surat nggak disebutkan, tentu saja kami nggak tahu juga," lanjutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014727430/menurut-astrologi-4-zodiak-ini-punya-pikiran-kotor-atau-mesum-scorpio-gak-ada-obat">Menurut Astrologi 4 Zodiak Ini Punya Pikiran Kotor atau Mesum, Scorpio Gak Ada Obat!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, atas pengunduran diri Kepala dan Wakil Kepala OIKN, Presiden Jokowi telah menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni sebagai Plt Kepala OIKN dan Wakil Kepala OIKN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada hari ini telah terbit, Keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otoritas IKN disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau," jelas Pratikno.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Pratikno mengungkapkan melalui penunjukkan itu, Presiden Jokowi meminta kepada keduanya untuk menjamin percepatan pembangunan IKN. Salah satunya, pembangunan yang sesuai dengan visi semula, yaitu Nusa Rimba Raya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi bapak presiden berharap tadi beliau-beliau Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai Plt ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga," tandasnya.</div>

Jokowi akhirnya buka suara soal alasan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono dan Wakilnya Dhony Rahajoe mengundurkan diri.

Jokowi Sebut Bambang-Dhony Mundur sebagai Kepala dan Waka Otorita IKN karena Alasan Pribadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/04/43_pasti-84514323.jpg" alt="BAHAS IKN: Presiden Joko Widodo bersama Mensesneg Pratikno, Menteri PUPR Basuk Hadimuljono, dan Wamen ATR/BPN Raj Jli Antoni di Istana Negara, Jakarta, kemarin (3/6)." width="100%">
<figcaption>BAHAS IKN: Presiden Joko Widodo bersama Mensesneg Pratikno, Menteri PUPR Basuk Hadimuljono, dan Wamen ATR/BPN Raj Jli Antoni di Istana Negara, Jakarta, kemarin (3/6).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe tidak lagi meminpin Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Kemarin (3/6) Mensesneg Pratikno mengumumkan pengunduran diri keduanya. Presiden Joko Widodo kemudian menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Wamen ATR/Waka BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas (Plt) kepala dan wakil kepala OIKN.</p> <p>Pratikno menjelaskan alasan pengunduran diri Bambang. &rdquo;Pak Bambang akan diberi penugasan baru, membantu langsung Bapak Presiden untuk memperkuat kerja sama internasional bagi percepatan pembangunan IKN,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Menurut Pratikno, presiden berharap Plt kepala dan wakil kepala OIKN dapat segera menjamin percepatan pembangunan IKN. &rdquo;Dengan visi semula, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Sementara itu, Basuki mengungkapkan bahwa tugasnya sebagai Plt berlangsung hingga ditunjuknya kepala dan wakil kepala definitif OIKN. Tugasnya selama menjadi pelaksana tugas adalah mempercepat pelaksanaan program-program dalam pembangunan IKN.</p> <p>&rdquo;Kami berdua (Basuki dan Raja, Red) ditugasi untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut yang sesuai dengan urban design, sesuai dengan hasil sayembara yang lalu. Urban design untuk pembangunan atau pengembangan IKN ini dengan konsep Nagara Rimba Nusa,&rdquo; jelas Basuki.</p> <p>Menurut dia, progres pembangunan IKN batch 1 dan 2 sudah mencapai 80 persen. Kemarin Jokowi dan rombongan menuju Kalimantan Timur untuk meninjau IKN. &rdquo;Nginepnya bukan di kamping lagi, tapi sudah di rumah jabatan menteri. Ini menunjukkan sudah siap,&rdquo; kata Basuki. Pembangunnan pada batch ini, kata dia, didanai APBN.</p> <p>Di sisi lain, Ketua Kebijakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono mempertanyakan alasan di balik mundurnya dua pimpinan OIKN. Pemerintah harus memberikan penjelasan agar tidak memunculkan isu liar. &rdquo;Sehingga kemudian masyarakat memperoleh info yang tepat, tidak simpang siur, dan tidak menduga-duga,&rdquo; tuturnya kepada Jawa Pos.</p> <p>Iwan menilai, saat ini sebenarnya investor masih menunggu keberlanjutan pembangunan IKN. Terutama menanti proses perpindahan kepemimpinan nasional dari Presiden Joko Widodo ke presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto. Sebab, pengusaha merasa belum tahu persis sikap dan arah Prabowo dalam mendorong pembangunan IKN.</p> <p>&rdquo;Tentu beliau juga punya agenda-agenda yang memang harus dikerjakan. Dan, itu merupakan janji beliau ke rakyat. Pada akhirnya prioritas gitu, ya,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Apalagi mengingat pendanaan APBN yang terbatas. Karena itu, para pengusaha maupun investor ingin mendapatkan kepastian. Program IKN masih diteruskan seperti rencana semula atau akan digarap bertahap dalam jangka waktu yang bisa jadi molor. (han/lyn/mia/c14/fal)</p>

