<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/08/JKT_-APBN-2025-DEFISIT_Salman-Toyibi_-4JPG-2580028474.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah), Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri), Wakil Menteri Keuangan Thomas A. M. Djiwandono (kanan) memberikan paparan saat konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (8/1/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah), Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri), Wakil Menteri Keuangan Thomas A. M. Djiwandono (kanan) memberikan paparan saat konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (8/1/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) atau DHE SDA harus disimpan 100 persen di bank himbara minimal selama 12 bulan akan berlaku pada tahun ini. Purbaya membeberkan soal alasan di balik aturan penempatan DHE SDA diwajibkan untuk disimpan seluruhnya di bank himbara. Salah satunya, karena terjawabnya kecurigaan pemerintah soal para pengusaha sejumlah komoditas yang hanya menyimpan sebentar dalam rekening DHE. "Jadi dari situ kita lihat sepertinya memang kecurigaan kita sebelumnya betul, bahwa peraturan devisa hasil ekspor (DHE) kita yang kemarin-kemarin itu banyak celahnya," beber Purbaya. Bahkan, Purbaya menyebut DHE SDA itu cenderung hanya bertahan dalam hitungan jam di dalam negeri. Sementara kewajiban untuk menyimban di bank himbara, akan mempermudah pemerintah dalam mengontrol pemasukan dan pengeluaran sebuah perusahaan yang melakukan ekspor komoditas. "Sehingga uangnya tetap masuk, terus keluar lagi, dalam waktu hitungan jam, sudah keluar lagi. Jadi sekarang kita ketatkan dalam pengertian nanti DHE-nya hanya boleh ditaruh di bank-bank himbara sehingga kami bisa mengontrolnya dengan lebih baik," ujar Purbaya. Dengan diterapkannya aturan baru itu, bendahara negara ini menyampaikan pemerintah bisa mengetahui dampak nyata dari perdagangan luar negeri ke cadangan devisa (Cadev). Salah satunya bisa secara langsung melihat arus masuk (inflow) dan arus keluar (outflow) pasokan dolar dari perdagangan komoditas di tanah air. "Dari situ kita bisa lihat nanti sebetulnya dampak real, kalau keadaan normal dari perdagangan kita ke cadangan devisa sebetulnya seperti apa. Setelah menghitung capital outflow kalau ada," tutur Purbaya. "Sekarang kan walaupun kemarin outflow sebetulnya inflownya juga ada. Tapi fakta bahwa terlalu sedikit dampak ke cadangan devisa dengan surplus yang segitu besar artinya hampir semuanya keluar itu kira-kira," tambahnya. Dengan pengetatan yang dilakukan, kata Purbaya, maka pemerintah secara langsung akan memperoleh benefit. Mulai dari pasar finansial yang lebih stabil hingga nilai tukar rupiah yang terkendali. "Jadi kita akan rapatkan itu supaya kebijakan DHE betul-betul berdampak kepada keadaan devisa kita sehingga pasar finansial kita lebih stabil, dananya cukup ada, dan nilai tukar rupiah kita juga menjadi lebih baik ke depannya," tukasnya.

Menkeu Purbaya pastikan DHE SDA wajib mengendap 12 bulan di bank himbara. Aturan ini kontrol arus dolar dan lindungi nilai tukar rupiah.

