<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/13/82ff4736-c2d1-48c8-9819-80261dc42c6e-1505072808.jpg" alt="Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, melakukan penandatanganan keanggotaan Board of Peace dengan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio. (Medsos X)" width="100%">
<figcaption>Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, melakukan penandatanganan keanggotaan Board of Peace dengan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio. (Medsos X)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com - Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Sarmuji, menyambut positif bergabungnya Israel ke dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BOP). Menurutnya, kehadiran Israel di forum tersebut justru membuka ruang diplomasi yang lebih taktis dan langsung bagi Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. &nbsp; Ia menilai, keikutsertaan Israel di BOP menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menyuarakan perdamaian langsung ke Israel. &nbsp; &ldquo;Sebenarnya bergabungnya di BOP itu kesempatan menyuarakan perdamaian dari jarak yang sangat dekat. Dari orang yang berkepentingan, dari orang yang berkonflik itu, kita bisa suarakan langsung,&rdquo; kata Sarmuji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (13/2). &nbsp; &ldquo;Bahkan bisa dibisikkan langsung, bisa dibisikkan ke Trump, bisa dibisikkan ke Netanyahu untuk menjaga perdamaian di Palestina,&rdquo; sambungnya. &nbsp; Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar itu menjelaskan, selama ini Indonesia konsisten menyuarakan solusi dua negara (two-state solution). Namun, ia mencatat adanya kecenderungan menghindari penyebutan nama Israel dalam diplomasi publik, padahal inti dari solusi tersebut adalah keberadaan dua negara yang hidup berdampingan. &nbsp; &ldquo;Kita ngomong dua negara tapi tidak menyebut Israel. Padahal solusi dua negara itu maksudnya Palestina berdampingan dengan Israel. Nah, ini menurut saya menarik,&rdquo; ucapnya. &nbsp; Ia berharap, pemerintah Indonesia dapat memainkan peran strategis dari jarak yang lebih dekat untuk mewujudkan perdamaian dan kemerdekaan Palestina. &nbsp; Menanggapi kekhawatiran publik terkait bergabungnya Israel dalam BOP, Sarmuji menegaskan hal tersebut tidak perlu dipersoalkan. Sebaliknya, hal itu harus dipandang sebagai peluang komunikasi yang lebih intensif. &nbsp; &ldquo;Justru kalau Israel bergabung, ada peluang kita untuk berbicara lebih sering dan lebih dekat kepada Israel. Solusi dua negara adalah kebijakan kita dan akan didukung banyak negara lain, termasuk negara-negara Eropa,&rdquo; jelasnya. &nbsp; Lebih lanjut, Sarmuji memastikan bahwa keterlibatan dalam forum yang sama dengan Israel tidak akan menggoyahkan sikap dasar Indonesia terhadap Palestina. &nbsp; Ia menegaskan, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar dalam politik luar negeri Indonesia. &nbsp; &ldquo;Presiden tidak akan goyah untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina. Itu sudah seperti &lsquo;kata suci&rsquo; dalam diplomasi luar negeri kita. Bahwa kemerdekaan suatu bangsa adalah hak yang tidak bisa diambil alih oleh bangsa lain. Pemerintah dan Presiden pasti sangat memahami hal itu,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Golkar sambut positif Israel gabung BoP bentukan Trump, nilai ini peluang diplomasi Indonesia sampaikan pesan damai langsung ke Netanyahu.

Israel Gabung BoP Bentukan Trump, Golkar: Kesempatan Indonesia Bisikkan Langsung ke Netanyahu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/28/JKT_Konfrensi-Pers-Komite-Stabilitas-Sistem-Keuangan-KSSK-_Salman-Toyibi_-6JPG-4069331464.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebut anggaran untuk iuran keanggotaan Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza berpotensi mengambil sebagian dari APBN. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebut anggaran untuk iuran keanggotaan Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza berpotensi mengambil sebagian dari APBN. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pendanaan atau anggaran untuk iuran keanggotaan Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza berpotensi mengambil sebagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Saya pikir, sebagian besar akan dari anggaran juga kan, dari APBN juga," ujar Purbaya ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/1). Namun demikian, Purbaya menekankan bahwa sumber pendanaan akan menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, hingga saat ini belum ada pembahasan dan keputusan final. "Nanti, itu kita belum diskusikan. Tapi pada suatu saat nanti Presiden akan memberi tugas ke saya," katanya. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan Indonesia tidak perlu membayar iuran keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza gagasan Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu. Hal tersebut disampaikan untuk merespons informasi bahwa Trump meminta negara-negara anggota Dewan Perdamaian membayar lebih dari 1 miliar dolar AS (Rp16,82 triliun) demi hak keanggotaan permanen. &ldquo;Pada dasarnya kontribusi anggaran tersebut bersifat sukarela, dan tanpa iuran pun tetap bisa menjadi anggota Dewan Perdamaian,&rdquo; kata Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela merespons pertanyaan Antara secara tertulis di Jakarta, Jumat (23/1). Ia menyampaikan bahwa Indonesia memandang Dewan Perdamaian tersebut hanya sebagai mekanisme sementara untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil di Jalur Gaza setelah dua tahun menderita akibat agresi Zionis Israel. Terlebih, inisiatif Trump tersebut telah memiliki dasar hukum internasional setelah didukung oleh Resolusi 2803 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), kata dia.