Presiden Joko Widodo kemudian menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Wamen ATR/Waka BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas (Plt)

Jabat Plt Kepala Otorita, Menteri PUPR Pastikan Presiden Tidak Kamping Lagi di IKN

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/27/WhatsApp-Image-2024-02-27-at-173343-1054931111.jpeg" alt="Kepala Otorita IKN Bambang Susantono." width="100%">
<figcaption>Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, mengumumkan Bambang Susantono mundur dari jabatan sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusanta (OIKN) yang telah dijabatnya sejak Maret 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya Bambang Susantono, Pratikno menyebut pengunduran diri juga dilakukan oleh Wakil Kepala OIKN Dhony Rahajoe. Adapun terkait surat pengunduran diri keduanya, diakui Pratikno telah diterima oleh Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas pengunduran diri Kepala dan Wakil Kepala OIKN, Presiden Jokowi telah memanggil Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni terkait dengan kepemimpinan di Otorita IKN. Keduanya ditunjuk Jokowi sebagai Plt Kepala OIKN dan Wakil Kepala OIKN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Pratikno mengungkapkan melalui penunjukkan itu, Presiden Jokowi meminta kepada keduanya untuk menjamin percepatan pembangunan IKN. Salah satunya, pembangunan yang sesuai dengan visi semula, yaitu Nusa Rimba Raya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi bapak presiden berharap tadi beliau-beliau Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai Plt ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga," ujar Pratikno dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lantas berapa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah dikucurkan Pemerintah RI untuk pembangunan IKN?</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran IKN per 30 April 2024 telah mencapai Rp 4,8 triliun atau 12,1 persen dari pagu anggaran yang disiapkan sebesar Rp 39,8 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggaran itu digunakan untuk pembangunan Klaster Infrastruktur sebesar Rp 2,8 triliun, dari pagu Rp 36,5 Triliun. Dana itu digunakan untuk pembangunan Gedung di Kawasan Istana Negara, Kawasan Kemenko dan Kementerian Lain serta Gedung OIKN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu, pembangunan tower rusun ASN dan Hankam, Rumah tapak Menteri, Rumah Sakit IKN, Pembangunan Jalan Tol IKN, jalan dan jembatan IKN, dan Bandara VVIP, Penataan dan Penyempurnaan Kawasan Bendungan Sepaku Semoi, Embung KIPP, serta Pengendalian Banjir IKN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun realisasi Klaster Non Infrastruktur telah digunakan sebesar Rp 2 Triliun dari pagu Rp 3,2 Triliun. Dana itu digunakan untuk Perencanaan, koordinasi, dan penyiapan pemindahan, Promosi/ publikasi /sosialisasi IKN, Laporan dan rekomendasi kebijakan pada K/L. Lalu, Kegiatan pemetaan, pemantauan dan evaluasi dukungan pengamanan POLRI, dan operasional OIKN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun secara kumulatif, total alokasi anggaran IKN sepanjang 2 tahun, terhitung pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp 72,3 triliun. Angka ini terdiri dari realisasi anggaran IKN 2022 sebesar Rp 5,5 triliun, lalu tahun 2023 sebesar 27 triliun, dan tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp 39,8 triliun.</div> <p>&nbsp;</p>

Tak hanya Bambang Susantono, Pratikno menyebut pengunduran diri juga dilakukan oleh Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe.

