<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/20/IMG_20260220_084057-1351065890.jpg" alt="Momen saat Gus Miftah bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo Subianto. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Momen saat Gus Miftah bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo Subianto. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Keterlibatan Indonesia dalam upaya perdamaian Palestina dengan memutuskan bergabung bersama Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat,&nbsp;Donald Trump, sempat menuai kontroversi di publik. Ada yang memberikan kritikan keras atas keputusan Presiden Prabowo Subianto tersebut, ada pula yang memberikan dukungan karena dianggap sebagai keputusan yang tepat. Gus Miftah juga ikut angkat bicara dan menilai bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace (BoP) untuk tujuan perdamaian Palestina. Menurut dia, langkah Indonesia sudah sangat tepat. "Selama bertahun-tahun, Indonesia konsisten mengimbau perdamaian di Palestina. Namun, krisis Gaza membutuhkan aksi nyata, bukan sekadar diplomasi retoris," kata Gus Miftah dalam keterangannya. Menurut Gus Miftah, bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace (BoP) menggeser posisi Indonesia yang selama ini hanya menjadi penonton, kini menjadi aktor penentu perdamaian untuk Palestina. "Dengan bergabung ke BoP yang diinisiasi dalam konteks rencana perdamaian yang didukung Amerika Serikat, Presiden mengambil opsi menjemput bola," ungkapnya. "Posisi Indonesia tidak lagi hanya sebagai pengamat atau pemberi bantuan logistik jarak jauh, tapi menjadi aktor kunci yang duduk di meja perundingan dan turun langsung di lapangan. Indonesia menunjukkan bahwa kita adalah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah," imbuhnya. Menurut Gus Miftah, Indonesia akan mengirimkan sekitar 5.000 hingga 8.000 anggota TNI untuk tujuan kemanusiaan ke Gaza sekaligus untuk memberikan pembelaan akan kemerdekaan serta kedaulatan Palestina. "Kehadiran TNI di Gaza melalui International Stabilization Force (ISF) di bawah naungan BoP sebagai bukti untuk menjaga perbatasan, menstabilkan situasi, dan memfasilitasi rekonstruksi," tuturnya. Gus Miftah menegaskan, masuknya Indonesia ke dalam sistem untuk memastikan agenda perlindungan terhadap warga Palestina dapat dijaga dan menjadi prioritas utama. "KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyatakan personel yang dikirim adalah mereka yang berpengalaman, termasuk veteran UNIFIL. TNI memiliki rekam jejak panjang sebagai blue helmets yang disegani dunia," tandasnya.

Menurut Gus Miftah, bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace (BoP) menggeser posisi  dari penonton menjadi aktor untuk Palestina.

