<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/15/DRAMA-MUSIKAL-KASIH-MENEMBUS-BATAS_IMAM-HUSEIN-3-410790020.jpg" alt="Sejumlah anak berkebutuhan khusus menunjukkan bakatnya dalam seni peran." width="100%">
<figcaption>Sejumlah anak berkebutuhan khusus menunjukkan bakatnya dalam seni peran.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Dewan Pendidikan Surabaya Juli Poernomo mendorong Pemkot Surabaya untuk melakukan skrining anak berkebutuhan khusus (ABK) sejak jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) atau TK. Dihubungi JawaPos.com, Juli mengatakan, skrining tersebut membantu ABK untuk memetakan potensi yang terpendam sejak awal di jenjang TK atau PAUD. "Karena ini Pemkot Surabaya saya rasa sudah baik dalam urusan pendidikan untuk anak-anak. Karena itu, saya berharapnya dikuati kembali di sektor pendidikan TK atau PAUD," terang Juli kepada JawaPos.com. Dia menyatakan bahwa Pemkot Surabaya sudah menunjukkan keseriusannya dalam urusan pendidikan untuk semua anak. Salah satunya melalui Rumah Prestasi. "Dan sistem kebijakan penerimaan ABK di SD dan SMP di Surabaya sebetulnya sudah sejak lama dengan jalur afirmasi," jelas Juli. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Yusuf Masruf menyatakan bahwa saat ini baru sekitar 50 sekolah yang sudah menerima ABK. Baik itu SD dan SMP di Surabaya. "Harapannya, di tahun ini semua sekolah bisa menerima teman-teman dari ABK," ujar Yusuf Masruh.

Dia menyatakan bahwa Pemkot Surabaya sudah menunjukkan keseriusannya dalam urusan pendidikan untuk semua anak.

Dewan Pendidikan Surabaya Usulkan Skrining Anak Berkebutuhan Khusus Sejak TK atau PAUD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/menurut-kemenristekdikti-mahasiswa-jurusan-ini-harus-diperbanyak_m_173172.jpeg" alt="Ilustrasi wisuda sarjana, salah memilih jurusan jadi salah satu penyebab sarjana masuk ke dunia kerja" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi wisuda sarjana, salah memilih jurusan jadi salah satu penyebab sarjana masuk ke dunia kerja</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Dewan Pendidikan Surabaya Juli Poernomo angkat bicara terkait pelaksanaan wisuda di banyak sekolah di Surabaya. Juli mengaku geram ketika kali pertama mendapatkan aduan dari masyarakat terkait biaya wisuda yang tak main-main. &rdquo;Di atas Rp 3 juta ada. Saya lihat, wisuda ini kan latah. Pengin seperti kuliah atau jenjang pendidikan di universitas,&rdquo; kata Juli Poernomo saat dihubungi JawaPos.com. Juli menolak keras jika wisuda dilakukan di jenjang TK/PAUD (pendidikan anak usia dini). Menurut dia, di jenjang TK/PAUD masih ingin bermain-main. Sementara, dia menyatakan bahwa wisuda adalah prosesi yang sakral. &rdquo;Ada rasa bangga di dalam proses wisuda. Bangga apa? Bangga bisa menyelesaikan studinya selama kurun waktu yang ditetapkan,&rdquo; jelas Juli Poernomo. Sebetulnya, lanjut Juli, pihaknya tidak mempermasalahkan pelaksanaan wisuda di sekolah-sekolah. Dia justru mempersilakan dan memberikan lampu hijau. &rdquo;Namun, dengan catatan, jangan hilangkan unsur kesakralan dari wisuda,&rdquo; tutur Juli Poernomo. Selain itu, dia mengusulkan, pelaksanaan wisuda tak harus dilakukan di hotel mewah, hal mewah, tapi cukup di sekolah. Apalagi, pihaknya mendapatkan aduan mengenai wisuda di hotel berbintang dan menginap. Dia meminta komite sekolah berperan dan ikut duduk bareng dalam menemukan jalan keluar untuk wisuda. Dia mengimbau, agar sekolah tak memaksa dan memandang rendah wali murid dengan latar belakang sosial apapun. &rdquo;Nggak usah lah pakai toga, pakai jas atau yang ribet-ribet. Sekolah kan bisa itu gelar wisuda di sekolahan masing-masing. Lalu, kasih ruang ke anak-anak didiknya untuk unjuk bakatnya, kasih lihat ekstrakurikuler yang berhasil,&rdquo; papar Juli Poernomo. Juli menyampaikan kali pertama mendapatkan aduan wisuda sejak 7 tahun lalu ketika keponakannya masih duduk di bangku SMA. &rdquo;Saya amati harga paketnya semakin melambung. Jangan lah begitu, dan jangan juga memberikan selembar kertas untuk orang tua murid mengisi sanggupnya berapa, itu sama saja pemaksaan,&rdquo; ucap Juli Poernomo. Anggota Komisi B DPRD Surabaya Zuhrotul Mar'ah mengatakan, wisuda boleh saja dilakukan. Tanpa memaksa dan biaya yang mencekik. Dia mengusulkan agar sekolah memberikan kesempatan kepada siswa untuk memanfaatkan momen wisuda. &rdquo;Misal, ada pembelajaran entrepreneurship dari siswa ke siswa. Dan, nggak harus di gedung mahal. Misal di Pasar Turi Baru Surabaya itu bisa terjangkau dan sekaligus meramaikan pusat belanja Surabaya atau bisa juga mengajak anak mengenalkan dunia usaha,&rdquo; papar Zuhrotul Mar'ah, politikus PAN Surabaya itu.

