<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/26/IMG-20251222-WA0349-1200x630-632498486.jpg" alt="Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Probolinggo saat mengusulkan UMK. (Diskominfo Kabupaten Probolinggo/Antara)" width="100%">
<figcaption>Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Probolinggo saat mengusulkan UMK. (Diskominfo Kabupaten Probolinggo/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Probolinggo 2026 resmi ditetapkan sebesar Rp 3.164.526. Hal itu berdasar Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/KPTS/013/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jatim 2026. &rdquo;Alhamdulillah, Surat Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten sudah turun,&rdquo; kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Probolinggo Saniwar seperti dilansir dari Antara, Jumat (26/12). Besaran UMK 2026 tersebut mengalami kenaikan Rp 175.119 atau sekitar 6 persen dibandingkan UMK Kabupaten Probolinggo 2025 sebesar Rp 2.989.407. UMK baru mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026. Selain UMK, Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Kabupaten Probolinggo 2026 juga ditetapkan sebesar Rp 3.317.559. Penetapan itu juga tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/938/KPTS/013/2025 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2026. UMSK Kabupaten Probolinggo 2026 tersebut khusus berlaku untuk sektor ketenagalistrikan, termasuk PLTU Paiton yang mencakup sektor dan subsektor pembangkit tenaga listrik. Selanjutnya, pembangkit, transmisi, distribusi serta penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha. Selain itu, UMSK juga berlaku untuk aktivitas penunjang tenaga listrik, pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik serta instalasi listrik lainnya. Penetapan UMSK itu merupakan hasil usulan Dewan Pengupahan Kabupaten Probolinggo dari unsur serikat pekerja yang disetujui oleh Gubernur Jawa Timur melalui rekomendasi Bupati Probolinggo. Usul tersebut didasarkan pada berita acara sidang Dewan Pengupahan Kabupaten Probolinggo tanggal 18 Desember 2025. &rdquo;Penetapan UMK dan UMSK 2026 telah memiliki landasan hukum yang jelas setelah terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur, sehingga pengupahan tahun 2026 sudah memiliki dasar dan landasan hukum bagi seluruh perusahaan, baik swasta, BUMN maupun BUMD,&rdquo; ungkap Saniwar. Dibandingkan tahun sebelumnya, lanjut dia, UMK Kabupaten Probolinggo 2026 mengalami kenaikan yang patut diapresiasi. Pihaknya menyampaikan penghargaan kepada Dewan Pengupahan Kabupaten Probolinggo yang telah berperan aktif hingga terbitnya SK Gubernur, termasuk dalam penetapan upah minimum sektoral. &rdquo;Saya mengapresiasi Dewan Pengupahan, karena SK Gubernur terkait upah minimum sektoral ini akhirnya terbit,&rdquo; ujar Saniwar. Terutama sektor dengan kode KBLI lima digit yang berkaitan dengan kelistrikan atau alat elektrik. Upah pekerjanya ditetapkan lebih tinggi dibandingkan sektor non kelistrikan. Sebagai tindak lanjut, kata dia, Disnaker Kabupaten Probolinggo segera melaksanakan sosialisasi UMK dan UMSK kepada perusahaan-perusahaan di wilayah Kabupaten Probolinggo. &rdquo;Kami akan undang sekitar 50 perusahaan, termasuk BUMN dan BUMD. Kegiatan itu dijadwalkan pada Selasa (30/12) agar SK Gubernur ini dapat segera dipahami dan diterapkan oleh seluruh perusahaan,&rdquo; ucap Saniwar.

UMK Kabupaten Probolinggo 2026 resmi ditetapkan sebesar Rp 3.164.526 berdasar Keputusan Gubernur Jatim tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota

