<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ramyadjie-disebut-keponakan-prabowo-bpn-dia-hanya-kerabat-jauh_m_.jpg" alt="Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu (17/3). (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu (17/3). (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus ujaran kebencian yang menyeret Sudarto membuat banyak pihak ikut angkat bicara. Mulai dari aktivis HAM, tokoh publik, maupun DPR.  Anggota DPR Andre Rosiade pun ikut bersuara. Namun dia tidak menyoroti proses hukum yang menyeret manager program Pusaka Foundation Padang tersebut. "Kalau masalah hukumnya itu adalah ranah kepolisian. Kita peracayakan polisi bekerja atas kasus ini," ungkap Andre Rosiade kepada JawaPos.com, Sabtu (11/1).  Ramainya kasus Sudarto bermula dari tulisan-tulisan alumnus UIN Imam Bonjol Padang tersebut di Facebook pada pertengahan Desember 2019. Dia menyebut ada beberapa umat Katolik tidak mendapat kesempatan beribadah dan Natalan di Jorong Kampung Baru, Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Isu yang dikemukakan Sudarto tersebut menjadi ramai dan membuat sejumlah pihak angkat bicara. Beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju pun bersuara. Sejumlah pihak menuding pemerintah kabupaten (Pemkab) Dharmasraya dan Pemkab Sijunjung tidak memberikan ruang beribadah bagi kelompok minoritas.  Persoalan tersebut membuat Andre Rosiade untuk bergerak mencari tahu kondisi sebenarnya. Apalagi Kabupaten Dharmasraya dan Sijunjung adalah bagian dari daerah pemilihan (dapil) Sumbar 1. Dapilnya Andre.  Andre menerangkan, dari hasil reses di lokasi, apa yang diungkap <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/10/01/2020/sudarto-tersangka-kasus-ujaran-kebencian-polda-sumbar-tidak-ada-sp3/">Sudarto</a> jauh berbeda dengan fakta yang ditemukan di lapangan. "Apa yang disampaikan Sudarto tidak tepat dan itu berlebihan," ungkap jubir Partai Gerindra tersebut. Di dua kabupaten tersebut masyarakat sangat heterogen dan plural. Terdiri atas beragam suku bangsa, etnis, agama, dan profesi. Sijunjung dan Dharmasraya adalah daerah tujuan transmigrasi pada periode 1965-1970-an.  "Di sana masyarakat sangat rukun, damai, tentram. Tingkat toleransi sangat tinggi. Mereka hidup berdampingan, senasib sepenanggungan," katanya.  Andre menegaskan, Sumbar adalah daerah yang sangat terbuka terbiasa damai. Tidak pernah ada konflik horizontal yang terkait dengan SARA. Masyarakat Minangkabau sangat mengedepankan toleransi. "Saya saja bersekolah di SD dan SMP katolik di Kota Padang. SD-SMP Yos Sudarso. Selama ini kehidupan beragama di Sumbar sangat baik harmonisasinya. Setiap agama mendapat kesempatan yang sama untuk menjalankan ibadah masing-masing dan perayaannya.  Sebelumnya, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid meminta sangkaan dengan pasal 28 dan 45 UU ITE terhadap Sudarto dibatalkan. “Bahasa hukumnya SP3,” kata Usman Hamid saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (10/1).  Namun permintaan itu ditolak dengan tegas oleh pihak Polda Sumbar. Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto mengatakan, penyidik masih menyatakan Sudarto sebagai tersangka. “Tidak ada SP3 untuk kasus itu,” ujar Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto kepada JawaPos.com, Jumat (10/1).  Sementara itu, Wendra Rona Putra selaku kuasa hukum Sudarto mengatakan, apa yang disampaikan kliennya didasari pada dokumen surat resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Nagari Sikabau. Seharusnya Andre cukup bijak dengan mengkonfirmasi terlebih dahulu terkait fakta yang ditemukan oleh Pusaka Foundation Padang. Apalagi itu berdasar pengaduan langsung dari Paroki dan Stasi.  "Saya berharap anggota DPR dapat berdiri di atas semua golongan dan mencari jembatan penyelesaian yang adil untuk semua kelompok," ujar Wendra.

Andre Rosiade: Sudarto Itu Berlebihan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Sudarto-ditangkap-1.jpg" alt="Sudarto, manager program Pusaka Foundation saat diperiksa jajaran Ditreskrimsus Polda Sumbar, Selasa (7/1). POLDA SUMBAR FOR JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Sudarto, manager program Pusaka Foundation saat diperiksa jajaran Ditreskrimsus Polda Sumbar, Selasa (7/1). POLDA SUMBAR FOR JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polisi diminta menerbitkan Surat perintah penghentian penyidikan (SP3) untuk Sudarto, tersangka kasus dugaan ujaran kebencian di Sumatera Barat (Sumbar). Permintaan itu ditolak dengan oleh Polda Sumbar yang menangani kasus manager program Pusaka Foundation Padang.  Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto mengatakan, penyidik masih menyatakan Sudarto sebagai tersangka. "Tidak ada SP3 untuk kasus itu," ujar Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto kepada JawaPos.com, Jumat (10/1).  Diketahui Sudarto dinyatakan tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Sumbar atas kasus ujaran kebencian. Dia diduga melakukan ujaran kebencian karena menulis status di media sosial (medsos), facebook, tentang adanya dugaan larangan ibadah dan Natal bagi umat Nasrani. Dugaan larangan itu terjadi di Jorong Kampung Baru, Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya.  Penetapan tersangka Sudarto berawal dari laporan dari Harry Permana, ketua pemuda Nagari Sikabau. Dia mengatakan status yang ditulis Sudarto membuat khawatir dan resah masyarakat Nagari Sikabau, Dharmasraya umumnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/09/01/2020/alasan-harry-permana-laporkan-sudarto-si-penyebar-isu-larangan-natal/">Alasan Harry Permana Laporkan Sudarto si Penyebar Isu Larangan Natal</a>  Sementara itu, permintaan penerbitan SP3 dikemukakan oleh sejumlah pegiat HAM. Di antaranya Amnesty Internasional Indonesia. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, pihaknya meminta sangkaan dengan pasal 28 dan 45 UU ITE dibatalkan. "Bahasa hukumnya SP3," kata Usman Hamid saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (10/1). Dengan demikian, Sudarto bisa kembali beraktifitas seperti biasa.  Terpisah, Harry Permana menuturkan, pihaknya tidak bisa menerima jika polisi mengajukan SP3. Apalagi ada pihak-pihak tertentu berupaya melakukan lobi-lobi agar kasus ujaran kebencian yang dilakukan Sudarto harus ditempuh dengan jalur damai. "Laporan saya itu bukan suara saya pribadi, tapi suara masyarakat Nagari Sikabau keseluruhan. Jika ada yang mendekati kami untuk damai, maka saya tidak bisa memutuskan," kata Harry kepada JawaPos.com, Jumat (10/1).  Dia menerangkan bahwa masyarakat yang meminta membuat laporan polisi itu bukan satu dua orang, tapi seluruh unsur masyarakat. Ninik Mamak, pemuda, tokoh masyarakat, umat Nasrani di Sikabau, warga dari suku bangsa lainnya yang hidup di Dharmasraya.  "Tolong jangan usik kedamaian kami. Kami sudah lama hidup tenang dengan keberagaman, plural, nasionalis, dan penuh menjunjung nilai-nilai kebinekaan," katanya.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/07/01/2020/penyebar-isu-larangan-natal-di-dharmasraya-ditangkap-polisi/">Penyebar Isu Larangan Natal di Dharmasraya Ditangkap Polisi</a>  Dikatakannya, Dharmasraya walau daerah jauh dari pusat kota, tapi masyarakatnya sangat prural. Sebab, penduduknya terdiri atas beragam suku dan agama. Mulai dari jawa, batak, minangkabau, melayu, dan lain sebagainya. Mereka memeluk Islam, Katolik, Kristen, dan agama lainnnya. Itu berlangsung sejak Dharmasraya menjadi daerah tujuan transmigrasi pada 1965 lalu. "Tolong, para pihak-pihak di luar sana jangan mencoba-coba mengoyak-ngoyak kedamaian kami di sini. Kami sudah rukun, damai, tentram, dan tenang dengan keberagaman," tegas Harry.  Di pihak lain, Wendra Rona Putra selaku kuasa hukum Sudarto tidak berkomentar atas usulan SP3 tersebut. Ketika dihubungi JawaPos.com, Wendra Rona Putra tidak memberi jawaban.  Sebelumnya, Wendra mengatakan, langkah saat ini yang dilakukan untuk kliennya menempuh jalur restorative justice (keadilan restoratif). Artinya mengupayakan proses hukum untuk Sudarto diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak sampai ke ranah pengadilan. Namun, langkah belum dapat dipastikan berjalan karena SPDP (surat perintah dimulainya penyidikan) telah terbit di Polda Sumbar. “Makanya kemarin kami meminta tidak ada penahanan terhadap Sudarto,” ujar Ketua LBH Padang itu.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/08/01/2020/mahfud-md-penetapan-status-tersangka-sudarto-memenuhi-syarat/">Mahfud MD: Penetapan Status Tersangka Sudarto Memenuhi Syarat</a>

Sudarto Tersangka Kasus Ujaran Kebencian, Polda Sumbar: Tidak Ada SP3

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Sudarto-ditangkap-2.jpg" alt="Sudarto saat diperiksa aparat Ditreskrimsus Polda Sumbar. (Polda Sumbar for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sudarto saat diperiksa aparat Ditreskrimsus Polda Sumbar. (Polda Sumbar for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus ujaran kebencian dengan tersangka Sudarto masih dalam proses penyidikan di Ditreskrimsus Polda Sumbar. Meski Sudarto berstatus tersangka, namun dia tidak menjalani proses penahanan.  Di balik itu, sang pelapor Ketua Pemuda Nagari Sikabau, Harry Permana, angkat bicara soal laporannya yang bernomor LP/77/K/XII/2019/polsek pada 29 Desember 2019 tersebut.  Harry Permana menerangkan bahwa laporan itu berangkat dari rasa keresahan warga Jorong Kampung Baru, Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya. Keresahan itu terasa sejak Desember 2019. Semua itu dipicu oleh status yang ditulis Sudarto di timeline Facebook miliknya. Ketika itu Sudarto berulang kali mendengungkan adanya larangan ibadah bagi umat Nasrani di Jorong (Dusun) Kampung Baru.  "Status itu seakan-akan di Dharmasraya ini saudara kami yang minoritas tidak mendapat tempat beribadah. Padahal mereka selama ini dapat beribadah seperti biasa. Tidak ada persoalan apa pun," ujarnya kepada JawaPos.com, Kamis (9/1).  Harry menyebut, umat Katolik di Jorang Kampung Baru hanya berjumlah enam kepala keluarga (KK). Selama ini mereka memang beribadah dengan memanfaatkan rumah salah satu jemaatnya. Bukan gereja. Karena di sana belum ada gereja. "Rumah ibadah resmi ada di Sungai Rumbai jarak tempuhnya 20 menit perjalanan," kata dia.  Meski memanfaatkan rumah, umat katolik bebas beribadah di sana. Tidak pernah ada gangguan. Cuma persoalan ini mencuat setelah ada orang luar Jorong Kampung Baru datang. Persisnya, pada 2017. Ketika itu umat Katolik meminta izin untuk menggelar perayaan Natal. Izin itu disertai dengan surat yang disertai kop surat gereja.  Menurut dia, bagi warga surat izin tersebut aneh. Selama ini tidak ada izin, umat nasrani dapat beribadah tanpa ada persoalan. Lantas, kenapa pada 2017 membuat izin. "Kalau pakai surat izin, berarti mendatangkan jemaaat dari luar Jorong Kampung Baru. Sementara rumah yang dijadikan tempat ibadah tidak memadai kapasitanya. Lantas pemerintah nagari, Ninik Mamak, dan tokoh masyarakat menyarankan umat Nasrani untuk menggelar Natal atau ibadah di tempat resmi dengan kapasitas lebih memadai," terangnya.  