Anggaran untuk iuran keanggotaan Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza berpotensi mengambil sebagian dari APBN.

Menkeu Purbaya Beri Sinyal Membership Fee 'Dewan Perdamaian' Ambil dari APBN

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/14/4bbda00d-a50b-4f4b-9999-172fb3362f0a-1748191431.jpg" alt="Menteri Luar Negeri RI Sugiono saat menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026, pada Rabu (14/1). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Luar Negeri RI Sugiono saat menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026, pada Rabu (14/1). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Indonesia memastikan keikutsertaannya dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Partisipasi tersebut dibarengi dengan komitmen penyertaan dana sebesar USD 1 miliar atau setara Rp 16,8 triliun. Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyatakan, keputusan tersebut telah diambil langsung oleh Presiden sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam mendukung perdamaian dunia. "Presiden memutuskan untuk ikut partisipasi," kata Sugiono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1). Sugiono menjelaskan, dana USD 1 miliar tersebut bukan biaya keanggotaan Dewan Perdamaian. Menurutnya, dana tersebut merupakan bagian dari skema pendanaan yang dirancang untuk mendukung penyelesaian konflik serta rekonstruksi pascaperang di Gaza, Palestina. "Ini bukan membership fee. Kalau kita lihat kronologinya, pembentukan Board of Peace ini merupakan upaya untuk menyelesaikan situasi di Gaza, khususnya Palestina, termasuk rekonstruksi. Rekonstruksi ini kan perlu biaya. Dananya dari mana? Karena itu, negara-negara yang diundang diajak berpartisipasi," jelasnya. Meski demikian, pemerintah belum memaparkan secara rinci mekanisme pengelolaan dana tersebut, termasuk skema akuntabilitas, pengawasan internasional, maupun posisi Indonesia dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dana rekonstruksi. Sugiono menegaskan, negara-negara yang diundang bergabung dalam Dewan Perdamaian tetap memperoleh status keanggotaan selama tiga tahun, meskipun tidak menyetor dana kontribusi. Sementara, negara yang menyertakan dana sebesar USD 1 miliar akan memperoleh status keanggotaan permanen. "Semua negara yang diundang itu entitled menjadi anggota selama tiga tahun. Kalau ikut partisipasi satu miliar dolar AS, artinya keanggotaannya permanen," ujarnya. Menurut Sugiono, fokus utama pembentukan Dewan Perdamaian adalah penyelesaian konflik di Gaza, termasuk pembiayaan rekonstruksi pascaperang yang membutuhkan dana besar.&nbsp;"Rekonstruksinya siapa yang bayar? Uangnya dari mana? Karena itu, anggota-anggota yang diundang diajak berpartisipasi, yang tentu saja ada keuntungan lain, yaitu menjadi anggota tetap dewan," tegasnya. Meski demikian, Sugiono memastikan partisipasi Indonesia dalam Dewan Perdamaian tidak mengubah sikap resmi Indonesia terkait konflik Palestina&ndash;Israel. Ia menegaskan, pemerintah tetap konsisten mendorong penyelesaian konflik melalui solusi dua negara (two-state solution). "Intinya adalah Indonesia menginginkan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina," pungkasnya.

Menlu Sugiono ungkap iuran Dewan Perdamaian Rp 16,8 triliun bukan biaya membership, tapi dana rekonstruksi Palestina. Simak komitmen RI ini.

