<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/23/DHIMAM-ABROR-dok-pribadi-2567095843.jpg" alt="DHIMAM ABROR DJURAID." width="100%">
<figcaption>DHIMAM ABROR DJURAID.</figcaption>
</figure> BEBERAPA tahun terakhir ini ada sesuatu yang berbeda dalam situasi kebangsaan kita. Terasa ada garis demarkasi yang membelah masyarakat menjadi dua dan menjadikan bangsa ini a divided nation, bangsa yang terbelah. Isu apa pun yang muncul hampir selalu membelah opini bangsa ini menjadi dua kubu yang berhadap-hadapan secara detrimental. Satu kadrun, lainnya cebong. Berbagai isu, mulai penetapan hari raya sampai pemilihan calon presiden, selalu membelah masyarakat menjadi dua. Polarisasi itu sengit dan tajam, membuat diskusi isu publik menjadi tidak sehat. Orang tidak peduli soal kesahihan argumen atau penjelasan yang lebih rasional. Orang lebih suka memakai argumen &rdquo;pokok&rdquo;, pokoknya saya yang benar. Perdebatan bisa menukik tajam ke ranah SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) serta pembahasan menjadi sangat kental bernuansa moral dan agama. Masing-masing pihak merasa telah memberi argumen yang kuat dan tak bisa dibantah. Masing-masing pihak menuduh pihak lain &rdquo;bodoh&rdquo;, &rdquo;sesat pikir&rdquo;, dan &rdquo;dungu&rdquo;. Pada dasarnya manusia adalah orang-orang yang baik. Tapi, mengapa kemudian orang-orang yang baik itu mudah terbelah akibat pilihan politik atau agama? Jonathan Haidt, ahli psikologi moral dari Amerika Serikat, mencoba menjelaskan fenomena itu. Dalam buku The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion (2012), ia meneliti mengapa orang-orang baik bisa saling terpisah karena pilihan politik dan isu agama. Pembelahan itu terjadi karena adanya perbedaan standar moral dan standar rasional di masing-masing pihak. Haidt memberi ilustrasi seorang pria yang sedang menunggang gajah. Intuisi moral digambarkan sebagai gajah dan nalar logika digambarkan sebagai penunggang gajah. Orang akan mengira bahwa penunggang gajah akan bisa mengendalikan tunggangannya. Kenyataannya terbalik, penunggang gajah sebenarnya melayani kebutuhan sang gajah. Artinya, penilaian rasional akan selalu kalah oleh penilaian moral yang subjektif. Selama berpuluh tahun psikologi moral didominasi pandangan bahwa manusia pada dasarnya rasional sehingga penilaian moralnya juga kurang lebih rasional. Haidt memaparkan argumen dan bukti bahwa pandangan itu tidak tepat, tidak sesuai dengan fitrah manusia. Haidt memperkenalkan moral foundations theory (MFT) untuk memahami fenomena keterbelahan politik seperti yang terjadi di Indonesia. Kita bisa melihat bagaimana publik memberi penilaian moral terhadap Ganjar Pranowo yang mengaku suka menonton film biru. Evaluasi moral lebih mirip dengan penilaian estetis ketimbang penalaran berbasis rasio. Kalaupun ada proses penalaran, hal itu lebih dipicu oleh tuntutan sosial untuk memberi penjelasan dan justifikasi. Penalaran moral itu dilakukan lebih karena alasan strategis sosial ketimbang untuk menemukan kebenaran argumen. Lihatlah laman media sosial pendukung Anies Baswedan dan Ganjar serta amati &rdquo;diskusi&rdquo; yang berkembang di sana. Argumentasi yang muncul tidak didasari oleh penalaran untuk mencari kebenaran, tetapi hanya untuk mencari pembenaran bagi pandangan kubu sendiri. Tak heran jika sesat pikir logika bertebaran dalam argumentasi semacam itu. Masing-masing kubu tidak mencari kebenaran, tetapi mencari pembenaran. Orang lebih senang mendengarkan argumen yang sesuai dengan pandangannya, itulah efek echo chamber, ruang yang menggaung, yang diberikan oleh media sosial. Media sosial sering disebut sebagai penyebab polarisasi, tetapi sebenarnya media sosial hanya menjadi amplifikasi dari polarisasi yang sudah ada di tengah masyarakat. Apa yang membuat sebagian orang menjadi cebong dan sebagian lain menjadi kampret ataupun kadrun? Menurut Haidt, karena tiap orang punya fondasi moral yang berbeda. Fondasi moral itu adalah intuisi, bukan rasio. Tiap orang punya intuisi yang berbeda. Ada yang intuisinya lebih cocok dengan Anies, ada yang lebih cocok dengan Ganjar, dan ada yang lebih sreg dengan Prabowo Subianto. Kelompok &rdquo;kadrun&rdquo; mendasarkan standar moralnya kepada agama, sedangkan kelompok &rdquo;cebong&rdquo; mendasarkan standar moralnya kepada liberalisme dan kebebasan individual. Dua hal itu seperti minyak dan air yang tidak bisa dipersatukan. Moralitas mengikat manusia ke dalam kelompok-kelompok yang dapat bekerja sama secara efektif. Dengan kesamaan nilai moral, manusia lebih mudah saling membantu, lebih mudah mengidentifikasi siapa yang bisa dipercaya, dan dengan demikian lebih layak untuk dimasukkan ke dalam kelompoknya. Haidt berpendapat bahwa tidak mungkin mengubah kubu, atau mengubah pandangan seseorang, apalagi pandangan moral, hanya dengan argumentasi logis atau data. Kita harus menyentuh intuisi yang lain; kita harus berupaya menggerakkan sang gajah. Hal itu butuh waktu yang lebih lama. Namun, kemungkinan berhasilnya juga lebih besar. Untuk itu, hal penting yang dibutuhkan adalah empati. Kita perlu selalu mencoba mencari dan menemukan persamaan ketimbang menonjolkan perbedaan. Manusia secara naluriah lebih suka membentuk kelompok yang membuat nyaman karena ada kesamaan. Naluri itu tak bisa dihindari atau dipadamkan sama sekali. Tetapi, kita bisa memperluas batas kelompok, memperbesar cakupan kelompok. Awalnya secara alami manusia hanya peduli kepada kerabat terdekat. Namun, kita kemudian bisa peduli kepada rekan sekampung atau kelompok etnis atau kelompok agama atau kelompok hobi dan olahraga. Idealnya, kita terus meluaskan empati kepada kelompok yang semakin besar, yang mencakup semakin beragam anggota, seperti kelompok kebangsaan, lalu kelompok kemanusiaan. Mungkin ini terasa sebagai angan-angan yang jauh. Mungkin ini lebih mirip khayalan, seperti yang disenandungkan John Lennon dalam lagu Imagine. (*) *) DHIMAM ABROR DJURAID, pemimpin Redaksi Jawa Pos 2000&ndash;2002

BEBERAPA tahun terakhir ini ada sesuatu yang berbeda dalam situasi kebangsaan kita. Terasa ada garis demarkasi yang membelah masyarakat.