Dewan Pendidikan Surabaya menyatakan mendapatkan aduan dari masyarakat terkait biaya wisuda siswa tingkat TK/PAUD yang tak main-main

Ketua Dewan Pendidikan Surabaya Nilai Wisuda Sekolah Hanya Latah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/20/WhatsApp-Image-2023-05-20-at-144219-3269805637.jpg" alt="Ketua Dewan Pendidikan Surabaya Yuli Purnomo (tiga dari kiri) bersama Agnes dari PGRI Surabaya dan Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Yusuf Masruh." width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pendidikan Surabaya Yuli Purnomo (tiga dari kiri) bersama Agnes dari PGRI Surabaya dan Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Yusuf Masruh.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dewan Pendidikan Surabaya telah berkoordinasi dengan banyak pihak terkait PPDB tahun ini. Sekolah-sekolah juga ikut mengawal dan memastikan bahwa pelaksanaan PPDB di Surabaya berlangsung sesuai skema. Ketua Dewan Pendidikan Kota Surabaya Yuli Purnomo menegaskan, tidak akan loyo dalam mengawasi pelaksanaan PPDB Surabaya. &rdquo;Spirit kami adalah tidak ada anak di Surabaya ini yang tak bisa sekolah karena PPDB. Jangan sampai ada yang begitu,&rdquo; ujar Yuli Purnomo saat dihubungi JawaPos.com. Yuli menambahkan, Dewan Pendidikan Surabaya membuka kanal khusus untuk menerima aduan dari para orang tua siswa. Apabila orang tua mendapatkan hambatan dalam pelaksanaan PPDB Surabaya. &rdquo;Skema baru harus dilakukan sosialisasi secara masif. Kami akan ikut mengawal dari belakang,&rdquo; imbuh Yuli. Dia memastikan, PPDB di Kota Surabaya tetap mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Hasil evaluasi PPDB tahun lalu di Surabaya, tahun ini membagi PPDB SMPN jalur zonasi menjadi zonasi 1 dan zonasi 2. Kebijakan itu berdasar masukan dari berbagai masyarakat yang lokasi tempat tinggalnya jauh dari SMPN. &rdquo;Kami ingin pemerataan akses yang berprinsip pada keadilan, muncul kebijakan zonasi 1 dan zonasi 2,&rdquo; jelas Yuli.

Dewan Pendidikan Surabaya berkoordinasi dengan banyak pihak terkait PPDB tahun ini untuk pastikan pelaksanaan PPDB berlangsung sesuai skema

Skema PPDB  Baru di Surabaya, Dewan Pendidikan Siaga Monitoring Seutuhnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/sekolah.jpg" alt="DI RUANG BELAJAR: Murid SMPN 3 mengikuti pembelajaran di kelas. Bulan depan pemkot menetapkan bahwa kegiatan belajar sampai pukul 12.00. Selebihnya diisi pendidikan berkarakter. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>DI RUANG BELAJAR: Murid SMPN 3 mengikuti pembelajaran di kelas. Bulan depan pemkot menetapkan bahwa kegiatan belajar sampai pukul 12.00. Selebihnya diisi pendidikan berkarakter. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Banyak pihak yang mendukung terobosan Pemkot Surabaya soal mengurangi waktu belajar di Sekolah. Selain memberi siswa kesempatan untuk lebih merdeka dari sisi akademis, hal itu menjadi ajang menggali minat dan bakat anak.  Ketua Dewan Pendidikan Surabaya Yuli Purnomo mengatakan, keputusan pemkot tersebut sejalan dengan tujuan utama pendidikan nasional soal keseimbangan dalam belajar. Jadi, anak tidak terforsir hanya untuk memenuhi standar minimum belajar.  ’’Ini ibaratnya menggali bakat dan minat mereka. Caranya dengan memberikan kegiatan yang bisa mengeksplorasi kemampuannya. Yakni, melalui ekstrakurikuler,’’ katanya.  Yuli menyebut hal itu akan meredam tingkat kejenuhan siswa dan guru. Sebab, selama ini siswa sudah jenuh sehingga tidak bersemangat untuk belajar. Guru sebaliknya, harus berusaha ekstra untuk mengajak siswanya semangat lagi. Meski jam belajar dikurangi, Yuli optimistis raihan akademik siswa tetap baik.  Sebenarnya penilaian siswa saat ini tidak hanya mengacu aspek nilai. Ada asesmen yang dilakukan untuk melihat kepribadian siswa. Itu juga bisa masuk nilai mereka.  ’’Pokoke anak-anak iki jaken sinau sing puenak. Toh, nanti menuju kesuksesan itu kan banyak faktornya. Apalagi, penilaian sekarang bukan nilai kompetensi saja, asesmen juga ada,’’ katanya.  Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Yusuf Masruh menuturkan, kini yang terpenting mengganti waktu dua tahun yang hilang. Menurut dia, hanya dengan belajar seperti ini, hasilnya masih kurang maksimal. Terlebih, di sisi kehidupan sosial anak-anak.  ’’Makanya, nanti sekolah-sekolah silakan ambil ekstrakurikuler apa. Setelah itu, bisa disampaikan ke siswa. Anak-anak bebas berekspresi di sana,’’ ujarnya.  Yusuf mengatakan, dalam program tersebut, dirinya ingin anak-anak memiliki budi pekerti yang baik. Dia meminta guru bisa ambil peran agar anak-anak lebih menghargai guru sebagai orang tua mereka. Budaya unggah-ungguh, menurut Yusuf, sudah luntur. Padahal, itu menjadi bekal mereka di masa depan.  ’’Usia SD dan SMP ini kita manfaatkan betul untuk membentuk karakter mereka. Kalau ketemu guru ya salim. Kedekatan emosional antara siswa dan guru itu ada,’’ tandasnya.