Dua Bos Diganti Jokowi, Segini APBN yang Sudah Dikucurkan untuk IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/03/IMG-20240603-WA0010-714650897.jpg" alt="Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno." width="100%">
<figcaption>Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Menteri Sekretaris Negara Pratikno membantah mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Dhony Rahajoe berkaitan dengan persiapan rangkaian acara peringatan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus.</p> <p>&rdquo;Oh <em>nggak, nggak</em>. (Acara) 17-an sudah kita rancang, jadi nanti kita sebelum pindah (ibu kota) ada acara 17-an dimulai di sana,&rdquo; kata Pratikno seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/6).</p> <p>Pratikno mengumumkan bahwa Surat Keputusan Presiden tentang Pemberhentian Dengan Hormat Bambang Susantono dari jabatan Kepala Otorita IKN Nusantara dan juga Dhony Rahajoe&nbsp;dari jabatan Wakil Kepala Otorita IKN&nbsp;Nusantara telah terbit.</p> <p>Keppres tersebut&nbsp;diterbitkan berdasar surat pengunduran diri yang disampaikan Dhony Rahajoe, disusul Bambang Susantono, kepada Presiden Joko Widodo beberapa pekan lalu.</p> <p>Namun, Pratikno mengaku tidak mengetahui alasan pengunduran diri Dhony Rahajoe dan Bambang Susantono dari Otorita IKN.</p> <p>&rdquo;Ya kalau namanya mundur di surat <em>nggak</em> disebutkan, tentu saja kami <em>nggak</em> tahu juga,&rdquo; tutur Pratikno.</p> <p>Menindaklanjuti pengunduran diri tersebut, pemerintah menerbitkan Keppres untuk mengangkat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN Nusantara dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara.</p> <p>Menurut Mensesneg, Basuki dan Raja Juli Antoni akan menjalankan tugas tersebut sampai ditunjuknya kepala dan wakil kepala Otorita IKN Nusantara yang definitif.</p> <p>&rdquo;Ya sampai (terpilih pejabat) definitif. Kita lihat perkembangan,&rdquo; ujar Pratikno.</p>

​​​​​​​Mensesneg Pratikno bantah mundurnya Kepala OIKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala Dhony Rahajoe berkaitan dengan acara 17-an

Mensesneg Pratikno Bantah Mundurnya Kepala Otorita IKN Nusantara karena Acara 17-an

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/03/IMG-20240603-WA0010-819309674.jpg" alt="Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno." width="100%">
<figcaption>Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengumumkan pengunduran diri Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara Bambang Susantono dan Wakil OIKN Dhony Rahajoe di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/6).</p> <p>&rdquo;Beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Dhony Rahajoe selaku Wakil Kepala Otorita IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai kepala otoritas IKN,&rdquo; kata Pratikno seperti dilansir dari <em>Antara</em>.</p> <p>Dia mengatakan, telah terbit Surat Keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bambang Susantono dari jabatan kepala Otorita IKN dan juga Dhony Rahajoe sebagai wakil Kepala Otorita IKN disertai ucapan terima kasih atas pengabdian mereka.</p> <p>Menindaklanjuti hal itu, lanjut Pratikno, telah terbit per hari ini Keputusan Presiden (Keppres) yang mengangkat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN.</p> <p>&rdquo;Sekaligus Pak Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai Plt Kepala Otorita IKN dan mengangkat Wakil Menteri ATR sebagai Wakil Otorita IKN,&rdquo; tutur Pratikno.</p> <p>Praktikno menjelaskan, Presiden meminta Basuki dan Raja Juli menjamin percepatan pembangunan dengan sebaik-baiknya. Sesuai visi pada rencana Nusa Rimba Raya dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat.</p>