Penunggang Gajah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/14/abror-179952325.jpg" alt="DHIMAM ABROR DJURAID" width="100%">
<figcaption>DHIMAM ABROR DJURAID</figcaption>
</figure> DEMOKRASI adalah koridor sempit yang panjang dan berliku. Harus dititi dengan cermat dan hati-hati supaya tidak terpeleset dan jatuh ke dalam jurang. Ibarat titian serambut dibelah tujuh, demokrasi terancam bahaya dari kiri dan kanan. Di sebelah kanan ada jurang otoritarianisme dan di sebelah kiri ada jurang anarkisme. Jika terpeleset dan jatuh ke sebelah kanan, demokrasi akan dilalap oleh jurang otoritarianisme. Pemerintahan yang terlalu kuat dan mendominasi lembaga legislatif dan yudikatif akan menghilangkan keseimbangan yang dibutuhkan untuk melewati titian. Itulah yang disebut sebagai mekanisme checks and balances untuk menjaga keseimbangan demokrasi. Lembaga legislatif dibutuhkan untuk mengawasi dan mengimbangi kekuatan eksekutif yang cenderung kuat dan korup. Mahasiswa ilmu politik semester pertama suka mengutip Lord Acton &rdquo;power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely&rdquo;, kekuasaan akan cenderung korup dan kekuasaan yang mutlak akan korup secara mutlak. Karena itu, kekuasaan tidak boleh dibiarkan berkuasa secara mutlak. Itulah pentingnya kekuatan penyeimbang dari legislatif. Jika dua kekuatan tersebut kemudian melakukan kongkalikong, tidak ada kekuatan penyeimbang lagi. Yang muncul adalah kekuatan mutlak yang akan membuat kondisi miring ke kanan dan tercebur ke jurang otoritarianisme. Sebaliknya, pemerintahan yang lemah akan terancam oleh gerakan dari kiri dalam bentuk anarkisme publik. Kekuatan publik yang tidak terkendali akan menjatuhkan pemerintah ke jurang anarkisme. Itulah gambaran yang diberikan Daron Acemoglu dan James Anderson dalam buku The Narrow Corridor: State, Societies and the Fate of Liberty (2019). Kekuatan negara (state) dan kekuatan rakyat (society) berada pada posisi seimbang karena saling mengontrol dan mengawasi. Dalam posisi seimbang itulah akan terjadi kebebasan demokrasi (liberty), karena tidak ada dominasi dari satu kekuatan terhadap lainnya. Jurang kanan oleh Acemoglu dan Anderson disebut sebagai &rdquo;Despotic Leviathan&rdquo;, jurang kiri disebut sebagai &rdquo;Absent Leviathan&rdquo;, dan keseimbangan di tengah adalah &rdquo;Shackled Leviathan&rdquo;. Leviathan adalah hantu laut yang digambarkan dalam buku Thomas Hobbes (1588&ndash;1679) The Leviathan yang terbit tahun 1651. Hantu laut itu punya wajah banyak. Ia bisa menjadi dewa penolong, tapi bisa juga menjadi monster penghancur. Hobbes menggambarkan manusia hidup dalam kondisi saling memangsa satu sama lain. Hidup digambarkan sebagai short, brutish, nasty, poor, solitary (singkat, brutal, keji, melarat, sepi). Karena itu, dibutuhkan kekuatan yang bisa mengatur kebrutalan tersebut supaya masyarakat tenang dan bahagia. Maka, diperlukanlah pemerintahan yang kuat seperti Leviathan. Bagi Acemoglu dan Anderson, kebebasan demokrasi dan kesejahteraan rakyat (prosperity) adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa dipertukarkan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa demokrasi hanya bisa berjalan ketika rakyat kenyang. Karena itu, rakyat harus dikenyangkan dulu, baru kemudian diberi demokrasi. Itulah pandangan pembangunanisme, developmentalisme, yang dikembangkan oleh rezim Orde Baru. Pembangunanisme menekankan pada pembangunan ekonomi untuk menyejahterakan rakyat dan mengabaikan pembangunan demokrasi. Konsekuensinya, ketika pembangunan ekonomi hancur oleh krisis moneter, legitimasi rezim Orde Baru ikut ambruk. Indonesia &ndash;sebagaimana semua negara demokrasi di dunia&ndash; berada pada titian rambut dibelah tujuh. Saat ini, ketika Indonesia sedang memasuki tahun politik menjelang suksesi 2024, dua monster Leviathan itu akan terlibat dalam pertarungan sengit. Di satu sisi, rezim yang berkuasa berusaha mempertahankan dan memperpanjang kekuasaan, sedangkan di sisi lain kalangan oposisi ingin membuat perubahan. Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa program pembangunan Presiden Jokowi tidak bisa dihentikan, unstoppable, harus jalan terus, dan wajib dilanjutkan presiden berikutnya. Jokowi harus melakukan cawe-cawe untuk menjamin keberlanjutan program-programnya. Dia menggagas koalisi besar untuk memastikan kemenangan jagoannya. Dalam perjalanannya, kekuatan legislatif, yang seharusnya menjadi penyeimbang, telah terkooptasi oleh kekuatan eksekutif. Keseimbangan untuk melewati titian serambut dibelah tujuh berada dalam ancaman. Sebagian rakyat sudah gerah. Sebagian rakyat sudah ada yang menyerukan people power. Lainnya menyerukan pemakzulan oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Sebuah video yang beredar di media sosial menggambarkan sebuah pertemuan di Solo yang dihadiri para aktivis, menyerukan gerakan rakyat people power untuk menggulingkan rezim Jokowi. Para aktivis itu melihat sudah terjadi pelanggaran konstitusi oleh Jokowi sehingga layak untuk ditumbangkan melalui people power. Dari Melbourne, Denny Indrayana menyerukan impeachment, pemakzulan, Jokowi oleh DPR. Kata Denny, dosa-dosa politik Jokowi sudah cukup bertumpuk sehingga sudah layak bagi DPR untuk memakzulkannya. Denny membandingkan pemakzulan Presiden Richard Nixon di Amerika Serikat akibat dosa skandal Watergate dengan dosa Jokowi dalam kasus &rdquo;Moeldokogate&rdquo;. Moeldokogate adalah sebutan Denny untuk menggambarkan upaya KSP (Kepala Staf Kepresidenan) Moeldoko menjarah Partai Demokrat dari kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Di mata Denny, Jokowi sudah melakukan dosa politik sehingga layak dimakzulkan. Indonesia sudah punya pengalaman people power dalam proses jatuhnya Soekarno dan Soeharto. Indonesia juga sudah punya pengalaman memakzulkan Presiden Abdurrahman Wahid. Dalam politik berlaku sebuah hukum besi, iron law, sekali terjadi peralihan kekuasaan dengan kekerasan, akan terjadi lagi dan lagi. Hukum besi itu sangat mungkin akan terjadi lagi di Indonesia. Dan Indonesia sedang dikepung oleh Monster Leviathan dari kiri dan kanan. (*) *) Pemimpin Redaksi Jawa Pos 2000&ndash;2002

DEMOKRASI adalah koridor sempit yang panjang dan berliku. Harus dititi dengan cermat dan hati-hati supaya tidak terpeleset dan jatuh.

