<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/14/WhatsApp-Image-2026-01-13-at-192613-1-3256915557.jpeg" alt="Mohammad Yamin, mantan karyawan Jawa Pos saat bersaksi&nbsp;di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (13/1). (ALFIAN RIZAL/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Mohammad Yamin, mantan karyawan Jawa Pos saat bersaksi&nbsp;di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (13/1). (ALFIAN RIZAL/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Fakta baru mengemuka dalam gugatan Dahlan Iskan terhadap PT Jawa Pos terkait permintaan dokumen risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (13/1), keterangan saksi fakta yang dihadirkan Dahlan justru membuka fakta lain terkait PT Dharma Nyata Press (DNP), yakni bahwa saham perusahaan tersebut atas nama Dahlan Iskan telah direstrukturisasi dan dikembalikan kepada PT Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN).&nbsp; Kuasa hukum PT Jawa Pos, Kimham Pentakosta, mengatakan fakta tersebut justru terungkap dari keterangan saksi fakta yang dihadirkan oleh Dahlan Iskan sendiri, yakni Mohammad Yamin. Menurut Kimham, kesaksian itu secara nyata memperkuat bantahan PT Jawa Pos, baik dalam perkara dokumen maupun sengketa kepemilikan saham PT Dharma Nyata Press.&nbsp; "Saksi fakta yang dibawa Pak Dahlan sendiri menyatakan bahwa Pak Dahlan sudah menerima dokumen-dokumen yang diminta,&rdquo; kata Kimham seusai persidangan.&nbsp; Kimham menyebut, majelis hakim bahkan mempertanyakan relevansi gugatan dokumen tersebut. &ldquo;Majelis Hakim tadi bahkan mempertanyakan, kalau dokumen sudah diterima, untuk apa lagi perkara dokumen ini diperkarakan,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Terkait PT Dharma Nyata Press, Kimham menegaskan bahwa keterangan saksi juga secara jelas mendukung posisi PT Jawa Pos. Ia menyebut saksi mengetahui langsung bahwa Dahlan Iskan telah mengembalikan&nbsp;saham-sahamnya di PT DNP kepada PT JJMN.&nbsp; Karena itu, Kimham menilai klaim kepemilikan yang kembali diajukan Dahlan Iskan menjadi sangat lemah. &ldquo;Sekarang Pak Dahlan mengakui memiliki PT Dharma Nyata Press, itu justru dalil yang sangat lemah yang bisa kami bantahkan,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Kimham juga menekankan kredibilitas saksi yang dihadirkan Dahlan Iskan. Menurutnya, saksi tersebut telah mendampingi Dahlan selama sekitar 30 tahun.&nbsp; &ldquo;Saksi ini 30 tahun ikut Pak Dahlan Iskan. Bahkan mengenai tanda tangan Pak Dahlan Iskan, saksi sudah bisa memvalidasi dokumen-dokumen kami. Bukti-bukti yang kami sampaikan ada tanda tangan Pak Dahlan Iskan di sana, dan saksi menyatakan itu benar tanda tangan Pak Dahlan,&rdquo; ungkap Kimham.&nbsp; Lebih lanjut, Kimham memaparkan bahwa dari total 32 anak perusahaan Jawa Pos yang sebelumnya menggunakan nama Dahlan Iskan, saksi menyebut 22 perusahaan telah dikembalikan kepada PT JJMN. Namun, terdapat 10 perusahaan yang tidak dikembalikan, salah satunya PT Dharma Nyata Press.&nbsp; &ldquo;Tadi hakim juga sudah mempertanyakan, kenapa terdapat 10 perusahaan tidak dikembalikan. Saksi mengatakan tidak tahu dan menyebut hal itu seharusnya ditanyakan langsung kepada Pak Dahlan Iskan,&rdquo; kata Kimham.