Gus Miftah Menilai, Indonesia  Memainkan Peran Strategis untuk Perdamaian Palestina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/23/Reuters-Yonhap-625313223.jpg" alt="Pengumuman piagam untuk inisiatif Dewan Perdamaian Trump bersamaan dengan Forum Ekonomi Dunia ke-56, di Davos, Swiss" width="100%">
<figcaption>Pengumuman piagam untuk inisiatif Dewan Perdamaian Trump bersamaan dengan Forum Ekonomi Dunia ke-56, di Davos, Swiss</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Presiden Donald Trump resmi meresmikan Board of Peace pada Kamis (22/1) sebagai langkah utama untuk memimpin upaya menjaga gencatan senjata dalam perang antara Israel dan Hamas. Gagasan mengenai dewan ini awalnya diuraikan dalam rencana gencatan senjata Gaza 20 poin milik Trump, yang bahkan telah mendapatkan dukungan dari Dewan Keamanan PBB. <div> <div> Dalam pernyataannya, Donald Trump menegaskan bahwa banyak pihak ingin menjadi bagian dari Board of Peace. Ia percaya lembaga ini mampu menyaingi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), meskipun pada kenyataannya banyak sekutu Amerika Serikat yang memilih untuk tidak ikut berpartisipasi. Saat berpidato di World Economic Forum, Trump berupaya membangun momentum untuk proyek yang bertujuan merancang masa depan Jalur Gaza tersebut. Namun, suasana pekan ini sempat dibayangi oleh ancamannya untuk merebut Greenland yang kemudian diikuti dengan penarikan dramatis dari upaya tersebut. "Ini bukan untuk Amerika Serikat, ini untuk dunia. Saya pikir kita bisa menyebarkannya ke hal-hal lain seiring keberhasilan kita di Gaza," ungkap Trump. <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/017100634/iran-hormati-langkah-diplomasi-indonesia-soal-gaza-tegaskan-hubungan-tetap-erat">Iran Hormati Langkah Diplomasi Indonesia soal Gaza, Tegaskan Hubungan Tetap Erat</a></div> Acara peresmian juga menghadirkan Ali Shaath, kepala pemerintahan teknokrat baru di Gaza. Shaath mengumumkan bahwa penyeberangan perbatasan Rafah akan dibuka kembali di kedua arah pada minggu depan. Pengumuman ini muncul setelah Israel sempat berjanji pada awal Desember untuk membuka akses Rafah yang menghubungkan Gaza dengan Mesir, namun belum terealisasi hingga saat ini. Shaath, yang merupakan seorang insinyur sekaligus mantan pejabat Otoritas Palestina, kini mengawasi komite Palestina yang bertugas memerintah wilayah tersebut di bawah pengawasan Amerika Serikat. Awalnya, dewan perdamaian ini dirancang sebagai kelompok kecil pemimpin dunia untuk memantau gencatan senjata. Namun, visi tersebut berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih ambisius. Hal inilah yang memicu skeptisisme terkait mandat dan keanggotaannya, sehingga beberapa negara sekutu terdekat AS menolak untuk bergabung. Kendati demikian, Trump berusaha agar absennya negara-negara tersebut tidak merusak suasana peresmian. Ia mengklaim bahwa 59 negara telah menandatangani perjanjian tersebut, walaupun faktanya hanya perwakilan dari 19 negara (ditambah Amerika Serikat) yang hadir secara langsung di lokasi. Kepada kelompok negara yang hadir, mulai dari Azerbaijan, Paraguay, hingga Hongaria, Trump memberikan pujian dengan berkata, "Kalian adalah orang-orang paling berpengaruh di dunia." Trump juga sempat menyinggung bahwa dewan ini bisa menggantikan fungsi-fungsi tertentu dari PBB dan mungkin membuat organisasi dunia tersebut menjadi usang di masa depan. Namun, saat berbicara di sela-sela forum pegunungan Alpen Swiss, ia menggunakan nada yang lebih lunak. "Kita akan melakukannya bersama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa," ujar Trump, meskipun ia tetap mengkritik PBB yang dianggapnya tidak cukup berperan dalam meredakan berbagai konflik dunia. Menteri Luar Negeri Marco Rubio menambahkan bahwa beberapa pemimpin negara sudah menyatakan niat untuk bergabung, namun masih menunggu persetujuan dari parlemen masing-masing. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa negaranya masih melakukan konsultasi dengan mitra strategis Moskow sebelum mengambil keputusan. Pada hari yang sama, Putin menjamu Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Moskow. Penolakan tegas datang dari Menteri Luar Negeri Inggris, Yvette Cooper. Ia menyatakan negaranya tidak akan menandatangani perjanjian tersebut karena bersifat hukum dan menimbulkan isu yang jauh lebih luas. Sikap serupa ditunjukkan oleh Norwegia dan Swedia. Prancis pun menolak dengan alasan kekhawatiran bahwa dewan tersebut adalah upaya sistematis untuk menggantikan posisi PBB. Hingga saat ini, Kanada, Ukraina, Tiongkok, dan badan eksekutif Uni Eropa juga belum menyatakan komitmen mereka. Meski pembatalan ancaman tarif tinggi terkait isu Greenland mungkin bisa melunakkan sikap beberapa sekutu, masalah ini dinilai masih jauh dari kata selesai. Sementara itu, seorang diplomat Arab di Eropa mengungkapkan bahwa pemerintah di Timur Tengah sedang mengoordinasikan respons mereka terhadap undangan Trump. Menurutnya, dewan ini dirancang untuk membatasi penerimaan rencana Gaza sesuai mandat Dewan Keamanan PBB. Berbicara secara anonim, diplomat tersebut menyebutkan bahwa kesediaan yang diumumkan saat ini masih bersifat pendahuluan. Ia juga menilai bahwa piagam yang diajukan pemerintahan AS bertentangan di beberapa bagian dengan misi PBB, sehingga negara-negara besar lainnya kemungkinan besar tidak akan mendukung dewan tersebut dalam bentuknya yang sekarang. Di tengah diplomasi tingkat tinggi ini, kondisi di lapangan tetap memprihatinkan. Berbulan-bulan setelah gencatan senjata disepakati, lebih dari 2 juta warga Palestina di Gaza masih menderita krisis kemanusiaan akibat perang yang telah berlangsung lebih dari dua tahun, sementara kekerasan di wilayah tersebut terus berlanjut. </div> <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/017102220/momen-trump-tepuk-pundak-prabowo-di-penandatanganan-piagam-perdamaian-gaza">Momen Trump Tepuk Pundak Prabowo di Penandatanganan Piagam Perdamaian Gaza</a></div> </div>

Sekutu utama Amerika Serikat memilih tidak berpartisipasi dengan Dewan Perdamaian yang dibuat Donald Trump.

Donald Trump Resmikan Board of Peace, Sekutu Utama AS Justru Pilih Tidak Berpartisipasi

Dewan Perdamaian Gaza Donald Trump

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Dewan Perdamaian Gaza Donald Trump

Berita Terkini

Gus Miftah Menilai, Indonesia Memainkan Peran Strategis untuk Perdamaian Palestina

Donald Trump Resmikan Board of Peace, Sekutu Utama AS Justru Pilih Tidak Berpartisipasi

Download Aplikasi JawaPos.com