People Power

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/14/abror-179952325.jpg" alt="DHIMAM ABROR DJURAID" width="100%">
<figcaption>DHIMAM ABROR DJURAID</figcaption>
</figure> PRESIDEN Joko Widodo terlihat gembira dan semringah dalam acara gala dinner KTT ASEAN (Konferensi Tingkat Tinggi Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara) di Labuan Bajo. Saking gembiranya, presiden sampai ikut berjoget mengikuti lagu &rsquo;&rsquo;Gemu Famire&rsquo;&rsquo; yang sangat populer di kalangan emak-emak penggemar senam. Presiden Jokowi juga penuh senyum ketika menjamu para pemimpin ASEAN berpiknik dengan menaiki perahu pinisi dan menikmati keindahan pemandangan matahari tenggelam. Labuan Bajo adalah satu-satunya pulau di dunia yang menjadi tempat hunian komodo yang diyakini sebagai keturunan dinosaurus yang hidup jutaan tahun yang silam. Tentu Jokowi tidak ingin membawa ASEAN mundur menjadi organisasi purbakala seperti dinosaurus. Sebaliknya, Jokowi ingin menjadikan Indonesia sebagai motor penggerak perubahan ASEAN menuju masa depan. Sebagai pemegang kepresidenan ASEAN, Indonesia memelopori gerakan ekonomi besar dengan mendorong upaya &rsquo;&rsquo;dedolarisasi&rsquo;&rsquo; di lingkungan ASEAN. Dedolarisasi adalah gerakan ekonomi untuk mengurangi pemakaian dolar Amerika dalam transaksi ekonomi serta mempromosikan mata uang lokal dan regional sebagai gantinya. Gerakan ini sedang marak di berbagai penjuru dunia, dipelopori oleh negara-negara ekonomi besar di luar Amerika dan Eropa. Salah satu yang paling menonjol adalah negara-negara yang tergabung dalam BRICS, yang terdiri atas lima negara ekonomi terbesar di dunia, yaitu Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Dedolarisasi adalah pemberontakan terhadap hegemoni Amerika yang sudah menguasai ekonomi dunia selama 75 tahun setelah Perang Dunia II. Selama ini dolar Amerika menjadi mata uang dunia yang dipakai dalam transaksi perdagangan di seluruh dunia. Sejak menjadi pemenang Perang Dunia II pada 1944, Amerika muncul sebagai kekuatan ekonomi dunia sekaligus menjadi pemimpin peradaban dunia. Uni Soviet yang ikut menjadi pemenang perang membuat blok sendiri di luar Amerika, yang terdiri atas negara-negara komunis di Eropa Timur. Persaingan antara kapitalisme-liberalisme Amerika melawan komunisme Uni Soviet memunculkan perang dingin yang berlangsung hampir setengah abad. Persaingan berakhir setelah Uni Soviet ambruk pada 1990. Blok komunis runtuh dan Amerika menjadi adidaya tunggal dunia. Negara Asia-Afrika memperoleh kemerdekaannya pada periode 1945 sampai 1950. Mereka lepas dari kolonialisme negara-negara Eropa yang dipelopori oleh Inggris, Belanda, Portugal, Spanyol, dan beberapa negara kolonial Eropa lainnya. Selama ratusan tahun, negara-negara Asia menjadi jajahan Eropa dan mengalami eksploitasi ekonomi dan budaya yang parah. Di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, dan Filipina, kolonialisme tidak hanya mengeksploitasi dan mengeruk habis kekayaan sumber daya alam, tapi juga menghancurkan struktur sosial dan budaya negara jajahan. Studi poskolonialitas klasik oleh Syed Hussein Alatas &rsquo;&rsquo;The Myth of the Lazy Natives&rsquo;&rsquo; (1977) mengungkap bagaimana penjajah Eropa menjarah kekayaan alam Asia Tenggara dan menghancurkan struktur sosial di negara-negara jajahan. Negara-negara kolonial itu mengeruk kekayaan alam mulai dari hasil bumi sampai hasil tambang. Tanpa memberikan kesempatan kepada pribumi untuk mendapatkan pengetahuan melalui alih teknologi. Perusahaan transnasional penjajah seperti VOC di Indonesia dan East Indian Company di Malaysia dan India tidak mendirikan pabrik pengolahan produksi di negara jajahan. Mereka hanya mengeruk sumber daya alam lokal dan mengirimnya ke negara penjajah. Dengan demikian, tidak ada alih teknologi maupun alih pengetahuan manajemen dari penjajah ke negara jajahan. Penjajah kolonial secara sengaja menghancurkan tatanan sosial dengan menciptakan stereotipe bahwa penduduk pribumi adalah pemalas. Syed Hussein Alatas menggambarkan dengan detail bagaimana orang-orang Eropa menggambarkan pribumi Filipina, Malaysia, dan Indonesia sebagai orang-orang malas yang hanya ingin menikmati hidup tanpa mau bekerja keras. Dengan stereotipe ini, negara penjajah menempatkan penduduk pribumi sebagai warga negara kelas tiga di bawah bangsa Eropa dan bangsa Asia asing. Dalam kasus Indonesia, pribumi berada di kasta ketiga setelah bangsa Eropa dan Tionghoa. Struktur kelas menengah yang terdiri atas pedagang dan entrepreneur juga dihancurkan oleh penjajah, dan menggantinya menjadi kelompok ambtenaar yang bergantung kepada pemerintah. Kelas menengah entrepreneur ini sekarang langka di Indonesia akibat dari penghancuran yang dilakukan oleh kolonialisme. Dengan kondisi demikian, dominasi Amerika dan Eropa terhadap negara-negara bekas jajahan tetap berlangsung, meskipun secara formal negara-negara jajahan itu sudah merdeka. Dalam bahasa Syed Hussein Alatas, kolonialisme sudah berakhir, tetapi imperialisme tetap berjalan. Imperialisme ekonomi itulah yang dijalankan oleh Amerika selama 75 tahun terakhir. Sekarang, mulai tumbuh kesadaran untuk melawan imperialisme tersebut. Dedolarisasi adalah wujud gerakan kesadaran itu. Kondisi ekonomi internal Amerika yang sedang guncang membuat gerakan dedolarisasi semakin mendapatkan momentum. Gerakan dedolarisasi juga mendapatkan momentum yang kuat dari kebangkitan ekonomi Tiongkok. Diperkirakan Tiongkok akan mengambil alih posisi Amerika Serikat sebagai adidaya dunia dalam beberapa dekade ke depan. Akankah dedolarisasi menjadi akhir petualangan imperialisme Amerika? Prof Kishore Mahbubani yakin pergeseran itu akan terjadi. Dalam studinya, &rsquo;&rsquo;The New Asian Hemisphere&rsquo;&rsquo; (2008), Mahbubani menunjukkan banyak bukti pergeseran kekuatan Amerika ke Asia, terutama munculnya Tiongkok sebagai mesin ekonomi baru. KTT Labuan Bajo akan menjadi saksi sejarah penting bagi munculnya Asia sebagai poros kekuatan baru dunia. KTT Labuan Bajo sekaligus bisa menjadi bukti bahwa para pribumi di Indonesia dan Asia Tenggara bukan pemalas. (*) *) Pemimpin Redaksi Jawa Pos 2000&ndash;2002

Presiden Jokowi juga penuh senyum ketika menjamu para pemimpin ASEAN berpiknik dengan menaiki perahu pinisi dan menikmati keindahan.

