<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/pembelajaran-tatap-muka_1.jpg" alt="Ilustrasi kegiatan belajar mengajar di SMK Negeri 7 Surabaya. Didik Suhartono/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kegiatan belajar mengajar di SMK Negeri 7 Surabaya. Didik Suhartono/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di tengah usaha pengembangan pendidikan vokasi, keberadaan SMK di Jatim cukup vital. Hanya, sejauh ini masih banyak sekolah kejuruan yang sulit berkembang.  Sebab, sekolah-sekolah tersebut sulit mengakses bantuan program pengembangan dari pemerintah di luar bantuan operasional sekolah (BOS). Hal itu dipicu jumlah siswa di sekolah tersebut yang di bawah batas minimal.  Bahkan, tak sedikit SMK yang dinyatakan sangat minim siswa. Kondisi tersebut banyak terjadi di sekolah swasta. Karena itu, sejumlah solusi sedang dijajaki. Salah satunya, merger.  Sekretaris Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Swasta Jatim Kisyanto menyatakan, pihaknya sudah menyampaikan kondisi itu ke pimpinan Dispendik Jatim. ’’MKKS SMK swasta meminta adanya pembinaan. Terutama masa depan sekolah,’’ paparnya kepada Jawa Pos kemarin.  Dia memaparkan, pemerintah pusat sudah menentukan batasan sekolah-sekolah yang bisa memperoleh bantuan pengembangan. Sebagaimana revitalisasi gedung maupun perlengkapan. Syaratnya, jumlah peserta didik di sekolah tersebut minimal 215 siswa.  Bahkan, sekolah di bawah 45 siswa sudah tidak diakui dalam data dapodik (data pokok pendidikan). Artinya, sekolah itu dianggap tutup dan sudah tidak lagi mendapatkan bantuan rutin seperti BOS. ’’Jika kondisi ini terus berlangsung, bukan hanya sekolah yang rugi, melainkan juga siswa,” katanya.  Sementara itu, berdasar data MKKS SMK swasta Jatim, saat ini tercatat ada 1.852 SMK di Jatim. Di antara jumlah itu, 435 lembaga memiliki peserta didik di bawah 200 siswa. Sementara itu, 876 sekolah lainnya malah hanya memiliki kurang dari 100 siswa. Dengan demikian, sekolah-sekolah itu tidak bisa mendapatkan bantuan di luar BOS.  Bahkan, cukup banyak SMK swasta di Jatim yang siswanya sangat minim. Sebagaimana di Madiun. Sebanyak 22 SMK swasta hanya diisi total 480 siswa di tahun ajaran ini. Ada sekolah yang menerima siswa hanya dua sampai tiga orang.  Untuk itu, MKKS SMK swasta Jatim memberikan beberapa usulan ke dispendik. Pertama, melakukan pembinaan kepada sekolah-sekolah itu. Kedua, soal opsi merger. Terutama sekolah-sekolah yang dalam naungan satu yayasan. ’’Kami lebih setuju skema merger sekolah-sekolah ini daripada menutup,’’ paparnya.  Sementara itu, anggota Dewan Pendidikan Jatim Ali Yusa setuju mengenai usulan merger. Menurut dia, SMK minim murid akan berdampak pada kualitas pembelajarannya. ’’Basic SMK kan kejuruan. Artinya, banyak praktik pembelajaran,” tuturnya.  Jika laboratorium yang dipunyai minim, pasti pembelajaran tidak berjalan maksimal. ’’Langkah penyelamatan ini bisa dilakukan jika siswa digabung ke SMK yang masih sehat. Dengan fasilitas laboratorium dan ruang praktik lebih lengkap,’’ katanya.  KONDISI SMK DI JATIM  Jumlah SMK (negeri-swasta): 2.150 lembaga  SMK dengan jumlah peserta didik di bawah 100 siswa: 876 lembaga  SMK dengan jumlah peserta didik di bawah 200 siswa: 435 lembaga

