<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-24-at-00.09.09.jpeg" alt="Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia di Jakarta, Senin (23/1/2023). (ANTARA/Melalusa Susthira Khalida)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia di Jakarta, Senin (23/1/2023). (ANTARA/Melalusa Susthira Khalida)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan, pembahasan RUU Daerah Keistimewaan Jakarta (DKJ) tidak ada kaitannya dengan Pilpres 2024 yang baru saja dilaksanakan. Menurutnya, RUU DKJ yang membahas soal konsep dewan aglomerasi yang berkaitan dengan kewenangan wakil presiden, sudah dibahas sejak lama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Konsepnya sudah didiskusikan setahun yang lalu, tidak ada urusannya dengan waktu itu nggak tahu kita calon presidennya siapa, dan calon wakil presidennya siapa," kata Doli kepada wartawan, Selasa (12/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi tolong ini diluruskan konsep ini konsep lama, tidak ada hubungannya dengan pilpres, itu konsep murni diambil dari yang sudah berjalan di Papua," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014431406/gagal-melenggang-ke-senayan-dari-dpd-dapil-jatim-eks-ketua-kpk-sebut-ada-keanehan-pelonjakan-suara">Gagal Melenggang ke Senayan dari DPD Dapil Jatim, Eks Ketua KPK Sebut Ada Keanehan Pelonjakan Suara</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, politikus Fraksi Partai Golkar itu mengungkapkan konsep aglomerasi dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) berasal dari pemekaran Papua. Kawasan aglomerasi ini dalam RUU DKJ akan dibuat dewan pengarah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jadi (dewan pengarah) bukan jadi atasannya gubernur, bukan atasannya bupati dan wali kota," ucap Doli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Doli mengatakan tidak cukup hanya satu menteri koordinator (menko) yang mengurus aglomerasi tersebut. Maka dari itu, pilihan yang cocok untuk mengaturnya yakni presiden atau wakil presiden.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi ini mengkoordinasikan saja, ya karena kan nanti kalau urusan gini kan lintas koordinasi kan, lintas menko, bicara tentang ekonomi juga, politik juga, bicara soal sosial kemasyarakatan juga. Nah siapa yang bisa mengkoordinasikan antarmenko ini, kan pilihannya tinggal presiden dan wakil presiden," ungkap Doli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/014431387/terus-meroket-harga-emas-antam-tembus-rekor-tertinggi-rp-1210000-per-gram-kalau-dijual-laku-segini">Terus Meroket! Harga Emas Antam Tembus Rekor Tertinggi Rp 1.210.000 Per Gram, kalau Dijual Laku Segini</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sama dengan Papua kayak gitu, soal kan masalah di Papua politik tinggi, masalah luar negeri tinggi, tapi masalah kesejahteraan gini. Nah maka harus kemudian diambil, nggak cukup hanya satu menko yang menangani masalah seperti Papua, sama juga tidak cukup satu menko menangani masalah seperti aglomerasi sekitar Jakarta, makanya pilihannya presiden atau wakil presiden," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Doli menambahkan, banyak catatan yang harus diperhatikan dari kondisi Jakarta. Mulai dari persoalan macet, polusi hingga transportasi umum. Permasalahan yang ada, berkaitan dengan daerah aglomerasi lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Memang wilayah DKI ini, atau Jakarta ini isunya kan banyak yang belum selesai, PR-nya kan banyak, soal banjir, soal macet, soal polusi, transportasi kan macam-macam. Dan ini nggak bisa diselesaikan cuma hanya Jakarta saja, karena dia kan makanya nggak bisa lepas dari Depok, Bekasi dan lain, ini yang disebutkan sebagai aglomerasi itu," pungkas Doli.</div>

RUU DKJ yang membahas soal konsep dewan aglomerasi yang berkaitan dengan kewenangan wakil presiden, sudah dibahas sejak lama.