ASEAN dan Pribumi Malas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/dhimam-abror.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>&nbsp;  PAJAK adalah inti demokrasi. Pembayar pajak mendapatkan posisi terhormat dalam tatanan masyarakat demokratis. Uang pembayar pajak atau taxpayers’ money adalah uang sakral yang tidak boleh dikelola seenaknya. Di negara-negara demokrasi yang sudah maju, taxpayers’ money menjadi mantra yang paling dihormati dan sekaligus ditakuti.  Rakyat tidak akan mau membayar pajak kalau tidak ada demokrasi dalam bentuk perwakilan di parlemen. Pada abad ke-13, rakyat Inggris mulai berani melakukan pembangkangan ”civil disobedience” dengan menolak membayar pajak. Negosiasi berjalan alot dan keras antara monarki dan gerakan rakyat. No taxation without representation, tidak ada pajak tanpa keterwakilan.  Rakyat bersedia membayar pajak asal ada lembaga yang mewakili kepentingan rakyat dalam berhubungan dengan monarki. Lahirlah Magna Carta yang menjadi cikal demokrasi. Terjadilah perubahan mendasar dalam relasi kuasa antara rakyat dan kerajaan.  Monarki bersedia melepas sebagian kekuasaannya. Terbentuklah dua lembaga perwakilan yang mewakili kelompok rakyat, yaitu House of Commons dan lembaga yang mewakili para bangsawan atau House of Lords. Rakyat pun bersedia membayar pajak karena kepentingannya sudah terwakili di parlemen. Lahirlah konsep demokrasi perwakilan atau representative democracy yang sekarang diadopsi negara-negara demokrasi di seluruh dunia.  Di negara demokrasi yang sudah berusia lebih dari 200 tahun seperti Amerika Serikat, pajak harus diperjuangkan dengan darah dan air mata. Revolusi Amerika pada abad ke-18 adalah pemberontakan terhadap pembayaran pajak yang ditarik secara semena-mena.  Rakyat yang semakin berani menentang kekuasaan bahkan memopulerkan semboyan baru, ”Taxation without Representation is Robbery’’. Pemungutan pajak tanpa undang-undang adalah perampokan. Seorang penjahat yang menodongkan senjata dan meminta sejumlah uang sama saja dengan petugas pajak yang memaksa wajib pajak untuk membayar. Namun, penodongan oleh petugas pajak itu sah secara hukum karena didasarkan undang-undang.  Terbongkarnya skandal pajak di Indonesia yang melibatkan Rafael Alun Trisambodo menyulut amarah publik. Seorang petugas di direktorat pajak yang hanya berpangkat kepala bagian bisa mempunyai harta puluhan miliar rupiah dan bahkan sangat mungkin ratusan miliar rupiah.  Dia juga terbukti menyembunyikan hartanya dengan tidak melapor secara jujur kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Temuan terbaru menunjukkan dia mempunyai simpanan uang tunai Rp 37 miliar di safe deposit box.  Rafael tidak sendirian. Dia diduga memiliki geng di lingkungannya. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan, ada transaksi mencurigakan sebesar Rp 300 triliun. Jumlah itu berarti sekitar seperenam dari total APBN. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku tidak tahu mengenai peredaran uang haram tersebut. Padahal, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) sudah mengendus perputaran itu. Sri Mulyani yang selama ini dikenal sebagai pejabat yang rapi dan teliti kali ini terlihat teledor dan sembrono.  Sri Mulyani bertemu dengan Mahfud MD. Kemudian, Mahfud buru-buru meralat bahwa uang ratusan triliun rupiah itu bukan uang korupsi, melainkan bagian dari aktivitas pencucian uang atau money laundering. Korupsi dan money laundering menjadi dua hal yang berkaitan. Tidak akan ada money laundering kalau uang itu dihasilkan dari aktivitas yang bersih dan halal. Secara harfiah, uang yang dicuci adalah uang kotor sebagai hasil dari aktivitas haram.  Mungkin Mahfud berusaha melakukan eufemisme, penghalusan istilah. Namun, narasinya membingungkan. Sama dengan Sri Mulyani yang merangkap jabatan sampai 30 posisi, tetapi mengaku hanya menerima satu gaji dan banyak honor. Publik tidak peduli beda gaji dengan honor. Gaji diberikan secara tetap dan honor diberikan sesuai dengan jabatan yang diemban. Keduanya berbeda, tetapi sama-sama menerima uang dari pajak rakyat.  Sri Mulyani beberapa kali dinobatkan sebagai menteri keuangan terbaik dunia. Dia pernah menjadi direktur pelaksana Bank Dunia dan orang Indonesia pertama yang menduduki jabatan tersebut sekaligus perempuan pertama di dunia yang memegang jabatan itu.  Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dan Badan Perdagangan Dunia (WTO) adalah tiga lembaga pengendali perekonomian dunia. Ekonom pemenang nobel dari Amerika Joseph E. Stiglitz menyebutnya sebagai the unholy trinity atau trinitas yang tidak suci. Sebutan itu diberikan karena besarnya pengaruh lembaga tersebut sampai menyaingi Tuhan.  Tiga lembaga itu adalah ujung tombak kebijakan ekonomi neoliberal yang sekarang mendominasi dunia. Sri Mulyani menerapkan kebijakan ekonomi neolib di Indonesia dengan menekankan persaingan bebas dan mengandalkan mekanisme tangan gaib ”the invisible hand”. Pajak menjadi instrumen pengumpul uang paling penting dalam sistem ekonomi neolib.  Hasilnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia dipuji-puji Barat. Ketika ekonomi dunia mengalami kegelapan akibat resesi, Indonesia disebut the bright spot in the darkness, titik terang dalam kegelapan, karena pertumbuhannya yang stabil. Sri Mulyani layak mendapat kredit dari capaian itu.  Tetapi, puja-puji itu tidak seindah warna aslinya. Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani ternyata keropos dan dihuni banyak perampok pajak yang tidak punya belas kasihan kepada rakyat. (*)  *) Pemimpin Redaksi Jawa Pos 2000–2002

Perampok Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/dhimam-abror.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PERINGATAN 1 Abad NU di Sidoarjo Selasa (7/2) berlangsung penuh ekstravaganza. Ada marching band kolosal, ada penampilan koreografi massal karya Denny Malik, ada orkestra Adie M.S., dan ada penampilan grup rock Slank.  Presiden Joko Widodo hadir memberikan sambutan. Seperti menyesuaikan dengan tradisi nahdliyin yang suka guyon, Jokowi membuka pidato dengan canda. Setelah menyaksikan atraksi ribuan Banser (Barisan Ansor Serbaguna) berparade menyanyikan lagu We Will Rock You dari Queen, Jokowi memberikan pujian. Kata Jokowi, setelah berusia satu abad, NU semakin maju karena mulai menyukai lagu-lagu rock.  Hadirin tertawa dan bertepuk tangan. Mungkin ada yang tersenyum kecut karena tersindir. Dalam bahasa mafhum mukholafah, atau pengertian terbalik, Jokowi menyiratkan bahwa dulu NU hanya sholawatan dan marhabanan – sebagai simbol tradisionalisme– tapi sekarang sudah mulai menyukai lagu-lagu rock sebagai simbol modernisme dan internasionalisme.  Selain acara pertunjukan yang meriah dan penuh ingar bingar itu, NU juga mengadakan Muktamar Fikih Peradaban. Beberapa ulama, mufti, dan ahli fikih internasional dikumpulkan untuk membahas reorientasi fikih, dari wawasan tradisional menuju wawasan yang global yang berkesesuaian dengan kebutuhan dunia internasional.  Di masa lalu halaqah fikih di kalangan NU membahas masalah-masalah tradisional seputar amalan ibadah keseharian warga NU. Di era kepemimpinan KH Yahya Staquf, NU ’’goes international’’ dengan mengadakan pertemuan R-20 yang mengumpulkan tokoh-tokoh lintas agama di Bali, 2022 yang lalu. Kali ini Gus Yahya ingin merumuskan fikih baru supaya sesuai dengan kebutuhan geopolitik internasional yang sudah berubah karena globalisasi.Dalam forum ini, para mufti dan ahli hukum Islam mengulas berbagai persoalan kontemporer dari sudut pandang Islam, mulai dari format negara-bangsa, relasi dengan non-Muslim, hingga tata politik global.  Salah satu fokus pembahasan penting adalah tentang Piagam PBB di mata syariat Islam. Setelah piagam ini dideklarasikan oleh PBB pada 1945, diharapkan seluruh dunia mengadopsinya menjadi bentuk baku pemerintahan di seluruh negara anggota PBB. Bentuk negara itu adalah ’’nation-state’’ negara bangsa yang berdasar pada nasionalisme sekuler. Dengan demikian, pembentukan negara berdasar khilafah atau pan-Islamisme dianggap tidak sesuai dengan Piagam PBB.  Menurut NU, gagasan mengenai tata dunia damai baru muncul setelah Perang Dunia II dengan lahirnya Piagam PBB. Sebelum itu, masyarakat dunia masih diliputi sektarianisme yang syarat konflik, termasuk di internal umat Islam sendiri. Karena itu, jika hendak mengembangkan wacana syariat tentang perdamaian dan toleransi, maka harus bermuara dari Piagam PBB.  Menjadikan PBB sebagai rujukan utama untuk membangun peradaban dunia yang damai bisa memunculkan pertanyaan serius. PBB didirikan oleh negara-negara pemenang Perang Dunia II yang terdiri atas Amerika, Eropa, dan Uni Soviet. Meskipun sama-sama berkumpul di PBB, Amerika dan Uni Soviet tidak pernah rukun.  Setelah Perang Dunia II berakhir, muncul Perang Dingin antara dua blok kekuatan dunia, Amerika Serikat yang kapitalis-liberal vs Uni Soviet yang sosialis-komunis. Perang Dingin ini tidak kalah menegangkan dibanding perang panas karena kedua pihak terlibat dalam perlombaan senjata –termasuk nuklir– yang setiap saat bisa menghancurkan dunia.  Uni Soviet runtuh pada 1990 dan Amerika Serikat menjadi kekuatan superpower satu-satunya di dunia. Amerika pun menjadikan PBB sebagai instrumen untuk memaksakan nilai-nilai demokrasi liberal ke seluruh dunia.  Salah satunya adalah konsep mengenai HAM, hak asasi manusia, yang dipaksakan untuk diterima di seluruh dunia. Piagam PBB mengenai bentuk negara-bangsa juga merupakan bentuk dari penyeragaman yang dipaksakan oleh Amerika dan Barat ke seluruh dunia.  Penyeragaman itu mendapat tentangan keras dari banyak elemen. Perang Rusia-Ukraina adalah salah satu bukti bahwa penyeragaman demokrasi liberal yang dipaksakan oleh Amerika ditentang oleh Rusia.  Samuel Huntington memprediksi munculnya ’’Perang Peradaban’’ setelah runtuhnya komunisme. Konflik-konflik yang terjadi sekarang merupakan cermin dari perang peradaban antar beberapa peradaban besar. Empat peradaban besar yang akan saling berkonflik adalah Kristen Barat, Islam, Konfusianisme, dan Kristen Ortodoks di Eropa Timur.  Keseragaman yang dipaksakan oleh Amerika mendapatkan tantangan yang sangat serius dalam bentuk pengelompokan peradaban yang saling bersaing. Universalisme demokrasi-liberal, universalisme konsep HAM, dan universalisme bentuk negara bangsa adalah bentuk arogansi peradaban Barat yang dipaksakan ke seluruh dunia oleh Amerika.  Muktamar Fikih Peradaban yang digagas PBNU berusaha memberi legitimasi fiqhiyah terhadap universalisme peradaban sekuler-liberal Amerika yang dirumuskan dalam Piagam PBB itu. NU sedang menggarap proyek besar dan akan menghadapi gelombang penentangan besar karena ada arus besar yang melawan gagasan universalisme itu.  Kelihatannya Gus Yahya siap menantang arus besar itu. NU siap mengguncang dunia. Mungkin itu pula sebabnya Banser menyanyikan lagu We Will Rock You. (*)  *) Pemimpin Redaksi Jawa Pos 2000–2002