60 Persen SMK di Jatim Sulit Berkembang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1654254486813.jpg" alt="Ilustrasi siswa SMA. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi siswa SMA. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Keluhan soal operasional sekolah masih menjadi sambatan beberapa sekolah, terutama yang swasta. Mereka berharap biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan (BPOPP) yang diberikan bisa dialokasikan untuk 12 bulan. Di satu sisi, Dewan Pendidikan Jatim mendorong ada kepedulian antar-orang tua siswa untuk membantu siswa lain.  Kepala MKKS SMA Swasta di Surabaya Hadi Sukiyanto mengatakan, saat ini BPOPP dari Pemprov Jatim hanya diberikan untuk enam bulan. Hal itu dirasa tidak cukup.  Apalagi, dalam proses administrasinya, sekolah harus membagi Rp 135.000 BPOPP per bulan untuk kebutuhan dua bulan.  Memang, saat ini ada rencana untuk memberikan tambahan BPOPP. Yakni, totalnya untuk delapan bulan. Namun, menurut MKKS, hal itu belum cukup karena hanya sedikit mengurangi beban siswa.  ’’Daripada seperti itu, kami meminta BPOPP dikurangi saja dan dicukupkan untuk 12 bulan. Misalnya, satu bulan bisa menerima Rp 120.000, tapi dialokasikan untuk 12 bulan,’’ katanya.  Hal itu tidak hanya membantu, tapi juga menyederhanakan saat pembukuan dilakukan sekolah. Daripada dialokasikan 6 atau 8 bulan dan sekolah sendiri yang harus membagi. ’’Karena itu, kami berharap demikian. Lebih besar lagi harapannya bisa dibantu semua sampai 12 bulan,’’ ujarnya.  Sementara itu, untuk bantuan operasional yang rencananya diberikan oleh Pemkot Surabaya, sampai saat ini belum ada tindak lanjut lagi. Hadi mengatakan, belum jelas apakah yang mendapat bantuan itu semua siswa asal Surabaya atau hanya yang status ekonominya lemah.  ’’Yang ada ini bantuan alokasi dari beasiswa SMA, jumlahnya Rp 200 ribu dan seragam. Ini pun masih banyak data yang belum klir,’’ katanya.  Anggota Dewan Pendidikan Jatim Ali Yusa mengungkapkan, prinsipnya biaya pendidikan itu ditanggung pemerintah. Ketika ada pemisahan pengelolaan, hal tersebut tidak menjadi kendala. Semua wilayah, baik pemkot maupun pemda, bisa ambil peran.  ’’Saya kira ketika Pemkot Surabaya ingin berperan, itu merupakan suatu hak yang baik. Toh, kepentingan yang dibawa bukan untuk perorangan. Melainkan untuk warga Surabaya yang sekolah di sana juga,’’ ujarnya.  Karena itu, dia berharap apa yang diinginkan Pemkot Surabaya untuk mendukung pendidikan menengah bisa segera terwujud. Baik dalam bentuk bantuan operasional maupun bantuan lainnya. Gotong royong itu salah satu cara meningkatkan kualitas SDM di Jatim dan Surabaya.  ’’Atau bisa dengan cara lain. Misalnya, orang tua yang kaya membantu siswa miskin. Dengan catatan, ada transparansi yang jelas di sana. Komite sekolah juga dilibatkan untuk mengawasi,’’ tandasnya.

SMA Swasta Minta BPOPP Digenapkan 12 Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/ingin-memeratakan-kualitas-smasmk-ppdb-pakai-sistem-zonasi_m_128454.jpeg" alt="Metode Dulu dan Kini" width="100%">
<figcaption>Metode Dulu dan Kini</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dinas Pendidikan (Dispendik) Provinsi Jawa Timur akan menerapkan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK tahun pelajaran 2017&ndash;2018. Sistem tersebut dipilih untuk memeratakan kualitas pendidikan antarsekolah di setiap kabupaten/kota.   Kepala Dispendik Jatim Saiful Rachman menjelaskan, sistem zonasi akan diimplementasikan di seluruh kabupaten/kota di Jatim. Dengan sistem zona, setiap kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa wilayah.  Kota Surabaya, misalnya. Melalui sistem zona, Surabaya akan dibagi menjadi empat wilayah besar. Yakni, zona barat, timur, selatan, dan utara. Dari setiap zona itu, dispendik akan memberikan informasi terkait dengan sekolah mana saja yang bisa menjadi rujukan siswa untuk mendaftar.  Untuk sistem seleksi, PPDB akan menggunakan dua kriteria penilaian. Yakni, berdasar zona wiilayah tempat tinggal siswa dan hasil nilai ujian nasional berbasis komputer (UNBK). &rdquo;Dua penilaian tersebut akan menjadi pertimbangan utama,&rdquo; ujarnya. Karena itu, siswa yang memiliki nilai tertinggi dispastikan mempunyai kans lolos lebih besar.  