UMK Kabupaten Probolinggo 2026 Naik 6 Persen Jadi Rp 3 Juta Lebih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/26/20251225_165654-2354307903.jpg" alt="Dewan Pengupahan Situbondo dan serikat pekerja deklarasi tolak keputusan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tentang UMK Situbondo. (Novi Husdinariyanto/Antara)" width="100%">
<figcaption>Dewan Pengupahan Situbondo dan serikat pekerja deklarasi tolak keputusan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tentang UMK Situbondo. (Novi Husdinariyanto/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dewan Pengupahan dan Serikat Pekerja di Kabupaten Situbondo menolak dan meminta meninjau ulang keputusan Gubernur Jatim Nomor 937 Tahun 2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK Situbondo tahun 2026. UMK Situbondo ditetapkan sebesar Rp 2.483.962. Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Situbondo Dr Muhammad Yahya meminta Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meninjau kembali keputusan tersebut. Gubernur diminta memperhatikan usul Bupati Situbondo tentang penyesuaian nilai UMK sebesar Rp 2.539.867. &rdquo;Kami segera melayangkan surat penolakan kepada Gubernur dengan tembusan Presiden Prabowo Subianto, tentu kami optimistis surat penolakan ini akan diterima dan gubernur melakukan peninjauan ulang terkait dengan keputusan UMK Situbondo,&rdquo; kata Muhammad Yahya seperti dilasnir dari Antara. Yahya menyampaikan, pengusulan Dewan Pengupahan terkait besaran UMK di Situbondo pada 2026 sudah sesuai dengan aturan pemerintah. &rdquo;Kami bertindak berdasarkan aturan yang berlaku dari pemerintah, kalau pun masih ada yang salah, kami tinjau ulang dan mengusulkan kembali,&rdquo; ujar Muhammad Yahya. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo Muhammad Kholil mengatakan, penetapan UMK 2026 berdasar PP 49 Tahun 2025. Indikatornya menggunakan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan alfa. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi dan inflasi berdasar data faktual dari Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan alfa diserahkan kepada Dewan Pengupahan. Pertumbuhan ekonomi Situbondo adalah 6,16, inflasi 3,22, dan alfa 0,9. &rdquo;Merujuk pada pertumbuhan ekonomi, inflasi dan alfa, akhirnya diusulkan Bupati ke Gubernur dengan besaran UMK sebesar Rp 2.539.867, namun ternyata Pemprov Jatim tidak menyetujui,&rdquo; tandas Muhammad Kholil. &rdquo;Keputusan Gubernur kami hormati, tapi karena tidak sesuai dengan usul Dewan Pengupahan Situbondo, kami fasilitasi Dewan Pengupahan untuk melayangkan surat penolakan,&rdquo; ucap Kholil. Dewan Pengupahan bersama dengan seluruh perwakilan serikat pekerja di Situbondo, di antaranya KBKI, SPSI, SP-BUN, dan SBI, melakukan deklarasi penolakan keputusan Gubernur Jatim terkait penetapan Upah Minimum Kabupaten Situbondo.

Dewan Pengupahan dan Serikat Pekerja Situbondo menolak dan meminta gubernur Jatim meninjau ulang keputusan UMK Situbondo tahun 2026

Dewan Pengupahan Situbondo Minta Gubernur Jatim Tinjau Ulang Penetapan UMK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/2-perusahaan-di-sumbar-tak-sanggup-penuhi-ump-2018_m_166270.jpeg" alt="Ilustrasi UMP" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi UMP</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp 3.780.495,85 berdasar hasil sidang dewan pengupahan daerah setempat. Angka UMP 2026 itu mengalami kenaikan dibanding tahun ini Rp 271.719,63. &rdquo;Kenaikan UMP 2026 dengan persentase kenaikan 7,74 persen. Hal ini mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah dan kebutuhan hidup layak pekerja,&rdquo; kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pemprov Riau Roni Rakhmat seperti dilansir dari Antara di Pekanbaru. Disnakertrans juga menetapkan upah minimum sektoral yang berdasar sidang dewan pengupahan provinsi dan sidang dewan pengupahan kabupaten/kota se-Riau. Usul penetapan itu berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Pada sektor minyak dan gas bumi (migas), upah sektoral Provinsi Riau ditetapkan sebesar Rp 3.998.179,46. Untuk sektor pertanian dan perkebunan, upah minimum sektoral Provinsi Riau ditetapkan sebesar Rp 3.783.741,47. Adapun di tingkat kabupaten, Bengkalis menetapkan sebesar Rp 4.164.127,86, Kabupaten Pelalawan Rp 3.896.718,30, Kabupaten Indragiri Hulu Rp 4.265.600,55, dan Kabupaten Kampar Rp 4.149.255,46. Sementara itu pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, upah minimum sektoral hanya ditetapkan untuk Kabupaten Sia, yakni sebesar Rp 4.023.870,01. &rdquo;Penetapan ini mempertimbangkan karakteristik sektor dan produktivitas tenaga kerja di wilayah tersebut,&rdquo; tambah Roni Rakhmat. Pada sektor industri bubur kertas, kertas, papan kertas, dan tissue, upah minimum sektoral ditetapkan di Kabupaten Siak sebesar Rp 4.023.870,01 dan di Kabupaten Pelalawan Rp 3.914.927,27. &rdquo;Pemerintah kabupaten/kota diminta melakukan pengawasan secara konsisten agar kebijakan ini berjalan efektif dan memberikan perlindungan nyata bagi pekerja. Dengan penetapan upah minimum 2026, kami berharap dapat menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan,&rdquo; ucap Roni Rakhmat.

