<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/21/dewan-pendidikan-jatim-1594018656.jpg" alt="Dewan Pendidikan Jatim gandeng BPJS Ketenagakerjaan memberi perlindungan sosial bagi siswa SMK magang berupa JKK dan JKM. (Dewan Pendidikan Jatim)" width="100%">
<figcaption>Dewan Pendidikan Jatim gandeng BPJS Ketenagakerjaan memberi perlindungan sosial bagi siswa SMK magang berupa JKK dan JKM. (Dewan Pendidikan Jatim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dewan Pendidikan Jawa Timur menggandeng BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan sosial bagi siswa SMK yang tengah menjalani praktik kerja lapangan (PKL) atau magang. Kerja sama itu bertujuan agar para siswa mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Selain itu&nbsp; sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan sekaligus perlindungan terhadap peserta didik. Anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur Ali Yusa mengatakan, siswa magang harus dipandang sebagai bagian dari dunia kerja karena mereka terlibat langsung dalam aktivitas produksi dan berisiko mengalami kecelakaan kerja.&nbsp;&ldquo;Siswa magang itu sudah masuk dalam ekosistem kerja. Maka penting untuk melindungi mereka dengan jaminan sosial, seperti JKK dan JKM dari BPJS Ketenagakerjaan,&rdquo; ujar Ali Yusa. Ali menyebut perlindungan ini bukan hanya penting bagi siswa, tetapi juga menguntungkan bagi dunia usaha dan industri (DUDI) yang menjadi tempat magang. Dengan adanya jaminan tersebut, perusahaan tak lagi dibebani tanggung jawab penuh jika terjadi insiden selama masa magang. &ldquo;Perusahaan akan merasa lebih tenang dan terbuka menerima siswa magang. Ini membuka lebih banyak ruang belajar bagi siswa SMK secara langsung di lapangan,&rdquo; imbuhnya. Dewan Pendidikan melihat kenyataan bahwa masih banyak siswa magang di Jawa Timur yang belum mendapatkan perlindungan sosial, padahal risiko di tempat kerja tetap ada. Karena itu, kolaborasi ini menjadi langkah konkret untuk mendorong jaminan ketenagakerjaan bagi seluruh siswa SMK di Jatim. Payung hukum pelaksanaan program ini pun kuat. Di antaranya UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan, dan Perpres Nomor 82 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Ali menambahkan bahwa perlindungan ini juga menjadi bagian dari peningkatan profesionalisme dalam dunia pendidikan, termasuk dalam hal kesejahteraan dan keamanan siswa. &ldquo;Ini bukan hanya soal keselamatan, tapi juga soal komitmen kita membangun sistem pendidikan yang lebih profesional, aman, dan terpercaya di Jawa Timur,&rdquo; tuturnya.

Dewan Pendidikan Jatim dan BPJS Ketenagakerjaan berkolaborasi untuk perlindungan siswa SMK saat magang, jaminan sosial.

