<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/27/abcJPG-681675389.jpg" alt="Publik AS terus mendesak pemerintahan Trump menerbitkan berkas-berkas penyidikan kasus kejahatan asusila Epstein. (dok Al Jazeera)" width="100%">
<figcaption>Publik AS terus mendesak pemerintahan Trump menerbitkan berkas-berkas penyidikan kasus kejahatan asusila Epstein. (dok Al Jazeera)</figcaption>
</figure> &nbsp;&nbsp; JawaPos.com - Demokrat di komite pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat telah merilis jadwal harian mendiang pelaku kejahatan seks kelas atas Jeffrey Epstein dari tahun 2010 hingga 2019 Diketahui bahwa, Eipstein berencana untuk bertemu dengan donor Partai Republik terkemuka Elon Musk dan Peter Thiel, serta komentator media konservatif Steve Bannon. Dilansir dari Al Jazeera, Anggota Partai Demokrat di Komite Pengawasan DPR yang melakukan investigasi mengatakan pada Jumat, bahwa 8.544 dokumen, termasuk catatan pesan telepon, catatan penerbangan, catatan transaksi, dan jadwal harian telah diambil melalui panggilan pengadilan kongres yang diajukan pada bulan Agustus. Pernyataan yang menyertai rilis tersebut mengatakan, bahwa jadwal harian tersebut mencakup penyebutan kemungkinan kontak antara Jeffrey Epstein dan tokoh-tokoh terkemuka seperti Elon Musk, Peter Thiel, Steve Bannon, dan Pangeran Andrew. "Harus jelas bagi setiap warga Amerika bahwa Jeffrey Epstein berteman dengan beberapa orang paling berkuasa dan terkaya di dunia," ujar juru bicara Komite Pengawas, Sara Guerrero, dalam pernyataan tersebut. &ldquo;Setiap dokumen baru yang dihasilkan memberikan informasi baru seiring kami berupaya mewujudkan keadilan bagi para penyintas dan korban,&rdquo; kata Guerrero. "Demokrat yang mengawasi tidak akan berhenti sampai kita mengidentifikasi semua orang yang terlibat dalam kejahatan keji Epstein. Sudah saatnya Jaksa Agung [Pam] Bondi merilis semua berkasnya sekarang," tegasnya. Menurut pernyataan tersebut, dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa Thiel, seorang miliarder ventures capital, dan Bannon telah menjadwalkan pertemuan dengan Epstein. Ada juga penyebutan tentang perjalanan yang akan datang oleh miliarder teknologi Musk ke pulau milik Epstein yang terkenal, Little St. James, tempat banyak perempuan mengaku telah mengalami pelecehan. Satu entri kalender tertanggal 6 Desember 2014 berbunyi sebagai berikut, Pengingat: Elon Musk akan meninggalkan pulau pada 6 Desember (apakah ini masih terjadi?). Disebutkan pula dalam dokumen tersebut adalah anggota keluarga kerajaan Inggris yang dipermalukan, Pangeran Andrew, yang terdaftar sebagai penumpang jet pribadi Epstein pada tahun 2000 dalam penerbangan dari New York ke Palm Beach, Florida, bersama dengan mitra lama Epstein dan terpidana pelaku perdagangan seks, Ghislaine Maxwell. Jadwal harian yang dirilis pada hari Jumat tidak menunjukkan apakah pertemuan Epstein dengan Musk, Thiel, dan Bannon terjadi, dan tidak ada tuduhan melakukan kesalahan apa pun yang ditujukan kepada ketiga pria tersebut atau Pangeran Andrew. Mengacu pada berita tentang dokumen di X, Musk berikan bantahan dan menyatakan informasi tersebut salah. &ldquo;Ini salah,&rdquo; tulis Musk. Semenatara itu, pada 2022, anggota kerajaan Inggris tersebut menyelesaikan gugatan hukum AS yang diajukan terhadapnya oleh mendiang Virginia Giuffre, seorang pennyintas sekaligus korban dari Epstein yang bunuh diri pada bulan April. Virginia menuduh Pengeran Andrew melakukan pelecehan seksual saat ia masih remaja. Namun, pengungkapan keuangan dalam berkas yang baru dirilis juga menunjukkan kemungkinan bukti bahwa Epstein melakukan pembayaran kepada tukang pijat atas nama seseorang bernama Andrew. Komite Pengawas mengatakan peninjauan lebih lanjut terhadap dokumen-dokumen tersebut, yang sebagian disunting untuk melindungi identitas korban dan investigasi yang sedang berlangsung. Epstein meninggal karena bunuh diri di selnya di Pusat Pemasyarakatan Metropolitan New York pada tahun 2019. Kematiannya telah menjadi sumber teori konspirasi karena hubungannya dengan orang-orang kaya dan berkuasa di Amerika, termasuk, diduga, Presiden AS Donald Trump. Penanganan kasus Epstein oleh pemerintahan Trump hanya memicu kemarahan dan kekhawatiran atas adanya upaya menutup-nutupi. Lantaran Departemen Kehakiman mengumumkan pada bulan Juli bahwa mereka tidak akan menerbitkan berkas dari penyelidikannya, mengingkari janji sebelumnya dari Trump dan sekutunya untuk melakukannya.