Mensesneg Pratikno umumkan pengunduran diri Kepala OIKN Nusantara Bambang Susantono dan Wakil OIKN Dhony Rahajoe di Istana Kepresidenan

Mensesneg Umumkan Pengunduran Diri Kepala dan Wakil Otorita IKN Nusantara

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/13/IKN-bos-4147419260.jpg" alt="PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) secara resmi menetapkan Bos Otorita IKN Dhony Rahajoe sebagai komisaris utama menggantikan Andi Gani Nena Wea yang mengundurkan diri" width="100%">
<figcaption>PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) secara resmi menetapkan Bos Otorita IKN Dhony Rahajoe sebagai komisaris utama menggantikan Andi Gani Nena Wea yang mengundurkan diri</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) secara resmi menetapkan Bos Otorita IKN Dhony Rahajoe sebagai komisaris utama menggantikan Andi Gani Nena Wea yang mengundurkan diri karena menjadi Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan capres dan cawapres, Ganjar-Mahfud MD.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pergantian ini telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar di kantor perseroan di Jakarta Timur, Rabu (13/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perubahan pengurus perusahaan karena adanya pengunduran diri dua komisaris, yaitu Andi Gani Nena Wea sebagai komisaris utama dan Ayodhia GL Kalake sebagai dewan komisaris," kata Sekretaris Perusahaan PT PP (Persero) Bakhtiyar Efendi dalam konferensi pers usai RUPSLB di Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu yang kita tetapkan bahwa penggantinya adalah Komisaris Utama Dhony Rahajoe dan Komisaris Independen Jaya Kusuma," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, Dhony Rahajoe merupakan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dilantik mendampingi Bambang Susantono sejak 10 Maret 2022 yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Dhony menjabat sebagai Managing Director President Office di Sinar Mas Land, sebuah perusahaan properti di Indonesia. Dhony Rahajoe tercatat sebagai alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) angkatan 1984, jurusan Teknik Arsitektur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bukan orang baru di bidang properti dan pengembangan, hingga saat ini Dhony masih bekerja di Sinar Mas Land. Tak hanya moncer karier di bidang properti,&nbsp; Dhony juga tercatat sebagai Anggota Badan Pembina Yayasan Institut Teknologi Sains Bandung (ITSB).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yayasan tersebut merupakan milik Sinar Mas Group yang kemudian mendirikan kampus ITSB (Institut Teknologi Sains Bandung).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lengkap, berikut susunan terbaru Komisaris dan Direksi PTPP:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Dewan Komisaris PTPP</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Dhony Rahajoe</div> <div dir="auto">Komisaris Independen: Istiono</div> <div dir="auto">Komisaris Independen: Jaya Kusuma</div> <div dir="auto">Komisaris: Ernadhi Sudarmanto</div> <div dir="auto">Komisaris: Loso Judijanto</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Susunan Direksi PTPP</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Utama: Novel Arsyad</div> <div dir="auto">Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Agus Purbianto</div> <div dir="auto">Direktur Operasi Bidang Gedung: Yuyus Juarsa</div> <div dir="auto">Direktur Operasi Bidang Infrastruktur: Yul Ari Pramuraharjo</div> <div dir="auto">Direktur Operasi Bidang EPC: Eddy Herman Harun</div> <div dir="auto">Direktur Strategi Korporasi dan HCM: Sinur Linda Gustina Manurung</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p>

PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) secara resmi menetapkan Bos Otorita IKN Dhony Rahajoe sebagai komisaris utama menggantikan Andi Gani Nena Wea.