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/016465317/putusan-pengadilan-jawa-pos-tidak-punya-utangupaya-pkpu-dahlan-iskan-kandas">Putusan Pengadilan: Jawa Pos Tidak Punya Utang,&nbsp;Upaya PKPU Dahlan Iskan Kandas</a> Menurut Kimham, berdasarkan dokumen-dokumen yang diajukan PT Jawa Pos, seluruh 32 anak perusahaan tersebut pada dasarnya didanai oleh PT Jawa Pos. &ldquo;Modalnya diberikan sendiri oleh PT Jawa Pos, sehingga secara hukum memang seharusnya dikembalikan kepada Jawa Pos,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Kimham juga menyinggung soal gugatan dokumen yang diajukan Dahlan Iskan. Ia menyebut saksi menerangkan bahwa dokumen-dokumen seperti buku laporan tahunan selalu diserahkan kepada para pemegang saham dalam setiap RUPS sejak 1989 hingga 2017.&nbsp; &ldquo;Setiap RUPS dari tahun 1989 sampai 2017 selalu dibuat buku laporan tahunan dan selalu diberikan. Tapi setelah diterima oleh Pak Dahlan Iskan, dokumen itu justru ditinggal di kantor Jawa Pos, tepatnya di ruangan saksi,&rdquo; jelas Kimham.&nbsp; Sementara itu, kuasa hukum Dahlan Iskan, Berryl Cholif Arrachman, mengakui bahwa kliennya pernah membuat akta pernyataan yang menyebut PT Dharma Nyata Press sebagai milik PT Jawa Pos. Namun, menurut Berryl, akta tersebut tidak boleh dimaknai secara letterlijk atau harfiah.&nbsp; "Akta itu harus dilihat dalam konteks sejarahnya. Waktu itu ada rencana menjadikan Jawa Pos sebagai perusahaan terbuka,&rdquo; kata Berryl. Ia menyebut penggabungan aset dilakukan agar Jawa Pos terlihat lebih besar dan menarik di mata pasar.&nbsp;Selain itu, Berryl tidak membahas kewajiban emiten dalam peraturan bursa untuk memberikan informasi yang valid kepada publik.

saksi fakta yang dihadirkan Dahlan justru membuka fakta lain terkait PT Dharma Nyata Press (DNP), yakni saham Dahlan Iskan dijual.

Saksi Dahlan Iskan Ungkap Saham PT Dharma Nyata Press Sudah Dikembalikan ke Jawa Pos Grup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/10/WhatsApp-Image-2025-12-10-at-191420-991146527.jpeg" alt="E.L. Sajogo,&nbsp;Pengacara PT Jawa Pos. (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>E.L. Sajogo,&nbsp;Pengacara PT Jawa Pos. (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dahlan Iskan selaku tergugat II batal menghadirkan ahli dalam sidang gugatan Nany Widjaja terhadap PT Jawa Pos di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (10/12). Dalam gugatan tersebut Nany menuntut pembatalan Akta Pernyataan Nomor 14 tanggal 11 Desember 2008 yang menyatakan bahwa kepemilikan sahamnya di PT Dharma Nyata Press (DNP) hanya sebatas peminjaman nama.&nbsp; Dahlan dalam sidang sebelumnya pada Rabu (26/11) memohon waktu dua pekan kepada majelis hakim untuk menghadirkan ahli dalam persidangan pada Rabu (10/12). Namun, saat tiba kesempatannya, tidak ada ahli yang dihadirkan Dahlan. "Kami tidak menghadirkan ahli," kata pengacara Dahlan Iskan, Yasin Nur Alamsyah saat dikonfirmasi seusai persidangan.&nbsp; Pengacara PT Jawa Pos, E.L. Sajogo dari firma hukum Markus Sajogo &amp; Associates, mengatakan bahwa dengan tidak adanya ahli yang dihadirkan pihak lain, maka semakin menegaskan bahwa keterangan ahli yang dihadirkan PT Jawa Pos tidak terbantahkan. "Keterangan ahli dari penggugat (Nany) juga menguatkan dalil-dalil PT Jawa Pos," ujar Sajogo.&nbsp; Selain itu, selama persidangan hanya PT Jawa Pos yang menghadirkan saksi fakta. Pihak lain tidak ada satu pun yang menghadirkan saksi fakta, termasuk Nany Widjaja selaku penggugat. Menurut Sajogo, saksi fakta adalah orang yang bisa menjelaskan fakta sejarah. Tanpa saksi fakta, tidak akan bisa menjelaskan peristiwa yang terjadi puluhan tahun yang lalu.