Rencana Perubahan Jam Sekolah Jadi Kesempatan Gali Minat & Bakat Siswa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/seragam-SD.jpg" alt="TAK PERLU BELI: Pemkot memberikan seragam kepada siswa SD dan SMP secara gratis. Seragam akan diserahkan dalam bentuk jadi. (Riana Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TAK PERLU BELI: Pemkot memberikan seragam kepada siswa SD dan SMP secara gratis. Seragam akan diserahkan dalam bentuk jadi. (Riana Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pendaftaran <a href="https://www.jawapos.com/tag/ppdb-sd/">PPDB jenjang SD</a> negeri berlangsung mulai hari ini (23/5). Pendaftaran tahap awal dibuka untuk dua jalur. Yaitu, jalur afirmasi inklusi serta mitra warga dan jalur perpindahan tugas orang tua. Pagunya, masing-masing 15 persen dan 5 persen.  Waktu pendaftaran afirmasi inklusi dan mitra warga dibuka tiga hari. Mulai Senin sampai Rabu (23–25/5). Jalur pindah tugas orang tua hanya dua hari. Hari ini sampai besok (23–24/5).  Kepala <a href="https://www.jawapos.com/tag/dinas-pendidikan-surabaya/">Dinas Pendidikan</a> (Kadispendik) Surabaya <a href="https://www.jawapos.com/tag/yusuf-masruh/">Yusuf Masruh</a> memastikan pihaknya siap menerima pendaftaran calon peserta didik baru (CPDB). ’’Infrastruktur dan sarana-prasarana sudah siap. Silakan daftar sesuai tahapan dan jadwal,’’ kata Yusuf kemarin (22/5).  Dispendik meminta calon siswa untuk melengkapi sejumlah persyaratan. Untuk jalur afirmasi kategori inklusi, misalnya, pihak orang tua wajib melampirkan surat dari psikolog. Dokumen itu menerangkan bahwa calon peserta didik benar-benar penyandang disabilitas. Adapun pendaftar jalur afirmasi kategori mitra warga harus berstatus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).  Panitia akan melakukan seleksi berdasar jarak sekolah dengan tempat tinggal siswa. Jika ada kesamaan dengan pendaftar lain, diprioritaskan berdasar usia. Dan jika masih ada kesamaan, digunakan waktu pendaftaran. ’’Jadi, jangan saling menunggu. Kalau syarat sudah lengkap, sebaiknya langsung daftar,’’ imbuh Yusuf.  Untuk jalur perpindahan tugas orang tua, calon peserta didik mendaftar online dengan melampirkan sejumlah dokumen. Di antaranya, surat keterangan pindah tugas orang tua dari instansi tempat bekerja. Berikutnya, melampirkan kartu keluarga (KK) dan akta kelahiran serta bukti pendataan penduduk nonpermanen.  Nah, setelah dua jalur itu tuntas, pendaftaran segera disusul dengan jalur lainnya. Misalnya, jalur prestasi dan zonasi.  Yusuf menyampaikan, saat ini masyarakat sudah bisa mengakses laman ppdb.surabaya.go.id. Di dalamnya ada beragam informasi seputar PPDB 2022. Mulai jalur pendaftaran, pembagian zonasi, sampai pagu yang tersedia di setiap sekolah. Proses pendaftaran maupun validasi data dilakukan secara online.  Dispendik menyadari bahwa tidak semua wali murid melek teknologi. Ada juga yang terkendala perangkat gadget yang tidak memadai. Yusuf menjelaskan, sekolah di sekitar radius terdekat siap membantu masyarakat untuk proses pendaftaran PPDB. ”Guru-guru akan siaga. Bisa membantu warga yang membutuhkan, khususnya prosedur pendaftaran,’’ tuturnya.  Dispendik juga akan menggandeng perangkat seperti petugas kelurahan, kecamatan, hingga RT/RW. Tujuannya, sosialisasi seputar PPDB bisa dilakukan secara masif.  Yusuf tidak memungkiri bahwa banyak warga yang belum mendapat informasi memadai terkait teknis pelaksanaan PPDB. Mulai jalur masuk, mekanisme pendaftaran, hingga informasi jumlah pagu yang tersedia di suatu sekolah. ”Sesuai perintah Pak Wali Kota, antar-OPD harus kolaborasi dan sinergi. Lurah, camat, dan RT/RW bisa bantu menjelaskan ke warga,’’ papar Yusuf.  Dispendik juga akan memanfaatkan media sosial (medsos). Pihaknya mengaktifkan hotline atau call center PPDB. Masyarakat yang membutuhkan informasi PPDB bisa mengakses call center.  Ketua <a href="https://www.jawapos.com/tag/dewan-pendidikan-surabaya/">Dewan Pendidikan Surabaya</a> Juli Poernomo Slamet mewanti-wanti timbulnya persoalan di lapangan. Khususnya, bagi wali murid yang tidak puas karena anaknya tidak lulus PPDB.  Salah satu yang perlu disampaikan terkait dengan pentingnya wali murid memperbaiki profil calon siswa. Di antaranya, ketidakcocokan tempat tinggal dengan alamat kartu keluarga (KK). Misalnya, calon siswa saat ini bertempat tinggal di Gunung Anyar, tapi alamat KK berada di wilayah Keputih.  Maka, profil alamat siswa harus diperbaiki sesuai dengan sekolah yang akan dituju. Sebab, yang menjadi acuan adalah alamat sesuai KK. ”Orang tua harus memperbaiki profil putra-putrinya yang akan daftar baru menentukan zonasi sekolah,’’ jelas Juli.  DUA JALUR PENDAFTARAN SD  1. Jalur afirmasi inklusi dan mitra warga  - Daya tampung 15 persen.  Inklusi:  - Wajib melampirkan surat dari psikolog. Dokumen itu menerangkan bahwa calon peserta didik adalah penyandang disabilitas.  Mitra warga:  - Harus berasal dari keluarga MBR.  - Seleksi berdasar jarak sekolah dengan tempat tinggal. Jika sama, diprioritaskan sesuai usia. Jika masih sama, seleksi menggunakan waktu pendaftaran.  2. Jalur perpindahan tugas orang tua  - Daya tampung 5 persen.  - Melampirkan dua dokumen:  a. Surat keterangan pindah tugas orang tua dari instansi tempat bekerja  b. Melampirkan KK, akta kelahiran, dan bukti pendataan penduduk nonpermanen  Sumber: Dispendik Kota Surabaya