Seabad NU, We Will Rock You

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/dhimam-abror.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>SEPAK BOLA bukan sekadar olahraga. Rumitnya globalisasi dunia bisa dijelaskan melalui sepak bola, dan sengkarutnya persaingan peradaban juga dapat tergambarkan melalui sepak bola. Itulah yang terlihat pada Piala Dunia di Qatar tahun ini. Fenomena globalisasi dan perang peradaban terhampar pada perhelatan sepak bola dunia terbesar ini.  Franklin Foer menulis buku ’’How Soccer Explain The World: The Unlikely Theory Of Globalization’’ (2004). Dia mengungkap bagaimana sepak bola sudah menjadi industri tempat persaingan dan peperangan bisnis, politik, dan bahkan agama.  Foer mengungkap rivalitas di luar nalar yang tercipta antara dua tim Skotlandia, Glasgow Celtic dan Rangers. Pertandingan ’’Old Firm Derby’’ antara kedua tim selalu mencekam karena ancaman kekerasan hooligan garis keras kedua tim.  Tak hanya adu kuat di atas lapangan, Celtic dan Rangers merupakan representasi konflik sektarian berkepanjangan yang memakan banyak korban. Celtic mewakili minoritas Katolik, sedangkan Rangers menjadi perpanjangan tangan kaum Protestan yang menjadi agama resmi negara.  Di Italia, klub AC Milan menjadi contoh bagaimana Silvio Berlusconi –dibantu dengan jejaring media– mampu memanfaatkan kekuatan sepak bola untuk menaikkan elektabilitas dan menjadikannya perdana menteri melalui Partai Forza Italia. Awalnya Forza Italia adalah nama kumpulan suporter AC Milan, lalu berubah menjadi nama partai politik. Anda bisa membayangkan di Indonesia Bonek ikut pemilu dengan nama ’’Partai Bonek’’.  Gerakan separatisme untuk memisahkan diri menjadi negara merdeka tergambar dalam kompetisi sepak bola Spanyol. Barcelona mewakili gerakan wilayah Catalonia untuk memisahkan diri menjadi negara merdeka. Real Madrid adalah representasi pemerintah pusat yang dengan sepenuh daya ingin meredam gerakan pemisahan itu. Konflik tersebut tergambar dalam setiap kali pertandingan El Clasico.  Zionisme dan gerakan antisemitisme juga mewarnai sepak bola di kompetisi Eropa. Ajax Amsterdam adalah klub yang didirikan oleh komunitas Yahudi Belanda, demikian pula Tottenham Hotspur adalah klub orang-orang Yahudi di London.  Piala Dunia Qatar kali ini adalah panggung perang peradaban. Samuel Huntington mengungkapkan tesisnya mengenai perang peradaban dalam buku ’’The Clash of Civilization; and the Remaking of World Order’’ (1993). Penyulut perang di masa depan, kata Huntington, adalah benturan peradaban, terutama antara Barat yang Nasrani melawan Timur yang Islam. Peradaban lain yang berpotensi saling berbenturan adalah budaya Konfusianisme di Asia dan Kristen Ortodoks di Eropa Timur dan Rusia.  Qatar adalah representasi peradaban Islam. Negeri kecil itu mencatat rekor sebagai negara Timur Tengah pertama yang menjadi penyelenggara Piala Dunia. Dan yang tak kalah penting, Qatar adalah negara Islam pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia.  Turnamen di Qatar ini tercatat sebagai perhelatan yang paling kontroversial, terutama karena isu politik mendominasi wacana. Sejak awal ada serangan terstruktur terhadap Qatar sebagai tuan rumah. Media-media Barat lebih banyak memberitakan isu-isu hak asasi manusia dan suap, ketimbang memberitakan persiapan teknis Qatar sebagai tuan rumah.  Isu lain yang menonjol adalah LGBTQ (lesbian, gay, biseksual, transgender, queer). Media Barat menyoroti Qatar yang dianggap represif terhadap kelompok gay dan lesbian. Sebagai negara Islam, Qatar tegas mengharamkan LGBTQ dan tidak menoleransi kampanye untuk mendukungnya. Qatar melarang pemakaian ban kapten pelangi yang menunjukkan dukungan terhadap LGBTQ.  Timnas Jerman menjadi sorotan karena aksi tutup mulut menjelang pertandingan melawan Jepang. Jerman kalah 1-2, dan publik melampiaskan kekesalan dengan menuduh Jerman lebih sibuk bermain politik ketimbang bermain bola. Jerman menjadi tim paling vokal dalam mendukung hak-hak LGBTQ.  Jerman kemudian secara tragis gagal lolos ke babak 16 besar, setelah Jepang memastikan kemenangan sensasional atas Spanyol dengan skor 2-1. Kemenangan Jepang atas Jerman dan Spanyol adalah kemenangan peradaban Asia Timur vs peradaban Barat.  Arab Saudi membuat kejutan dengan mengalahkan Argentina yang diperkuat pemain GOAT (greatest of all time) Lionel Messi. Meskipun Arab Saudi gagal lolos ke babak 16 besar, kemenangan melawan Argentina adalah sebuah kemenangan peradaban Timur Tengah yang Islam melawan Amerika Latin yang Katolik.  Di babak 16 besar, representasi peradaban Islam diwakili oleh Maroko yang menjadi juara grup F mengungguli dua wakil Barat, Belgia dan Kanada, serta Kroasia yang menjadi wakil Slavic. Maroko menjadi juara grup dan Kroasia menjadi runner-up di bawah Maroko.  Amerika lolos ke babak 16 besar dengan mengalahkan Iran sebagai musuh bebuyutannya. Presiden Joe Biden pun sangat girang dengan kemenangan tersebut. Selama ini, perang Amerika vs Iran bukan sekadar perang militer, melainkan perang ideologi dan peradaban.  Orang boleh meragukan tesis perang peradaban Huntington. Tetapi, Piala Dunia kali ini menjadi bukti bahwa perang antar peradaban memang ada. (*)  *) Pemimpin Redaksi Jawa Pos 2000–2002