Sebelum ada izin itu, imbuh Harry, sudah sering juga orang luar datang ke Kampung Baru untuk beribadah mingguan. Hal itu sudah mengganggu publik. Pasalnya, kehadiran orang luar itu berimbas pada parkir kendaraan, tingkat keramain, dan lain sebagainya. "Warga khawatir kehadiran orang luar beribadah yang tumpah mengganggu warga lainnya. Sebab di Kampung itu tidak hanya orang Nasrani aja yang tinggal. Ada warga lainnya," katanya.  Di sisi lain, persoalan larangan ibadah bagi umat nasrani itu ramai setelah didengungkan oleh Sudarto melalui Facebook atau media sosial (medsos) lainnya. Dari status-status tersebut, Sudarto seakan menciptakan opini bahwa masyarakat Nasrani di Dharmasraya tidak bisa beribadah. Padahal umat Nasrani di nagari, kecamatan lain tidak persoalan. Mereka tenang-tenang saja beribadah. "Lantas saudara kami umat Nasrani lain di Nagari Sikabau dan Dharmasraya merasa teranggu dengan opini-opini yang diciptakan Sudarto itu," kata Harry.  "Kami tidak ada masalah di sini. Hidup rukun dan damai. Ini (status facebook Sudarto, red) seakan-akan kami terganggu beribadah. Padahal tidak. Kami tenang-tenang saja," sebut Harry menirukan pendapat umat Nasrani lainya di Nagari Sikabau. Alasan itulah yang memicu Harry selaku ketua Pemuda Nagari Sikabau melaporkan Sudarto ke polisi.  Wendra Rona Putra selaku kuasa hukum Sudarto mengatakan, motivasi dari kliennya mendengungkan dugaan larangan beribadah bagi umat Nasrani karena aduannya tidak mendapat tanggapan dari pihak berwenang. Di antaranya ke ke Kanwil Kemenag Sumbar, Kesbangpol Provinsi, dan Komnas HAM Sumbar.  "Sebelumnya Sudarto itu sudah melapor ke instansi tersebut tapi tidak mendapat tanggapan," ujar Wendra Rona Putra kepada JawaPos.com, Kamis (9/1). Karena tidak mendapat respons dari pihak terkait, sambung Wendra, Sudarto bersuara di media sosial (medsos).  Kini langkah hukum yang dilakukan untuk kliennya, Wendra berupaya menempuh jalur restorative justice (keadilan restoratif). Artinya mengupayakan proses hukum untuk Sudarto diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak sampai ke ranah pengadilan. Namun, langkah belum dapat dipastikan berjalan karena SPDP (surat perintah dimulainya penyidikan) telah terbit di Polda Sumbar. "Makanya kemarin kami meminta tidak ada penahanan terhadap Sudarto," ujar Ketua LBH Padang itu.  Wendra menuturkan, pihaknya menjadi kuasa hukum Sudarto hanya dalam konteks kasus dugaan ujaran kebencian dengan tuduhan melanggar UU ITE. Dugaan ujaran kebencian itu berdasar pada status-status yang ditulis Sudarto di Facebook-nya. "Untuk kegiatan advokasi Sudarto terhadap warga minoritas di Dharmasraya itu tidak menjadi kewenangan kami," kata Wendra.  Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto mengatakan, kasus Sudarto masih tetap berlanjut. Statusnya tetap tersangka walaupun tidak menjalani masa penahanan.  Terkait adanya permintaan agar polisi memfasilitasi kasus Sudarto ke restorative justice, menurut Bayu Setianto, itu tergantung keputusan penyidik. "Itu permintaan dari mereka sah-sah saja. Tetapi tergantung hasil kajian dari penyidik," kata Bayu Setianto.  Sebagaimana diketahui, Sudarto ditangkap jajaran Ditreskrimsus Polda Sumbar pada Selasa (7/1), pukul 13.30. Dia ditangkap di kantor Pusaka Foundation yang juga kediaman Sudarto. Yakni di Jalan Veteran, Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang.  Aksi Simpati Penggiat HAM  Kasus ujaran kebencian yang menjerat Sudarto ini menuai reaksi dari aktivis HAM di Kota Padang yang tergabung dalam Koalisi Pembela HAM. Rifai Lubis dari Yayasan Citra Mandiri Mentawai mengungkapkan, dirinya bersama beberapa aktivis lainnya pada saat Sudarto ditangkap polisi langsung bergerak. Para aktivis mengecam proses penangkapan Sudarto tanpa diawali dengan pemeriksaan terlebih dahulu.  "Kami meminta dalam proses hukum kasus itu jangan sampai melanggar HAM. Artinya pihak kepolisian harus mengikuti ketentuan penyidikan untuk kasus ujaran kebencian. Yakni diawali pemeriksaan. Bukan ujug-ujug ditangkap," ungkap Rifai Lubis kepada JawaPos.com, Kamis (9/1).  Rifai tidak memahami aktivitas Sudarto sebelum menjadi tersangka ujaran kebencian. Jika memang memberikan advokasi untuk kalangan minoritas di Dharmasraya, itu menjadi tanggung jawab Sudarto.  Sudarto Mengadu ke Komnas HAM  Kepala Kantor Komnas HAM Sumatera Barat Sultanul Arifin mengatakan, sebelumnya Sudarto pernah membuat aduan ke Komnas HAM Sumbar. Hanya saja aduan itu belum sempat diproses karena Sudarto sudah ditangkap. Selain itu ketika aduan itu masuk, Sudarto belum melampirkan surat kuasa. "Pihak mana yang memberikan kuasa kepada dia belum ada suratnya. Kami padahal akan memverikasi aduan tersebut," ujar Sultanul Arifin,  Kamis (9/1).  Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab juga ikut turun serta dengan aduan Sudarto sebelum menjadi tersangka. Amiruddin mengatakan, dirinya sempat mendapat informasi kasus yang ditangani Sudarto sebelum Natal 2019. Dari informasi itu pihak Komnas HAM langsung berkomunikasi dengan pihak berkompeten di Sumbar. Mulai dari gubernur, kapolda, bupati, kapolres, maupun Komnas HAM perwakilan Sumbar. "Dari komunikasi itu kami meminta pemerintah daerah dan pejabat berkompeten untuk memberikan hak masyarakat menjalankan ibadah berdasar agama yang dianut," kata Amiruddin Al Rahab kepada JawaPos.com.  Alhasil setelah komunikasi itu situasi di Kabupten Dharmasraya dan Sijunjung berjalan lancar dan kondusif pada saat Natal 2019 dan perayaan tahun baru 2020. "Hasilnya seperti yang dilihat di media, natalan dan tahun baru di daerah itu aman," ungkapnya  Untuk kasus penangkapan Sudarto, Amiruddin meminta aparat kepolisian melakukan proses yang adil dan transparan.