&nbsp; "Dalil-dalil dari PT Jawa Pos mengungkapkan kebenaran karena itu berasal dari bukti tertulis, saksi fakta, dan saksi ahli yang keterangannya tidak dapat dibantah oleh siapapun dalam persidangan," tuturnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/016465317/putusan-pengadilan-jawa-pos-tidak-punya-utangupaya-pkpu-dahlan-iskan-kandas">Putusan Pengadilan: Jawa Pos Tidak Punya Utang,&nbsp;Upaya PKPU Dahlan Iskan Kandas</a>&nbsp; Perjanjian Dibuat Penggugat Sendiri Dua ahli yang dihadirkan PT Jawa Pos, yakni, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) Prof. Dr. Nindyo Pramono dan Dr. Ghansham Anand, ahli Hukum Perdata dari Universitas Airlangga (Unair), sama-sama berpendapat bahwa pihak yang bertanggung jawab terhadap akta pernyataan adalah pembuatnya sendiri. &nbsp; Bila Nany Widjaja membuat Akta No. 14 tersebut, maka dia sendiri yang harus bertanggung jawab. Akta itu adalah penegasan atas perjanjian/kesepakatan nominee atau pinjam nama dalam pembelian saham PT DNP yang sudah dilaksanakan oleh Nany. &nbsp; "Orang yang membuat surat pernyataan, tidak bisa menggugat pihak lain yang tidak ikut membuat surat pernyataan," kata Sajogo.&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/10/WhatsApp-Image-2025-12-10-at-191421-3043250279.jpeg" alt="E.L. Sajogo (tengah),&nbsp;Pengacara PT Jawa Pos. (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>E.L. Sajogo (tengah),&nbsp;Pengacara PT Jawa Pos. (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <h3 class="pf0">Bukan Sengketa Kepemilikan</h3> Sajogo menegaskan bahwa gugatan Nany terhadap PT Jawa Pos bukan sengketa kepemilikan. Gugatan itu diajukan Nany untuk membatalkan Akta No. 14 yang dibuatnya sendiri. &nbsp; Karena itu, gugatan tersebut tidak terkait dengan laporan pidana terhadap Nany Widjaja oleh PT Jawa Pos. Menurut Ghansam Anand, ahli yang dihadirkan PT Jawa Pos, bila bukan tentang sengketa kepemilikan, maka perkara pidana tetap bisa dilanjutkan tanpa harus menunggu putusan perdata. Selain itu, laporan polisi juga tidak bisa dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/016464495/permohonan-pkpu-dahlan-iskan-ditolak-pt-jawa-pos-terbukti-tidak-punya-utang">Permohonan PKPU Dahlan Iskan Ditolak, PT Jawa Pos Terbukti Tidak Punya Utang</a> <h3 class="pf0">Dilindungi Undang-Undang</h3> Nindyo Pramono, ahli dari UGM, mengatakan bahwa perjanjian nominee dibuat berdasarkan kesepakatan antara legal owner dengan beneficiary owner. &nbsp; Legal owner adalah orang yang secara formal sebagai pemegang saham dalam perjanjian nominee, sedangkan beneficiary owner sebagai pihak yang mengeluarkan dana dan penerima manfaat. Dalam kasus ini, PT Jawa Pos membuktikan dirinya adalah beneficiary owner. Nindyo dalam pendapatnya menegaskan bahwa beneficiary owner harus dilindungi undang-undang.&nbsp; Sementara itu, Sajogo menegaskan bahwa perjanjian-perjanjian antara Nany Widjaja dengan PT Jawa Pos sudah dibuat sejak lama namun ditegaskan dalam akta pernyataan yang dibuat Nany. "Kalaupun akta pernyataan dibatalkan dengan alasan apapun, maka konsekuensinya adalah kembali pada keadaan yang sebenarnya. Yakni, kembali kepada PT Jawa Pos selaku beneficiary owner," kata Sajogo. (gas)

Dahlan Iskan selaku tergugat II batal menghadirkan ahli dalam sidang gugatan Nany Widjaja terhadap PT Jawa Pos di Pengadilan Negeri Surabaya

Dahlan Iskan Batal Hadirkan Ahli, E.L. Sajogo: Keterangan Ahli PT Jawa Pos Tidak Bisa Dibantah Ahli Mana pun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/28/WhatsApp-Image-2025-11-28-at-104020-3274521960.jpeg" alt="Nany Widjaja&nbsp;di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (27/11). (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Nany Widjaja&nbsp;di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (27/11). (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Polemik keberadaan Akta Pembatalan Nomor 65 tanggal 31 Desember 2009 semakin menguat setelah pengacara Nany Widjaja berulang kali menghindar ketika dimintai penjelasan. Akta tersebut diklaim dibuat di hadapan notaris Topan Dwi Susanto alias Edhi Susanto, dan disebut berfungsi membatalkan Akta Pernyataan Nomor 14 tanggal 11 Desember 2008.