DHE SDA Wajib Mengendap Setahun di Bank Himbara, Menkeu Purbaya: Selama ini Hitungan Jam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/08/JKT_-APBN-2025-DEFISIT_Salman-Toyibi_-6JPG-1823548192.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan paparan saat konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (8/1/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan paparan saat konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (8/1/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal keluhan pengusaha kelapa sawit yang merasa keberatan dengan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) disimpan 100 persen selama satu tahun di bank Himbara. Terkait itu, Purbaya mengaku terpaksa melakukan itu karena untuk menutup kebocoran devisa yang selama ini terjadi. Bahkan, Purbaya mengaku para pengusaha justru selama ini telah melakukan manipulasi sistem. "Biar saja (pengusaha kelapa sawit mengeluh). Kenapa selama ini memanipulasi sistem? Terpaksa kita lakukan itu karena untuk menutup kebocoran yang tadi. Biar aja protes, kan peraturan kita yang bikin kan?" kata Purbaya saat ditemui usai konferensi pers APBN KiTA di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (8/1). Lebih lanjut, bendahara negara ini juga mengungkapkan akan mengejar para pengusaha kelapa sawit yang mengeluhkan aturan baru soal kewajiban simpan DHE SDA di bank himbara. "Kalau ada yang ngeluh-ngeluh, ya biar aja ngeluh. Kenapa kemarin mereka bermain-main? Ngaku nggak mereka kalau saya ituin? Siapa yang ngeluh, nanti saya kejar," lanjut Purbaya. Sebelumnya, penerapan revisi aturan DHE SDA yang mulai berlaku pada 2026 dinilai masih menyisakan keberatan dari pelaku industri kelapa sawit. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menilai, substansi utama yang masih memberatkan adalah kewajiban penahanan 50 persen DHE selama satu tahun. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyatakan, hingga saat ini pihaknya bahkan belum menerima salinan resmi aturan tersebut dan masih mengacu pada informasi yang beredar di media. "Terus terang sampai sekarang kami belum menerima salinan putusan resminya. Kami baru membaca dari pemberitaan," ujar Eddy. Eddy menegaskan, GAPKI pada prinsipnya tidak mempermasalahkan revisi aturan DHE secara keseluruhan. Keberatan industri sawit hanya terletak pada satu poin krusial, yakni besaran penahanan DHE. "Keberatan kami hanya satu, yaitu DHE ditahan 50 persen selama satu tahun. Itu sangat memberatkan," tegasnya. Menurut Eddy, biaya operasional industri sawit, mulai dari perawatan kebun hingga pengolahan. Bahkan melebihi 50 persen, sehingga penahanan dana dalam jumlah besar akan langsung menekan likuiditas perusahaan. Ia juga menegaskan tidak ada persoalan terkait kewajiban penempatan DHE di Bank Himbara. "Untuk penempatan di Bank Himbara kami tidak keberatan sama sekali. Tidak ada isu di situ," jelas Eddy.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya tanggapi protes pengusaha sawit soal aturan DHE SDA disimpan 100 persen.

Pengusaha Sawit Protes Aturan Baru DHE, Menkeu Purbaya: Kenapa Selama Ini Memanipulasi Sistem?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/09/WhatsApp-Image-2025-05-09-at-114354-1175406038.jpeg" alt="ILUSTRASI: Kapal tongkang pengangkut batu bara melintas di Sungai Musi, Palembang,Sumatera Selatan. (Nova Wahyudi/Antara)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Kapal tongkang pengangkut batu bara melintas di Sungai Musi, Palembang,Sumatera Selatan. (Nova Wahyudi/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk Lani Darmawan meminta pemerintah mengkaji ulang rencana revisi kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Menurutnya, perubahan kewajiban penempatan DHE yang hanya ke bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) berpotensi memberi dampak terhadap perbankan swasta, khususnya di sisi valuta asing (valas). "Kemudian juga pandangan dari para investor untuk Indonesia, saya rasa itu juga akan berdampak," kata Lani, dikutip dari Antara, Jumat (12/12). Ketentuan aturan penempatan 100 persen DHE SDA di Himbara itu akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026 lewat revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 yang merupakan perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang DHE dari kegiatan, pengelolaan dan/atau pengolahan SDA. Lani menerangkan, meski revisi PP tersebut belum diterbitkan secara resmi, wacananya sudah berkembang dan tengah mendapat perhatian serius dari industri perbankan. Sejumlah asosiasi seperti Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) dan Perhimpunan Bank-Bank Internasional (Perbina) kini sedang merampungkan kajian dampak untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Jadi, kajian ini sedang dilakukan finalisasi," ujar Lani yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Perbanas. Selain penempatan DHE 100 persen di Himbara, rencananya dalam revisi aturan tersebut, konversi ke rupiah akan dibatasi hanya 50 persen dari DHE yang ditempatkan. Menanggapi hal itu, Lani memahami tujuan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas suplai dolar di dalam negeri dan mencegah aliran DHE kembali keluar. Namun, menurut dia pendekatan kebijakan seharusnya mempertimbangkan mekanisme pelaporan dan tata kelola yang sama bagi seluruh bank, bukan membatasi penempatan hanya pada bank Himbara. Lebih lanjut, Lani menjelaskan bahwa kondisi likuiditas valas perbankan swasta sebenarnya masih terkendali. "Walaupun LDR valas sangat rendah, di angka 70-an persen. Jadi, LDR kita yang 83-an persen itu adalah mix ya, antara valas dan non-valas," jelasnya. Prubahan aturan DHE dinilai bisa memengaruhi strategi penghimpunan dana dan penyaluran kredit dalam denominasi valas ke depan. Lani menambahkan, keputusan bank untuk menambah dana valas bergantung pada permintaan kredit serta perbandingan biaya dana (cost of fund) antara valas dan rupiah. Bila permintaan kredit valas rendah dan biaya hampir sama, bank lebih cenderung mengarahkan penghimpunan dana ke rupiah. "Kalau misalkan sama, misalkan bedanya dikit sama, tapi kemudian tidak ada demand untuk loan valas, ya kami akan arahkan rupiah saja. Saat ini, kalau kita lihat, mayoritas tetap ada di rupiah," tambahnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa PP DHE SDA memang sedang direvisi. Perubahan inti dalam draf baru adalah kewajiban eksportir menempatkan DHE di bank-bank Himbara. Menurut dia, bahwa selama ini DHE bisa dengan mudah dipindahkan ke bank lain, dikonversi ke dolar AS, lalu dibawa keluar negeri. Mekanisme tersebut membuat aturan DHE tidak efektif dalam menambah suplai dolar di pasar domestik. "Jadi, tujuannya adalah memastikan DHE-nya betul-betul efektif, tentu saja, sehingga suplai dolar di sini betul-betul bertambah," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/12). Ia menambahkan bahwa pengelolaan DHE melalui Himbara akan menutup potensi kebocoran dan memudahkan pengawasan. Konversi DHE ke rupiah juga akan dibatasi untuk menjaga stabilitas pasar. PP tersebut diperkirakan berlaku segera setelah ditandatangani, dengan proses finalisasi regulasi disebut sudah hampir selesai.