Alasan Harry Permana Laporkan Sudarto si Penyebar Isu Larangan Natal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Mahfud-MD_MIFTAHULHAYAT-14.jpg" alt="Menkopolhukam Mahfud MD saat berada dikantornya di Jakarta, Rabu (13/11).MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Mahfud MD saat berada dikantornya di Jakarta, Rabu (13/11).MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penangkapan Sudarto oleh jajaran Ditreskrimsus Polda Sumbar mendapat banyak sorotan. Manager program Pusaka Foundation itu telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus ujaran kebencian. Tetapi dia tidak menjalani penahanan.  Menko Polhukam Mahfud MD menilai penetapan tersangka kepada Sudarto telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Maka, tidak perlu menjadi perdebatan publik.  Mahfud menyebut, ada sejumlah alat bukti yang dikantongi Polri dalam menetapkan Sudarto sebagai tersangka. Selain itu didukung pula dengan keterangan tujuh saksi dan saksi ahli bahasa serta ahli IT.  "Sudah memenuhi syarat untuk menjadi tersangka dan bukti-bukti fisiknya sesuai dengan fakta yang di lapangan, misalnya facebook-nya (Sudarto)," kata Mahfud di Kemenko Polhukam Jakarta, Rabu (8/1).  Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menuturkan, penyidik Polri bekerja sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Setiap ada laporan kasus, maka ketika ditemukan alat bukti yang cukup akan dinaikan ke tahap penyidikan.  Akan tetapi, Polri tengah mengupayakan penyelesaian terbaik dalam kasus itu. Polri berharap jalur damai bisa ditempuh antara <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/08/01/2020/mahfud-md-penyebar-isu-larangan-natal-di-dharmasraya-tidak-ditahan/">Sudarto</a> dan pelapor. Dengan begitu diharapkan bisa menghindarkan dari kegaduhan.  "Polri sedang mengupayakan ada mediasi. Sehingga yang akan ditempuh nanti restorative Justice. Bukan formal semata, tapi restorative," ucap Mahfud.  "Kita harus fair juga kalau polri itu tugasnya kan menegakkan hukum, kalau syarat-syarat yang dipenuhi tersangka dong. Bahwa itu nanti tidak dilanjutkan, itu kan tergantung pihak-pihak," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.  Diketahui, Sudarto adalah aktivis penyebar isu larangan perayaan Natal di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat (Sumbar). Dia ditangkap jajaran Direktorat Krimsus Polda Sumbar pada Selasa (7/1), pukul 13.30.  Lantas dari pemeriksaan penyidik, Sudarto ditetapkan sebagai tersangka. Dengan dugaan ujaran kebencian yang menimbulkan keresahan. Ujaran kebencian itu dilakukan lewat media sosial, Facebook.  Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto mengatakan, Sudarto dijerat dengan dugaan pelangaran atas pasal 28 ayat (2) Juncto Pasal 45 UU nomor 19 tahun 2016 atas perubahan UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Dengan jeratan tersebut, Sudarto terancam dengan hukuman maksimal enam tahun.  Bayu Setianto menyebut, tersangka tidak ditahan karena ada permintaan penangguhan dari pihak keluarga melalui kuasa hukumnya. Selain itu, Sudarto dianggap koorperatif dalam menjalani penyidikan.  Lebih jauh Pamen tiga melati itu mengatakan, pelanggaran UU ITE yang disangkakan Ditreskrimsus Polda Sumbar ke Sudarto bermula dari laporan masyarakat. Sudarto diduga membuat ujaran kebencian yang meresahkan di Facebook. Bahkan tulisan atau status-status di linimasa Sudarto berlangsung sejak 14 Desember 2019 hingga 24 Desember 2019. "Penetapan tersangka atas Sudarto sudah diawali dengan pemeriksaan para saksi, termasuk saksi ahli," ujarnya.

