<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/30/WhatsApp-Image-2023-10-30-at-103756_1d3ec14a-768435855.jpg" alt="Kopdar anggota baru" width="100%">
<figcaption>Kopdar anggota baru</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Surabaya mengklaim banyak warga Kota Pahlawan, Jatim, yang berbondong-bondong masuk sebagai kader PSI sebagai dampak dari Kaesang Effect. Ketua DPD PSI Surabaya Erick Komala dalam keterangannya di Surabaya, Minggu&nbsp;(29/10)&nbsp;mengatakan,&nbsp;banyak sekali masyarakat beramai-ramai mendaftar sebagai anggota PSI. &ldquo;Hanya dalam hitungan hari, bergabungnya Putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep ke PSI dan dilantiknya ia menjadi Ketua Umum PSI selang&nbsp;2&nbsp;hari setelahnya, memunculkan tagar bertajuk #KaesangEffect di media sosial yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia,&rdquo; katanya. Terhitung sejak sejak 25 September 2023 sampai dengan 3 Oktober 2023, lanjut dia, jumlah anggota yang baru saja mendaftar mencapai 13.267 orang. Hal ini juga dialami oleh PSI Surabaya yang mana banyak masyarakat Surabaya bahkan luar Surabaya yang berbondong-bondong mendaftar sebagai kader. Bahkan mendaftar&nbsp;baik secara daring melalui laman resmi&nbsp;<a href="https://www.psi.id" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.psi.id%2520&amp;source=gmail&amp;ust=1698723556196000&amp;usg=AOvVaw16EWKKIEWmMZU4NI-7oMqP">psi.id</a>&nbsp;maupun datang langsung ke Sekretariat Kantor DPD PSI Surabaya. Selanjutnya,&nbsp;hingga&nbsp;pihaknya menggelar acara kopdar anggota baru "Login PSI" yang bertempat di depan Kantor DPD PSI Surabaya di Jalan Ngagel 143-D Surabaya pada Sabtu,&nbsp;(28/10) malam. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013163681/kaesang-lakukan-safari-politik-psi-di-ntt">Kaesang Lakukan Safari Politik PSI di NTT</a> Acara ini dihadiri oleh ratusan anggota baru yang baru saja mendaftar sebagai Kader PSI dalam periode September-Oktober 2023. "Kami menerima sejumlah data anggota baru yang mendaftar daring dari DPP PSI di Jakarta dan itu jumlahnya sudah ratusan belum ditambah dengan yang mendaftar luring ke kantor," katanya. Bahkan sampai hari ini pun, lanjut dia, masih terus bertambah.Jika ditotal secara keseluruhan dari momen tersebut hingga saat ini terhitung mencapai ribuan. "Tentu hal ini menjadi suatu perhatian khusus bagi kami. Untuk itu, kami apresiasi dan menyambut dengan senang hati seluruh kader baru PSI Surabaya,&rdquo; ujarnya &ldquo;Pintu DPD selalu terbuka. Kami membuka peluang bagi kader yang memiliki kemampuan di bidangnya bisa juga bergabung sebagai pengurus nantinya, tentunya setelah melalui beberapa tahapan ya.",&nbsp;tambahnya yang kedua. Sekretaris DPD PSI Kota Surabaya Yuga Pratisabda menambahkan mekanisme pendaftaran sebagai kader di PSI Surabaya tidak sulit dan tentunya terbuka untuk umum bagi masyarakat Surabaya yang berusia di atas 18 tahun. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013108231/dukungan-terakhir-dari-psi-prabowo-gibran-ke-kpu-hari-ini">Dukungan Terakhir dari PSI, Prabowo-Gibran ke KPU Hari Ini</a> "Kami persilahkan datang langsung ke kantor agar bisa langsung cetak kartu tanda anggota (KTA)," ujarnya. Menurutnya, acara kopdar Login PSI sukses menampung banyak aspirasi dan ide dari kader barunya selama sesi dialog interaktif berlangsung. "Anggota baru yang datang pun ternyata juga banyak dari kalangan pemuda dengan semangat nasionalisme yang tinggi,&rdquo; ungkapnya. Sebagaimana&nbsp;Endy Rizky Putri selaku panitia Login PSI yang juga merupakan Wakil Ketua DPD&nbsp;PSI&nbsp;Surabaya&nbsp;juga mengatakan mendapat energi baru atas generasi muda. &ldquo;Saya merasa bahwa PSI semakin banyak mendapat energi baru atas bergabungnya para generasi muda yang menaruh kepedulian terhadap kemajuan dan perkembangan bangsa Indonesia kita tercinta ini,"&nbsp;katanya.***

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kota Surabaya mengklaim banyak warga Kota Pahlawan, Jatim, yang berbondong-bondong masuk PSI.