Bos Otorita IKN Resmi Jadi Komisaris Utama PTPP, Gantikan Andi Gani yang Jadi TPN Ganjar-Mahfud

<p><span class="Apple-converted-space">&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG_20221128_133204.jpg" alt="Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono (kanan). Indra Arief Pribadi/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono (kanan). Indra Arief Pribadi/Antara</figcaption>
</figure> </span></p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Geger soal Kepala IKN Otorita Bambang Susantono dan jajarannya mundur dari jabatannya. Hal itu menjadi viral karena terkait banyaknya rumors menjelang tahun politik 2024.</p> <p>Namun rumor itu dibantah Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe. Dia menegaskan dirinya dan pimpinan lain di Otorita IKN, termasuk Kepala Otorita Bambang Susantono tidak mengundurkan diri.</p> <p>Dia menegaskan, semua pihak di IKN masih bekerja sesuai<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>tugas masing-masing. Justru, kabar yang awal mulanya diungkap Said Didu, disebut Dhony adalah sebuah hoax.</p> <p>"Itu hoax mas. Semua tetap bekerja keras sepenuh hati dan sangat kompak," ujar Dhony dikutip Minggu, (7/5).</p> <p>Diketahui, rumors tersebut dihembuskan mantan Sekretaris Kementerian BUMN ini melalui akun twitter pribadinya @msaid_didu, Minggu 7 Mei 2023.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"Saya dapat info bhw scr bersama Pimpinan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) mengundurkan diri krn takut masuk penjara shg pekerjaan IKN skrg diambil alih oleh KemePUPR.<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>Terlihat dari yg sering muncul menjelaskan ttg IKN adlh Menteri PUPR - bukan pimpunan IKN. Apakah info tsb benar?"</p> <p>Namun, eks Sekretaris Menteri BUMN era Rini Soemarno itu tidak menjelaskan kabar itu dia dapatkan dari mana. Cuma yang jelas dirinya sendiri belum tahu kabar tersebut benar atau tidak. Pasalnya di akhir cuitannya Said Didu mempertanyakan apakah kabar tersebut benar.</p> <p>Merespons hal itu, pengamat komunikasi politik Jamaluddin mengatakan, apa yang dicuitkan Said Didu bukan komunikasi politik karena tidak menyampaikan pesan-pesan politik yang berisi fakta. Karena itu, pesan komunikasi politik seharusnya tidak berisi nonfakta.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Dijelaskan, rumors itu pesan yang berisi hanya sedikit fakta. Muatan nonfakta justru lebih dominan. Karena itu, komunikasi politik seharusnya menghindari pesan-pesan rumors.</p> <p>"Jadi, rumors bukan bagian dari teknik komunikasi politik. Rumors justru menyesatkan karena lebih dominan memuat nonfakta," ujar Jamaluddin dikutip Senin, (8/5).</p> <p>Mantan Dekan Fisip IISIP ini menambahkan, rumors memang sulit dibantah. Sebab, sumber rumors pada umumnya tidak jelas. Karena itu, kalau suatu pesan jelas sumbernya, maka tidak dapat disebut rumors.</p> <p>"Target yang diharapkan dari rumors tentu banyak. Bisa saja salah satunya ingin menggagalkan IKN," ungkap Jamaluddin.</p> <p>Menurutnya, pihak yang menyebar rumors tentu tidak memperhatikan etika komunikasi. Sebab, orang tersebut menyampaikan pesan yang memuat nonfakta. Pesan-pesan yang memuat nonfakta tentu mengandung kebohongan. Orang menyampaikan<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>kebohongan tentulah mengabaikan etika.</p> <p>"Jadi, orang yang menyampaikan rumors layak diragukan etikanya. Hal itu tentunya akan menyentuh ketidaktaatan pelakunya pada etika komunikasi," pungkasnya.</p>

Semua pihak di IKN masih bekerja sesuai tugas masing-masing. kabar yang awal mulanya diungkap Said Didu, disebut Dhony adalah sebuah hoax.