Ketentuan aturan penempatan 100 persen DHE SDA di Himbara itu akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026 lewat revisi PP 8/2025.

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Revisi Aturan DHE SDA, Perbanas-Perbina segera Sodorkan Kajian Dampak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/17/mandiri-2138264969.jpeg" alt="Ilustrasi: Layanan Bank Mandiri. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Layanan Bank Mandiri. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Bank Mandiri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan menghadirkan solusi layanan keuangan terbaik bagi nasabah wholesale, khususnya pelaku ekspor yang menjadi motor penggerak devisa negara. Upaya ini diwujudkan melalui penguatan layanan digital terintegrasi Kopra by Mandiri, yang dirancang untuk mempermudah implementasi penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Sumber Daya Alam (SDA). Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menegaskan bahwa kebijakan pemerintah terkait DHE SDA memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi serta memperkuat cadangan devisa nasional. Oleh karena itu, melalui sinergi aktif antara sektor perbankan dan kebijakan fiskal, Kopra by Mandiri hadir sebagai solusi end-to-end untuk memfasilitasi kebutuhan para eksportir dalam menyesuaikan diri dengan regulasi yang berlaku. Sebagai informasi, mulai 1 Maret 2025, pemerintah mewajibkan seluruh eksportir komoditas nonmigas untuk menempatkan 100% DHE SDA ke sistem keuangan domestik selama minimum 12 bulan. Sementara itu, untuk sektor migas, penempatan DHE sebesar 30% diwajibkan selama tiga bulan. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat struktur likuiditas nasional dan meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap gejolak global. &ldquo;Kami menyadari, adaptasi terhadap regulasi baru memerlukan kesiapan dan dukungan sistem yang andal. Kopra by Mandiri hadir sebagai solusi digital yang dapat membantu pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban, dan pada saat yang sama ikut mendorong efisiensi dan akselerasi bisnis ekspor,&rdquo; ujar Darmawan dalam keterangan resminya, Rabu (16/4). Bank berkode emiten BMRI ini menambahkan, Kopra by Mandiri dirancang sebagai platform terintegrasi untuk seluruh layanan perbankan wholesale, termasuk pembukaan rekening DHE SDA, FX transaction, hingga solusi pembiayaan dan trade finance. &ldquo;Fokus kami adalah memberikan layanan holistik yang mendukung pelaku ekspor dari proses awal hingga pengelolaan devisa secara menyeluruh,&rdquo; tambah Darmawan. Sebagai kelanjutan dari komitmen tersebut, Kopra by Mandiri juga menghadirkan ragam fitur eksisting seperti pembayaran pajak, tagihan rutin, transaksi ke mitra usaha, transaksi perdagangan ekspor dan impor, hingga Bank Garansi. Nasabah juga dapat melakukan integrasi sistem melalui host-to-host API sehingga memungkinkan Nasabah melakukan transaksi keuangan secara real-time. Termasuk fasilitas transaksi perdagangan internasional dan domestik melalui berbagai metode pembayaran seperti Letter of Credit (LC), Documentary Collection dan layanan perbankan lain yang dapat membantu pengelolaan arus kas lebih optimal. Adapun, Bank Mandiri mencatat hingga akhir Kuartal I 2025 pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) DHE SDA berhasil tumbuh 22% secara year on year (YoY), dengan tren yang terus bertumbuh sejak diberlakukannya kewajiban penempatan dana minimal tahun lalu. Hal ini menurut Darmawan, menunjukkan respons positif dari para eksportir terhadap beragam kemudahan transaksi yang dihadirkan Kopra by Mandiri. &ldquo;Dengan pendekatan digital dan customer-centric, Kopra by Mandiri diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha serta turut berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,&rdquo; terangnya. Sebagai tambahan informasi, hingga akhir 2024, Kopra by Mandiri telah berhasil mengelola lebih dari 1,3 miliar transaksi, meningkat 21% YoY dengan nilai transaksi menembus Rp 22.700 triliun atau naik 17% secara tahunan. Untuk informasi lebih lanjut, nasabah dapat mengakses laman resmi Bank Mandiri di <a href="https://editor2.promediaindonesia.com/jawa-pos/add/bmri.id/DHESDA">bmri.id/DHESDA</a>

