<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1806979498244669602" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/10/IMG-20240809-WA0028-3563205146.jpg" alt="Sejumlah pengurus Dewan Syuro PKB menyampaikan keterangan pers di kantor PBNU (9/8). (LTN PBNU)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pengurus Dewan Syuro PKB menyampaikan keterangan pers di kantor PBNU (9/8). (LTN PBNU)</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com &ndash; Sejumlah pengurus Dewan Syuro PKB Jawa Barat berkunjung ke kantor PBNU di Jakarta pada Jumat (9/8). Tujuan mereka menyampaikan keluhan bahwa peran Dewan Syuro PKB di era kepemimpinan Muhaimin Iskandar seperti dikebiri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keluhan tersebut diantaranya disampaikan Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPC PKB Cirebon Luthfi Andalusi. Dia mengatakan, di era Muhaimin Iskandar, keberadaan Dewan Syuro partai tak lebih sebagai tempat buangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Istilahnya wujuduhu kaadamihi, ada tapi tidak ada," ucap Luthfi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Luthfi datang bersama sejumlah pengurus Dewan Syuro dan pengurus cabang PKB Jawa Barat. Mereka datang untuk mengadukan masalah pengamputasian kewenangan itu kepada PBNU.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedatangan mereka diterima sejumlah pengurus PBNU. Pertemuan berlangsung secara tertutup selama dua jam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Luthfi menyebut, apa yang pernah diungkap mantan Sekjen PKB Lukman Edy benar adanya. Pengamputasian wewenang Dewan Syuro ini, kata dia, tak hanya terjadi di DPP saja. Tetapi juga di level wilayah dan cabang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal sebelumnya, Dewan Syuro ini punya peran sangat strategis. Misalnya, Dewan Syuro ikut terlibat dalam menentukan calon legislatif dan kepala daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu pengurus DPC PKB Karawang Jajang Sulaeman menambahkan, mereka datang sebagai upaya mengadu sebagai anak ke orang tuanya. Sebab, perseteruan yang terjadi ini sudah semestinya bisa dituntaskan oleh para orang tua di PBNU.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita meminta kepada para kiai sepuh agar menyelesaikan persoalan ini di PKB. PKB anaknya PBNU. Kita mengadu dan sowan kepada orang tua," ujar Jajang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan yang sama DPW PKB Jawa Barat Havidz Sutansyah menegaskan, persoalan penghapusan peran Dewan Syuro di PKB membuat pihaknya tergugah untuk bertabayun ke PBNU. Menurutnya, sudah semestinya pengurus partai sowan ke PBNU sebagai orang tua yang melahirkan PKB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mudahan-mudahan ini semua dilalui dengan baik. Kita semua yang hadir ini dengan tujuan menyayangi partai," kata Havidz.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, mantan Sekjen PKB Lukman Edy mengungkapkan peran Dewan Syuro PKB dikurangi berdasarkan hasil Muktamar PKB di Bali. Lukman mengatakan berkurangnya peran Dewan Syuro berdampak pada dinamika di internal PKB dan relasinya dengan PBNU.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu diungkapkan Lukman Edy di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024), usai memenuhi panggilan dari Tim Lima PBNU. "Semenjak Muktamar di Bali itu sebagian besar kewenangan Dewan Syuro itu dihapus di dalam AD/ART, sehingga kita tidak melihat lagi peran Dewan Syuro itu, dan itu di semua tingkatan bukan saja di tingkat DPP, tapi juga tingkat DPW dan DPC," kata Lukman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Petinggi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB merespons pernyataan Lukman Edy dengan melaporkannya ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik. Karena menurut Ketua DPP PKB Cucun Syamsurijal, pernyataan Lukman akan sangat berbahaya bagi PKB. Baik sebagai institusi maupun pimpinan-pimpinan yang turut diserang, karena tidak ada dasar serta bukti.</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Tujuan mereka menyampaikan keluhan bahwa peran Dewan Syuro PKB di era kepemimpinan Muhaimin Iskandar seperti dikebiri.