Pendaftaran SD Untuk Jalur Afirmasi dan Pindah Tugas Orang Tua Dibuka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/PJJ-Surabaya.jpg" alt="BELAJAR ONLINE: Siswa sedang mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ). Setiap hari Dispendik Kota Surabaya melakukan sidak online untuk memastikan pembelajaran berjalan. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BELAJAR ONLINE: Siswa sedang mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ). Setiap hari Dispendik Kota Surabaya melakukan sidak online untuk memastikan pembelajaran berjalan. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejak pandemi Covid-19 merebak, dunia pendidikan tidak bisa berjalan normal. Pembelajaran tatap muka berganti menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ). Kebijakan itu memang memiliki kekurangan. Namun, saat ini menjaga agar anak tetap sehat merupakan prioritas utama.  Ada beragam jenis PJJ. Pertama, metode dalam jaringan (daring). Misalnya, lewat aplikasi Zoom. Guru bertemu langsung dengan siswa di dunia maya.  Kedua, melalui luar jaringan (luring). Contohnya, pembelajaran disampaikan melalui televisi. Ketiga, lewat pemberian tugas. Sekolah menyampaikan tugas lewat WA. Selanjutnya, siswa diminta menyelesaikan.  PJJ memiliki kekurangan. Karena tidak bertemu langsung, guru tidak bisa mengamati perilaku siswa. Ilmu yang disampaikan pun belum tentu dipahami seluruh pelajar. Belum lagi keluhan dari wali murid. Setiap hari orang tua harus menemani anaknya belajar.  Kekurangan itu harus secepatnya dibenahi. Persoalan yang menumpuk wajib dicarikan solusi. Tujuannya, pelajar kembali belajar dengan nyaman. Antisipasi lost generation sebagai dampak penurunan kualitas pendidikan.  Ketua Dewan Pendidikan Surabaya Juli Poernomo Slamet menuturkan, pendidikan di masa pandemi memang berbeda. ”Sistem PJJ diterapkan karena kondisi,’’ jelasnya.  Pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan primer. Keduanya sama pentingnya. Namun, saat ini pemerintah harus memilih. Mana yang paling menjadi perhatian. ’’Ketika sakit, angel nompo pelajaran,’’ ucapnya.  Agar tidak terjadi penurunan kualitas pendidikan, ada sejumlah langkah yang harus dilakukan. Pertama, peran orang tua. Wali murid harus aktif mendorong anaknya untuk terus mengikuti pembelajaran.  Orang tua menjadi pendamping. Saat PJJ berjalan, wali murid berada di sebelah anaknya. ’’Memberikan support serta ngelingno,’’ jelasnya.  Kedua, tekad. Seluruh orang tua serta siswa harus memiliki niat. Tetap belajar meski tidak bertemu langsung dengan guru. Contohnya, sederhana. Bangun pagi sebelum sekolah dimulai. Bersiap menerima pelajaran.  Yang tidak kalah penting adalah kreativitas guru. Tenaga pendidik dituntut menyampaikan materi ajar dengan baik. Pelajaran yang diberikan harus bisa dimengerti.  Tentu tidak mudah. Juli mengakui, PJJ tidak semudah membalikkan telapak tangan. Namun, pemkot terus melakukan perbaikan. Menurut dia, PJJ cuma sistem.  Sementara itu, para pendamping program pendidikan terus berupaya keras agar pembelajaran di masa pandemi berjalan lancar. Salah satunya Imam Machmudi. Pendamping program Kampung Lawas Maspati Inggris Surabaya (KLAMIS) itu memanfaatkan taman baca kampung untuk memperkuat dan mengasah kemampuan siswa.  ”Adanya Taman Baca Maspati itu yang kami manfaatkan sebaik-baiknya. Agar tetap ada interaksi,” katanya.  Taman baca, lanjut Imam, memiliki banyak fasilitas penunjang. Misalnya, buku, saluran internet, sebagian alat peraga, dan yang penting adalah interaksi.  Dia mengungkapkan, ada berbagai upaya yang dilakukan orang tua agar interaksi tidak hilang. Misalnya, dengan mendatangkan guru privat.  ”Sejauh ini, yang efektif ya bangun kelompok belajar di kampung. Dan kuncinya di prokes. Semua harus sehat,” lanjutnya.  Baca Juga: <a class="d-block" title="BOR Rumah Sakit Kini 50–60 Persen, Wali Kota Ajak Surabaya Bangkit" href="https://www.jawapos.com/surabaya/06/08/2021/bor-rumah-sakit-kini-50-60-persen-wali-kota-ajak-surabaya-bangkit/">BOR Rumah Sakit Kini 50–60 Persen, Wali Kota Ajak Surabaya Bangkit</a>  Dia mencontohkan di Maspati, ada warga yang berprofesi guru. Pendidik itu dapat memfasilitasi anak belajar bersama di taman baca.  Dia mengungkapkan, salah satu yang tetap berjalan selama PPKM meski dengan pembatasan adalah belajar bahasa Inggris. ”Iya, semoga ini langkah untuk mencegah hilangnya tahun ajaran di sekolah,” jelasnya.