Bank Mandiri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan menghadirkan solusi layanan keuangan terbaik.

Bank Mandiri Hadirkan Solusi Digital untuk DHE SDA, Dorong Efisiensi Ekspor Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/11/DIAN-61475912.jpg" alt="Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae" width="100%">
<figcaption>Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kebijakan terbaru terkait Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) akan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional. Melalui aturan ini, cadangan devisa diproyeksikan meningkat, sementara para eksportir didorong untuk menempatkan hasil ekspornya di sistem keuangan Indonesia dengan sejumlah insentif yang menarik. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat fondasi ekonomi serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa OJK memiliki peran strategis dalam membantu mengomunikasikan kebijakan tersebut kepada industri perbankan. &ldquo;Kami turut mengomunikasikan rencana kebijakan pemerintah agar seluruh pemangku kepentingan memahami dan mengimplementasikan kebijakan ini secara efektif,&rdquo; ujarnya. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025. OJK mendorong perbankan untuk mengakomodir penempatan DHE SDA, dengan tetap menjaga keseimbangan likuiditas bank, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing (valas). Salah satu poin utama dalam beleid ini adalah kewajiban bagi eksportir dengan nilai ekspor minimal USD 250 ribu, sebagaimana tercantum dalam pemberitahuan pabean ekspor (PPE), untuk menempatkan DHE SDA mereka di sistem keuangan nasional. &ldquo;Eksportir diwajibkan menempatkan paling sedikit 30 persen DHE SDA selama minimal 3 bulan untuk sektor pertambangan minyak dan gas bumi, atau 100 persen selama minimal 12 bulan untuk sektor pertambangan non-migas, perkebunan, kehutanan, dan perikanan,&rdquo; papar Dian, Rabu (26/2). Langkah ini bertujuan memperkuat pasokan valas di dalam negeri serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. OJK memastikan kebijakan ini mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan eksportir, perbankan, dan kebijakan makroekonomi nasional. Dian menegaskan bahwa OJK terus berkoordinasi dengan pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan sektor perbankan, termasuk mempersiapkan mekanisme pengawasan selama masa retensi DHE SDA. &ldquo;Kami akan memastikan seluruh proses pengawasan berjalan sesuai kebutuhan pelaku usaha,&rdquo; tambahnya. Selain itu, pemerintah dan BI juga menawarkan sejumlah insentif kepada pelaku usaha. &ldquo;Ada fasilitas perpajakan berupa pembebasan pajak penghasilan (PPh) final atas bunga deposito, serta fasilitas lindung nilai khusus DHE oleh perbankan,&rdquo; ungkap Dian. Lebih lanjut, perbankan diberi keleluasaan memperlakukan dana DHE SDA sebagai agunan tunai. Dana ini bisa dikategorikan berkualitas lancar dan dikecualikan dari perhitungan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD), selama memenuhi persyaratan tertentu. &ldquo;Persyaratannya antara lain, dana harus diblokir, disertai surat kuasa pencairan untuk bank, memiliki jangka waktu pemblokiran setidaknya sama dengan jangka waktu kredit atau pembiayaan, serta memiliki pengikatan hukum yang kuat dan disimpan di bank penyedia dana,&rdquo; jelas Dian. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menegaskan bahwa kebijakan DHE SDA 100 persen bertujuan memperkuat perputaran ekonomi domestik. &ldquo;Kami ingin perputaran ekonomi yang lebih kuat di dalam negeri, karena dengan likuiditas yang lebih banyak dari ekspor tambang kita, pertumbuhan ekonomi nasional bisa lebih optimal,&rdquo; ujarnya. Suahasil juga menekankan bahwa kebijakan ini didasarkan pada tingginya produksi hasil tambang dalam negeri, termasuk batu bara dan berbagai mineral lainnya. Ia berharap, hasil ekspor ini tidak hanya menghasilkan devisa, tetapi juga memberikan manfaat maksimal bagi negara. &ldquo;Ketika hasil tambang dijual, devisa yang diperoleh harus berputar di dalam negeri. Berbagai hasil tambang yang dulunya tak dilirik kini bernilai ekonomi tinggi, sehingga penting untuk menjaga agar dana tersebut tetap berada di sistem keuangan kita,&rdquo; imbuhnya. Pemerintah juga mendorong agar devisa hasil ekspor dikonversi ke rupiah untuk memperkuat likuiditas dan mempercepat perputaran ekonomi domestik. &ldquo;Jika devisa hasil ekspor berada di Indonesia, itu artinya mereka berputar di dalam perekonomian kita,&rdquo; pungkas Suahasil. Dengan implementasi PP Nomor 8 Tahun 2025, diharapkan kebijakan ini mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional, menjaga stabilitas nilai tukar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. &nbsp;

