<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ketua-dewas-bpjs-bantah-lindungi-sab-dari-kasus-asusila-dengan-ra_m_.jpg" alt="Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan Guntur Witjaksono memastikan pihaknya tidak melindungi SAB atas kasus dugaan asusila terhadap RA." width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan Guntur Witjaksono memastikan pihaknya tidak melindungi SAB atas kasus dugaan asusila terhadap RA.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan Guntur Witjaksono memastikan pihaknya tidak melindungi SAB atas kasus dugaan asusila terhadap RA. Dia pun menyesali, kasus itu semakin melebar tanpa memandang relevansi atas permasalahan utama yang sedang diproses oleh pihak berwenang. &ldquo;Kami mendapati tudingan bahwa dalam kasus ini jajaran Dewas sengaja melindungi saudara SAB atas tuduhan asusila yang dialamatkan kepadanya. Kami sampaikan bahwa itu tidak benar,&rdquo; ujarnya saat menggelar konferensi pers di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Jumat (11/1). Dia menjelaskan, laporan atas dugaan asusila ini baru diketahui oleh dirinya dan anggota Dewas yang lain setelah mendapatkan surat tembusan dari RA, yang mengajukan laporan kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) pada 6 Desember 2018 lalu. &rdquo;Kami mendukung pihak berwenang untuk terus melanjutkan proses penyidikan agar kebenaran yang sesungguhnya dapat segera terungkap,&rdquo; kata dia.&nbsp; Selain tuduhan memberi perlindungan, tata kelola Dewas dinilai buruk serta adanya overlapping wewenang dalam perekrutan staf komite Dewas BPJS Ketenagakerjaan.&nbsp; &rdquo;Kegiatan operasional organ BPJS Ketenagakerjaan setiap tahun pasti dilakukan audit oleh lembaga pengawas keuangan seperti OJK, BPK, dan KAP, di samping kegiatan monitoring dan evaluasi dari DJSN yang mendapatkan predikat Baik. Kami juga memiliki komitmen dengan KPK terkait pencegahan gratifikasi,&rdquo; tegas Guntur.&nbsp; Sementara itu, terkait rekrutmen, penyelenggaran FGD, seminar dan Iain sebagainya sudah diatur dan sesuai dengan regulasi yang tertera dalam UU 24/2011 tentang BPJS dan Peraturan turunan yang terkait. Guntur menyebutkan, Dewas sendiri berfungsi mengawasi, memberikan saran, pertimbangan dan nasehat. Oleh karena itu, dirinya berharap agar semua pihak dapat berpikir dengan jernih dalam melihat kasus yang menimpa SAB.&nbsp; &ldquo;Jangan sampai ada pihak-pihak yang memiliki niat menggulirkan hal ini sebagai isu politis, mengingat tahun ini adalah tahun politik yang kental dengan berbagai hal yang dapat dipolitisasi. Saya harap hal ini tidak dimanfaatkan untuk menjatuhkan kredibilitas BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan Hukum Publik yang profesional,&rdquo; pungkasnya.