Komisi II DPR Tekankan Pembentukan Dewan Pengarah dalam RUU DKJ Bukan Atasan dari Gubernur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/12/142A0401JPG-1535995878.jpg" alt="Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) capres-cawapres Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid (tengah) memberikan keterangan terkait bergabungnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Jakarta, Kamis (11/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) capres-cawapres Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid (tengah) memberikan keterangan terkait bergabungnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Jakarta, Kamis (11/1/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran langsung bergerak cepat setelah mendapat dukungan resmi dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Kemarin (11/1) mereka memasukkan Khofifah dalam struktur Dewan Pengarah dan Jurkamnas TKN. Dewan Pengarah TKN sendiri terdiri atas para ketua umum partai politik dan sejumlah tokoh sentral yang berpengaruh. Nusron Wahid, sekretaris TKN Prabowo-Gibran, menyatakan, posisi tersebut sesuai keinginan Khofifah yang ingin masuk dalam struktur nasional, bukan daerah. &rsquo;&rsquo;Dulu kan orang menduga-duga bahwa beliau akan dijadikan ketua TKD di Jawa Timur. Setelah melalui proses rapat dan diskusi, akhirnya TKN memutuskan beliau dimasukkan dalam Dewan Pengarah dan Jurkamnas TKN,&rsquo;&rsquo; kata Nusron di Media Center TKN, Jakarta, kemarin. Berada di posisi dewan pengarah TKN, lanjut Nusron, Khofifah akan berkolaborasi dengan para ketua umum partai dan tokoh dalam menentukan garis besar program-program TKN. Bagi Prabowo-Gibran, bergabungnya Khofifah menjadi angin segar untuk pemenangan di wilayah Jawa Timur. Pasca bergabungnya Khofifah, TKN menargetkan kemenangan tebal di Jawa Timur. &rsquo;&rsquo;Supaya bisa dibuat membayar utang di daerah-daerah yang potensi kalah,&rsquo;&rsquo; imbuhnya. Nusron mengakui, ada sejumlah daerah yang potensi suaranya masih lemah. Misalnya, Provinsi Bali dan Aceh. Nusron menambahkan, meski sudah mendapat surat keputusan (SK) penetapan, masa aktif Khofifah sebagai jurkamnas berlaku mulai 21 Januari. &rsquo;&rsquo;Jadi, debat keempat nanti, pas memasuki kampanye terbuka, di situlah beliau mulai masuk,&rsquo;&rsquo; kata Nusron. Disinggung apakah dukungan Khofifah merepresentasikan keinginan Partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mencalonkannya dalam pemilihan gubernur Jawa Timur nanti, dia tidak banyak berkomentar. Yang jelas, saat ini sudah ada dukungan yang diberikan PAN, Demokrat, Gerindra, hingga Golkar. Respons Ganjar dan Anies Capres nomor urut 3 Ganjar-Pranowo mengaku tidak khawatir sedikit pun dengan bergabungnya Khofifah ke kubu pasangan Prabowo-Gibran. &rsquo;&rsquo;Kami bukan capres yang gampang khawatir,&rsquo;&rsquo; terang Ganjar seusai menginap di rumah warga di Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah, kemarin. Mantan gubernur Jawa Tengah itu mengatakan, dirinya selalu percaya diri dalam menghadapi kontestasi politik lima tahunan itu. Tentu, pihaknya akan melakukan introspeksi diri. Pihaknya juga akan terus membangun kekuatan dan selalu turun berbaur bersama rakyat. Menurut Ganjar, turun ke bawah adalah kunci untuk meraih kemenangan. Yang jelas, lanjut Ganjar, dirinya tidak pernah khawatir. &rsquo;&rsquo;Kami selalu confident. Kami tidak khawatir,&rsquo;&rsquo; tegas mantan anggota DPR itu. Ganjar juga menegaskan bahwa pihaknya tidak khawatir bergabungnya Khofifah ke TKN Prabowo-Gibran akan menggerus suara pasangan Ganjar-Mahfud. Sebab, kata dia, para kader partai dan pendukungnya solid bergerak ke bawah, bertemu dan bersama rakyat. &rsquo;&rsquo;Semuanya turun, pengurus ranting, anggota fraksi, dan kader bertemu dengan rakyat,&rsquo;&rsquo; bebernya. Dari kubu nomor urut 1, cawapres Muhaimin Iskandar merespons biasa saja pilihan politik Khofifah. Muhaimin menyebut perbedaan dalam demokrasi merupakan hal lumrah. Karena itu, dia tidak ingin banyak berkomentar mengenai hal tersebut. &rdquo;Dari pemilu yang lalu, kita juga sudah beda pilihan,&rdquo; ujarnya. (far/lum/tyo/c7/oni)