&nbsp; Padahal, Akta No. 14 merupakan dokumen yang ditandatangani Nany sendiri, yang berisi pernyataan bahwa kepemilikan saham PT Dharma Nyata Press (DNP) Tabloid Nyata adalah milik PT Jawa Pos.&nbsp; Dalam gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya, pihak Nany menjadikan Akta No. 65 sebagai salah satu dasar argumentasi. Namun hingga kini, akta tersebut tidak pernah ditunjukkan dalam persidangan, sementara notaris yang disebut membuatnya menyatakan tidak pernah membuat akta bernomor 65 pada tahun 2009.&nbsp; Menanggapi situasi ini, pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar mengingatkan bahwa proses penilaian alat bukti sepenuhnya berada di tangan majelis hakim. Ia menegaskan bahwa pihak yang menggugat harus mampu membuktikan keberadaan dokumen yang mereka jadikan dasar dalil.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/016889175/akta-65-nany-widjaja-tak-pernah-muncul-di-persidangan-pt-jawa-pos-laporkan-dugaan-pemalsuan-dokumen">Akta 65 Nany Widjaja Tak Pernah Muncul di Persidangan, PT Jawa Pos Laporkan Dugaan Pemalsuan Dokumen</a> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/28/WhatsApp-Image-2025-11-28-at-104019-223262232.jpeg" alt="Nany Widjaja&nbsp;di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (27/11). (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Nany Widjaja&nbsp;di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (27/11). (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> "Penilaian dalam sebuah pembuktian di perkara sepenuhnya merupakan kewenangan (otiritas) hakim yang memutus,&rdquo; kata Fickar kepada JawaPos.com, Senin (8/12).&nbsp; Menurut Fickar, jika Nany tidak mampu membuktikan keberadaan Akta 65&mdash;apalagi ketika notaris yang namanya dicantumkan menegaskan akta tersebut tidak pernah ada&mdash;maka situasi itu dapat mengarah pada dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen.&nbsp; Ia menjelaskan bahwa dalam hukum pidana, seseorang yang mengemukakan keberadaan suatu surat atau dokumen sebagai dasar argumentasi, namun tidak dapat membuktikan keberadaannya atau melibatkan pihak yang menyatakan tidak pernah merasa membuatnya, dapat masuk dalam kategori perbuatan pidana tertentu.&nbsp; "Jika ada bukti surat atau bukti apapun yang melibatkan pihak lain, tetapi pihak lainnya tidak merasa ikut membuatnya, bisa dilaporkan sebagai perbuatan pidana pemalsuan,&rdquo; tegasnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016560476/kuasa-hukum-pt-jawa-pos-status-nany-widjaja-masih-tersangka">Kuasa Hukum PT Jawa Pos: Status Nany Widjaja Masih Tersangka</a> Fickar juga menyoroti bahwa beban pembuktian berada pada pihak yang mendalilkan. Artinya, dalam perkara seperti ini, penggugat wajib menghadirkan akta yang diklaim. Ketidakmampuan untuk melakukannya membuat dalil tersebut gugur dan membuka ruang untuk mendalami apakah terdapat unsur kesengajaan atau iktikad buruk.&nbsp; Di sisi lain, laporan polisi yang diajukan PT Jawa Pos ke Polda Jawa Timur telah teregister dengan Nomor LP 797/VI/2025/Polda Jatim. Laporan tersebut bukan terkait sengketa kepemilikan saham, melainkan dugaan penggunaan dokumen yang tidak pernah terbukti keberadaannya.&nbsp; Dengan belum munculnya Akta 65 hingga persidangan berjalan, serta adanya bantahan dari pihak notaris, dugaan pemalsuan dokumen ini diperkirakan akan menjadi salah satu fokus proses hukum berikutnya.