Qatar dan Perang Peradaban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/dhimam-abror.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>RISHI SUNAK menjadi headlines dan trending topic di seluruh dunia pekan ini karena dia menjadi orang pertama Asia yang menjadi kepala pemerintahan di negara besar Barat. Sunak, keturunan imigran India-Afrika, dipilih menjadi perdana menteri Inggris Senin (24/10) menggantikan Liz Truss yang mundur setelah menjadi perdana menteri selama 45 hari.  Truss dan Sunak sama-sama memegang rekor. Truss menjadi perdana menteri Inggris dengan masa jabatan terpendek abad ini. Truss juga unik karena dia diangkat semasa kekuasaan Ratu Elizabeth II, tetapi diberhentikan semasa kekuasaan Raja Charles III.  Sunak, 42 tahun, tak kalah unik. Dia menjadi perdana menteri pertama di Inggris yang paling tajir alias paling kaya. Bahkan, baru kali ini terjadi di Inggris ada perdana menteri yang lebih kaya daripada raja. Total kekayaan Sunak mencapai 730 juta euro atau setara dengan Rp 11 triliun. Sementara kekayaan Raja Charles III ”hanya” 600 juta euro atau sekitar Rp 9 triliun.  Sunak jauh lebih kaya ketimbang David Beckham dan Lewis Hamilton, dua legenda olahraga kebanggaan masyarakat Inggris. Beckham, legenda sepak bola Manchester United, punya kekayaan 400 juta euro. Dan Hamilton, jago balapan mobil F1, punya kekayaan 250 juta euro. Kalau digabung pun masih kalah daripada Sunak.  Sunak lelaki beruntung karena dia menikah dengan perempuan tajir melintir Akshata Murty yang menjadi pewaris perusahaan teknologi Infosys. Sunak dan Raja Charles bisa disebut kaya karena warisan. Kekayaan Raja Charles mengalir dari kekayaannya sebagai tuan tanah dengan luas tanah sampai lebih dari 50 ribu hektare. Tanah kerajaan itu disewakan untuk berbagai kepentingan bisnis, mulai resor sampai kompleks industri.  Karena kaya raya itu, Sunak lebih memilih bergabung dengan Partai Konservatif, yang memang dikenal sebagai partai orang kaya. Sedangkan partai yang pro-wong cilik di Inggris adalah Partai Buruh atau Labour Party.  Dengan latar belakang yang kaya raya dan tidak pernah merasakan punya utang, bagaimana Sunak bisa berempati terhadap penderitaan warga Inggris yang sekarang panik karena tidak bisa memenuhi kebutuhan makan sehari-hari? Itulah tantangan utama Sunak.  Sunak unik karena dia minoritas imigran India yang beragama Hindu. Meski demikian, Sunak tidak sendirian. Sudah ada politikus unik sebelum Sunak yang berkuasa di Inggris. Dialah Sadiq Khan, 52 tahun, wali kota London yang beragama Islam aliran Syiah dan keturunan imigran Pakistan.  Prestasi politik Khan lebih baik ketimbang Sunak meskipun Khan tidak sekaya Sunak. Khan berhasil menjadi wali kota London dua periode dan baru saja menang pemilihan wali kota periode kedua 2021 yang lalu. Bedanya dengan Sunak, Khan datang dari Partai Buruh yang diidentikkan dengan kelas pekerja bawah.  Khan memegang dua rekor sekaligus. Menjadi wali kota pertama di kota besar Barat dan wali kota muslim pertama yang bisa menjabat dua periode. Fakta Khan bisa terpilih kembali untuk periode kedua menunjukkan bahwa kinerjanya bisa diterima oleh publik London.  Dua politisi itu menjadi representasi kebangkitan politisi keturunan Asia-Afrika di negara Barat. Di Amerika Serikat, Kamala Harris menjadi wanita pertama keturunan Asia-Afrika yang menjadi wakil presiden. Kamala Harris juga memecahkan dua rekor di Amerika, perempuan pertama yang menjadi wakil presiden sejak Amerika merdeka pada 1776. Harris sekaligus menjadi wanita pertama keturunan Asia-Afrika yang menduduki jabatan politik tertinggi di Amerika.  Ayah Harris berasal dari Afrika dan ibunya adalah imigran India. Blasteran ini menjadikan Harris minoritas yang komplet. Barack Obama memecahkan rekor sebagai presiden pertama Amerika yang berkulit hitam. Kamala Harris digadang-gadang menjadi presiden perempuan pertama di Amerika dan sekaligus presiden pertama keturunan Asia.  Di Indonesia, fenomena Rishi Sunak mendapat respons yang ramai. Rata-rata dikaitkan dengan fenomena Anies Baswedan, yang oleh para pesaing politiknya dianggap sebagai minoritas keturunan imigran. Pendukung Anies cepat menunjuk ke Inggris untuk menunjukkan bahwa di negara demokrasi modern seorang minoritas pun bisa menjadi kepala pemerintahan.  Membandingkan Rishi Sunak dengan Anies Baswedan adalah paradoks. Karena meskipun oleh lawan politiknya Anies dianggap sebagai keturunan imigran Yaman, Anies tetap menjadi bagian dari mayoritas warga Indonesia karena beragama Islam.  Justru yang lebih tepat dianalogikan dengan Rishi Sunak adalah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dia minoritas keturunan China dan beragama non-Islam.  Kalau mau meniru Inggris dalam menerapkan prinsip demokrasi, Indonesia harus siap menerima Ahok menjadi presiden. Bagaimana? (*)  *) Pemimpin redaksi Jawa Pos 2000–2002