Mengantisipasi Ancaman Lost Generation saat Pandemi Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/uji-kompetensi-guru-tes-sesuaikan-kompetensi-guru_m_141586.jpeg" alt="KOMPETEN: Para siswa antusias mengikuti pelajaran. Guru dituntut mengembangkan kemampuan sepanjang tahun." width="100%">
<figcaption>KOMPETEN: Para siswa antusias mengikuti pelajaran. Guru dituntut mengembangkan kemampuan sepanjang tahun.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Minimnya tingkat kelulusan peserta uji kompetensi guru (UKG) membuat banyak kalangan resah. Keputusan pemerintah untuk meningkatkan standar nilai kelulusan UKG tersebut dinilai membutuhkan pengkajian ulang agar sesuai dengan kondisi di lapangan.  Data yang diperoleh Jawa Pos menunjukkan, secara nasional, jumlah guru yang tidak lulus UKG mencapai 61 persen. Jumlah lulusan guru dalam UKG tersebut diketahui setelah pemerintah menaikkan standar kelulusan dari semula 42 poin menjadi 80 poin.  Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jatim Bambang Agus Susetyo menyatakan, pemerintah memang harus merevisi mekanisme UKG jika ingin guru tetap lulus uji. UKG harus didesain dengan melihat kompetensi guru secara luas.  Soal UKG sering dinilai terlalu luas oleh para guru lantaran materinya tidak fokus. Guru sejarah, misalnya. Saat UKG, dia masuk rumpun ujian IPS. &rdquo;Nah, pada tes UKG tersebut, guru juga harus mengerjakan soal ekonomi. Padahal, belum tentu dia menguasai,&rdquo; ucapnya.  Ketua Dewan Pendidikan Surabaya (DPS) Martadi menjelaskan, peningkatan nilai UKG tersebut tidak masalah. Sebab, UKG hanya berperan sebagai mapping pengetahuan awal seorang guru. &rdquo;UKG itu hanya sebagian kecil saja dari kriteria guru bisa dianggap profesional,&rdquo; ujarnya.  Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Di situ dijelaskan bahwa seorang guru yang profesional harus mengikuti pengembangan keprofesionalan berkelanjutan (PKB).  Dalam aturan tersebut, dijelaskan bahwa seorang guru harus memiliki beberapa kemampuan. Antara lain, soal pedagogi dan kepribadian. Guru harus terus-menerus mengembangkan kemampuan yang dimiliki itu sepanjang tahun. &rdquo;Jadi, intinya, guru harus terus berkembang, tidak berhenti belajar,&rdquo; ungkapnya. (elo/c20/nda)