Akta Pembatalan Nomor 65 tanggal 31 Desember 2009 semakin menguat setelah pengacara Nany Widjaja berulang kali menghindar.

Pakar Ingatkan Nany Widjaja Bisa Terjerat Pidana Pemalsuan jika Tak Mampu Buktikan Akta 65

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/10/WhatsApp-Image-2025-09-10-at-175533-2747827139.jpeg" alt="SAKSI FAKTA: Suhardo Basuki, mantan wakil direktur keuangan PT Jawa Pos Holding. (ANGGER BONDAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SAKSI FAKTA: Suhardo Basuki, mantan wakil direktur keuangan PT Jawa Pos Holding. (ANGGER BONDAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Jawa Pos menghadirkan Suhardo Basuki, mantan wakil direktur keuangan PT Jawa Pos Holding sebagai saksi fakta dalam sidang sengketa kepemilikan PT Dharma Nyata Press (DNP) melawan Nany Widjaja di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Basuki dalam kesaksiannya menegaskan bahwa pembeli PT DNP pada 1998 lalu adalah PT Jawa Pos, bukan Nany. &nbsp; Basuki yang saat itu menjabat sebagai kepala bagian keuangan PT Jawa Pos mengatakan bahwa uang yang digunakan untuk membeli PT DNP milik Jawa Pos. "Saya melihat sendiri tanda terima pembayaran dari Jawa Pos kepada pemilik PT Dharma Nyata Press, Anjar Any dan Ned Sakdani. Tercatat di laporan keuangan. Uangnya dari PT Jawa Pos dibuktikan dengan dana keluar dari rekening koran PT Jawa Pos," kata Basuki, Rabu (10/9). Setelah itu, di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) pada 1999 juga telah digolongkan&nbsp;bahwa PT DNP sebagai anak perusahaan PT Jawa Pos. Dahlan Iskan dan Nany yang ketika itu menjabat sebagai direksi di PT Jawa Pos juga telah menyetujuinya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/016465317/putusan-pengadilan-jawa-pos-tidak-punya-utangupaya-pkpu-dahlan-iskan-kandas">Putusan Pengadilan: Jawa Pos Tidak Punya Utang,&nbsp;Upaya PKPU Dahlan Iskan Kandas</a> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/10/WhatsApp-Image-2025-09-10-at-175545-2195797155.jpeg" alt="Bukti laporan keuangan terkait uang muka investasi Jawa Pos di PT Dharma Nyata Press. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Bukti laporan keuangan terkait uang muka investasi Jawa Pos di PT Dharma Nyata Press. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; "Dahlan Iskan dan Nany Widjaja ikut rapat dan menyetujui isi risalah RUPS tersebut terkait laporan keuangan yang mencantumkan PT Dharma Nyata Press sebagai anak perusahaan PT Jawa Pos," tambah Basuki yang menyiapkan risalah rapat tersebut.&nbsp; Selanjutnya setelah rapat Dewan Komisaris dan Direksi pada 2001, Nany membuat akta pernyataan di notaris pada 2008. "Seingat saya pernyataan dari Nany Widjaja yang menyatakan bahwa pembelian 72 lembar saham berasal dari PT Jawa Pos, dan tidak menggunakan harta yang bersangkutan" ujar Basuki.