Dewan Pendidikan Jatim Gandeng BPJS Ketenagakerjaan, Siapkan JKM dan JKK untuk Siswa SMK Magang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/08/IMG_20250508_153148-2209649940.jpg" alt="Pelaksanaan ASPD di salah satu SMP di Kota Jogjakarta. (Forpi Kota Jogjakarta/Antara)" width="100%">
<figcaption>Pelaksanaan ASPD di salah satu SMP di Kota Jogjakarta. (Forpi Kota Jogjakarta/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dewan Pendidikan Kota Jogjakarta menerjunkan tim khusus untuk mengusut dugaan kebocoran soal Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah (ASPD) di SMP Negeri 10 Jogjakarta. Ketua Dewan Pendidikan Kota Jogjakarta Khamim Zarkasih Putro mengatakan, tim tersebut bergerak seiring proses penyelidikan yang dilakukan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DI Jogjakarta. &rdquo;Kami menurunkan tim ke lapangan. Saya belum tahu hasilnya seperti apa,&rdquo; ujar Khamim Zarkasih Putro seperti dilansir dari Antara. Dia menuturkan, hingga saat ini, Dewan Pendidikan belum menerima laporan resmi mengenai dugaan pelanggaran pelaksanaan ASPD di sekolah tersebut. Termasuk hasil penyelidikan dari Disdikpora DI Jogjakarta. Kendati demikian, lanjut dia, pemantauan tetap dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan lembaga tersebut terhadap mutu dan integritas pelaksanaan asesmen. &rdquo;Sekarang masih di proses, dicek apa yang sebenarnya terjadi dan kita sebagai dewan pendidikan senantiasa memantau,&rdquo; ujar Khamim Zarkasih Putro. Jika nanti terbukti ditemukan adanya pelanggaran atau kealpaan dalam pelaksanaan ASPD, pihaknya segera menyusun rekomendasi sebagai tindak lanjut. Rekomendasi itu dapat disampaikan kepada Dinas Pendidikan maupun Wali Kota Jogjakarta, tergantung substansi temuan di lapangan. &rdquo;Setelah ada temuan, nanti kita memberikan rekomendasi. Bisa ke Dinas Pendidikan atau ke wali kota. Kira-kira apa yang harus dilakukan dan usaha preventif seperti apa yang bisa mencegah agar hal seperti ini tidak terjadi lagi,&rdquo; terang Khamim Zarkasih Putro. Berdasar unggahan yang beredar di media sosial, seorang guru di SMPN 10 Jogjakarta disebut memberikan kisi-kisi soal yang diduga memiliki kemiripan dengan soal ASPD. ASPD diberlakukan di DI Jogjakarta mulai 2021, sejak ujian nasional (UN) dihapus. Nilai dari asesmen menjadi salah satu komponen penting dalam seleksi masuk SMA/SMK di wilayah DI Jogjakarta. Kepala Disdikpora DI Jogjakarta Suhirman menyebut sistem pengamanan dalam penyusunan soal ASPD selama ini sudah cukup ketat. Selama proses penyusunan, tim penyusun dikarantina, dan setelah proses tersebut selesai, seluruh dokumen soal dimusnahkan agar tidak bisa diakses kembali. Disdikpora DI Jogjakarta masih mengumpulkan data untuk menelusuri kebenaran terkait dugaan kecurangan tersebut. Termasuk telah memanggil kepala sekolah dan seorang guru dari SMPN 10 Jogjakarta untuk dimintai klarifikasi. &rdquo;Kita akan cari dulu sumbernya, kemudian kita teliti betul, kita verifikasi sumbernya dari mana. Nanti kita rangkum untuk tindak lanjut, apa yang harus kita lakukan,&rdquo; ucap Suhirman.

Dewan Pendidikan Kota Jogjakarta terjunkan tim khusus mengusut dugaan kebocoran soal ASPD di SMP Negeri 10 Jogjakarta

Dewan Pendidikan Jogjakarta Terjunkan Tim Usut Dugaan Kebocoran Soal ASPD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/04/IMG-20241207-WA0024-3714850355.jpg" alt="Ilustrasi pembelajaran di sekolah. (Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembelajaran di sekolah. (Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti memberikan sinyal kuat untuk mengembalikan ujian nasional (UN) sebagai sistem evaluasi pendidikan. UN direncanakan menjadi alat ukur standar nasional yang menilai kemampuan siswa di tingkat akhir jenjang pendidikan, seperti SD, SMP, dan SMA. Kebijakan itu untuk memetakan kualitas pendidikan secara nasional sekaligus mendorong siswa mempersiapkan diri menghadapi tantangan akademik yang lebih besar. Meski demikian, wacana ini memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Warsono, salah satu anggota Dewan Pendidikan Jatim, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan ini. &rdquo;Saya setuju UN diberlakukan kembali. Itu menjadi tantangan bagi kita semua untuk menjadi kuat. Tanpa tantangan, kita tidak akan menjadi tangguh,&rdquo; ujar Warsono kepada JawaPos.com, Sabtu (4/1). Menurut Warsono, prinsip dasar pendidikan adalah evaluasi. Evaluasi memberikan gambaran tentang ketercapaian tujuan dan keberhasilan proses pembelajaran. Dalam hal ini, UN memiliki nilai strategis karena mampu mengukur kualitas pendidikan dengan standar nasional yang sama. &rdquo;Evaluasi sangat penting untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu proses. Ulangan harian dan ujian sekolah memang bentuk evaluasi, tetapi standarnya hanya lokal. Dengan UN, kita bisa memetakan kualitas secara nasional, memberikan gambaran yang lebih objektif,&rdquo; jelas Warsono. Menurut dia, hasil UN juga dapat digunakan untuk mengevaluasi proses pendidikan di sekolah. Jika rata-rata hasil UN sebuah sekolah jauh dari target, maka itu menjadi indikator bahwa proses pembelajaran perlu diperbaiki. Dengan demikian, UN tidak hanya menilai siswa, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan di institusi pendidikan. Salah satu alasan kuat mendukung UN adalah karena UN memberikan tantangan yang melatih siswa untuk menghadapi tekanan dan persaingan. Warsono menegaskan bahwa tantangan seperti ini penting untuk membangun karakter tangguh. &rdquo;Bayangkan jika kita tidak pernah menghadapi tantangan. Kita tidak akan punya motivasi untuk bekerja lebih baik. Dengan UN, siswa dipaksa untuk mempersiapkan diri, menghadapi soal-soal sulit, dan menyelesaikan masalah. Ini latihan penting untuk menghadapi dunia nyata,&rdquo; tandas Warsono. UN, lanjut dia, juga menyadarkan siswa bahwa ada target dan kompetisi yang harus dihadapi. Persaingan di dunia global sangat ketat, dan tantangan seperti UN dapat membantu siswa mempersiapkan diri sejak dini. Di tengah perkembangan pendidikan modern yang berorientasi pada teknologi dan kreativitas, UN masih relevan sebagai tolak ukur evaluasi pendidikan. Namun, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pelaksanaannya. &rdquo;UN sangat relevan, tapi yang perlu dipastikan adalah penggunaannya. Apakah hanya sebagai evaluasi siswa, atau juga untuk mengevaluasi proses pembelajaran di sekolah? Dengan UN, kita bisa melihat peta pendidikan secara nasional dan memperbaiki yang kurang,&rdquo; tambah Warsono. &rdquo;Dengan adanya UN, kita dilatih untuk siap menghadapi tantangan. Biarlah siswa kita belajar menghadapi masalah ini, karena di masa depan, tantangan akan jauh lebih berat,&rdquo; sambung Warsono.