Pemprov Riau tetapkan UMP 2026 Rp 3.780.495,85 berdasar hasil sidang dewan pengupahan daerah. Naik Rp 271.719,63 dari tahun sebelumnya

Pemprov Riau Tetapkan UMP 2026 Sebesar Rp 3.780.495,85

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/23/IMG20251105221355-1874483784.jpg" alt="Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menetapkan UMP 2026. (Muhammad Zulfikar/Antara)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menetapkan UMP 2026. (Muhammad Zulfikar/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah ProvinsiSumatera Barat (Pemprov Sumbar) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp 3.182.955. UMP 2026 itu naik 6,3 persen bila dibandingkan UMP tahun sebelumnya. &rdquo;UMP Sumbar sebelumnya berada di kisaran Rp 2,9 jutaan. Untuk UMP 2026 kita naikkan sebesar 6,3 persen dengan mempertimbangkan inflasi,&rdquo; kata Gubernur Sumbar Mahyeldi seperti dilansir dari Antara di Kota Padang, Senin (22/12). Selain itu, Pemprov Sumbar juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2026 untuk dua sektor usaha sebesar Rp 3.214.846. Penetapan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 562-851-2025 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026. Sementara UMSP ditetapkan melalui SK Gubernur Sumbar Nomor 562-853-2025. Gubernur Sumbar Mahyeldi menyampaikan bahwa penetapan UMP dan UMSP 2026 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi. Mahyeldi menjelaskan ketentuan UMP dikecualikan bagi usaha mikro dan usaha kecil yang pengupahannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri. Sedangkan UMSP hanya berlaku pada dua sektor usaha, yakni sektor perkebunan kelapa sawit beserta turunannya serta sektor pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi Sumbar Firdaus Firman menjelaskan, penetapan UMP dan UMSP 2026 merupakan hasil pembahasan intensif bersama Dewan Pengupahan Provinsi. &rdquo;Surat Keputusan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2026,&rdquo; tegas Firdaus. Rapat Dewan Pengupahan tersebut dihadiri secara lengkap oleh unsur serikat pekerja, asosiasi pengusaha (Apindo), akademisi, serta unsur pemerintah. Dalam forum tersebut disepakati penggunaan koefisien alfa sebesar 0,525 sebagai dasar penetapan besaran UMP dan UMSP Sumbar 2026. Selain mengacu pada koefisien alfa, penetapan ini juga mempertimbangkan kondisi inflasi pertumbuhan ekonomi daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemprov Sumbar berharap keputusan ini dapat dipatuhi dan dilaksanakan bersama.

Pemprov Sumbar resmi tetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp 3.182.955, naik 6,3 persen bila dibandingkan UMP tahun sebelumnya