Dampak Kaesang Masuk PSI, DPD: Banyak Warga Surabaya Daftar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/2401-2023-Ikram-Jamil11.jpg" alt="Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Datuk Seri Taufik Ikram Jamil. Humas LAMR/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Datuk Seri Taufik Ikram Jamil. Humas LAMR/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Datuk Seri Taufik Ikram Jamil mengatakan, agama melarang perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Menurut dia, Allah SWT sangat marah karena mendekatkan negeri kepada kebinasaan.  ”Perilaku LGBT dapat memberikan pengaruh buruk dalam kehidupan masyarakat dan generasi muda sehingga agama menetapkan LGBT menyimpang dalam ketentuan adat dan resam Melayu,” kata Datuk Seri Taufik Ikram Jamil seperti dilansir dari Antara di Pekanbaru, Selasa (24/1).  ”Di dalam adat Melayu yang bersendikan syarak, dan syarak bersendikan kitabullah, berlaku prinsip, syarak bicara adat memakai maka dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wataala, LAMR Provinsi Riau mengeluarkan fatwa atau memutuskan bahwa menolak paham perilaku menyimpang LGBT,” ucap Datuk Seri Taufik Ikram Jamil.  Selain itu, LAMR juga menolak keberadaan organisasi LGBT dalam bentuk apa pun dan menegaskan bahwa paham perilaku tersebut bertentangan dengan nilai-nilai budaya Melayu.  ”LAMR mendesak pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Riau membuat Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau tentang LGBT dan kepada penegak hukum untuk melarang dan atau tidak memberikan izin terhadap kegiatan apapun yang berhubungan dengan kelompok LGBT seperti melalui panggung seni, olah raga, selebaran, dan poster,” ujar Datuk Seri Taufik Ikram Jamil.  Dia mengatakan, LAMR meminta pemerintah daerah membuat langkah-langkah untuk menghilangkan penyakit masyarakat tersebut dari bumi lancang kuning. Pihaknya juga mengimbau masyarakat dan keluarga untuk selalu waspada terhadap perkembangan kelompok itu, sembari menjaga keluarga dan lingkungan dari penyebaran LGBT.  ”LAMR kabupaten/kota, LAMR kawasan, LAMR kecamatan, LKAM luhak/kenegerian/kepenghuluan, pebatinan/batin se-Riau untuk mengawasi perilaku LGBT dengan berbagai bentuk kegiatan LGBT di daerah masing-masing dan dapat memberikan sanksi adat atas perilaku LGBT sesuai dengan kearifan lokal masing-masing masyarakat komunitas adat,” tutur Datuk Seri Taufik Ikram Jamil.  Dia menambahkan, pemerintah daerah juga perlu menyosialisasikan bahaya LGBT untuk pencegahan dini serta melibatkan lintas instansi dan memberikan pengobatan melalui konsultan psikologi, medis, dan pendekatan agama bagi yang bermasalah.

LAMR Sebut Agama Melarang Perilaku LGBT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG-20220923-WA0023.jpg" alt="Sarmuji (tengah) dalam sarasehan politik. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Sarmuji (tengah) dalam sarasehan politik. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar memberi pesan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024.  Sinyal itu disampaikan saat sarasehan bersama Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI), Jumat (23/9). Dengan tema Jawa Timur Mencari Pemimpin mereka menakar peluang Gubernur Jatim petahana Khofifah Indar Parawansa.  Ketua Golkar Jatim, M Sarmuji menilai, elektabilitas Khofifah masih belum aman. Sebab, angka di bawah 40 persen berdasar survei ARCI, angka yang tidak besar.  ”Karena lawan-lawannya itu belum berkampanye sama sekali. Kalau misal mereka mulai kampanye, hukum angka survei kalau ada yang naik, pasti ada yang turun,” tutur Sarmuji.  Sarmuji yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR itu mengatakan, elektabilitas Khofifah kurang optimal disebabkan karena beberapa hal.  ”Pembelaan saya, Bu Gubernur ini bertransformasi dari isu cagub ke capres. Sehingga orang di dalam benaknya terbelah, sudah ada yang memikirkan Bu Khofifah sebagai cagub, ada juga sebagai capres atau cawapres,” papar Sarmuji.  Dia menilai, masyarakat bingung arah pertarungan Khofifah ke depan. Mengingat Khofifah merupakan mantan menteri sosial.  ”Sehingga datanya jadi bias (elektabilitas Khofifah). Dan elektabilitasnya Bu Khofifah di bawah 40 persen sebagai cagub karena orang berpikir itu (capres/cawapres),” jelas Sarmuji.  Hampir di seluruh survei di Jatim sebagai cagub, angka Khofifah berada di bawah 50 persen. Meski demikian, Sarmuji yakin Khofifah memiliki basis massa, namun saat ini masih diam.  ”Bu Khofifah punya karakteristik khas, di mana beliau punya jaringan muslimat. Karakter jaringannya diam, kira-kira ibarat listrik kalau belum dipencet saklarnya belum nyala lampunya,” ujar Sarmuji.  Sarmuji berpesan kepada Khofifah untuk mencermati lembaga survei yang menempatkan elektabilitasnya kurang dari 50 persen. Mengingat, sebagai petahana, angka itu kurang menguntungkan.  ”Saya harus memberi warning ke Bu Khofifah soal elektabilitas Cagub Jatim, misal beliau maju kembali di Jatim. Ya syukur-syukur kalau maju ke kontestasi nasional, karena saya mencermati ada beberapa kandidat yang ingin beliau maju cawapres,” ucap Sarmuji.  Terkait kemungkinan Khofifah di pilgub mendatang, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Hikmah Bafaqih melihat bahwa kinerja Khofifah selama memimpin Pemprov Jatim terbilang baik.  ”Saya kira kinerja beliau, kepedulian beliau ke masyarakat baik. Data juga menunjukkan, angka kemiskinan di Jatim turun di bawah kepemimpinan beliau,” ujar Hikmah.  Di sisi lain, Wakil Rektor UINSA Ahmad Zainul Hamdi melihat Pilgub Jatim 2024 akan ditentukan Khofifah. Bila maju, peluangnya untuk menjabat dua periode terbuka lebar.  ”Semua tergantung dari Bu Khofifah, semua menunggu keputusan beliau. Mau maju lagi Pilgub Jatim atau ke Pilpres 2024,” kata Zainul di Surabaya.  Zainul menyatakan, peluang Khofifah sebagai Gubernur Jatim dua periode sangat terbuka lebar. Masih banyak parpol di Jatim yang wait and see. ”Karena kalau dari elektabilitas, Bu Khofifah di Jatim ini masih tertinggi sebagai cagub,” ucap Zainul.