Uji Kompetensi Guru, Tes Sesuaikan Kompetensi Guru

Kawal Transparansi Jalur Mitra Warga, PPDB SMP Pantang Ada Titipan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/hasil-unas-smp-ibu-kota-ini-di-peringkat-ke-15_m_134550.jpeg" alt="Perolehan Nilai Total Unas SMP/Mts di Jatim" width="100%">
<figcaption>Perolehan Nilai Total Unas SMP/Mts di Jatim</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Hasil ujian nasional (unas) SMP sederajat diumumkan hari ini. Pengumuman dilakukan masing-masing sekolah. Kamis (1/6) Dinas Pendidikan Jawa Timur membagikan daftar kolektif hasil ujian nasional (DKHUN) kepada musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS).  Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Saiful Rachman menyatakan, ujian nasional tidak menjadi syarat kelulusan. Meski demikian, hasil unas akan digunakan untuk mendaftar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yakni, dalam seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) ke jenjang SMA/SMK atau sederajat.  Saiful mengatakan, standar nilai unas yang berlaku dalam PPDB adalah nilai unas di setiap kabupaten/kota. Dengan demikian, jelas dia, yang digunakan untuk PPDB bukan grade nilai Jawa Timur. &rsquo;&rsquo;Tapi, di masing-masing daerah,&rsquo;&rsquo; ujarnya.  Mantan kepala Badan Diklat Jatim itu menjelaskan, PPDB SMA/SMK negeri di Jatim menggunakan dua cara, online dan offline. Online murni menggunakan nilai unas. Sementara itu, offline seperti jalur prestasi, mitra warga, dan bidikmisi menggunakan gabungan nilai unas dan syarat khusus lainnya.  Saiful mengakui hasil unas SMP sederajat tahun ini belum maksimal. Menurut dia, hal itu terjadi lantaran tingkat kesulitan soal unas tahun ini lebih tinggi. &rsquo;&rsquo;Soal-soalnya menggunakan standar HOT (high order thinking),&rsquo;&rsquo; katanya.  Kabupaten/kota diminta memetakan perolehan nilai masing-masing. Dengan begitu, bisa diketahui langkah perbaikan yang bisa dilakukan ke depan. &rsquo;&rsquo;Dipetakan tiap wilayah, tiap sekolah,&rsquo;&rsquo; tuturnya.  Nilai ujian bahasa Indonesia, misalnya. Ada nilai tertinggi yang mencapai 100 poin. Namun, ada juga yang nilainya hanya 2. Demikian juga bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Nilai terendahnya tidak sampai 10 poin.  Secara umum, nilai total unas tertinggi diraih Kabupaten Magetan dengan 285,97. Disusul Kota Probolinggo 261,87; Kabupaten Jember 259,29; dan Kota Malang 251,75. Kota Surabaya tidak termasuk sepuluh besar raihan nilai total unas tertinggi. Surabaya berada di urutan ke-15 dengan perolehan 235,54.  Sekretaris Unas Jatim Gatot Gunarso menambahkan, pihaknya baru menerima nilai unas dari Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud Rabu sore (31/5). Hasil itu lantas dibawa ke provinsi untuk dipilah. &rsquo;&rsquo;Kamis (1/7, Red) baru selesai dan kita sampaikan,&rsquo;&rsquo; terangnya. Hal itu sekaligus menepis adanya kebocoran nilai unas SMP di masyarakat. &rsquo;&rsquo;Itu semua hanya isu. Yang beredar di masyarakat mengenai hasil unas SMP tidak benar. Kami baru selesai memilahnya,&rsquo;&rsquo; jelasnya.  Terpisah, anggota DPRD Surabaya Komisi D Reni Astuti menuturkan, hasil unas tahun ini tidak sesuai dengan prediksinya. Sebelumnya, Reni menarget hasil unas SMP di Surabaya masuk peringkat lima besar. &rsquo;&rsquo;Mengingat anggaran pendidikan kita yang cukup tinggi dibandingkan daerah lain di Jatim,&rsquo;&rsquo; tuturnya.  Meski tak sesuai dengan prediksi, dia tetap mengapresiasi pencapaian itu. Sebab, tahun sebelumnya Surabaya berada di peringkat ke-20 dengan perolehan nilai rata-rata 235,08. Jika tahun lalu nilai Surabaya berada di bawah rata-rata Jatim, tahun ini nilainya sudah melampaui rata-rata.  Apalagi, tahun ini Surabaya merupakan satu-satunya daerah yang menggunakan UNBK 100 persen. Menurut Reni, faktor yang memengaruhi kualitas pendidikan di Surabaya bukan besarnya anggaran.Ada kompetensi guru, manajemen sekolah, hingga tersedianya sarana dan prasarana. &rsquo;&rsquo;Kegiatan dinas (dispendik, Red) dan sekolah harus fokus pada peningkatan mutu,&rsquo;&rsquo; terangnya.  