Ketua Dewas BPJS Bantah Lindungi SAB dari Kasus Asusila dengan RA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sab-dan-ra-saling-tuduh-soal-ancaman-di-sosmed_m_.jpg" alt="SAB mengaku, dia yang mendapat ancaman dari RA" width="100%">
<figcaption>SAB mengaku, dia yang mendapat ancaman dari RA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan SAB membantah semua tuduhan RA yang mengaku telah diperkosa sebanyak empat kali. Termasuk soal dia mengancam mantan asisten pribadinya itu usai isu pemerkosaan berhembus. Melalui kuasa hukumnya, Memed Adiwijaya, SAB mengaku justru dia yang mendapat ancaman dari RA. "Ancaman apa? Tidak ada, justru yang bersangkutan yang mengancam klien kami," ujarnya di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (7/1). Pihaknya mengklaim mengantongi bukti ancaman RA itu. Adapun yang pasti, ancaman tersebut dilakukan melalui media sosial. "Bisa dilihat deh buktinya nanti. (Ancamannya) lewat sosmed," tegas Memed. Sementara itu pihaknya juga menegaskan bahwa perekrutan RA sebagai staf ahli Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan sudah melalui aturan. Tidak seperti yang disampaikan RA sendiri bahwa dia direkrut langsung oleh Denwas tersebut. "Ada protapnya semua, ada mekanismenya," singgung Memed. Begitu pula ketika Denwas memutuskan untuk menskor RA. "Ada protapnya. Tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi dengan klien kami," dalihnya. Ditanya apa alasan Denwas BPJS Ketenagakerjaan menskors RA, Memed enggan menjelaskannya. "Teman-teman punya logika, kalau orang kerja diskor, ada satu dua hal yang tidak sesuai aturan," ujarnya. Sebelumnya, RA, 27, mantan asisten pribadi anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan berinisial SAB mengaku mendapat ancaman usai muncul ke publik. Adapun ia sebelumnya mengaku telah diperkosa bosnya itu sebanyak empat kali. RA menyebut ancaman itu bervariasi. Namun ia enggan merinci ancaman seperti apa saja yang diterimanya dalam beberapa hari terakhir ini. "Ancaman teror memang ada, tapi nanti saja. Saya tidak mau jelaskan detail," ujarnya di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta, Rabu (2/12).

SAB dan RA Saling Tuduh Soal Ancaman di Sosmed

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ra-ngaku-diteror-usai-beberkan-pemerkosaan-yang-dialaminya_m_.jpg" alt="RA mengaku mendapatkan teror usai beberkan pemerkosaan terhadap dirinya" width="100%">
<figcaption>RA mengaku mendapatkan teror usai beberkan pemerkosaan terhadap dirinya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - RA, 27, mantan asisten pribadi anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan berinisial SAB mengaku mendapat ancaman usai muncul ke publik. Adapun ia sebelumnya mengaku telah diperkosa bosnya itu sebanyak empat kali. RA menyebut ancaman itu bervariasi. Namun ia enggan merinci ancaman seperti apa saja yang diterimanya dalam beberapa hari terakhir ini. "Ancaman teror memang ada, tapi nanti saja. Saya tidak mau jelaskan detail," ujarnya di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta, Rabu (2/12). Ia juga mengatakan, sebelum melakukan konferensi pers pekan lalu, SAB sempat menelepon dirinya. "Saya bilang, kalau mau ngomong silakan ke orang tua atau kuasa hukum. Sampai sekarang dia nggak berani memunculkan wajahnya di depan saya," ungkap RA. Selain itu, perempuan tersebut juga mengaku dirinya telah menerima dua kali somasi dari terduga pelaku. Sebab, ia dianggap telah membeberkan peristiwa pidana itu ke media sosial hingga viral. "Sudah dua kali dikirim somasi, kuasa hukum sudah balas somasi itu," bebernya. Terpisah, Ade Armando selaku dosen korban dari Universitas Pelita Harapan membeberkan, ancaman yang diterima mahasiswinya, RA, terjadi beberapa kali melalui media sosial. "Mungkin kalau teror fisik tidak ada ya, tetapi kalau teror di media sosial itu ada," katanya. Bahkan ada beberapa orang yang sengaja menyewa buzzer untuk membuka kembali semua postingan RA sejak 2015-2016 lalu. "Ada buzzer yang sengaja membuat meme dan membuka kembali masa lalunya. Saya pastikan itu bukan netizen, kalau netizen buat apa dia cari informasi di Facebook-nya korban untuk diolah kembali," tukas Ade.