Demokrat di komite pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat telah merilis jadwal harian mendiang pelaku kejahatan seks

Fakta Baru: Elon Musk, Peter Thiel, dan Steve Bannon Masuk dalam Epstein Files

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/04/OQCGYEECPVKWFKS6WFCO2CPKJM-118190498.jpg" alt="Ketua DPR Amerika Serikat, Mike Johnson." width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Amerika Serikat, Mike Johnson.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com -&nbsp;Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat baru saja memutuskan untuk memberi Israel tambahan senjata senilai USD 14,3 miliar. Hal tersebut memperdalam keterlibatan AS dalam serangan genosida Israel terhadap warga Palestina di Gaza. Dilansir JawaPos.com dari USA Today, RUU Alokasi Tambahan Keamanan Israel tersebut disetujui oleh majelis dengan hasil pemungutan suara 226 berbanding 196. Sebagian besar anggota Partai Republik menyetujui undang-undang tersebut dan sebagian besar anggota Partai Demokrat memberikan suara untuk menentang. Dua anggota Partai Republik membelot dan memberikan suara menentang RUU tersebut, sementara dua belas anggota Partai Demokrat mendukungnya. Penentuan tersebut memicu perselisihan legislatif besar pertama antara Ketua DPR Amerika Serikat, Mike Johnson, dengan Senat dan Gedung Putih. Sementara dikutip dari Reuters, Sabtu (4/11), Presiden Amerika Serikat Joe Biden meminta Kongres meloloskan rancangan undang-undang pendanaan keamanan nasional yang tidak hanya untuk Israel. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/013222197/pasca-komentari-konflik-palestina-israel-selena-gomez-putuskan-akan-hapus-akun-instagram-ada-apa">Pasca Komentari Konflik Palestina-Israel, Selena Gomez Putuskan Akan Hapus Akun Instagram, Ada Apa?</a> Presiden Joe Biden meminta Kongres untuk menyetujui paket belanja darurat senilai USD 106 miliar yang lebih luas termasuk pendanaan untuk Israel, Taiwan, Ukraina, serta bantuan kemanusiaan. Namun, RUU yang diusulkan Mike Johnson hanya mencakup bantuan pendanaan mandiri untuk israel, sehingga menuai reaksi keras dari Senat yang dikuasai Partai Demokrat dan Gedung Putih. RUU tersebut menjadi tindakan legislatif besar pertama di bawah Ketua DPR baru dari Partai Republik, Mike Johnson. RUU itu hanya akan menyediakan miliaran dolar untuk militer Israel, termasuk USD 4 miliar untuk pengadaan sistem pertahanan Iron Dome Israel dan David&rsquo;s Sling untuk melawan ancaman roket jarak pendek, serta sejumlah transfer peralatan dari persediaan AS. Israel telah menerima USD 3,8 miliar per tahun dalam bentuk bantuan militer Amerika Serikat berdasarkan rencana 10 tahun yang dimulai pada tahun 2016. Untuk membayar bantuan Israel, RUU tersebut mencakup ketentuan penarikan kembali dana tambahan untuk Internal Revenue Service (IRS) yang awalnya dialokasikan dari Undang-Undang Pengurangan Inflasi. Undang-Undang tersebut adalah sebuah UU yang diperjuangkan oleh Presiden Joe Biden dan anggota Kongres dari Partai Demokrat.***

Dewan Perwakilan Rakyat  Amerika Serikat baru saja memutuskan untuk memberi Israel tambahan senjata senilai USD 14,3 miliar.

Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat Setujui Bantuan Senjata Senilai USD 14,3 Miliar untuk Israel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-04-at-16.16.46.jpeg" alt="Ketua DPR Puan Maharani memberikan kuliah umum wawasan kebangsaan di Universitas Sriwijaya, Sabtu (4/3). M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Puan Maharani memberikan kuliah umum wawasan kebangsaan di Universitas Sriwijaya, Sabtu (4/3). M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani memberikan kuliah umum wawasan kebangsaan kepada 35 ribu orang mahasiswa Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, Sabtu (4/3).  Kuliah umum wawasan kebangsaan bertajuk Cinta Tanah Air dan Kasih Sayang Sesama Anak Bangsa disambut secara antusias ribuan mahasiswa Universitas Sriwijaya (Unsri). Kegiatan berlangsung di Aula Fakultas Ekonomi, Kampus Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, dengan pengawalan ketat aparat kepolisian setempat.  Puan mengatakan, sebagai universitas negeri terbesar dan tertua di Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), Unsri harus menjadi barometer lembaga pendidikan. Bukan hanya mencetak generasi penerus cerdas dalam ilmu pengetahuan dan teknologi tapi miliki berkepribadian kebangsaan yang ulung.  Sebab, dia menilai, tanpa kepribadian bangsa yang penuh keramahan, kejujuran, rasa optimistis, serius dan saling asah, asih dan asuh antarsesama dan orang yang lebih tua, setinggi apapun ilmu pengetahuan tidak berarti.  ”Hal itulah identitas kita sebagai bangsa yang terdiri atas berbagai suku budaya, sehingga tak boleh luntur seiring kemajuan zaman karena demikian pula yang disebut dengan Cinta Tanah Air dan Kasih Sayang,” kata Puan.  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2014-2019 itu menyebutkan, identitas bangsa adalah modal yang dapat membedakan kualitas 35 ribu orang mahasiswa Unsri ketika kelak terjun langsung ke masyarakat. Ketika banyak bangsa di dunia cenderung sulit menerima keberagaman mereka ataupun goyah diterpa budaya eksternal, pemuda Indonesia justru benar-benar siap menjadi pemimpin sekaligus agen perubahan memajukan daerah masing-masing.  ”Tentu kita juga harus optimistis mahasiswa Unsri ini akan mencapai cita-citanya membawa nama bangsa Indonesia di dunia sesuai bidang keahlian dengan rasa kebangsaan dan nasionalisme yang kental melekat dalam dirinya,” ujar Puan.  Demi merealisasikan hal tersebut, dia memastikan, DPR akan terus mendorong sekaligus mengawal kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan, pembangunan karakter dan kepribadian kebangsaan.  Salah satunya kebijakan tersebut adalah memperbanyak program penyaluran beasiswa pendidikan yang saat ini manfaatnya telah dirasakan ratusan ribu pemuda di Nusantara. Dari 35 ribu orang mahasiswa tersebut, 33 orang di antaranya merupakan muda-mudi asal Papua yang mendapatkan beasiswa dari pemerintah untuk mengenyam pendidikan di Unsri.  ”Jumlah tersebut lebih besar ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Saat ini para generasi terbaik dari 38 provinsi di Indonesia berkumpul mengenyam pendidikannya di sini (Unsri),” ucap Puan, didampingi Rektor Unsri Anis Saggaf.  Di samping itu, cucu presiden RI pertama tersebut juga mengapresiasi upaya Unsri yang saat ini sedang mengembangkan metode pembelajaran berbasis teknologi digital bernama US-CamZi demi meningkatkan kualitas pendidikan kepada para peserta didik. US-CamZi adalah aplikasi kuliah virtual yang dibuat oleh tim teknologi sistem informasi (ICT) di bawah binaan UPT Teknologi Informasi dan Biro Akademik dan Kemahasiswaan Unsri.  Sementara itu, salah satu mahasiswa Unsri, Zuriah, mengaku bersyukur bisa mendapatkan beasiswa pendidikan sehingga berkesempatan untuk kuliah di salah satu kampus terbaik khususnya dalam bidang kesehatan sekaligus terluas di Asia Tenggara itu.  Mahasiswa semester 2 Fakultas Kesehatan Masyarakat Unsri tersebut bercita-cita setelah tamat  kuliah akan kembali ke kampung halaman di Papua Barat, untuk mengabdi menjadi sebagai seorang ahli gizi.  ”Saya akan kembali ke kampung karena di sana kekurangan tenaga kesehatan, khususnya gizi. Itu alasan saya memilih Unsri. Teman-teman saya di sini banyak membantu walau kami berbeda suku, tapi kita orang Indonesia,” ujar Zuriah.