Pemprov Sumbar Tetapkan UMP 2026 Naik 6,3 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/21/UMP-Jatim-970489032.jpg" alt="Dewan Pengupahan Jatim unsur Serikat buruh mengusulkan UMP 2026 naik Rp 900 Ribu menjadi Rp 3.218.344,20. (Dokumentasi Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Dewan Pengupahan Jatim unsur Serikat buruh mengusulkan UMP 2026 naik Rp 900 Ribu menjadi Rp 3.218.344,20. (Dokumentasi Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dewan Pengupahan Jawa Timur dari unsur buruh mengusulkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp 912.359,20 atau 39,56 persen, dari besaran UMP tahun sebelumnya.&nbsp; UMP Jawa Timur 2025 berada di angka Rp Rp2.305.985 dan merupakan UMP terendah ke-4 se-Indonesia. Jika merujuk pada usulan buruh yang meminta naik Rp 912 Ribu disetujui, maka UMP 2026 mencapai Rp 3.218.344,20.&nbsp; Sekretaris Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (PERDA KSPI) Provinsi Jawa Timur, Jazuli mengatakan usulan tersebut sudah disampaikan dalam Rapat bersama Disnakertrans Jatim, Jumat (19/12). "Nilai UMP Rp 3.218.344,20 didapat dari indeks tertentu atau alfa (&alpha;) yang bernilai 0,90 dikali KHL Jawa Timur tahun 2025. Ini sesuai dengan Putusan MK dan PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan," tuturnya, Minggu (21/12). Jazuli menyoroti nilai UMP Jawa Timur 2025 yang masih jauh di bawah nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, nilai KHL Jawa Timur 2025 sebesar Rp 3.575.938.&nbsp; "Sementara UMP Jawa Timur 2025 jauh sekali dari KHL, yaitu hanya sebesar Rp 2.305.985,00. Padahal pertumbuhan ekonomi Jawa Timur ini melebihi pertumbuhan ekonomi nasional," sambungnya.&nbsp; Menurut Jazuli, nilai UMP Jawa Timur 2026 yang diusulkan Dewan Pengupahan unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh juga akan memperkecil disparitas upah di Jawa Timur yang saat ini mencapai angka 116 persen "UMK tertinggi tertinggi di Jawa Timur, &nbsp;yaitu Kota Surabaya itu Rp. 5.032.635, sementara UMK terendah itu Kabupaten Situbondo Rp 2.335.209. Artinya ada selisih Rp 2.697.426," terang Jazuli.&nbsp; Selain UMP Jawa Timur 2026, Dewan Pengupahan dari unsur serikat pekerja juga merekomendasikan Upah Minimum Sektoral Provinsi Jawa Timur 2026 sebesar Rp 3.398.635,84. "Kami berharap nilai UMP ini dikabulkan, sehingga dapat memangkas jumlah penduduk miskin di Jawa Timur yang mencapai lebih dari 3,8 juta, tertinggi di antara provinsi-provinsi lain di Indonesia," tukas Jazuli.&nbsp; Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto resmi menandatangani PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, yang menjadi dasar perhitungan upah minimum provinsi (UMP) Tahun 2026.&nbsp; "PP Pengupahan telah ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Selasa, 16 Desember 2025," tutur Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli dalam keterangannya, Selasa (16/12). Dalam regulasi tersebut, Presiden Prabowo menetapkan formula kenaikan upah sebesar Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5 - 0,9. Hingga kini, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa belum mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026.

Dewan Pengupahan Jawa Timur mengusulkan kenaikan UMP 2026 sebesar Rp 912.359,20, berpotensi mengurangi kemiskinan.