&nbsp; Selain itu, dalam akta pernyataan tersebut, Nany menyatakan bahwa hak atas saham tersebut adalah hak milik PT Jawa Pos. Nany juga menyatakan tidak akan menuntut atas saham itu di kemudian hari.&nbsp; "Nany tidak pernah komplain atas akta pernyataan tersebut karena dia sendiri yang membuat. Tidak ada campur tangan PT Jawa Pos. Tidak pernah ada pula pembatalan akta tersebut," tuturnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/016464495/permohonan-pkpu-dahlan-iskan-ditolak-pt-jawa-pos-terbukti-tidak-punya-utang">Permohonan PKPU Dahlan Iskan Ditolak, PT Jawa Pos Terbukti Tidak Punya Utang</a> Menurut Basuki, kepemilikan saham PT DNP tersebut diatasnamakan Nany Widjaja atas perintah dari Dahlan Iskan yang saat itu menjabat sebagai direktur PT Jawa Pos. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/10/WhatsApp-Image-2025-09-10-at-180115-3401258756.jpeg" alt="Bukti tanda terima dari Jawa Pos terkait pembelian saham di PT Dharma Nyata Press. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Bukti tanda terima dari Jawa Pos terkait pembelian saham di PT Dharma Nyata Press. (Istimewa)</figcaption>
</figure> Sementara itu, pengacara PT Jawa Pos, E.L. Sajogo mengatakan bahwa Basuki adalah saksi kunci yang mengetahui sejarah pembelian PT DNP oleh PT Jawa Pos. Sajogo menambahkan, Basuki dalam kesaksiannya menyampaikan bahwa salah satu bukti dari kepemilikan PT DNP oleh PT Jawa Pos adalah setoran dividen.&nbsp; "Dividen juga diberikan setiap tahun secara sukarela. Ada cek atas nama PT Dharma Nyata Press yang ditanda tangani oleh Bu Nany sendiri yang diberikan kepada PT Jawa Pos dan tercatat di laporan keuangan PT Jawa Pos, sehingga cukup jelas pemilik sebenarnya PT Dharma Nyata Press adalah PT Jawa Pos. Itu adalah keterangan dari saksi fakta," ungkap Sajogo. &nbsp; Sementara itu, pengacara Nany, Richard Handiwiyanto, mengatakan bahwa Basuki selaku saksi menyatakan sebagai pemilik. "Tetapi ketika kami tanya terkait dokumen legal, dia selalu menghindar," kata Richard. (gas) ---  Sejarah Pembelian PT Dharma Nyata oleh&nbsp;PT Jawa Pos 1998: PT Jawa Pos membeli saham PT Dharma Nyata Press (PT DNP) menggunakan uang perusahaan 1999: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Jawa Pos mengesahkan laporan keuangan tahun sebelumnya dan mencatat PT Dharma Nyata Press sebagai anak perusahaan PT Jawa Pos 2001: Rapat dewan direksi dan komisaris PT Jawa Pos di Jakarta yang melarang nominee (meminjam nama pribadi sebagai pemilik saham) 2002: Dahlan Iskan selaku direktur utama PT Jawa Pos membuat akta pernyataan yang menyatakan PT Dharma Nyata Press milik PT Jawa Pos 2008: Nany Widjaja membuat akta pernyataan yang menyatakan PT Dharma Nyata Press milik PT Jawa Pos Sumber: Fakta persidangan.

PT Jawa Pos menghadirkan Suhardo Basuki, mantan wakil direktur keuangan PT Jawa Pos Holding sebagai saksi fakta dalam sidang sengketa.

PT Dharma Nyata Press Dibeli Pakai Uang PT Jawa Pos