OJK mendukung kebijakan DHE SDA 2025 melalui PP No. 8/2025, mewajibkan eksportir menempatkan devisa di perbankan untuk perkuat ekonomi.

OJK Dorong Kebijakan DHE SDA 2025, Perkuat Cadangan Devisa dan Stabilitas Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/17/smi2-3702359808.jpg" alt="Menkeu Sri Mulyani Indrawati (tengah) dalam konferensi pers terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (17/2). (Nurul/JPC)" width="100%">
<figcaption>Menkeu Sri Mulyani Indrawati (tengah) dalam konferensi pers terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (17/2). (Nurul/JPC)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut posisi DHE SDA yang ditempatkan di perbankan Indonesia relatif stabil. Bahkan, penempatan DHE SDA sudah melebihi batas minimal yang ditetapkan dari aturan yaitu sebesar 30 persen. Itu sebabnya, Sri Mulyani mengaku optimistis bahwa penempatan DHE SDA 100 dalam kurun waktu satu tahun bisa berjalan dengan baik. Meskipun, kebijakan baru ini akan berjalan mulai Maret 2025. "Kalau minimum tadinya 30 persen di dalam data, yang ada adalah bahkan mencapai 37 sampai 42 persen. Jadi, ini menggambarkan mereka sudah melebihi dari yang 30 persen," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (17/2). "Sekarang dengan 100 persen, terutama untuk yang SDA batu bara, CPO, dan nikel adalah tiga komoditas yang paling besar peranannya di dalam menghasilkan ekspor dan devisa kita,&rdquo; sambungnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/finance/015657696/bi-perdalam-pasar-uang-tambah-tiga-instrumen-baru-untuk-dhe-sda">BI Perdalam Pasar Uang, Tambah Tiga Instrumen Baru untuk DHE SDA</a> Menkeu menegaskan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan koordinasi bersama-sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Bank Indonesia agar eksportir dan produsen tidak terdisrupsi. Sehingga, kebutuhan penukaran rupiah, pembayaran dalam bentuk valuta asing untuk kewajiban pajak, pembayaran dividen dan pengadaan barang yang tidak diproduksi di Indonesia, serta pembayaran kembali atas pinjaman eksportir dipastikan tetap aman dan tidak terganggu. "Tidak ada alasan bahwa perusahaan kemudian karena adanya retensi 100 persen 12 bulan kemudian mengalami disrupsi dari sisi keuangan maupun kewajiban-kewajiban mereka," tegas Menkeu. Lebih lanjut, Bendahara Negara ini juga menyampaikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya diterapkan di Indonesia, tetapi juga dilakukan di beberapa negara di dunia.&nbsp;Pasalnya, kebijakan ini menjadi salah satu bagian untuk kita terus meningkatkan bagaimana hasil dari bumi, air, dan seluruh sumber daya alam yang ada di Indonesia betul-betul bisa masuk ke dalam Indonesia dan bisa memperkuat perekonomian Indonesia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/finance/015658127/bi-dukung-pp-dhe-sda-untuk-perkuat-cadev-dan-stabilisasi-rupiah">BI Dukung PP DHE SDA untuk Perkuat Cadev dan Stabilisasi Rupiah</a> &nbsp; "Karena sistem perbankan dan sistem keuangan kita juga akan terus diperkuat sehingga mereka juga mampu untuk terus memberikan services kepada para eksportir tersebut,&rdquo; tutup Sri Mulyani. Untuk diketahui, penempatan DHE SDA 100 persen dilakukan sebagai upaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional yang sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 yang diteken oleh Presiden Prabowo Subianto. Melalui peraturan yang mulai berlaku pada 1 Maret 2025 tersebut, pemerintah menetapkan bahwa eksportir di sektor pertambangan, seperti perkebunan, kehutanan, dan perikanan wajib menempatkan 100 persen DHE SDA dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan dalam rekening khusus di bank nasional. Sedangkan untuk sektor minyak dan gas bumi, aturan tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2023.