Merasa Perannya di Era Cak Imin Dikebiri, Sejumlah Pengurus Dewan Syuro PKB Sambangi PBNU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/06/IMG-20240506-WA0008-197186067.jpg" alt="Wakil Presiden Ma" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Ma</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Wakil Presiden (Wapres) Ma&rsquo;ruf Amin menyatakan dirinya bersedia menjadi penengah atau juru damai atas konflik antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Saat ini, elite PBNU dan PKB tengah didera konflik usai pelaksanaan Haji 2024. &ldquo;Kalau keinginan mereka itu untuk saya dimintai sebagai orang yang bagaimana mengislahkan, mendamaikan dengan tulus dengan ikhlas, saya sangat bersedia,&rdquo; kata Ma'ruf di Jogjakarta, Rabu (7/8). Ma'ruf menyebut, mendamaikan dua pihak yang berseteru merupakan perintah agama. Terlebih, dirinya merupakan salah satu pendiri PKB dan juga pernah aktif di PBNU.&nbsp; &ldquo;Apalagi saya juga terlibat dulu waktu pendirian (PKB). Bahkan Ketua Dewan Syuro (PKB) pertama itu saya, sebelum Gus Dur. Tentu saya punya (kedekatan),&rdquo; ucap Ma'ruf.&nbsp; Meski demikian, Ma'ruf juga menegaskan akan menolak menjadi juru damai, jika kedua belah pihak mendekati dia sekadar untuk mencari peluru untuk menyerang satu sama lain.&nbsp; &ldquo;Tapi kalau hanya nyari peluru, untuk menghantam yang satu, hanya minta dari saya tapi digunakan untuk peluru, untuk menghantam yang lain, saya tidak bersedia,&rdquo; tegasnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014942959/dituding-ajak-istri-ke-tanah-suci-saat-jadi-ketua-timwas-haji-cak-imin-dilaporkan-ke-mkd">Dituding Ajak Istri ke Tanah Suci saat Jadi Ketua Timwas Haji, Cak Imin Dilaporkan ke MKD</a>&nbsp; Karena dengan begitu, lanjut Ma'ruf, sama saja dirinya dimanfaatkan dan justru memicu konflik yang ada menjadi semakin besar.&nbsp; &ldquo;Tapi kalau saya dimintai untuk mendamaikan, mereka ingin berdamai mencari solusi, tentu saya sangat siap untuk melakukan itu,&rdquo; pungkasnya.&nbsp;

Wapres Ma'ruf Amin bersedia menjadi juru damai konflik PKB dan PBNU, namun menolak bila hanya dimanfaatkan untuk saling serang.

Wapres Ma'ruf Amin Siap jadi Juru Damai Konflik PKB vs PBNU, Ogah Jadi Peluru untuk saling Serang   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/01/JKT_Lukman-Edy-penuhi-panggilan-PBNU_MIFTAHUL-HAYAT08-774845587.jpeg" alt="Mantan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy (kiri) didampingi Ketua Lembaga Ta&rsquo;lif wan Nasyr Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LTN PBNU) Ishaq Zubaedi Raqib (kanan) menyampaikan keterangan pers usai memenuhi panggilan PBNU di" width="100%">
<figcaption>Mantan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy (kiri) didampingi Ketua Lembaga Ta&rsquo;lif wan Nasyr Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LTN PBNU) Ishaq Zubaedi Raqib (kanan) menyampaikan keterangan pers usai memenuhi panggilan PBNU di</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com &ndash; Mantan Sekjen PKB Lukman Edy buka suara soal langkah DPP PKB melaporkan dirinya ke Bareskrim Polri dengan tuduhan pencemaran nama baik. Menurut Lukman, Langkah PKB itu merupakan serangan personal pada dirinya. Lukman menilai laporan yang dilakukan oleh Ketua DPP PKB Bidang Hukum dan Perundangan Cucun A Syamsurijal itu sudah direncanakan oleh internal PKB. Dia juga menilai bahwa laporan tersebut merupakan serangan personal atas kritik yang dia sampaikan. &rdquo;Mereka (PKB) tidak terima dikritik,&rdquo; ujarnya saat dikonfirmasi JawaPos.com, Senin (5/8). Sebelumnya, DPP PKB melalui Cucun melaporkan Lukman Edy ke Bareskrim Polri. &ldquo;Kami mengambil tindakan tegas kepada saudara Lukman Edy karena diduga telah melakukan pencemaran nama baik Ketum Gus Muhaimin (Iskandar, Ketua Umum PKB) dan PKB dalam beberapa pernyataan di Kantor PBNU,&rdquo; &nbsp;ujarnya. Cucun menjelaskan, ada beberapa pernyataan Lukman yang dinilai menyerang kehormatan pelapor. Di antaranya Muhaimin disebut tidak transparan soal keuangan baik keuangan fraksi, Pilkada, Pemilu.&nbsp; Pelaporan itu terkait dengan pernyataan Lukman saat konferensi pers di PBNU, Rabu (31/7). Dia menyatakan bahwa pengelolaan keuangan PKB tidak transparan. Selain itu, Lukman mengungkap jika kewenangan Dewan Syuro PKB di era kepemimpinan Muhaimin Iskandar dikebiri. "Dulu Dewan Syuro itu ikut menandatangani surat-surat keputusan. Kalau sekarang itu tidak ada lagi," kata Lukman. Lukman juga menilai, di era Muhaimin, Dewan Syuro tidak lagi ikut menandatangani putusan strategis. Menurut Lukman, perubahan terjadi setelah Muktamar Partai di Bali pada 2019.