Sekretaris TKN Prabowo-Gibran Nusron Wahid menyatakan, Khofifah Indar Parawansa masuk dalam struktur Dewan Pengarah dan Jurkamnas TKN.

Khofifah Indar Parawansa Aktif Jadi Jurkamnas Mulai 21 Januari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/19/megawti-museum-gajah-1028709310.jpg" alt="Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri menyambangi Museum Nasional atau Museum Gajah di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (19/9)." width="100%">
<figcaption>Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri menyambangi Museum Nasional atau Museum Gajah di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (19/9).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Korps Brigade Mobil (Brimob) terlihat bersiaga penuh dengan seragam lengkap khas serba hitam di Museum Nasional. Pemandangan tersebut terlihat ketika Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri mengunjungi museum yang terbakar pada Sabtu (16/9) lalu. Megawati mengunjungi Museum Nasional pada Selasa (19/9). Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin menyampaikan bahwa keberadaan personel Brimob berseragam lengkap dengan senjata yang ditenteng bukan karena kehadiran Megawati. "Hari-hari memang seperti itu. Mereka secara bergantian karena ini adalah aset yang harus kita amankan," kata Komarudin kepada wartawan, Selasa (19/9). Komarudin menegaskan bahwa kehadiran personel Brimob adalah menjaga agar tak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tak ada hubungannya dengan kehadiran Megawati. "Nggak ada (karena kehadiran Megawati). Bentar lagi datang lagi (Brimob)," pungkas Komarudin. Sebelumnya, Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri menyambangi Museum Nasional atau Museum Gajah di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (19/9). Megawati ingin melihat kondisi Museum Nasional yang hangus terbakar pada Sabtu (17/9) lalu. Megawati tampak didampingi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim; Kepala Badan Riset dan Inovasi (BRIN) Laksana Tri Handoko; Wakil Kepala BRIN Laksamana Madya Amarulla Octavian; Sejarawan Bonnie Triyana; dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Dalam kesempatan itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kemendikburistek Hilmar Farid mengatakan, Megawati mengarahkan untuk secepatnya bekerja sama dengan BRIN. Nantinya, terdapat pakar arkeolog yang akan membantu merumuskan kerja sama tersebut. "Untuk segera bekerja sama dengan BRIN, jadi teman-teman dari arkeologi utamanya organisasi riset arkeologi sejarah nanti akan segera terlibat. Nanti kita langsung ya on the spot sudah ada kesepakatan dengan Kepala BRIN dengan Pak Deputi untuk segera bikin rapat," ucap Hilmar.

Pemandangan tersebut terlihat ketika Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri mengunjungi museum yang terbakar pada Sabtu (16/9) lalu.

Puluhan Personel Brimob Disiagakan saat Megawati Kunjungi Museum Nasional, Begini Kata Polisi

dewan pengarah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dewan pengarah

Berita Terkini

Komisi II DPR Tekankan Pembentukan Dewan Pengarah dalam RUU DKJ Bukan Atasan dari Gubernur

Khofifah Indar Parawansa Aktif Jadi Jurkamnas Mulai 21 Januari

Puluhan Personel Brimob Disiagakan saat Megawati Kunjungi Museum Nasional, Begini Kata Polisi

Download Aplikasi JawaPos.com