Mahfud MD: Penetapan Status Tersangka Sudarto Memenuhi Syarat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Sudarto-ditangkap-1.jpg" alt="Sudarto, manager program Pusaka Foundation saat diperiksa jajaran Ditreskrimsus Polda Sumbar, Selasa (7/1). POLDA SUMBAR FOR JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Sudarto, manager program Pusaka Foundation saat diperiksa jajaran Ditreskrimsus Polda Sumbar, Selasa (7/1). POLDA SUMBAR FOR JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sudarto, manager progam Pusaka Foundation saat ini menyandang status tersangka kasus ujaran kebencian. Meski begitu dia tidak menjalani masa penahanan.  Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto mengatakan bahwa tersangka tidak ditahan karena ada permintaan penangguhan dari pihak keluarga melalui kuasa hukumnya. Selain itu, Sudarto dianggap koorperatif dalam menjalani penyidikan.  "Walau tidak ditahan, tapi proses hukum tetap berjalan. Statusnya tetap tersangka," ungkap Bayu Setianto kepada JawaPos.com, Rabu (8/1).  Sudarto diketahui menjadi tersangka atas dugaan ujaran kebencian yang menimbulkan keresahan. Ujaran kebencian itu dilakukan lewat media sosial, Facebook. Dia dijerat dengan dugaan pelangaran atas pasal 28 ayat (2) Juncto Pasal 45 UU nomor 19 tahun 2016 atas perubahan UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Dengan jeratan tersebut, Sudarto yang sebelumnya menuding adanya larangan perayaan Natal di Kabupaten Dharmasraya dan Sijunjung itu, terancam dengan hukuman maksimal enam tahun.  Lebih jauh Bayu Setianto mengatakan, pelanggaran UU ITE yang disangkakan Ditreskrimsus Polda Sumbar ke Sudarto bermula dari laporan masyarakat. Sudarto diduga membuat ujaran kebencian yang meresahkan di Facebook. Bahkan tulisan atau status-status di linimasa Sudarto berlangsung sejak 14 Desember 2019 hingga 24 Desember 2019. "Penetapan tersangka atas Sudarto sudah diawali dengan pemeriksaan para saksi, termasuk saksi ahli," tanda pamen tiga melati di pundak tersebut.  Anggota Fraksi PAN DPR Guspardi Gaus mengapresiasi kinerja dari aparat Polda Sumbar. Kini aparat kepolisian diharapkan bertindak profersional dan proporsional dalam memproses perbuatan Sudarto.  Anggota DPR dari Dapil Sumbar II itu berharap proses hukum yang dijalani Sudarto tidak diintervensi oleh pihak mana pun. Baik dari pejabat maupun lembaga negara.  Guspardi menyesali isu yang didengungkan oleh Sudarto beberapa waktu lalu. Apalagi isu terkait ketentraman umat beragama. Padahal wilayah Dharmasraya, Sijunjung, dan Sumbar selama ini tidak pernah ada gesekan horizontal yang berkaitan dengan SAR.  "Di sana masayarakat cukup beragam dari segala suku bangsa, agama, dan etnis. Mereka tentram. Kenapa sekarang meledak informasi larangan Natal," ujar anggota Fraksi PAN tersebut.  Menurut dia, jika memang ada larangan Natal, tidak ada satu pun umat Nasrani bernatalan di dua daerah tersebut. Tapi pada kenyataannya, dia daerah tersebut selama ini mereka bisa beribadah sesuai agama masing-masing. "Untuk itu kami berharap semua pihak dapat melihat situasi lapangan yang sebenarnya. Jangan asal menuding," ujar Guspardi.  Menko Polhukam Mahfud MD menyebut status tersangka terhadap <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/08/01/2020/penyebar-hoax-larangan-natal-terancam-hukuman-6-tahun-penjara/">Sudarto</a> sudah memenuhi syarat. Sebab, penyidik di Polda Sumbar telah mengantongi alat bukti yang cukup dan memeriksa tujuh orang saksi. Lalu didukung oleh keterangan saksi ahli bahasa dan IT.  Meski demikian, imbuh mantan ketua MK itu, Polri tengah mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan antara Sudarto dan para pelapor. “Polri sedang mengupayakan ada mediasi. Sehingga, yang akan ditempuh nanti restorative Justice, bukan formal semata tapi restorative,” jelasnya.  Dengan jalur restorative justice ini, kata Mahfud, maka keputusan melanjutkan tuntutan terhadap Sudarto akan sangat tergantung oleh keputusan pelapor. “Kita harus fair juga kalau Polri itu tugasnya kan menegakkan hukum, kalau syarat-syarat yang dipenuhi tersangka dong. Bahwa itu nanti tidak dilanjutkan, itu kan tergantung pihak-pihak,” pungkasnya.  Sebelumnya Sudarto ditangkap aparat Ditreskrim Polda Sumbar di kediamannya, Jalan Veteran, Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, pada Selasa (7/1), pukul 13.30 WIB. Penangkapan itu berlanjut dengan penyidikan hingga dia ditetapkan sebagai tersangka.  Hingga kini Sudarto belum berkomentar soal kasus hukum yang menjeratnya. Ponselnya tidak dapat dihubungi. "Saya masih disidik. Nanti kuasa hukum saya yang berkomentar," ujar Sudarto melalui pesan singkatnya kepada JawaPos.com, Selasa malam (7/1).

Sudarto Tidak Ditahan, Tapi Tetap Tersangka dan Diproses