Meski dipastikan menggunakan sistem zona, dispendik saat ini juga sedang merancang mekanisme tambahan untuk siswa yang memilih sekolah di luar zona tempat tinggalnya.  Keputusan Dispendik Jatim membuat sistem zonasi PPDB SMA/SMK tersebut dilakukan untuk mengurangi ketimpangan pendidikan yang selama ini masih ditemui di setiap kabupaten/kota. Khususnya antara sekolah satu dan sekolah lainnya.  Selama ini, mindset yang berkembang di masyarakat menunjukkan bahwa sekolah bagus itu hanya berada di wilayah pusat kota. Sekolah tersebut kerap disebut sebagai sekolah favorit. Selain istilah itu, berkembang pula istilah sekolah pinggiran. Julukan tersebut muncul karena lokasinya memang berada di tepi kota. Nah, peristilahan semacam itu menghambat kemajuan pendidikan.  Sebutan yang telanjur melekat ke sekolah pinggiran membuat siswa pintar tidak berminat mendaftar ke sana. Padahal, metode pengajaran dan fasilitasnya sama. &rdquo;Semua perspektif penggolongan sekolah inilah yang ke depan ingin kami ubah,&rdquo; jelasnya.  Selain itu, melalui mekanisme baru tersebut, persebaran kuantitas siswa di setiap sekolah di berbagai wilayah diharapakan jadi merata. Dengan demikian, ke depan tidak ada lagi sekolah yang mengeluh kekurangan murid saat tahun pelajaran baru dimulai.  Saiful menjelaskan, dalam membuat mekanisme sistem zonasi ini, Dispendik Jatim tidak berjalan sendiri. Mekanisme itu dilakukan untuk mendukung upaya pemerintah pusat dalam memberikan pelayanan pendidikan yang merata. &rdquo;Imbauan zonasi ini juga datang dari Mendikbud (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Red) Pak Muhadjir Effendy,&rdquo; ungkapnya.  Seluruh pendaftaran PPDB sistem zonasi akan menggunakan sistem online. Dengan demikian, dalam proses pendaftarannya nanti, orang tua dan siswa tidak kerepotan dan kebingungan. Mereka juga tidak perlu mengantre lama dan berdesak-desakan.  Terpisah, Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur (DPJ) Prof Akh Muzakki menyambut baik langkah Dispendik Jatim membuat sistem zonasi tersebut. Dia menilai, dengan sistem itu, ke depan ketimpangan pendidikan di Indonesia pelan, tetapi pasti akan berkurang dengan sendirinya. Guru besar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) menuturkan, sistem zonasi sekolah itu telah dilakukan oleh negara-negara maju.  Di Australia, misalnya. Di sana area rumah sangat menentukan diterima tidaknya seorang siswa untuk masuk ke sekolah. Bahkan, sistemnya dibuat semacam ring yang dibagi menjadi zona terdekat, tengah, dan jauh. Bahkan, dalam berkas pendaftarannya, siswa yang bertempat tinggal jauh dan dekat dibedakan. &rdquo;Semakin dekat dengan sekolah, peluangnya lolos otomatis lebih besar,&rdquo; ucapnya.  Dengan sistem tersebut, pemerintah Negeri Kanguru itu dapat memastikan kualitas dan pemerataan pendidikan akan berjalan seimbang. Model tersebut juga membuat sekolah di Australia tidak pernah kekurangan murid hingga terpaksa ditutup.   Sementara itu, Kepala SMKN 2 Djoko Pratmodjo menyampaikan, hingga saat ini belum diketahui secara pasti perihal sistem zonasi dalam PPDB SMA/SMK yang akan datang. Sebab, hingga kini mekanisme baru tersebut memang belum disosialisasikan ke setiap sekolah. &rsquo;&rsquo;Biasanya kami menunggu imbauan dari MKKS (musyawarah kerja kepala sekolah) SMK negeri,&rsquo;&rsquo; tuturnya.  Meski begitu, Djoko optimistis setiap mekanisme baru yang diterapkan pemerintah lebih baik daripada kebijakan sebelumnya. Untuk itu, sekolah harus tetap men-support kebijakan tersebut. &rsquo;&rsquo;Kami siap melaksanakannya. Tinggal tunggu mekanisme dan sosialisasi sistem baru tersebut,&rsquo;&rsquo; terangnya. (elo/c19/c20/git/sep/JPG)

Ingin Memeratakan Kualitas SMA/SMK, PPDB Pakai Sistem Zonasi