Buruh Jatim Usulkan UMP 2026 Naik Rp 900 Ribu, Akankah Dikabulkan Gubernur?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/21/D36828B1-2625-4892-A008-361A39E0CB55-2887153105.jpg" alt="Gubernur Sumsel Herman Deru umumkan UMP Sumsel 2026. (Ahmad Rafli Baiduri/Antara)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumsel Herman Deru umumkan UMP Sumsel 2026. (Ahmad Rafli Baiduri/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumsel 2026 naik sebesar 7,10 persen menjadi Rp 3.94 juta. &rdquo;Saya mengumumkan UMP Provinsi Sumsel tahun 2026 sebesar Rp3.942.963,&rdquo; kata Gubernur Sumsel Herman Deru seperti dilansir dari Antara di Palembang. Dia menjelaskan, penetapan UMP Sumsel 2026 tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 963/KPTS/Disnakertrans/2025 tanggal 19 Desember 2025. Selain itu, Gubernur juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Sumsel 2026 melalui Keputusan Nomor 964/KPTS/Disnakertrans/2025. Berdasar keputusan tersebut, UMSP Sumsel 2026 ditetapkan untuk sembilan sektor usaha. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sebesar Rp 4.116.123, sektor pertambangan dan penggalian Rp 4.167.115, serta sektor industri pengolahan Rp 4.114.298. Selanjutnya sektor pengadaan listrik, gas, uap atau air panas, dan udara dingin ditetapkan sebesar Rp 4.143.870. Sektor konstruksi sebesar Rp 4.130.071, serta sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan motor sebesar Rp 4.110.356. Untuk sektor pengangkutan dan pergudangan ditetapkan sebesar Rp 4.147.400, sektor informasi dan komunikasi Rp 4.104.440, serta sektor aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya sebesar Rp 4.074.869. UMP dan UMSP tersebut berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan. &rdquo;Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan UMP Tahun 2026 yang telah ditetapkan, dilarang mengurangi atau menurunkan upah,&rdquo; kata Deru menjelaskan. Sementara itu, Anggota Dewan Pengupahan Sumsel Cecep Wahyudin mengatakan kenaikan UMP tersebut telah melalui pembahasan dan kesepakatan seluruh unsur Dewan Pengupahan Sumsel. Mulai dari pemerintah daerah, pengusaha, akademisi, hingga serikat pekerja. Penetapan UMP Sumsel 2026 menggunakan nilai alfa 0,7 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 sehingga besaran UMP Sumsel tahun depan menjadi Rp 3.942.963. &rdquo;Rekomendasi Dewan Pengupahan Sumsel menetapkan kenaikan upah sebesar 7,10 persen dan telah disetujui gubernur. Dengan kenaikan itu, UMP Sumsel 2026 naik sebesar Rp261.391 dari tahun sebelumnya,&rdquo; terang Cecep.

Pemprov Sumsel menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumsel 2026 naik sebesar 7,10 persen menjadi Rp 3.94 juta

Pengumuman! UMP Sumsel 2026 Naik 7,10 Persen Jadi Rp 3,94 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/18/WPRzQExWmNpQeUIRN5WYQSGtvsqnGQe88PM342NM-3728896236.jpg" alt="Menaker Yassierli menjelaskan soal UMP 2026.&nbsp;(Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menaker Yassierli menjelaskan soal UMP 2026.&nbsp;(Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah menegaskan bahwa besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 tidak ditentukan secara seragam di seluruh daerah. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan, keputusan akhir sangat bergantung pada rekomendasi Dewan Pengupahan Daerah (DPD) masing-masing provinsi.&nbsp; Menurut Menaker Yassierli, ruang penetapan indeks alfa dalam formula pengupahan memang diserahkan kepada daerah, dengan rentang yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Karena itu, setiap daerah bisa saja memilih angka UMP 2026 yang berbeda sesuai kondisi ekonomi setempat.&nbsp; &ldquo;Ya tergantung dari masing-masing daerah, ada yang memilihnya mungkin 0,6, 0,7, 0,8, dan kita berharap, bisa juga ya 5,5 gitu ya,&rdquo; ujar Yassierli dalam konferensi pers di Kantornya, Rabu (17/12).&nbsp; Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya proses dialog dalam pembahasan UMP 2026. Pemerintah berharap Dewan Pengupahan Daerah dapat menjalankan peran secara bijak dengan mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi yang relevan di wilayah.&nbsp; &ldquo;Kita memang ini berharap terjadi dialog, dialog kemudian Dewan Pengupahan Daerah bisa dengan bijak melihat, menentukan, memberikan rekomendasi sesuai dengan kondisi masing-masing daerah mereka,&rdquo; jelas Yassierli.&nbsp; Yassierli mencontohkan, daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun hanya terkonsentrasi di satu atau dua kabupaten memiliki karakter berbeda dibandingkan wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.&nbsp; &ldquo;Ada pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi itu hanya di 1-2 kabupaten misalnya, tentu akan berbeda kasusnya ketika pertumbuhan ekonomi lebih merata,&rdquo; kata Yassierli.&nbsp; Lebih lanjut, Yassierli menegaskan bahwa pendekatan ini sejalan dengan amanat putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dia mengingatkan agar penetapan UMP 2026 tidak lagi semata-mata menjadikan angka tahun sebelumnya sebagai acuan.&nbsp; Dia juga menjelaskan bahwa kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5 persen merupakan kondisi khusus yang tidak bisa dijadikan patokan untuk tahun berikutnya.&nbsp; &ldquo;Inilah yang menurut saya amanat dari MK, dan memang demikianlah harusnya, jadi jangan basisnya itu tahun lalu,&rdquo; tegas Yassierli.&nbsp; &ldquo;Tahun lalu 6,5 itu adalah kondisi khusus, ketika memang putusan MK ada menjelang akhir tahun, dan kita tidak punya waktu yang cukup untuk kemudian merumuskan sebuah regulasi,&rdquo;&nbsp;terang Yassierli.