Rishi Sunak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/dhimam-abror.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>SUDAH lebih dari seminggu Bjorka mengacak-acak dunia digital Indonesia. Dia meretas berbagai data pejabat tinggi Indonesia dan membagikannya ke publik. Para elite politik Indonesia memburu Bjorka, tapi sejauh ini masih sia-sia. Seorang pemuda bernama Mohammad Agung Hidayatulloh berusia 21 tahun asal Madiun ditangkap dan awalnya diduga sebagai Bjorka. Ternyata Agung yang bekerja sebagai penjual es itu bukan Bjorka. Dia pun dilepas. Meskipun akhirnya dia ditetapkan sebagai tersangka karena diduga membantu Bjorka.  Bjorka yang diburu oleh tim khusus semakin terkekeh-kekeh. Dalam sebuah unggahan merespons penangkapannya, Bjorka mengolok-olok pejabat Indonesia sebagai ”bunch of idiots”, gerombolan orang tolol. Narasi ”gerombolan” dan ”tolol” sedang trending topics di Indonesia. Gerombolan diasosiasikan dengan omongan politikus PDIP Effendi Simbolon saat rapat dengar pendapat di DPR. Dan ”tolol” diasosiasikan dengan aktivis medsos Eko Kuntadhi yang mengunggah video Ning Imaz dari Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Dua-duanya lagi kena batunya gegara komennya yang kebablasan.  Ada yang menyebut Bjorka sebagai peretas budiman dan menjulukinya ”Robin Hood Digital”. Tapi, ada juga yang mencurigainya sebagai ”double agent”, agen ganda. Sengaja dimunculkan untuk mengalihkan perhatian publik dari dua isu besar. Yaitu, kasus pembunuhan terkait Irjen Ferdy Sambo dan demonstrasi rakyat menentang kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak).  Bjorka langsung bereaksi terhadap kecurigaan itu. Kata Bjorka, dia tidak mengenal siapa itu Ferdy Sambo dan dia tidak merasa punya urusan dengan Sambo. Pernyataan ini tidak sepenuhnya meyakinkan, tetapi setidaknya sudah menjawab kecurigaan.  Bjorka memang nakal dan kurang ajar. Dia meretas data pribadi Menteri Kominfo Johnny G. Plate dan membukanya kepada publik. Di dunia digital, tindakan itu lazim disebut sebagai ”doxing”. Menteri Johnny yang gerah kemudian mengganti nomor handphone-nya dengan nomor baru dari Amerika. Itu pun langsung ketahuan oleh Bjorka dan langsung dihajar lagi. Salah tangkap terhadap ”Bjorka” semakin membuat Menteri Johnny dipermalukan. Seruan agar Menteri Johnny di-reshuffle pun bermunculan.  Terlihat sekali bahwa Menteri Johnny hanya bisa menerapkan strategi bertahan total dari serangan Bjorka. Serangan Bjorka ini memunculkan pertanyaan publik mengenai tingkat keamanan data pribadi warga negara. Kalau lembaga-lembaga negara saja bisa dibobol dengan mudah, bagaimana dengan data warga negara biasa.  Menteri Johnny mempertanyakan mengapa publik mengelu-elukan dan menganggap Bjorka sebagai pahlawan, padahal dia melakukan kejahatan digital. Publik sebenarnya tidak melakukan glorifikasi kejahatan digital yang dilakukan Bjorka. Publik hanya merasa senang bisa melampiaskan kejengkelannya kepada pemerintah. Karena selama ini dianggap abai terhadap keamanan data pribadi warga. Bjorka mewakili kejengkelan publik itu.  Seperti yang diungkap Bjorka, ada 1,3 miliar data kartu SIM yang bocor dan diperjualbelikan secara bebas. Menurut akun Bjorka, ada 26 juta data pelanggan Indihome yang bocor dan masih ada lagi data 17 juta pelanggan PLN yang bocor. Dengan jumlah data yang mencapai miliaran, berarti bukan hanya bocor, tetapi bobol dan jebol. Kemenkominfo gagal melindungi hak-hak privasi rakyat dan harus mempertanggungjawabkannya.  Dalam akunnya, Bjorka mengaku telah meretas banyak data penting milik negara, termasuk data-data intelijen. Data-data ini akan dibeber kepada publik. Menko Polhukam Mahfud MD pun ikut berkomentar terhadap ancaman Bjorka ini. Kata Mahfud, Bjorka bisa saja membobol data-data pemerintah, tapi data-data itu bukan data penting.  Mungkin Mahfud menganggap bahwa data-data kecil itu tidak penting. Atau mungkin Mahfud menganggap bobolnya data jutaan pelanggan Indihome dan PLN itu tidak penting. Mungkin Mahfud harus diingatkan mengenai skandal Cambridge Analytica yang membobol data jutaan pengguna Facebook di Amerika dan jutaan lainnya di Inggris. Data-data yang bobol itu kemudian dimanfaatkan oleh konsultan politik untuk diperjualbelikan kepada klien yang akhirnya menjadi skandal politik yang mempermalukan Amerika dan Inggris.  Data yang bobol itu diperkirakan jatuh ke tangan kubu politik Donald Trump. Kemudian memanfaatkan data itu menjadi senjata kampanye komputasional untuk menyerang dan menjatuhkan lawan politik. Sudah jamak diketahui bahwa kemenangan Trump atas Hillary Clinton dalam pemilihan presiden 2016 dipengaruhi oleh kampanye negatif komputasional Trump terhadap Hillary.  Pendiri Facebook Mark Zuckerberg diadili oleh Kongres Amerika dan dimintai pertanggungjawaban atas kebobolan itu. Zuckerberg mengaku bersalah dan meminta maaf kepada pemerintah dan rakyat Amerika. Tragedi ini bisa terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.  Kebobolan miliaran data warga Indonesia itu, tidak mustahil, akan melahirkan berbagai kejahatan digital. Dan, tidak tertutup kemungkinan berpotensi memunculkan kecurangan politik pada Pemilu 2024. (*)  *) Pemimpin redaksi Jawa Pos 2000–2002

Bjorka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/dhimam-abror.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>WAYANG adalah bayangan. Pertunjukan wayang kulit atau pakeliran adalah bayangan atau refleksi kehidupan. Karena itu, para penggemar fanatik wayang menonton pertunjukan itu dari balik layar sehingga benar-benar menyaksikan wayang atau bayangan yang sesungguhnya.  Wayang memainkan peran sentral dalam membentuk budaya masyarakat Jawa dan sekaligus memengaruhi budaya politik masyarakat Jawa. Politik Indonesia adalah politik Jawa. Maka, politik Indonesia adalah politik wayang.  Wayang menjadi bahan perdebatan nasional ketika seorang ustad pendakwah –dalam sebuah forum pengajian setahun yang lalu– dikabarkan menghukumi wayang sebagai haram. Sang ustad juga disebutkan meminta agar wayang dimusnahkan. Tidak semua pernyataan ustad itu dikutip secara akurat. Tetapi, itu tidak penting. Kontroversi sudah keburu meledak. Reaksi keras meluas. Kemarahan mendidih.  Budaya wayang dari India sudah masuk ke wilayah Nusantara terlebih dahulu sebelum Islam tiba di abad ke-7. Seiring dengan berkembangnya agama Hindu, wayang pun menjadi budaya yang diterima secara luas di Jawa. Tradisi mistisisme yang dianut masyarakat Jawa berkesesuaian dengan ajaran Hindu dan karenanya agama Hindu bisa diterima tanpa adanya benturan.  Kisah-kisah pewayangan dari Mahabharata dan Ramayana mengalami akulturasi dan dengan cepat menyatu dengan kebudayaan lokal serta menghasilkan sintesis budaya baru. Para pendakwah awal Islam ke Nusantara menyadari sepenuhnya bahwa wayang sudah menjadi bagian dari budaya Jawa yang sangat mengakar.  Karena itu, para pendakwah yang dikenal sebagai ’’Wali Sanga’’ tidak mengambil jalan konfrontatif dalam strategi dakwahnya. Salah seorang anggota Wali Sanga yang terkenal, Sunan Kalijaga, menjadikan wayang sebagai sarana dakwah dengan tetap memakai pakem cerita Hindu tetapi memasukkan unsur-unsur Islam ke dalamnya.  Konsep Islam yang egaliter sangat menarik minat pemeluk Hindu untuk berpindah ke agama baru. Mereka pun berbondong-bondong masuk Islam. Secara formal sudah memeluk Islam, tapi secara ritual ubudiyah praktik Hindu masih mendominasi.  Strategi dakwah Wali Sanga dibagi menjadi dua fase. Fase pertama adalah penyebaran dan fase kedua adalah pemantapan. Fase pertama sudah berhasil dilakukan, tetapi fase kedua terhambat oleh kedatangan kolonialisme Eropa ke Nusantara. Fase pemantapan dan pemurnian Islam pun terhambat dan Islam tenggelam karena dominasi imperialisme dan kolonialisme.  Baru pada awal abad ke-20 muncul gagasan pemurnian ajaran Islam dari Timur Tengah yang kemudian masuk ke Indonesia. Gerakan pemurnian dan kebangkitan Islam ini diperkenalkan oleh Jamaludin Al-Afghani di Mesir melalui gerakan politik Pan-Isamisme. Kemudian, ada juga Muhammad Abduh dari Mesir yang memperkenalkan pemurnian dan kebangkitan Islam melalui pendidikan. Di jazirah Arab muncul Muhammad bin Abdul Wahab yang mengajarkan pemurnian ajaran Islam dengan kembali kepada tradisi salaf era Nabi Muhammad SAW.  Ajaran Al-Afghani dan Abduh membawa pengaruh di Indonesia dengan lahirnya gerakan pembaruan dan modernisme yang antara lain melahirkan organisasi Muhammadiyah pada 1912 yang berorientasi kepada pendidikan. Pada tahun yang sama, H.O.S. Tjokroaminoto mendirikan Syarikat Islam yang lebih berorientasi politik.  Gerakan pembaruan dan modernisme itu banyak berbenturan dengan tradisionalisme Islam yang masih mempraktikkan Islam sinkretis. Pada 1926, berdiri Nahdlatul Ulama (NU) yang lebih akomodatif terhadap praktik ibadah sinkretis ala Islam Jawa.  Clifford Geertz membagi strata sosial masyarakat Jawa menjadi santri, priayi, dan abangan. Kalangan santri lebih banyak mempraktikkan pemurnian Islam, sementara kelompok priayi dan abangan masih setia dengan pengamalan Islam sinkretis yang berbaur dengan mistisisme Jawa.  Gerakan pemurnian Wahabi juga mendapatkan banyak pendukung di Indonesia. Muncullah berbagai ketegangan antara gerakan pemurnian dan kelompok-kelompok tradisional. Ketegangan itu berkembang menjadi polarisasi politik. Partai-partai nasionalis seperti PNI banyak disokong oleh kalangan tradisionalis dan partai-partai Islam seperti Masyumi didukung oleh kalangan modernis.  Fenomena itu berlanjut ke era Orde Baru. Golkar menjadi partai kaum priayi, PDI menjadi partai kalangan nasionalis-sinkretis, dan PPP menjadi partai Islamis. Kondisi ini terus berlanjut sampai sekarang. PDIP menjadi reinkarnasi dari PDI, Golkar lama menjadi Golkar baru, dan Masyumi yang dibubarkan bereinkarnasi menjadi partai-partai berbasis Islam seperti PKS dan PAN.  Perdebatan wayang yang beberapa waktu belakangan ini viral adalah kelanjutan dari perdebatan panjang yang mewarnai lanskap sosial dan politik Indonesia selama berabad-abad.  Dalam tradisi pakeliran wayang, ada episode ’’goro-goro’’ yang menjadi panggung bagi munculnya para punakawan yang menjadi representasi wong alit. Episode ini menjadi selingan dari episode wayang yang didominasi oleh para kesatria dan para dewa.  Pada episode ’’goro-goro’’ inilah, rakyat jelata menguasai panggung dan pakeliran. Mereka menjungkirbalikkan tatanan sosial-politik yang didominasi oleh para elite. Goro-goro menjadi pembuka bagi perang total Baratayuda.  Pemilu 2024 mendatang akan menjadi panggung ’’goro-goro’’ dalam pakeliran politik Indonesia. Semoga tidak terjadi Baratayuda. (*)  ---  *) Pemimpin Redaksi Jawa Pos 2000–2002