Unas memang bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pembelajaran. Namun, tetap merupakan salah satu indikator untuk bahan evaluasi. Apalagi, di Indonesia, nilai unas masih dianggap penting. Untuk siswa SMP, nilai unas sangat penting digunakan sebagai jembatan masuk SMA. Begitu pula jenjang SMA.  Sementara itu, Kepala SMPN 21 Chamim Rosyidi Irsyad mengatakan, pengumuman kelulusan akan dilakukan hari ini melalui kurir. Dia menjelaskan, nilai yang dikirim melalui kurir adalah untuk siswa yang tidak lulus. &rsquo;&rsquo;Waktu pengiriman pukul 12.00&ndash;18.00,&rsquo;&rsquo; katanya. Terkait dengan hasil nilai unas, pihaknya belum bisa berkomentar. Sebab, kemarin (Kamis 1/7) nilai masih didistribusikan.  Metode yang sama ditempuh Kepala SMP Labschool M. Thamrin Hidayat dan SMPN 45 Surabaya. &rsquo;&rsquo;Siswa menunggu di rumah. Kalau kurir tidak datang, berarti siswa tersebut dinyatakan lulus,&rsquo;&rsquo; tutur Kepala SMPN 45 Surabaya Triworo Parnoningrum.  Sementara itu, cara berbeda dilakukan SMPN 43 Surabaya. Mereka menggunakan website sekolah untuk mengumumkan hasil unas siswa. &rsquo;&rsquo;Anak-anak tidak perlu ke sekolah,&rsquo;&rsquo; ujar Kepala SMPN 43 Surabaya Moch. Kelik Sachroen Djailani.    Japres Diperketat, PPDB SD Ditutup Hari Ini  MEKANISME verifikasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur prestasi (japres) yang sempat dikeluhkan wali murid menuai tanggapan dari Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya. Dispendik menjelaskan bahwa mekanisme penambahan syarat berkas tersebut bertujuan memperketat sekaligus pertanggungjawaban bagi siswa yang lolos seleksi jalur prestasi.  &rsquo;&rsquo;Tambahan meterai dalam syarat verifikasi itu dibuat untuk mengesahkan surat pernyataan dari wali murid,&rsquo;&rsquo; terang Kepala Dispendik Ikhsan kepada Jawa Pos Kamis (1/6). Sebelumnya, surat pernyataan tersebut memang tidak dicantumkan dalam syarat kelengkapan verifikasi jalur prestasi.  Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani wali murid itu menjadi bukti pertanggungjawaban. Khususnya mengenai prestasi putra-putrinya yang dipakai dalam pendaftaran PPDB jalur prestasi. &rsquo;&rsquo;Karena itu, wali murid harus jujur mendaftarkan anaknya,&rsquo;&rsquo; ujarnya.  Selain adanya surat pernyataan, dalam seleksi PPDB jalur prestasi tersebut, dispendik membuat mekanisme baru dengan melibatkan masyarakat dalam seleksi siswa. Melalui sistem laporkan dalam <a href="https://www.ppdbsurabaya.net/" target="_blank">www.ppdbsurabaya.net</a>, masyarakat bisa ikut menyeleksi siswa. Terutama bila mencurigai ada kecurangan.  Anggota Dewan Pendidikan Surabaya (DPJ) Didik Yudhi Ranu Prasetyo menyampaikan apresiasinya kepada dispendik tentang penambahan mekanisme tersebut. Melalui sistem surat pernyataan itu, orang tua akan berpikir dua kali jika ingin melakukan pemalsuan prestasi. &rsquo;&rsquo;Ini pernah terjadi dalam PPDB jalur prestasi pada dua tahun lalu,&rsquo;&rsquo; jelasnya.  Sementara itu, hari ini (2/6) PPDB jenjang SD memasuki hari terakhir. Wali murid calon peserta didik baru yang belum melakukan pendaftaran diminta segera datang ke sekolah tujuan. Selanjutnya, pengumuman penerimaan disebarkan pada 7 Juni mendatang. Selama pendaftaran, wali murid bisa memantau perkembangan penerimaan di website PPDB Dinas Pendidikan Surabaya atau langsung di sekolah.  Kepala SDN Margorejo 1 Asri Sukaryani menuturkan, sejak awal pendaftaran dibuka, sekolahnya dibanjiri para calon peserta didik baru dan orang tuanya. &rsquo;&rsquo;Untuk satu kecamatan (Wonocolo, Red), baru SD kami yang pagunya hampir penuh,&rsquo;&rsquo; ungkapnya.  Pada hari terakhir ini, Asri berharap pagu terpenuhi. Yakni, 119 siswa baru. Saat pendaftaran, sekolah menyediakan dua printout pendaftaran. Satu dipegang orang tua dan satu lagi disimpan sekolah. Ketika pengumuman nanti, sekolah akan menempelkan lembar printout siswa yang diterima. Para wali murid bisa mengecek langsung di sekolah.  Kemudian, proses daftar ulang dilakukan pada 7&ndash;8 Juni. Wali murid membawa printout pendaftaran dan melakukan pendataan ulang. Mereka juga diminta melengkapi jika ada berkas yang kurang.  Hal serupa berlangsung di SDN Klampis Ngasem 1. Seluruh proses bebas biaya. &rsquo;&rsquo;Gratis,&rsquo;&rsquo; kata Kepala SDN Klampis Ngasem 1 Mardiningsih. (puj/ant/ant/elo/c19/c14/nda)