Puan Beri Kuliah Umum Wawasan Kebangsaan Ke Mahasiswa Unsri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG-20220908-WA0003_3.jpg" alt="Gubernur Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk mengambil alih lahan PT Vale saat RDP di Ruang Rapat Komisi VII DPR. Pemprov Sulsel/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk mengambil alih lahan PT Vale saat RDP di Ruang Rapat Komisi VII DPR. Pemprov Sulsel/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen dan Plh Dirjen Minerba Kementerian ESDM dan RDPU serta Panja Vale Komisi VII DPR. Rapat itu membahas rencana pengambilalihan lahan bekas tambang PT Vale Indonesia.  Selain Gubernur Sulsel, RDP itu juga diikuti Gubernur Sulawesi Tengah dan Gubernur Sulawesi Tenggara. Gubernur Sulsel Andi Sudirman mengatakan, Pemprov Sulsel telah berkomitmen dan bertekad mengambil alih lahan bekas tambang PT Vale yang sudah direklamasi perusahaan di Blok Sorowako, Luwu Timur. Gubernur menyatakan, lahan kontrak karya itu tidak diperpanjang.  ”Kita tegaskan untuk memperjuangkan tambang eks Vale dikelola BUMD provinsi dan kabupaten. Lahan kontrak karya tidak diperpanjang, menjadi milik pemprov,” terang Andi Sudirman seperti dilansir dari Antara.  ”Posisi Pemprov jelas untuk memiliki konsesi tersebut berada di bawah kendali pemprov bersama Pemkab Luwu Timur,” tambah Andi.  Menurut dia, konsesi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) bekas Vale sebaiknya dikelola pemerintah daerah (pemda) atau badan usaha milik daerah (BUMD) setempat. ”Kita ingin konsesi eks tambang Vale di Sorowako bisa diserahkan ke BUMD. Pemprov Sulsel dan Pemkab Luwuk Timur sudah waktunya tidak hanya jadi penonton,” jelas Andi.  Dari hasil evaluasi, keberadaan PT Vale masih minim kontribusi di Sulsel. Termasuk dalam lingkungan hidup, pendapatan daerah, dan lainnya.  ”Lahan eks Vale dan kontrak karya hanya kontribusi 1,98 persen pendapatan daerah. Ini sangat kecil sehingga terjadi perlambatan penanganan kemiskinan Luwu Raya dan Luwuk Timur di wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam,” papar Andi.  ”Sudah waktunya Pemprov Sulsel dan Pemkab Luwu Timur tidak hanya menjadi penonton di wilayah sendiri. Kita harus berdaulat di wilayah sendiri, bagaimana memperjuangkan hak-hak masyarakat,” tegas Andi.  Pada kesempatan itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura juga memiliki sikap dan pandangan yang sama dengan Gubernur Andi Sudirman. Yakni agar konsesi lahan eks Vale dikembalikan kepada BUMD provinsi dan kabupaten/kota masing-masing.