RA Ngaku Diteror Usai Beberkan Pemerkosaan yang Dialaminya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ra-tunda-polisikan-dewan-pengawas-bpjs-ini-alasannya_m_.jpg" alt="RA tunda polisikan Dewan Pengawas BPJS." width="100%">
<figcaption>RA tunda polisikan Dewan Pengawas BPJS.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - RA, 27,&nbsp;perempuan&nbsp;yang mengaku diperkosa anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Syarif Adnan Baharuddin (SAB) menunda laporannya ke Bareskrim Polri. Alasannya, pihaknya diminta untuk merapikan barang bukti. "Jadi kami belum melaporkan peristiwa pidana ini. Kami baru melakukan konsultasi hukum dulu," ujar Kuasa Hukum RA, Heribertus S Hartojo di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta, Rabu (2/12). Dia mengaku barang bukti yang dibawa cukup banyak. "Bukti-bukti itu harus disortir mana yang lebih mengarah (ke tindak pidana pemerkosaan) supaya lebih efektif dalam perjalanan kasusnya," sebutnya. Pihaknya juga diminta untuk menentukan pasal yang akan digunakan untuk menjerat pelaku pemerkosaan itu. Sebab, jika pasal yang digunakan tidak sesuai dengan peristiwa pidana yang dialami kliennya, maka kasus tersebut diprediksi bisa melebar. "Jadi pasalnya ini sedang disortir oleh tim penyidik. Kalau tidak disortir nanti bisa melebar ke mana-mana ini. Tindak pidana ini jelas mengarah pada dugaan perbuatan cabul si pelaku," jelas Hartojo. Untuk itu, mereka akan membenahi barang bukti dan laporan itu hari ini. "Besok kita akan sampaikan secara resmi karena ada bukti saksi ahli, chat, segala macam," pungkas Hartojo.

RA Tunda Polisikan Dewan Pengawas BPJS, Ini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bantah-perkosa-dewan-pengawas-bpjs-ketenagakerjaan-tetap-dipoliskan_m_.jpg" alt="Ilustrasi: RA tetap polisikan SAB anggota Dewan BPJS Ketenagakerjaan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: RA tetap polisikan SAB anggota Dewan BPJS Ketenagakerjaan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sanggahan Anggota&nbsp;Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan berinisial SAB yang diduga melakukan pemerkosaan, membuat RA tak bergeming. Perempuan berusia 27 tahun itu tetap melaporkan mantan bosnya ke Bareskrim Mabes Polri.&nbsp; Dosen RA,&nbsp;Ade Armando yang mendampingi laporan mengatakan bahwa mereka fokus terhadap tindak pidana pemerkosaan. "Terduga pelakunya adalah SAB, beliau berhak menyangkal. Tapi&nbsp;kami melaporkan bukan sebatas cerita tapi juga bukti dan saksi," ujarnya&nbsp;di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta, Rabu (2/1). Sayangnya, Ade enggan membeberkan barang bukti yang dibawanya, dengan alasan khawatir SAB akan menghilangkannya. Namun katanya, salah satu alat bukti tersebut bersifat digital. "Banyak. Ada bukti digital dan saksi-saksi. Bukti nondigital pun ada," sebutnya.&nbsp; Jika laporan ini diterima, kata Ade, tak menutup kemungkinan saksi-saksi dari Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan akan dipanggil. "Kami percaya pihak kepolisian akan bekerja secara profesional meskipun terduga pelaku ini punya jabatan tinggi di dalam badan hukum publik itu," tegasnya. Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbul Siregar yang ikut dalam pelaporan, menerangkan bahwa SAB diduga melanggar Pasal 34 Huruf E UU BPJS 2011 tentang perbuatan tercela. SAB menurutnya tidak bisa menyangkal dengan berbagai alasan dan tudingan yang malah menyudutkan RA. "Bantahan&nbsp;tidak bisa diterima. Tapi asas praduga tak bersalah, biarkan berlanjut ke ranah hukum," tegas Timbul.&nbsp; Sekadar informasi, SAB merasa dirugikan atas pernyataan mantan asisten pribadinya, RA, yang mengaku diperkosa sebanyak 4 kali olehnya. Tudingan&nbsp;itu ditolak mentah-mentah oleh SAB.&nbsp;Karenanya, ia berdalih, untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindakan sebejat itu, maka jalan keluarnya adalah membawa kasus itu ke ranah hukum.&nbsp; "Berbagai tuduhan yang ditunjukan kepada saya adalah tidak benar dan merupakan fitnah keji," sangkal SAB atas tuduhan tindakan pelecehan kepada RA di sebuah hotel di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (30/12). Ia mengaku saat ini sedang menempuh jalur hukum. Langkah itu dilakukan untuk mengungkap kebenaran peristiwa yang melibatkan antara dirinya dengan mantan asisten pribadinya itu.&nbsp; Ia pun memohon kepada publik agar tetap menghormati segala proses hukum yang berjalan. "Saya tidak akan berhenti sampai kebenaran yang sebenar-benarnya terungkap. Saya tidak ragu untuk membawanya ke proses hukum," pungkas SAB.