Hasil Unas SMP Ibu Kota Ini di Peringkat Ke-15

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/masuk-smk-makin-sulit-tidak-cukup-nilai-unas-tapi-ada-tpa-juga_m_129411.jpeg" alt="Lebih Selektif Masuk SMK" width="100%">
<figcaption>Lebih Selektif Masuk SMK</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Para siswa yang akan masuk SMK harus berjuang lebih keras. Sebab, SMK bukan lagi pilihan studi nomor dua. SMK kini tampil lebih unggul. Karena itu, Dinas Pendidikan Jawa Timur akan memberlakukan tes potensi akademik (TPA) untuk masuk ke SMK.  Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Saiful Rachman menyatakan bahwa tidak ada batasan zonasi untuk SMK. Artinya, seluruh siswa dari berbagai daerah di Jawa Timur berhak mendaftar ke SMK di kabupaten/kota lain di Jawa Timur. Bahkan, tidak ada batasan kuota untuk siswa luar kota yang akan mendaftar ke SMK.  Hal itu berbeda dengan SMA yang memiliki batasan zonasi. Yakni, siswa di zonasi terdekat dengan sekolah akan diprioritaskan. Menurut Saiful, SMK memang tidak sama dengan SMA. SMK, kata dia, terdiri atas berbagai bidang keahlian yang berbeda. &rsquo;&rsquo;Bergantung minat siswa untuk mendaftar di bidang keahlian apa,&rsquo;&rsquo; tuturnya.  Jika bidang keahlian yang dikehendaki ada di kabupaten/kota lain, siswa berhak mendaftar ke sekolah tersebut. Meski begitu, beberapa jurusan memang tepat untuk masuk kategori tanpa batasan zonasi. Misalnya, jurusan pedalangan yang hanya ada di SMKN 12 Surabaya. Siswa luar kota bisa mendaftar tanpa batasan kuota.  Namun, jurusan yang sudah mainstream atau umum seperti teknik mesin, teknik bangunan, dan akuntansi, tampaknya, harus kembali dipertimbangkan jika tanpa batasan kuota. Sebab, pendidikan siswa di lokasi terdekat dengan sekolah harus terfasilitasi dengan baik.  Terkait dengan seleksi masuk SMK, kata Saiful, saringan pertamanya melalui nilai ujian nasional (unas). Jika sudah masuk daftar yang bakal diterima sekolah, siswa tersebut harus mengikuti tes potensi akademik (TPA). TPA dilaksanakan setelah penyaringan nilai unas. &rsquo;&rsquo;Nilai unas saja, siswa belum mutlak diterima. Ikut TPA dulu. Kalau TPA rendah, ya tidak bisa masuk,&rsquo;&rsquo; katanya.  Komposisi atau bobot nilai TPA, lanjut Saiful, bergantung jurusan masing-masing. Sebab, setiap bidang keahlian membutuhkan kriteria siswa yang berbeda-beda. Saiful mencontohkan, jika siswa memilih pilihan pertama jurusan teknik mesin dan pilihan kedua teknik bangunan, harus melihat hasil TPA-nya. &rsquo;&rsquo;Kalau TPA-nya layak di (teknik) bangunan, ya (teknik) bangunan,&rsquo;&rsquo; jelasnya.  Siswa juga harus mengikuti tes kesehatan dan tes fisik. Tujuannya, memastikan bahwa siswa tersebut memang layak diterima di bidang keahlian yang dipilih. Jangan sampai siswa buta warna sehingga tidak bisa membedakan warna kabel listrik. Kondisi tersebut tentu berbahaya.  Mantan kepala Badan Diklat Jawa Timur itu menjelaskan, kebijakan itu dibuat bukan tanpa alasan. Saat ini SMK sangat berkorelasi dengan perusahaan. Bahkan sudah ada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK. Jawa Timur pun sudah menindaklanjutinya melalui peraturan gubernur (pergub).  Bahkan, sinergi SMK dengan dunia industri terus dikonkretkan. Saat ini sinergi itu sudah masuk tahap penyusunan modul kurikulum antara SMK dan industri. Di Jawa Timur, link and match dengan industri diluncurkan pada Februari lalu. Setidaknya sudah ada 50 industri dan 234 SMK yang bersinergi. &rsquo;&rsquo;Jadi, tidak main-main, mengikat dengan program pemagangan,&rsquo;&rsquo; katanya.  Dunia industri, tutur Saiful, membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya terampil, tetapi juga sehat dan memiliki semangat kerja yang baik. Para siswa yang memilih SMK pun kini tidak boleh minder. Ke depan Saiful berharap SMK negeri juga bisa ikut membina sekolah-sekolah swasta yang lain.  Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim Wilayah Surabaya Sukaryantho mengatakan, juknis mekanisme PPDB SMA/SMK hingga kini belum diturunkan di setiap cabang dinas. &rsquo;&rsquo;Kami menunggu instruksi dari Dispendik Jatim. Setelah itu baru kami sosialisasikan ke kepala sekolah,&rsquo;&rsquo; ungkapnya.  Saat ditanya mengenai wacana mekanisme PPDB SMK yang tidak menggunakan batasan kuota, Sukaryantho belum bersedia memastikan aturan tersebut. Dia hanya menyampaikan bahwa mekanisme tanpa kuota itu bisa saja diterapkan untuk jurusan khusus.  Yang berminat bersekolah di luar kota asal diprediksi tidak banyak untuk jurusan seperti otomotif, teknik listrik, dan teknik mesin. Sebab, jurusan tersebut banyak tersedia di masing-masing kabupaten/kota. &rsquo;&rsquo;Kalaupun PPDB SMK jadi tanpa kuota, siswa yang memilih bersekolah di luar kota mungkin cukup kecil,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Sebab, Kualitas SMK di masing-masing kabupaten/kota saat ini cukup merata.  Secara terpisah, anggota Dewan Pendidikan Surabaya (DPS) Murpin Josua Sembiring sepakat dengan mekanisme PPDB SMK tanpa kuota. Menurut dia, siswa yang berniat bersekolah di SMK merupakan anak yang mengejar minat pada penguasaan keterampilan. Jadi, seharusnya tidak ada pembatasan zonasi maupun wilayah untuk siswa. &rsquo;&rsquo;Mereka memilih sesuai minat. Jangan dibatasi,&rsquo;&rsquo; katanya. (puj/elo/c15/git)

Masuk SMK Makin Sulit, Tidak Cukup Nilai Unas Tapi Ada TPA Juga

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dewan pendidikan surabaya

Berita Terkini