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Sudarto-ditangkap-1.jpg" alt="Sudarto, manager program Pusaka Foundation saat diperiksa jajaran Ditreskrimsus Polda Sumbar, Selasa (7/1). POLDA SUMBAR FOR JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Sudarto, manager program Pusaka Foundation saat diperiksa jajaran Ditreskrimsus Polda Sumbar, Selasa (7/1). POLDA SUMBAR FOR JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ditreskrimsus Polda Sumbar menetapkan Sudarto, penyebar kabar bohong (hoax) larangan Natal di Dharmasraya, sebagai tersangka. Peneliti Pusaka Foundation itu terancam hukuman enam tahun penjara.  Dari hasil pemeriksaan penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar, Sudarto dinyatakan melanggar Pasal 28 ayat (2) Juncto Pasal 45 UU nomor 19 tahun 2016 atas perubahan UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. "Dari pasal itu ancaman hukumannya di atas lima tahun," ujar Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto kepada JawaPos.com, Rabu (8/1).  Lebih jauh Bayu Setianto menuturkan, Sudarto jadi tersangka atas status-status yang ditulisnya di Facebook sejak 14-29 Desember 2019. Status itu diduga menyebarkan informasi menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).  Penetapan tersangka atas peneliti di Pusaka Foundation itu sudah melewati sejumlah serangkaian pemeriksaan atas saksi pelapor, saksi ahli, dan terlapor. "Bahkan warga di Dharmasraya sebagai pelapor kita periksa," sambungnya.  Sementara itu, Sudarto belum memberikan komentar atas penahanan dirinya. "Nanti pengacara saya akan berkomentar. Ini saya masih disidik," ujar Sudarto kepada JawaPos.com, Selasa malam (8/1).  Kasus dugaan penyebaran kebencian atas Sudarto ini bermula dari pernyataan dia kepada publik. Dia menyebut bahwa di dua kabupaten Sumatera Barat, yakni Dharmasraya dan Sijunjung terjadi larangan ibadah untuk umat Nasrani dan larangan merayakan Natal. Dia menuding pemerintah kabupaten setempat mempersulit akses ibadah untuk umat nasrani. Terutama untuk Jorong Kampung Baru, Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Dharmasraya; dan Jorong Sungai Tambang, Kabupaten Sijunjung.  Selain itu, Sudarto menuding Wali Nagari Sikabau Abdul Razak melarang ada kegiatan ibadah Natal di Jorong Kampung Baru. Namun, pernyataan Sudarto dibantah oleh Abdul Razak. "Kami tenang-tenang saja. Tidak ada masalah umat beragama di sini. Ini hanya orang luar dan pihak ketiga yang mencoba memperkeruh suasana menjelang Natal," begitu pernyataan Abdul Razak kepada JawaPos.com pada Sabtu (21/1/2019).  Beberapa hari menjelang Natal, Kepala Paroki Santa Barabar Sawahlunto Romo Freli Pasaribu menyebut bahwa kehidupan umat beragama di Dharmasraya dan Sijunjung sangat damai dan rukun. "Kami rukun di sini," ujarnya kepada JawaPos.com, medio Desember 2019.  Pernyataan Sudarto juga mendapat respons dari kedua bupati setempat. Tidak hanya itu sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju pun sempat berkomentar dan menyayangkan situasi itu. Bahkan Mendagri Tito Karnavian pun sempat menyurati kedua bupati agar memberikan jaminan kebebasan beribadah bagi setiap umat beragama.  Di sisi lain, Kapolda Sumbar Irjen Toni Hermanto pun turun ke lokasi untuk meninjau situasi sebenarnya. Jenderal bintang dua itu juga berdialog denganw warga setempat. Dia pun menegaskan situasi di Sijunjung dan Dharmasraya dan wilaya lainnya aman pada Hari Natal sampai penyambutan tahun baru. "Tidak ada masalah apa-apa," ungkapnya.  Pada hari natal pun sejumlah umat nasrani di Sijunjung dan Dharmasaya pun mengakui tidak ada masalah dalam ibadah mingguan dan natal. Tak ayal, Irjen Toni Hermanto kepada JawaPos.com mengatakan bahwa pihaknya siap memproses pihak-pihak yang membuat gaduh di wilayah hukum Polda Sumbar. Terutama kegaduhan yang menimbulkan rasa kebencian bernuansa SARA.

Penyebar Hoax Larangan Natal Terancam Hukuman 6 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Sudarto-ditangkap-1.jpg" alt="Sudarto, manager program Pusaka Foundation saat diperiksa jajaran Ditreskrimsus Polda Sumbar, Selasa (7/1). POLDA SUMBAR FOR JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Sudarto, manager program Pusaka Foundation saat diperiksa jajaran Ditreskrimsus Polda Sumbar, Selasa (7/1). POLDA SUMBAR FOR JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat telah meringkus penyebar isu larangan Natal di Kabupaten Dharmasraya. Pelaku, yang bernama Sudarto, ditangkap di kediamannya, Jalan Veteran, Purus, Padang Utara, Kota Padang, Selasa (7/1), pukul 13.30 WIB.  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang sempat menyurati Kepala Daerah Dharmasraya untuk tidak melakukan pelarangan perayaan Natal di sana, menuturkan bahwa kasus ini memang harus ditindak. Masyarakat pun diharapkan bisa menghormati proses hukum yang dilakukan aparat kepolisian.  "Kita hormati proses hukum dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah," kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar kepada JawaPos.com, Selasa (7/1).  Terkait surat edaran yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Mendagri Tito Karnavian untuk tidak melarang perayaan Natal di Dharmasraya dan Sijunjung, kata Bahtiar, Kemendagri telah melakukan koordinasi dengan Kesbangpol setempat.  Bahtiar pun mengimbau, agar masyarakat dapat mendapatkan informasi secara akurat. "Kita imbau semua masyarakat selalu check dan recheck ketika membaca atau mendengar sebuah informasi. Jangan langsung share," tegas Bahtiar.  Diberitakan sebelumnya, Sudarto yang merupakan manajer program Pusaka Foundation ditangkap di kediamannya, Jalan Veteran, Purus, Padang Utara, Kota Padang, Selasa (7/1), pukul 13.30 WIB.  “Penangkapannya dilakukan hari ini, pukul 13.00. Dari penangkapan itu kami amankan ponsel dan laptop yang diduga digunakan untuk menyebar isu kebencian di medsos,” ujar Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto kepada JawaPos.com, Selasa (7/1).  Stefanus Satake mengakatan, penangkapan atas Sudarto berdasar pada aduan masyarakat di Dharmasraya. Dari laporan masyarakat itu, Sudarto dianggap telah merusak keharmonisan dan kerukunan umat beragama di Sumbar, khususnya Dharmasraya.