Mantan Sekjen PKB Lukman Edy menilai PKB tidak terima dikritik sehingga melaporkan dirinya ke Bareskrim Polri.

Tanggapi Laporan PKB ke Bareskrim, Lukman Edy: Mereka Tidak Terima Dikritik   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/01/JKT_Lukman-Edy-penuhi-panggilan-PBNU_MIFTAHUL-HAYAT07-2998159783.jpeg" alt="Mantan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy usai memenuhi panggilan PBNU di Jakarta, Rabu (31/7/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mantan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy usai memenuhi panggilan PBNU di Jakarta, Rabu (31/7/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.con &ndash; Kisruh antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) semakin memanas. Kali ini, PKB melaporkan mantan sekjennya, Lukman Edy ke Bareskrim Polri. Buntut dari pernyatan Lukman di PBNU beberapa hari lalu. Laporan terhadap Lukman Edy diterima dengan Nomor STTL/262/VIII/2024/BARESKRIM tertanggal 5 Agustus 2024. Lukman dituding telah melakukan pencemaran nama baik terhadap pimpinan PKB. &ldquo;Kami mengambil tindakan tegas kepada saudara Lukman Edy karena diduga telah melakukan pencemaran nama baik Ketum Gus Muhaimin (Iskandar, Ketua Umum PKB) dan PKB dalam beberapa pernyataan di Kantor PBNU,&rdquo; ujar Ketua DPP PKB Bidang Hukum dan Perundangan Cucun A Syamsurijal di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (5/8). Cucun menjelaskan, ada beberapa pernyataan Lukman yang dinilai menyerang kehormatan pelapor. Di antaranya Muhaimin disebut tidak transparan soal keuangan baik keuangan fraksi, Pilkada, Pemilu.&nbsp; &ldquo;Padahal Lukman Edy bukan bagian dari partai sehingga tidak mempunyai kapasitas ngomong tentang dinamika internal PKB,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Pernyataan Lukman Edy tersebut, kata Cucun, sangat berbahaya karena bisa menimbulkan kebencian, salah paham, di internal maupun eksternal PKB. Apalagi PKB merupakan salah satu partai dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia.&nbsp; &ldquo;Bayangkan dampaknya kerugian bagi partai kami baik secara materiil maupun immaterial, jika tudingan tidak berdasar tersebut diterima mentah-mentah oleh publik, pengurus, dan kader partai di seluruh Indonesia,&rdquo; tegasnya. Cucun mengingatkan, Lukman Edy harusnya sadar bahwa menyampaikan informasi terkait entintas partai politik harus disertai fakta dan bukti akurat. Bila tidak diiringi hal-hal tersebut, maka akan menimbulkan fitnah. Dalam kesempatan itu, Cucun juga menegaskan jika PBNU dan PKB merupakan dua entitas hukum yang berbeda. PBNU merupakan ormas yang merujuk pada UU Nomor 16/2017, sedangkan PKB diatur dalam UU Nomor 2/2011. &ldquo;Jadi keduanya tidak ada kaitan struktural dan tidak bisa saling mengintervensi,&rdquo; pungkasnya. Sementara itu, JawaPos.com telah menghubungi Lukman Edy untuk meminta respons atas laporan ini. Namun, sampai berita ini diterbitkan, belum ada respons yang diberikan.&nbsp; Sebelumnya, Lukman Edy dalam konferensi pers di PBNU menyatakan jika pengelolaan keuangan PKB tidak transparan. Selain itu, Lukman mengungkap jika kewenangan Dewan Syuro PKB di era kepemimpinan Muhaimin dikebiri. "Dulu Dewan Syuro itu ikut menandatangani surat-surat keputusan. Kalau sekarang itu tidak ada lagi," kata Lukman. Mantan Sekjen PKB itu juga menilai, di era Muhaimin Dewan Syuro tidak lagi ikut menandatangani putusan strategis. Menurut Lukman, perubahan terjadi setelah Muktamar Partai di Bali pada 2019.