Sri Mulyani mengaku optimistis bahwa penempatan DHE SDA 100 dalam kurun waktu satu tahun bisa berjalan dengan baik.

Menkeu Sri Mulyani Sebut Penempatan DHE SDA di Perbankan Sudah Lebih dari 30 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/17/MERATUS-309405591.jpg" alt="MV. Meratus Karimun, kapal terbaru Meratus Group dengan rute ke Indonesia Timur dan wilayah terpencil, memperluas peluang ke jalur perdagangan global/(Foto: Dimas Choirul/Jawapos.com)" width="100%">
<figcaption>MV. Meratus Karimun, kapal terbaru Meratus Group dengan rute ke Indonesia Timur dan wilayah terpencil, memperluas peluang ke jalur perdagangan global/(Foto: Dimas Choirul/Jawapos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah terus berupaya untuk menjaga keberlanjutan dari pembangunan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam (SDA). Salah satunya pengurangan devisa hasil ekspor yang dioptimalkan untuk kemakmuran rakyat dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 8 tahun 2025. Mengubah aturan sebelumnya PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang devisa hasil ekspor (DHE) pengelolaan SDA. Bank Indonesia (BI) mendukung penuh PP DHE SDA. Gubernur BI Perry Warjiyo memandang bahwa penguatan kebijakan DHE SDA memberikan manfaat besar bagi perekonomian. Pertama adalah meningkatkan pembiayaan dalam perekonomian. "Dengan kewajiban-kewajiban yang disampaikan, devisa hasil ekspor dari SDA akan lebih banyak masuk ke rekening khusus di sistem keuangan Bank Indonesia. Karena itu semakin banyak akan dimanfaatkan untuk pembiayaan perekonomian dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi," ucap Perry usai rapat di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin (17/2). Kedua, kebijakan tersebut praktis akan meningkatkan hasil dan cadangan devisa ke negara. Dengan demikian, akan memperkuat upaya bank sentral dalam melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah. Ketiga, dengan adanya dana yang lebih banyak masuk di perbankan, membuat&nbsp;sistem keuangan Indonesia akan lebih stabil. BI juga akan memperkuat monitoring. Memastikan kebijakan ini diimplementasikan dengan baik. BI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga sudah bekerja sama dalam sistem pelaporan pemberhentian ekspor dengan sistem lalu lintas devisa. "Jadi, secara sistem ini sudah terbangun. Bahwa devisa yang diekspor itu benar-benar masuk ke sistem keuangan melalui rekening khusus," terangnya. Perry melaporkan, tingkat kepatuhan eksportir dalam memasukkan DHE SDA ke rekening khusus untuk migas mencapai 95-100 persen. Sedangkan, nonmigas sebesar 82-89 persen. Angka-angka tersebut menunjukkan reporting system yang dibangun bersama Kemenkeu dan BI sudah bisa memastikan kebijakan DHE SDA bisa berjalan. Terkait tingkat kepatuhan, hasil ekspor migas berkisar 97-100 persen, untuk nonmigas 91-96 persen. "Jadi DHE yang masuk sudah ditempatkan dalam berbagai instrumen," ujar lulusan Iowa State University itu. Perry menyampaikan, posisi rekening khusus di perbankan sistem keuangan reratanya sebanyak Rp 13 miliar. Dengan kebijakan yang baru, dia memperkirakan akhir tahun ini bisa meningkat Rp 80 miliar. Artinya, dengan PP 8/2025 akan mendorong devisa yang masuk dari rekening khusus akan lebih besar. "Digunakan untuk pembiayaan perekonomian, meningkatkan cadangan devisa, stabilisasi nilai tukar rupiah, dan tentu saja memperkuat stabilitas sistem keuangan," bebernya.