Gubernur Sulsel RDP dengan Komisi VII DPR Bahas Lahan Eks Vale

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG-20220908-WA0014_3.jpg" alt="Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman (empat kiri) bersama dua gubernur lainnya (tengah) pada acara RDP di Ruang Rapat Komisi VII DPR, Kamis (8/9). Pemprov Sulsel/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman (empat kiri) bersama dua gubernur lainnya (tengah) pada acara RDP di Ruang Rapat Komisi VII DPR, Kamis (8/9). Pemprov Sulsel/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tiga gubernur dari wilayah Sulawesi menyatakan sikap sepakat tidak memperpanjang izin kontrak karya PT Vale Indonesia Tbk. Itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen dan Plh Dirjen Minerba Kementerian ESDM dan RDPU oleh Panja Vale Komisi VII di Ruang Rapat Komisi VII DPR, Jakarta, Kamis (8/9).  Pernyataan itu disampaikan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, dan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura, kepada Renja PT Vale Indonesia Tbk Komisi VII DPR. Para gubernur minta, konsesi lahan Vale dikembalikan kepada BUMD provinsi dan kabupaten/kota masing-masing.  Gubernur Sulsel Andi Sudirman mengaku, keberadaan PT Vale masih minim kontribusi di Sulsel. Termasuk dalam lingkungan hidup, pendapatan daerah, dan lainnya.  ”Yang dilakukan PT Vale kurang optimal dalam memberikan kontribusi 1,98 persen pendapatan ke pemprov, sehingga kami memandang tidak ada opsi untuk perpanjangan kontrak karya bagi mereka,” jelas Andi Sudirman seperti dilansir dari Antara.  Jika konsesi lahan Vale dapat dikelola BUMD, lanjut dia, akan siap mengontrol untuk kesejahteraan masyarakat.  ”Kami mempertahankan ini bukan karena kami gubernur. Atau punya kepentingan, tidak, tetapi ini bisa dikontrol oleh seluruh rakyat,” ucap Andi Sudirman.  ”Sulsel memiliki kekayaan SDA yang seharusnya dapat dinikmati masyarakat langsung. Kita tidak boleh menjadi penonton di wilayah sendiri, kita harus berdaulat di wilayah sendiri, bagaimana memperjuangkan hak-hak masyarakat,” ujar dia.  Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi juga meminta agar tidak memberikan izin perpanjangan kontrak karya PT Vale. ”Konsesinya bisa diberikan kepada perusahaan daerah jadi ini sudah tidak panjang. Sehingga (masyarakat) menikmati hasil kekayaan kita yang diberikan dari Allah,” papar Ali Mazi.  Sama halnya diungkapkan Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura yang juga mengusulkan hal tersebut.

Tiga Gubernur Tolak Perpanjangan Izin Kontrak Karya PT Vale

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dpr-minta-dana-bansos-dilabeli-uang-rakyat_m_.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini menggelar rapat paripurna bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajarannya. Rapat ini membahas perihal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019. Dalam kesempatan tersebut, Anggota DPR Ramson Siagian menyinggung soal bantuan sosial (bansos) yang diberikan oleh pemerintah. Dalam rancangan tersebut, anggaran Program&nbsp;Keluarga Harapan (PKH) naik jadi Rp 34,4 triliun atau lebih tinggi dibanding tahun ini yang sebesar Rp 17 triliun. Pada 2018, secara keseluruhan pemerintah akan menyalurkan anggaran bantuan sosial (bansos) pada 92,4 juta jiwa penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan 10 juta keluarga penerima manfaat PKH. Tahun 2019, PKH diperkuat melalui peningkatan besaran manfaat 100 persen dengan target sasaran 10 juta keluarga penerima. Jumlah penerima bantuan JKN juga ditingkatkan menjadi 96,8 juta jiwa. Selain itu, politisi Gerindra itu juga meminta agar bantuan yang diberikan oleh pemerintah harus diberi label.&nbsp; "Agar setiap bantuan langsung dalam bentuk tunai atau sembako atau subsidi langsung ke rakyat, orang per orang agar diberikan label bahwa itu uang dari rakyat diberikan kepada rakyat," ujarnya di Ruang Sidang Paripurna di DPR, Jakarta, Selasa (28/8). Menurutnya, hal itu perlu dilakukan karena uang yang dimiliki negara adalah uang milik rakyat. Sehingga, dirinya menilai mereka perlu menikmati hasilnya. "Itu uang rakyat, bukan uang presiden. Karena semua pendapatan negara baik pajak, PNBP itu dari rakyat. Serta utang pemerintah itu juga akan jadi beban mereka," tutupnya.&nbsp;

DPR Minta Dana Bansos Dilabeli Uang Rakyat

dewan perwakilan rakyat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dewan perwakilan rakyat