Penyebar Hoaks Larangan Natal Ditangkap, Ini Imbauan Kemendagri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/pariwisata-provinsi-ini-borong-5-penghargaan-anugerah-pesona-indonesia_c_171215.jpeg" alt="Rumah Gadang. (RIKI CHANDRA/DOK. JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Rumah Gadang. (RIKI CHANDRA/DOK. JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penangkapan Sudarto, penyebar isu larangan Natal di Dharmasraya, oleh Polda Sumbar mendapat apresiasi dari anggota DPD dapil Sumbar, Emma Yohana. Menurut dia, kinerja aparat patus diapresiasi. Pihak kepolisian bergerak cepat untuk mencari penyebar isu yang merusak hubungan kerukunan umat beragama di Sumbar. Padahal kerukunan di Sumbar sudah terbina sejak dulu. Bahkan tidak ada gesekan horizontal terkait SARA.  "Di Sumbar kami sudah terbiasa dengan keberagaman. Buktinya orang Minang itu ada di mana-mana," ujar Emma kepada JawaPos.com, Selasa (7/1)  Senator asal Sumbar itu meminta kepada pihak-pihak tertentu jangan mencoba-coba untuk memecah belah bangsa yang multikultur ini. Cara tersebut akan merusak kerukunan di negeri ini. "Isu itu (larangan perayaan natal, red) kalau tidak dicari akar masalahnya, bisa merusak nama Sumbar dan kerukunan umat beragama di Ranah Minang yang selama ini baik-baik saja," imbuhnya. Untuk itu, Emma Yohana berharap kepada semua pihak untuk harus menjaga keamanan dan ketenangan di Indonesia.  Sebelumnya Manager Program Pusaka Foundation Sudarto ditangkap Ditreskrimsus Polda Sumbar di kediamannya, Jalan Veteran, Purus, Padang Barat, Kota Padang, Selasa (7/1). Penangkapan itu buntut dari dugaan penyebaran kebencian yang menuding ada larangan perayaan Natal di Kabupaten Dharmasraya dan Sijunjung.  Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto mengatakan, Sudarto ditangkap di kediamannya. Penangkapan itu atas laporan masyarakat. Dia diduga menyebarkan isu yang memicu kebencian dan merusak ketentraman di tengah masyarakat. "Kini masih dalam proses pemeriksaan," kata Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto.  Selain itu, tudingan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/07/01/2020/penyebar-isu-larangan-natal-di-dharmasraya-ditangkap-polisi/">larangan Natal di Dharmasraya</a> dan Sijunjung sempat mendapat reaksi dari sejumlah pihak dan menteri. Mulai dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Agama Fachrul Razi, dan Menko Pulhukam Mahfud MD.  Bahkan Mendagri Tito Karnavian sempat menyurati kedua bupati. Surat itu berupa teguran dan meminta bupati Dharmasraya dan Sijunjung untuk memberikan jaminan kepada umat Nasrani dalam menjalani ibadah dan perayaan Natal.  Namun demikian, pada Rabu (25/12/2019) Natal di kedua kabupaten tersebut berjalan lancar. Bahkan Kapolda Sumbar Irjen Toni Hermanto pun berada di kedua wilayah untuk memastikan situasi sebenarnya.  Atas dengan adanya penangkapan Sudarto ini pihak Kemendagri pun menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Polda Sumbar. "Kami menghormati proses hukum dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah," kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar kepada JawaPos.com, Selasa (7/1).  Selanjutnya, Bahtiar mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga ketentraman dan kerukunan umat beragama. Jika ada informasi yang sensitif, apalagi itu berkaitan ada isu SARA perlu dipastikan kebenarannya. Jangan asal menyebarkan informasi yang belum jelas akurasinya.  "Kita imbau semua masyarakat selalu cek dan ricek ketika membaca atau mendengar sebuah informasi. Jangan langsung share," tegas Bahtiar.  Namun Bahtiar tidak memberikan alasan lebih jauh soal Kemendari yang sempat menyurati dua bupati soal dugaan larangan Natal di Dharmasraya dan Sijunjung.  Di pihak lain, Sekda Kabupaten Dharmasraya Adlisman mengucapkan terima kasih atas upaya dari Polda Sumbar. "Kini biarlah itu ranah hukum. Jika memang ditangkap kami serahkan ke polisi untuk memproses," ujarnya singkat.

Senator Sumbar: Kami Sudah Terbiasa dengan Keberagaman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/IMG-20191225-WA0015.jpg" alt="Ibadah Natal di Jorong Kampung Baru, Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Rabu (25/12). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ibadah Natal di Jorong Kampung Baru, Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Rabu (25/12). (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Isu larangan Natal di Kabupaten Dharmasraya dan Sijunjung, Sumatera Barat (Sumbar) tidak sesuai dengan fakta. Sepanjang perayaan natal, baik dari Selasa malam 24/12) hingga Rabu (25/12) situasi di Sumbar sangat kondusif. Tidak ada persoalan apa pun bagi umat Nasrani saat merayakan Natal.  Atas kondisi yang berbeda tersebut, Kapolda Sumbar Irjen Toni Harmanto bersiap menindak pihak-pihak yang membuat suasana jadi gaduh dan merusak <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/25/12/2019/natal-di-dharmasraya-dan-sijunjung-berlangsung-lancar-dan-kondusif/">kerukunan antarumat beragama</a> di Ranah Minang. "Akan melaksanakan proses hukum terhadap mereka yang menyuarakan hal-hal yang menimbulkan kekawatiran, kecemasan di masyarakat. Apalagi isu yang disampaikan bertentangan dengan fakta di lapangan," ujar Irjen Toni Harmanto kepada JawaPos.com, Kamis (26/12).  Sebelumnya isu dugaan larangan natal dikemukakan oleh Pusaka Foundation. Manager Program Pusaka Foundation Sudarto menuding terjadi larangan natal di Kabupaten Dharmasraya dan Sijunjung. Bahkan larangan itu berlangsung sejak 2017. Pendapat dari Sudarto itu mendapat respons dari berbagai pihak. Baik kalangan nasrani maupun para petinggi negara. Mulai dari bupati Dharmasraya, Pemkab Sijunjung, Menteri Agama Fachrul Razi, Menko Polhukam Mafhud MD, dan pemuka agama Nasrani. Pada umumnya para pihak tersebut menyatakan kerukunan antarumat  beragama aman-aman  saja dan tidak persoalan. "Larangan di Dharmasraya hanya ramai di medsos," ujar Mahfud MD.  