"Dengan kewajiban-kewajiban yang disampaikan, devisa hasil ekspor dari SDA akan lebih banyak masuk ke rekening khusus di sistem keuangan BI"

BI Dukung PP DHE SDA untuk Perkuat Cadev dan Stabilisasi Rupiah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/19/JKT_BI-PERTAHANKAN-SUKU-BUNGA-ACUAN_Salman-Toyibi-07JPG-609415025.jpg" alt="Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memberikan paparan pada konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) di Jakarta, Rabu (18/12/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memberikan paparan pada konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) di Jakarta, Rabu (18/12/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) terus memperluas dan memperbanyak instrumen-instrumen yang eksportir maupun perbankan bisa digunakan untuk menempatkan cadangan devisa. Setidaknya bakal ada tiga instrumen baru, yakni sekuritas valas Bank Indonesia (SVBI), sukuk valas Bank Indonesia (SUVBI), dan perluasan FX swap. Gubernur BI Perry Warjiyo menuturkan, selama ini sudah terdapat dua instrumen yakni rekening khusus (reksus) dan term deposit valas. Jadi, para eksportir setelah menerima rekening khusus bisa memasukkan dananya dan menempatkan dalam depoaito valas di bank. Kemudian, oleh perbankan, deposito valas tersebut bisa diredepositokan ke BI. "Itu yang kami sebut term deposit valas," katanya. Pada instrumen yang sudah ada sekarang, para eksportir maupun perbankan bisa menggunakan reksus atau term deposit valas sebagai underlying untuk swap valas. Hingga 6 Februari 2024, posisi saat ini term deposit valas DHE telah mencapai USD 12 miliar sampai USD 12,5 miliar. "Sehingga kalau eksportir memiliki valas, ditaruh ke reksus atau term deposit, digunakan untuk kemudian swap dari dolar (USD) ke rupiah," tambahnya. Untuk instrumen baru, BI akan menerbitkan SVBI dengan jangka waktunya 6, 9, 12 bulan. Sehingga setelah eksportir memasukkan dana ke rekening khusus, bisa menempatkan pada term deposit valas maupun SVBI. "Sekuritas valas BI ini bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Jadi eksportir bisa beli SVBI melalui bank, nanti bisa diperdagangkan yang lain melalui primary," jelasnya. Kemudian, BI juga menerbitkan versi syariah yakni SUVBI dengan tenor 6, 9, dan 12 bulan. Bisa juga diperdagangkan di pasar valas domestik. Sekaligus menjadi instrumen untuk memperkuat pasar valas dan menstabilkan nilai tukar rupiah. Terakhir, bank sentral memperluas FX swap. Dengan demikian, terdapat lima instrumen dalam mendukung kebijakan PP DHE SDA. "Ini sangat dibutuhkan oleh para eksportir. Sehingga kalau punya valas betul-betul dana yang masuk ke rekening khusus bisa lebih banyak berputar di dalam sistem keuangan, pasar uang, pasar valas (dalam negeri) dan bermanfaat bagi perekonomian," jelas Perry. BI selalu berkomunikasi intens dengan eksportir dan pihak perbankan untuk menentukan kebutuhan DHE. Baik untuk kebutuhan biaya operasional maupun kebutuhan lainnya. Kebijakan ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebutuhan DHE dapat terpenuhi secara optimal. "Komitmen kami berapa pun kebutuhannya akan kami keluarkan. Tentu saja dari waktu ke waktu itu tentu saja akan terus dievaluasi.&nbsp;Komitmen kami berapa pun kebutuhan para eksportir kami akan terbitkan. SVBI maupun SUVBI dan juga untuk FX swap," tandasnya.