Menlu Sugiono soal Iuran Dewan Perdamaian Rp 16,8 Triliun: Bukan Membership Fee, tapi untuk Rekonstruksi Palestina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/23/JKT-1-DISKUSI-PUBLIK-SENI-MEDIUM-KRITIK-KEKUASAAN-FED-4JPG-2905456022.jpg" alt="Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid memberikan pandangannya saat diskusi publik terkait karya pelukis Yos Suprapto diturunkan dari ruang pamer Galeri Nasional, Jakarta. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid memberikan pandangannya saat diskusi publik terkait karya pelukis Yos Suprapto diturunkan dari ruang pamer Galeri Nasional, Jakarta. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang digagas Amerika Serikat menuai kritik keras dari Amnesty Internasional. Organisasi hak asasi manusia (HAM) tersebut menilai, langkah pemerintah berpotensi merusak tatanan hukum internasional dan mencederai komitmen Indonesia terhadap nilai-nilai universal yang selama ini dijunjung. Sorotan tajam itu disampaikan Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid. Ia mempertanyakan konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia, terutama di tengah posisi Indonesia yang saat ini memimpin Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB. &ldquo;Bagaimana Indonesia efektif memimpin Dewan HAM jika membebek ke Trump yang lagi menyerang sistem internasional PBB? Miris. Board of Peace itu bagian dari meningkatnya serangan Trump ke PBB, lembaga keadilan internasional dan norma-norma universal," kata Usman Hamid dalam keterangan tertulis, Selasa (27/1). Dengan klaim perdamaian, lanjut Usman, Trump menyerang hukum internasional, melemahkan jaminan pengakuan universal hak asasi manusia, termasuk yang dijalankan melalui Dewan HAM yang tengah dipimpin Indonesia. "Ini menegaskan standar ganda Indonesia," ucapnya. Ia menilai, keputusan bergabungnya ke dalam Dewan Perdamaian merupakan tamparan atas upaya puluhan tahun memperkuat sistem global lewat kepatuhan pada nilai-nilai universal dan kesetaraan antara negara-negara anggota PBB. Serta, menggagalkan upaya sah untuk mengatasi keterbatasan dan kesenjangan sistem yang berlaku saat ini. Alih-alih memperbaiki, Indonesia malah ikut dalam perusakan sistem nilai universal dan kesetaraan yang susah payah dibangun pasca Perang Dunia II. "Pemerintah Indonesia harus menjelaskan terbuka alasan di balik keputusan yang merusak sistem hukum internasional," cetusnya. Ia pun meminta Komisi I DPR segera memanggil Menteri Luar Negeri (Menlu) guna meminta penjelasan terkait bergabungnya Indonesia di Dewan Perdamaian. Sebab, Komisi I wajib memastikan kebijakan luar negeri sejalan konstitusi yang menjunjung tinggi perdamaian dunia melalui hukum internasional dan prinsip universal hak asasi manusia. "Indonesia harus memastikan segala upaya atas nama perdamaian di Palestina melibatkan rakyat Palestina karena menyangkut masa depan mereka," tegasnya. Di tengah masih adanya pembatasan bantuan kemanusiaan di Gaza yang sistematis dan mengarah pada genosida, kata Usman, sikap Indonesia bergabung dengan Amerika tanpa keterlibatan rakyat Palestina mencerminkan standar ganda. Menurutnya, perdamaian yang dibangun dengan mengecualikan korban bukanlah perdamaian sejati. Ia menyebut, sikap tersebut bukan hanya melemahkan komitmen konstitusional Indonesia terhadap kemanusiaan dan keadilan, tetapi juga berpotensi ikut memperkuat dan melanggengkan kejahatan paling serius terhadap kemanusiaan. Amnesty menilai, partisipasi Indonesia dalam inisiatif yang dinilai melemahkan sistem PBB, yang berisiko menggerus kredibilitas diplomasi Indonesia di mata internasional. Terlebih, Indonesia selama ini kerap menempatkan diri sebagai pendukung multilateralisme dan penegakan hukum internasional. Karena itu, standar ganda dalam isu perdamaian dan HAM justru akan melemahkan posisi tawar Indonesia. Di sisi lain, Amnesty mendorong adanya pengawasan parlemen terhadap kebijakan luar negeri strategis. "Transparansi dan akuntabilitas dinilai krusial agar setiap langkah diplomatik tetap sejalan dengan amanat konstitusi dan kepentingan kemanusiaan universal," pungkasnya.

Amnesty soroti Indonesia gabung Dewan Perdamaian AS. Dinilai berpotensi rusak hukum internasional dan tunjukkan standar ganda.

Amnesty Soroti Indonesia Gabung Dewan Perdamaian yang Digagas AS: Standar Ganda!