Konflik antara PKB dengan PBNU semakin memanas, PKB melaporkan mantan sekjennya, Lukman Edy ke Bareskrim Polri

Konflik PKB-PBNU Makin Panas, Mantan Sekjen PKB Lukman Edy Dipolisikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/di-gresik-khofifah-emil-dapat-dukungan-dewan-syuro-pkb_m_1517590879_185836.jpeg" alt="DUKUNGAN: Dari kiri, bakal calon wakil gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak ditemani istri, Arumi Bachsin dan bakal calon Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa sewaktu menghadiri pengajian di Gresik, Jumat (2/2)." width="100%">
<figcaption>DUKUNGAN: Dari kiri, bakal calon wakil gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak ditemani istri, Arumi Bachsin dan bakal calon Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa sewaktu menghadiri pengajian di Gresik, Jumat (2/2).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak menghadiri pengajian di kediaman Mantan Bupati Gresik, KH Robbach Masum di Gresik, Jumat (2/2). Diketahui, Robbach Masum merupakan tokoh berpengaruh sekaligus Ketua Dewan Syuro DPC PKB Gresik. Namun, Robbach tak sungkan mengungkapkan dukungannya pada pasangan Khofifah-Emil. "Saya mendukung pencalonan Ibu Khofifah dan Pak Emil. Saya mendukung karena ideologis iya dan didukung dengan Pak Emil yang termasuk orang-orang top," kata Robbach dalam sambutannya. Dalam kesempatan tersebut, Robbach juga memperkenalkan sosok Khofifah-Emil ke ratusan anggota pengajian As Syifa sebagai kelompok pengajian jamaah Muslimat NU yang sebelumnya telah menggelar doa bersama untuk pencalonan Khofifah-Emil. "Saya yakin&nbsp;jenengan&nbsp;tahu semua sosok Ibu Khofifah dan Pak Emil. Ibu Khofifah ini orangnya pinter. Visi Bu Khofifah dan Pak Emil juga kami anggap ideal. Pak Emil ini lulusan doktor termuda dari Jepang," terang Robbach disambut tepuk tangan meriah. Disinggung terkait dukungannya yang tak sejalan dengan PKB yang mendukung Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno, Robbach menjawabnya dengan santai. Bahkan, internal PKB sendiri sudah mengetahui terkait dukungannya ke Khofifah-Emil. "PKB tentu sudah tahu dukungan saya. Dan saya memilih sesuatu yang menurut saya baik. Dan itu tidak dilarang. Secara keagamaan pun tidak dilarang memilih yang terbaik. Tidak ada ketaatan pada yang berbuat kesalahan," jawab Robbach dengan tegas. Atas dukungan tersebut, Khofifah lantas memohon doa sekaligus restu kepada Robbach dan seluruh jemaah yang hadir.&nbsp;"Mohon&nbsp;pangestunipun, mohon doanya, dan mohon dukungannya untuk saya dan Pak Emil agar nantinya bisa membawa kemuliaan bagi masyarakat Jawa Timur," kata Khofifah di hadapan pada jamaah.&nbsp; Hal senada juga disampaikan Emil, ia memohon untuk didoakan agar dimudahkan menjalani seluruh tahapan hingga pencoblosan 27 Juni mendata. "Kami minta&nbsp;pangestu, semoga diberi kelancaran mendampingi Bu Khofifah. Agar kami juga diberi kelancaran untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan, dan mengentaskan kemiskinan," kata Emil.

Di Gresik, Khofifah-Emil Dapat Dukungan Dewan Syuro PKB

dewan syuro pkb

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dewan syuro pkb

Berita Terkini

Merasa Perannya di Era Cak Imin Dikebiri, Sejumlah Pengurus Dewan Syuro PKB Sambangi PBNU

Wapres Ma'ruf Amin Siap jadi Juru Damai Konflik PKB vs PBNU, Ogah Jadi Peluru untuk saling Serang

Tanggapi Laporan PKB ke Bareskrim, Lukman Edy: Mereka Tidak Terima Dikritik

Konflik PKB-PBNU Makin Panas, Mantan Sekjen PKB Lukman Edy Dipolisikan

Di Gresik, Khofifah-Emil Dapat Dukungan Dewan Syuro PKB

Download Aplikasi JawaPos.com