BI juga menerbitkan versi syariah yakni SUVBI dengan tenor 6, 9, dan 12 bulan. Bisa juga diperdagangkan di pasar valas domestik.

BI Perdalam Pasar Uang, Tambah Tiga Instrumen Baru untuk DHE SDA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/17/prabs-32828782.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/2). (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/2). (istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan kebijakan strategis terbaru pemerintah yang memperketat aturan penyimpanan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari sektor Sumber Daya Alam (SDA). Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemerintah menetapkan bahwa kewajiban penempatan devisa hasil ekspor SDA dalam sistem keuangan Indonesia akan ditingkatkan menjadi 100 persen, dengan jangka waktu 12 bulan sejak penempatan dalam rekening khusus devisa hasil ekspor SDA di dalam bank-bank nasional," kata Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prabowo menjelaskan, kebijakan strategis ini dibuat untuk mengoptimalkan pemanfaatan hasil dari SDA Indonesia bagi kemakmuran bangsa dan rakyat. Aturan ini mulai berlaku 1 Maret 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, devisa yang disimpan di dalam negeri akan berdampak pada peningkatan cadangan devisa Indonesia dan berujung pada stabilitas nilai tukar rupiah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/finance/015577016/pemerintah-terapkan-kebijakan-dhe-bank-mandiri-perkuat-layanan-eksportir">Pemerintah Terapkan Kebijakan DHE, Bank Mandiri Perkuat Layanan Eksportir</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pemanfaatan SDA Indonesia harus dioptimalkan untuk kemakmuran bangsa dan rakyat. Baik melalui pembiayaan pembangunan, perputaran uang di dalam negeri, peningkatan cadangan devisa, stabilitas nilai tukar,&rdquo; ungkap Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prabowo mengatakan, selama ini dana devisa hasil ekspor, terutama dari sektor alam banyak disimpan di luar negeri, sehingga tidak berputar di Indonesia dan manfaatnya bagi rakyat Indonesia kurang optimal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Selama ini dana devisa hasil ekspor, terutama dari sektor SDA banyak disimpan di luar negeri. Di bank-bank luar negeri. Dalam rangka memperkuat dan memperbesar dampak dari pengelolaan devisa hasil ekspor SDA maka pemerintah menetapkan PP Nomor 8 Tahun 2025,&rdquo; ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Prabowo menekankan kebijakan devisa hasil ekspor 100 persen ini akan berlaku khusus sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan. Sementara sektor minyak dan gas bumi dikecualikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015557856/menko-airlangga-sebut-dhe-diberlakukan-100-persen-untuk-periode-satu-tahun">Menko Airlangga Sebut DHE Diberlakukan 100 Persen untuk Periode Satu Tahun</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk sektor minyak dan gas bumi dikecualikan dengan tetap mengacu pada ketentuan PP 36 2023," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Prabowo memperkirakan bahwa dengan berlakunya kebijakan ini devisa hasil ekspor Indonesia akan bertambah sebanyak USD 80 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dengan langkah ini, di tahun 2025 devisa hasil ekspor kita diperkirakan bertambah sebanyak USD 80 miliar, karena ini akan berlaku mulai 1 Maret. Kalau lengkap 12 bulan hasilnya diperkirakan akan lebih dari USD 100 miliar,&rdquo; pungkasnya.</div>

"Dengan langkah ini, di tahun 2025 devisa hasil ekspor kita diperkirakan bertambah sebanyak USD 80 miliar," ungkap Prabowo.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#DHE SDA

Berita Terkini