Hoax Pimpinan Otorita IKN Mundur Karena Takut Dipenjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/daerah-ikn.jpg" alt="RAMAH LINGKUNGAN: Ilustrasi desain kantor istana kepresidenan yang akan dibangun di ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur. Tahapan pembangunan rencana dimulai tahun ini. (NYOMAN NUARTA/AFP)" width="100%">
<figcaption>RAMAH LINGKUNGAN: Ilustrasi desain kantor istana kepresidenan yang akan dibangun di ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur. Tahapan pembangunan rencana dimulai tahun ini. (NYOMAN NUARTA/AFP)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Ada isu yang beredar kalau pemilihan Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Ibu Kota Nusantara (IKN) memiliki konflik kepentingan. Pasalnya, Dhony sendiri sebelumnya juga menjabat sebagai Managing Director di Sinar Mas Land.<br /> <br /> Terkait hal itu, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan bahwa publik tidak perlu membuat isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Apalagi sampai menggiring opini publik.<br /> <br /> Menurutnya, dalam bisnis pembangunan IKN ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja atau di monopoli. Sebab, pembangunan ini akan sulit untuk dilakukan jika tidak saling bergotong royong.<br /> <br /> "Kalau diserahkan kepada Sinar Mas saja, perusahaan asing pun tidak akan sanggup, tidak mungkin itu di monopoli. Tidak ada itu (Sinar Mas jadi pembangun tunggal), itu isu-isu aneh, tidak bisa dipertanggungjawabkan," terang dia kepada JawaPos.com, Jumat (11/3).<br /> <br /> Selain itu, menurut dia Dhony merupakan pihak yang profesional dengan pekerjaan yang dia pegang. Dia pun mengetahui risiko apabila proyek hanya dipegang oleh satu pihak saja, itu namanya penyalahgunaan kekuasaan.<br /> <br /> "Sudah masyarakat tenang dan bahu membahu membangun yang ada. Kan tidak mungkin dia hanya memporsikan Sinar Mas, dia kan tau risiko bagaimana sebagai seorang pejabat dan itu saya yakini dengan karakternya Pak Dhony," terang dia.<br /> <br /> Selain itu, dirinya pun juga telah menyampaikan kepada pemerintah untuk turut mengajak kontraktor daerah terlibat dalam pembangunan IKN.<br /> <br /> "Jadi justru jangan mencari kelemahan orang, kelemahan orang ada pasti, kita bukan manusia sempurna. Kita lihat hal positif. Saya lihat Dhony positif jauh lebih banyak, dia juga ikhlas bantu teman-teman. Jadi komunikasi di IKN itu dengan pengusaha daerah di Kaltim itu cukup baik," tandas dia.

REI Minta Publik Tak Giring Opini Sinar Mas Land Pada Pembangunan IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/totok2.jpg" alt="Pengembang Jawa Timur Paulus Lusida terpilih sebagai Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) periode 2019-2022. Di kepengurusan sebelumnya,  Totok menjabat sebagai Sekjen DPP REI. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pengembang Jawa Timur Paulus Lusida terpilih sebagai Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) periode 2019-2022. Di kepengurusan sebelumnya,  Totok menjabat sebagai Sekjen DPP REI. (Istimewa)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (10/3) kemarin telah resmi melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala IKN. Pasangan ini akan menjabat hingga 2027 mendatang.<br /> <br /> Adapun, yang menjadi sosok perhatian adalah Dhony, yang saat itu menjabat sebagai Managing Director di Sinar Mas Land. Mengenai itu, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida menyampaikan bahwa Dhony merupakan pilihan yang tepat sebagai pemimpin IKN.<br /> <br /> Hal itu bukan tanpa alasan, pasalnya mantan pengurus DPP REI periode 1995-2019 merupakan pribadi yang aktif di tengah kesibukan yang padat. Profesionalitas Dhony, menurutnya sangat besar.<br /> <br /> "Pak Dhony itu aktivitasnya ngalahin semuanya, jadi dalam operasional itu saya nilai prestasinya sangat amat baik," terang dia ketika dihubungi JawaPos.com, Jumat (11/3).<br /> <br /> Bukan itu saja, pria lulusan Intitut Teknologi Bandung (ITB) ini juga memiliki kesamaan dengan Presiden Jokowi, yakni tidak kenal waktu. Artinya, Dhony siap kapan saja atau 'tidak kenal waktu' pada saat berdiskusi.<br /> <br /> "Kalau rapat sama saya itu sampai jam 2-3 pagi, dia tidak kenal waktu, jadi cocok lah kalau dipakai Pak Jokowi, karena Pak Jokowi juga tidak kenal waktu," terang dia.<br /> <br /> Oleh karena itu, dia berharap masyarakat tidak melihat pria kelahiran Bandung ini hanya dari satu sisi saja, yakni berasal dari perusahaan swasta. Sebab, dalam membangun suatu peradaban, profesionalitas lah yang menentukan.<br /> <br /> "Jadi jangan dilihat bahwa dia orang Sinar Mas, tapi lihat profesionalitasnya di Sinar Mas, makanya itu dipakai oleh Bapak Presiden," pungkas Totok.