Bantah Memerkosa, SAB Tetap Akan Dipolisikan RA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bpjs-watch-duga-ada-tindak-korupsi-juga-di-dewan-pengawas-bpjstk_m_.jpg" alt="ILUSTRASI. BPJS Watch turut melakukan pendampingan terhadap karyawati honorer di Dewan Pengawas BPJSTK berinisial RA, 27, yang diperkosa empat kali oleh atasannya, SAB." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. BPJS Watch turut melakukan pendampingan terhadap karyawati honorer di Dewan Pengawas BPJSTK berinisial RA, 27, yang diperkosa empat kali oleh atasannya, SAB.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - BPJS Watch turut melakukan pendampingan terhadap karyawati honorer di Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan (TK) berinisial RA, 27, yang diperkosa empat kali oleh atasannya berinisial SAB. Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar mengatakan, pihaknya akan terus mengawal kasus yang menimpa RA itu. BPJS Watch juga akan meminta&nbsp;Presiden Joko Widodo dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memberhentikan salah seorang anggota Dewan Pengawas BPJSTK yang diduga telah melakukan kekerasan seksual terhadapa RA. "Ya sebenarnya sudah (mendampingi), kami tinggal mengawal. Setelah tahun baru, kami akan ke Presiden, ke&nbsp;Kemenkeu untuk memastikan segera dicabut atau ditariklah (SAB dari Dewan Pengawas BPJSTK)," ucap Timboel, Sabtu (29/12). Timboel menjelaskan, peran BPJS Watch dalam kasus ini berfungsi untuk mempercepat proses penarikkan SAB dari jajaran Dewan Pengawas BPJSTK. Bahkan sebelumnya pihaknya sudah membawa masalah ini ke Komnas Perempuan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). "Sudah ke Komnas Perempuan, DJSN, tinggal nanti dibentuk tim di awal Januari 2019. Ini tugas kami memberi percepatan, (kami) akan datang ke Presiden, ke Kemenkeu, datang ke DJSN&nbsp;selain ke Komnas Perempuan," jelas dia. Di sisi lain, salah satu alasan yang paling mendasar untuk memberikan pendampingan advokasi lantaran BPJS Watch merasa ada yang tidak beres dalam kompetensi pengawas BPJSTK.&nbsp;Timboel mengungkapkan, selama ini Dewan Pengawas BPJSTK selalu mengambil alih tugas-tugas Direksi BPJSTK. Selain kasus pelecehan seksual, BPJS Watch juga menduga ada praktik korupsi yang dilakukan Dewan Pengawas BPJSTK.&nbsp;"Ini yang coba kami dorong supaya BPJSTK itu bisa kembali normal. Jadi,&nbsp;BPJS&nbsp;Watch&nbsp;melihat ketidaknormalan kompetensi pengawas dan direksi, pengawas selalu ambil alih tugas-tugas direksi dan ada juga dugaan kroupsi," pungkas Timboel.

BPJS Watch Duga Ada Tindak Korupsi Juga di Dewan Pengawas BPJSTK