Golkar Jatim Beri Pesan pada Gubernur Khofifah Jelang Pilgub 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ditutup-27-balon-dpd-daftar-ke-kpu_m_207925.jpeg" alt="NYALEG: Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Ayu Koes Indriyah saat menyerahkan bukti syarat pencalonan dirinya di kantor KPU Jateng, Rabu (25/4)." width="100%">
<figcaption>NYALEG: Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Ayu Koes Indriyah saat menyerahkan bukti syarat pencalonan dirinya di kantor KPU Jateng, Rabu (25/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masa pengumpulan syarat dukungan untuk mendaftar sebagai calon Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Tengah telah ditutup Kamis (26/4) pukul 00.00 WIB. Tercatat, ada 27 bakal calon yang telah menyerahkan berkas pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Ketua KPU Jateng Joko Purnomo mengatakan, pada hari terakhir pendaftaran sebenarnya ada 29 orang yang menyerahkan bukti dukungan. "Namun yang dua kita tolak, karena jumlahnya tidak memenuhi aturan. Mereka Syaiful Rohman dan Bin Subiyanto," ujarnya ketika ditemui di kantornya, Semarang, Jumat (27/4). Sebagaimana diketahui, seorang untuk bisa ditetapkan sebagai bakal calon harus menyerahkan setidaknya lima ribu bukti dukungan berupa fotokopi e-KTP. Atau dokumen lain yang dapat menunjukkan bukti kependudukan. Bukti tersebut harus diperoleh dari minimal tersebar di 18 kabupaten/kota di Jateng. Hal itu telah disesuaikan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019. "Dari puluhan tadi, yang incumbent cuma tiga. Yaitu Bambang Sadono, Gusti Koes (Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Ayu Koes Indriyah), dan Denty Eka Widi Pratiwi," sambungnya. Joko menjelaskan, untuk proses selanjutnya adalah penelitan administrasi hingga tanggal 10 Mei 2018 nanti. Pemeriksaan ini akan meliputi dua hal, yakni kelengkapan dan persebaran.&nbsp; "Lalu kita cek kegandaan, itu di SIPPP (Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu) sebenarnya bisa. Tapi kan kita juga lihat hard copy-nya. Lalu setelah itu tanggal 11 Mei kita kembalikan," katanya lagi. Jika ditemukan ketidaklengkapan atau kekurangan yang lain, lanjut Joko, para bakal calon DPD tersebut nantinya akan diberikan waktu sampai tanggal 18 Mei 2018 untuk memperbaiki. "Kalau tidak ada nanti kita serahkan KPU Kabupaten/Kota untuk verifikasi faktual," imbuhnya. Adapun nama-nama yang mendaftar selain sosok tiga petahana di atas di antaranya, Nama-nama pendaftar mulai Ahmad Niam Syukri, Mujjiburohman, Kholison, Abdul Kholik dan Taraf Kurniawan. Kelima orang itu beserta 21 pendaftar lainnya adalah figur baru.

Ditutup, 27 Balon DPD Daftar ke KPU