Ketum DPP REI Sebut Dhony Rahajoe Sebagai Sosok Tepat Pimpin IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Rahajoe-Antara-copy.jpg" alt="Rahajoe" width="100%">
<figcaption>Rahajoe</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otoritas Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Kamis (10/3) kemarin. Pasangan ini akan menjabat hingga 2027 mendatang.<br /> <br /> Terkait pelantikan ini, mantan rekan kerja sekaligus Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, Gandi Sulistyanto mengatakan bahwa dua orang ini layaknya pasangan emas. Sama-sama saling melengkapi.<br /> <br /> Pria yang juga merupakan mantan Managing Director di Sinar Mas Land sejak periode 2001 hingga 2021 ini mengatakan, berdasarkan sepak terjang Bambang Susantono, ia adalah seorang konseptor. Sementara Dhony akan bertugas sebagai pelaksana pembangunan di lapangan.<br /> <br /> "Saya pikir dia cocok, dia kan orang lapangan dan Pak Bambang ini kan dia seorang konseptor, dia punya <em>network</em> di luar negeri, dalam bidang infrastruktur dia juga mumpuni. Pak Dhony sebagai pelaksana, dia ini sebagai pelaksana visi dari Pak Bambang," terang dia ketika dihubungi <em>JawaPos.com,</em> Jumat (11/3).<br /> <br /> Salah satu bentuk karya yang ada Dhony didalamnya adalah kawasan BSD City, Tangerang. Kawasan ini banyak dinilai masyarakat merupakan kesuksesan pembangunan kota satelit mandiri yang ada di Indonesia.<br /> <br /> Hal ini juga diakui olehnya adalah salah satu karya diripada Dhony. "Saya pikir Pak Dhony ikut terlibat sebagai anggota board, dia seorang arsitek. Dia tahu lah dalam pembangunan tersebut, bagaimana BSD itu dibangun dengan konsep <em>green</em>, lebih dari 60 persen tanah di sana itu berupa tanaman, sehingga bisa menurunkan temperatur 2 derajat celcius. Itu semua, konsep itu ada dia di dalam tim, dia bukan mengerjakan langsung, tapi dia tau konsepnya," jelasnya.<br /> <br /> Dia berharap kedepannya kedua pasangan ini mampu merealisasikan harapan Presiden Jokowi untuk membuat kawasan dengan konsep<em> Forest City</em>. Saat ini, Dhony juga telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Managing Director President Office Sinar Mas Land guna menghindari konflik kepentingan.<br /> <br /> "Insyaallah ini adalah keputusan yang tepat oleh Pak Presiden. Kami merelakan Pak Dhony untuk bisa mengabdi kepada negara," tutupnya.

Pimpin IKN, Bambang-Dhony Dinilai Sebagai Pasangan Emas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dhony rahajoe

Berita Terkini