Lebih jauh Kapolda Sumbar mengatakan, suasana <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/18/12/2019/kepala-paroki-sawahlunto-selama-ini-kami-rukun-rukun-saja/">Natal di Sumbar</a> berlangsung kondusif, lancar dan tidak ada gangguan sedikit pun. Bahkan jenderal bintang dua itu sudah memantau lokasi, termasuk ke Dharmasraya. Dari tinjauan lapangan itu tidak ditemukan apa pun masalah terhadap kerukunan antarumat beragama. Para pemuka agama Nasrani dan pemuka masyarakat Dharmasraya duduk bersama dengan Kapolda Sumbar Irjen Toni Harmanto, Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan, dan stakeholder lainnya.  "Situasi aman di Sumbar," kata pengganti Irjen Fakhrizal tersebut.  Sementara itu, Sudarto merasa tidak membuat kegaduhan. Dia hanya menyuarakan suara para korban. "Silakan saja (diproses, red). Saya punya legal standing sejak 10 Desember 2019. Saya mengavokasi dari pihak korban yakni Paroki Santa Barbara Sawahlunto," ujarnya.  Paroki Santa Barbara Sawahlunto merupakan perkumpulan untuk jemaat Katolik yang meliputi Kota Sawahlunto, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kota Solok, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Solok Selatan. "Persoalan larangan ini pernah saya sampaikan ke Kanwil Kemenag Sumbar dan Kesbangpol Sumbar, tapi tidak ada tanggapan," imbuh dia.  Di sisi lain pada pelaksaan ibadah Natal 2019 di Kabupaten Dharmasraya dan Sijunjung berlangsung aman dan lancar. Di Jorong Kampung Barupuluhan umat kristiani mengikuti Misa Natal dengan khidmat.  Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Pendeta Roy Hutapea. Dia juga memimpin ibadah Natal di HKBP Jorong Ranah Baru Nagari Kurnia Selatan, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya.  Roy Hutapea mengatakan, ibadah Natal berlangsung aman dan kondusif di Dharmasraya. Tidak ada gangguan apa pun. Semua elemen di Dharmasraya ikut terlibat dalam menjaga kerukunan dan kelancaran ibadah Natal. Mulai dari wali nagari, SKPD, bupati, polisi, dan pihak terkait. “Berjalan dengan aman dan kondusif,” ungkap Roy Hutapea kepada wartawan, Rabu (25/12).  Roy Hutapea mengaku setiap tahun menggelar Natal di Sungai Rumbai. Selama ini melaksanakan ibadah tidak ada gangguan sedikit pun.

Natal di Dharmasraya Aman, Kapolda Sumbar Akan Proses Pembuat Gaduh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/IMG-20191225-WA0015.jpg" alt="Ibadah Natal di Jorong Kampung Baru, Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Rabu (25/12). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ibadah Natal di Jorong Kampung Baru, Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Rabu (25/12). (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ibadah dan perayaan Natal di Kabupaten Sijunjung dan Dharmasraya berlangsung aman. Situasi aman dan kondusif itu tegaskan oleh Kapolda Sumatera Barat Irjen Toni Harmanto.  Dia menyatakan pihaknya memastikan tidak ada gangguan dalam pelaksanaan ibadah bagi umat Nasrani di Dharmasraya, Sijunjung, maupun di daerah lain di Sumbar. "Dharmasraya saya sudah konfirmasi dengan Kapolresnya, dan di sana berjalan dengan aman," kata Irjen Toni Harmanto sebagaimana yang dilaporkan Antara, Selasa (24/10).  Pada Selasa malam Kapolda Sumbar melakukan di gereja-gereja di Kota Padang. Pengecekan itu dilakukan bersama Kapolresta Padang Kombes Yulmar Try Himawan, unsur Forkompimda setempat di antaranya Kajati, TNI, dan lainnya.  Untuk di Dharmasraya, dia mengimbah masyarakat untuk sama-sama menjaga iklim kondusif daerah serta saling toleransi antarumat beragama. "Masyarakat Sumbar mempunyai sikap toleransi yang tinggi, ini harus dipertahankan," katanya.  Dalam pengamanan Natal dan penyambutan Tahun Baru 2020, Polda Sumbar mengerahkan personel gabungan sebanyak 6.055 orang.  Di tempat lain, Pendeta Roy Hutapea memimpin ibadah Natal di HKBP Jorong Ranah Baru Nagari Kurnia Selatan, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya. Dia mengatakan ibadah natal berlangsung aman dan kondusif. Tidak ada gangguan apa pun. Semua elemen di Dharmasraya ikut terlibat dalam menjaga kerukunan dan kelancaran ibadah Natal. Mulai dari wali nagari, SKPD, bupati, polisi, dan pihak terkait. "Berjalan dengan aman dan kondusif," ungkap Roy Hutapea kepada wartawan, Rabu (25/12).  Roy Hutapea mengaku setiap tahun menggelar Natal di Sungai Rumbai. Selama ini melaksanakan ibadah tidak ada gangguan apa pun.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Capture_2019-12-25-15-48-14.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Pendeta Roy Hutapea (kanan) di Sungai Rumbai, Dharmasraya. (Istimewa)  Pemandangan serupa juga terdapat di Jorong Kampung Baru. Di sana puluhan umat kristiani mengikuti Misa Natal dengan khidmat.  Situasi serupa juga terjadi di Kabupten Sijunjung. Salah seorang umat Kristen Protestan yang enggan disebut namanya mengaku telah menjalankan ibadah Natal di Jorong Sungai Tambang, Nagari Parik Marintang, Kecamatan Kamang Baru. Dia menyebut ibadah Natal pada Rabu pagi berlangsung khidmat dan diikuti oleh ratusan jemaat.  Dia mengakui ibadah mendapat pengamanan dari aparat kepolisian maupun TNI. Hanya saja pengamaman itu bersifat tertutup atau petugas yang menggunakan seragam preman. "Tadi aman-aman saja. Bahkan tahun-tahun sebelum kami di sini aman saja," ujar warga berusia 30 tahun tersebut kepada JawaPos.com, Rabu (25/12).  Pria tersebut mengaku heran kenapa ada isu-isu negatif soal larangan Natal di Sijunjung. Padahal selama ini masyarakat di Sijunjung hidup rukun dan damai. Apalagi daerah tersebut adalah kawasan transmigran. Penduduknya beragam. Ada Jawa, Sunda, Nias, Batak, dan Minang. "Kami rukun dan damai selama ini. Tidak ada persoalan apa pun."

Natal di Dharmasraya dan Sijunjung Berlangsung Lancar dan Kondusif

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dharmasraya

Berita Terkini