Pemerintah menjelaskan bahwa kenaikan UMP 2026 akan ditentukan berdasar rekomendasi daerah, dengan penekanan pada pentingnya dialog

Menaker Yassierli Sebut Penetapan UMP 2026 Sesuai Rekomendasi Dewan Pengupahan Daerah

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/12/Upah-Minimum-Provinsi-atau-UMP-2024-572208485.jpeg" alt="UMP 2024 naik diumumkan paling lambat 21 November 2023. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>UMP 2024 naik diumumkan paling lambat 21 November 2023. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Pembahasan besaran upah minimum provinsi (UMP) Jatim 2026 telah memasuki tahap akhir. Jumat (19/12), penetapan UMP akan diumumkan pemerintah pusat.&nbsp; Rabu (17/12), sosialisasi penghitungan UMP secara nasional berlangsung. Ketua Dewan Pengupahan Jatim Ahmad Fauzi menjelaskan, aturan perhitungan UMP 2026 berbeda dibandingkan pada tahun sebelumnya (2025). Pada 2025, pemerintah langsung menetapkan kenaikan upah setara 6,5 persen. Sedangkan 2026, polanya melakukan penghitungan inflasi serta pertumbuhan ekonomi.&nbsp; "Secara dihitung diprediksi kenaikan UMP Jatim tahun depan (2026) sekitar 5 hingga 7,5 persen lebih tinggi dibandingkan tahun ini (2025)," kata Fauzi, Rabu (17/12).&nbsp; Menurut dia, sikap yang dilakukan pemerintah pusat dinilai positif. Walaupun sebelumnya, para buruh mengajukan kenaikan hingga 10 persen. Namun, pihaknya juga harus memikirkan kondisi perusahaan. Jangan sampai, tuntutan kenaikan UMP 2026 malah memberatkan mereka (perusahaan). "Yang penting jangan sampai kenaikan di bawah 5 persen. Kenaikan UMP 5 - 7,5 persen dirasa akan meningkat kesejahteraan para buruh," ujar Ahmad Fauzi.&nbsp; Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur Sigit Priyanto mengaku belum bisa memastikan kenaikan UMP Jatim 2026. Sebab saat ini masih dalam pembahasan pemerintah pusat. Namun, pastinya seluruh permohonan dari pihak serikat pekerja atau asosiasi pengusaha ditampungnya. Pihaknya berharap kenaikan UMP 2026 tidak memberatkan seluruh pihak. "Pihak serikat pekerja mengajukan hingga 10 persen silakan saja. Tapi, kan harus juga dipikirkan kemampuan pihak pengusaha. Karena itu, penghitungan UMP harus dilakukan secara hati-hati ya," ujar Sigit Priyanto.

Pembahasan UMP Jatim 2026 memasuki tahap akhir, dengan prediksi kenaikan upah minimum provinsi mencapai 5 hingga 7,5 persen