Baratayuda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/dhimam-abror.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>INDONESIA akhirnya bisa meneken perjanjian ekstradisi dengan Singapura setelah menunggu 20 tahun. Dengan perjanjian ekstradisi ini, kedua negara seharusnya sama-sama lega. Indonesia tidak lagi dipusingkan oleh para bedebah pengemplang pajak dan koruptor yang bersembunyi di Singapura. Singapura sendiri bisa lega karena bebas dari stigma sebagai negara surga para bedebah koruptor.  Singapura sering kesal dengan sebutan itu. Meskipun dalam kenyataannya sebutan itu tidak sepenuhnya keliru.  Fakta bahwa Indonesia harus sabar menunggu 20 tahun untuk membujuk negeri sekecil Singapura menunjukkan betapa rumitnya persoalan tersebut. Kondisi itu bisa menggambarkan bargaining position atau posisi tawar kedua negara. Indonesia sebagai negara besar dengan 270 juta penduduk harus bersabar menghadapi tetangga kecil yang berpenduduk 4 juta orang ini.  Ketika akhirnya perjanjian diteken, ada kecurigaan bahwa Singapura tidak melakukannya secara gratis. Ada kompensasi yang harus dibayar pemerintah Indonesia. Perjanjian FIR (flight information region) adalah kompensasi yang harus dibayar Indonesia. Dengan perjanjian FIR Singapura bisa mengontrol wilayah udara Indonesia di atas Riau, Natuna, dan sekitarnya.  Perjanjian ekstradisi harus dibayar dengan menggadaikan kedaulatan wilayah udara kepada negara seukuran Singapura. Sudah menjadi rahasia umum, Singapura menjadi ”save haven”, tempat yang aman untuk bersembunyi, bagi para pelanggar hukum dari Indonesia. Terutama yang berkaitan dengan korupsi, kejahatan keuangan, dan pengemplangan pajak.  Banyak pengemplang pajak dan koruptor penggarong BLBI (bantuan likuiditas Bank Indonesia) yang lari bersembunyi di Singapura dengan aman selama belasan tahun. Indonesia tidak bisa berbuat banyak, kecuali bersabar.  Presiden B.J. Habibie termasuk yang tidak sabar dengan kondisi itu. Habibie menyebut Singapura sebagai ”the little red dot country”, negara titik merah kecil. Mungkin maksud Habibie, Singapura menjadi bintik merah yang sering membuat Indonesia gatal-gatal.  Mulanya Singapura tidak suka dengan sebutan itu. Tapi, lama-kelamaan Singapura menjadi terbiasa dengan julukan itu. Julukan tersebut lazim digunakan, baik oleh masyarakat Singapura maupun masyarakat dunia. Lama-kelamaan masyarakat dan pemerintah Singapura merasa nyaman dengan julukan itu dan mengadopsinya sebagai julukan resmi.  Ketika merayakan hari jadi ke-50 pada 2015 yang lalu, Singapura secara resmi mengadopsi logo titik merah bulat dengan tulisan SG50. Titik merah yang semula membuat gerah sekarang membuat cerah. Singapura tidak ingin lagi menjadi titik merah yang menjadikan Indonesia gatal-gatal. Mungkin karena itu pula Singapura bersedia menandatangani perjanjian ekstradisi tersebut.  Masih harus dilihat perkembangannya apakah Singapura serius dan tulus dengan perjanjian itu. Akan dilihat juga apakah Indonesia juga serius dan tulus dengan perjanjian itu. Kalau Indonesia serius, dalam waktu dekat seharusnya para koruptor, pengemplang pajak, dan pencoleng BLBI yang bersarang di Singapura bisa segera dipulangkan.  Menangkap pengemplang BLBI tidak sekadar membutuhkan perjanjian ekstradisi, tapi juga political will yang serius dari pemerintah Indonesia. Kasus yang melibatkan Sjamsul Nursalim bisa menjadi pelajaran bagaimana rumitnya menangani kasus BLBI ini. Sjamsul dan istrinya yang bertahun-tahun menetap di Singapura menjadi the untouchables yang tidak tersentuh.  Ini sebuah kisah nyata yang lebih mirip dengan kisah sebuah novel. Anda yang pernah membaca Negeri Para Bedebah karya Tere Liye akan bisa merasakan kemiripan alur cerita dalam novel itu dengan kisah nyata yang terjadi di Indonesia.  Para bedebah masih banyak yang bergentayangan di Singapura. Di negeri para bedebah itu banyak pejabat hukum, polisi, birokrat papan atas, dan pemilik partai yang bisa disuap dengan uang besar untuk membuat para bedebah pengemplang BLBI tersebut tetap bebas keluyuran. (*)  <hr />  <ul> 	<li>Doktor Ilmu Komunikasi Unpad</li> 	<li>Pemimpin Redaksi Jawa Pos 1999–2003</li> </ul>

Ekstradisi Para Bedebah