Jelang Penetapan UMP 2026, Kenaikan UMP Jatim Diperkirakan 5–7,5 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/image.jpg" alt="Ilustrasi prostitusi. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi prostitusi. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dewan Pengupahan Provinsi Bali yang terdiri dari unsur pemerintahan, akademisi, praktisi, pengusaha, dan serikat pekerja, mengajukan hasil penghitungan upah minimum Provinsi (UMP) Bali 2025 kepada Pj Gubernur Bali. Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) dan ESDM Bali Ida Bagus Setiawan mengatakan penghitungan dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo. Sehingga mendapat angka kenaikan Rp 182.888. &rdquo;Sudah dinormakan di Permenaker 16 Tahun 2024, besar kenaikannya 6,5 persen dari UMP berjalan, sudah sepakat naiknya 6,5 persen, dewan pengupahan bersidang, kami sudah sepakat,&rdquo; kata Ida Bagus Setiawan seperti dilansir dari Antara. UMP Bali 2024 Rp 2.813.672, dengan formula kenaikan 6,5 persen, UMP Bali 2025 menjadi Rp 2.996.560, dengan kenaikan tak jauh berbeda dari kondisi tahun sebelumnya. Disnaker Bali menegaskan bahwa angka ini baru memasuki tahap rekomendasi dari dewan pengupahan yang selama beberapa hari berdiskusi. Selanjutnya angka UMP Bali 2025 ini diproses di Biro Hukum Pemprov Bali dan diajukan ke Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya. &rdquo;Mudah-mudahan tidak ada halang melintang kami laporan ke Pak PJ Gubernur melalui mekanisme, itu paling lambat tanggal 11 Desember sudah ditetapkan dengan keputusan gubernur, kalau bisa lebih cepat kan lebih bagus lagi,&rdquo; ujar Setiawan. Kepala Disnaker Bali itu juga menyinggung soal upah minimum kabupaten/kota (UMK) se-Bali. Formula yang sama juga diikuti dengan batas penetapan 18 Desember. Pada tingkat kabupaten/kota, Setiawan mengingatkan, yang perhitungannya akan berbeda dengan provinsi hanya Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Sebab, kabupaten lain UMK 2024 setara dengan UMP Bali 2024. &rdquo;Kabupaten/kota berproses ya karena memang yang bisa menetapkan UMK kan empat kabupaten/kota, UMK mereka bisa tetapkan karena amanatnya naik 6,5 persen,&rdquo; tutur Ida Bagus Setiawan.

Dewan Pengupahan Provinsi Bali ajukan hasil penghitungan UMP Bali sesuai arahan Presiden Prabowo sehingga mendapat angka kenaikan Rp 182.888

Dewan pengupahan Ajukan UMP Bali Naik Rp 182 Ribu Ikut Arahan Presiden Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/09/Dewan-Pengupahan-Kota-Pkl-pada-penetapan-usulan-UMK-2024-459037005.jpg" alt="Dewan Pengupahan Kota Pekalongan melakukan rapat usul UMK 2024 di Pekalongan. (Humas Kota Pekalongan/Antara)" width="100%">
<figcaption>Dewan Pengupahan Kota Pekalongan melakukan rapat usul UMK 2024 di Pekalongan. (Humas Kota Pekalongan/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dewan Pengupahan Kota Pekalongan, menyepakati usul Upah Minimum Kota (UMK) 2025 sebesar Rp 2.545.138 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.389.801. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Betty Dahfiani Dahlan mengatakan, usul kenaikan UMK 2025 itu merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025. &rdquo;Kami sudah mengadakan rapat untuk menindaklanjuti terkait usulan kenaikan UMK 2025. Alhamdulillah, dewan pengupahan sepakat untuk kenaikan UMK sebesar 6,5 persen,&rdquo; kata Betty Dahfiani Dahlan seperti dilansir dari Antara. Menurut dia, usul kenaikan UMK ini telah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan daya beli masyarakat. Kenaikan UMK 2025 tersebut mengakomodasi kebutuhan pekerja sekaligus tetap menjaga keberlangsungan usaha perusahaan. Rapat dewan pengupahan itu diikuti unsur pemerintah, asosiasi pengusaha Indonesia, serikat pekerja, serta akademisi. &rdquo;Setelah disepakati, usulan UMK 2025 segera disampaikan kepada Wali Kota Pekalongan, selanjutnya disampaikan kepada Penjabat Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan penetapan resmi,&rdquo; terang Betty Dahfiani Dahlan. Dia menambahkan, sesuai Permenaker Nomor 16 Tahun 2024, untuk usul Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Jawa Tengah 2025 akan ditetapkan pada 11 Desember. Sedangkan untuk UMK kabupaten/kota dijadwalkan ditetapkan sepekan setelahnya atau pada 18 Desember. &rdquo;Kenaikan UMK ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan memberikan dorongan positif terhadap perekonomian di daerah,&rdquo; tutur Betty Dahfiani Dahlan.

Dewan Pengupahan Kota Pekalongan sepakati usul UMK 2025 Rp 2.545.138 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.389.801

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dewan pengupahan

Berita Terkini