Dewan Pendidikan Jatim menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemberlakuan Kembali ujian nasional (UN) sebagai sistem evaluasi pendidikan

Wacana UN Kembali Diberlakukan, Dewan Pendidikan Dukung Sebagai Tantangan untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/PPDB-2022-di-Surabaya.jpg" alt="Ilustrasi penerimaan peserta didik baru (PPDB). Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penerimaan peserta didik baru (PPDB). Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dewan Pendidikan Buleleng, Bali, menyepakati langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengkaji ulang aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). &rdquo;Kami amati PPDB memiliki dampak positif dalam upaya pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah. Namun, tidak kita pungkiri terdapat beberapa permasalahan yang harus dicarikan solusi terkait PPDB terutama masalah perpindahan domisili,&rdquo; kata Ketua Dewan Pendidikan Buleleng I Made Sedana, seperti dilansir dari Antara di Bali. Menurut dia, kebijakan itu membantu mengurangi stigma terhadap sekolah-sekolah yang sebelumnya kurang diminati. Sebab, siswa dari berbagai latar belakang diarahkan untuk mendaftar di sekolah terdekat tanpa melihat status favorit sekolah tertentu. Menurut dia, hal tersebut meminimalkan ketimpangan sosial, memperkuat hubungan komunitas local, dan mengurangi beban finansial orang tua, terutama terkait biaya transportasi. &rdquo;Dengan pemerataan siswa, sekolah-sekolah di pinggiran mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kualitas melalui alokasi sumber daya yang lebih seimbang dan dukungan dari masyarakat setempat,&rdquo; papar I Made Sedana. Dia berpandangan pentingnya evaluasi terhadap sistem zonasi yang selama ini menjadi dasar pelaksanaan PPDB. Kebijakan tersebut memiliki tujuan yang baik untuk pemerataan akses pendidikan. Namun, di lapangan masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti ketimpangan kualitas antar sekolah dan adanya praktik manipulasi domisili. &rdquo;Zonasi adalah langkah strategis untuk mendorong pemerataan, tetapi implementasinya perlu terus diperbaiki,&rdquo; tutur I Made Sedana. Banyak orang tua mengeluhkan kebijakan tersebut, terutama mereka yang tinggal di daerah dengan sekolah-sekolah berkualitas rendah. Jika evaluasi dilakukan, lanjut dia, pihaknya berharap solusi yang dihasilkan benar-benar adil dan membawa manfaat bagi masyarakat luas. Selain itu, I Made Sedana mendorong pemerintah untuk melibatkan berbagai pihak dalam proses pengkajian ini, termasuk guru, kepala sekolah, dan orang tua murid. Dia menambahkan, kolaborasi semua pemangku kepentingan adalah kunci agar kebijakan yang dihasilkan dapat diterima dan efektif di lapangan. &rdquo;Komite saya kira juga perlu dilibatkan karena mereka (komite sekolah) adalah representasi orang tua yang harus terlibat dalam kebijakan ini,&rdquo; tutur I Made Sedana. &nbsp;Langkah Kemendikdasmen ini mendapat apresiasi luas, termasuk dari komunitas pendidikan di Buleleng. Banyak pihak berharap, melalui pengkajian ulang, aturan PPDB yang baru dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mengurangi kesenjangan antar sekolah di seluruh Indonesia. &rdquo;Kami di Dewan Pendidikan akan terus mendukung program-program pemerintah yang berorientasi pada kemajuan pendidikan. Semoga kajian ini menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional,&rdquo; ucap Made Sedana.

Dewan Pendidikan Buleleng menyepakati langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) kaji ulang aturan PPDB

Dewan Pendidikan Buleleng Sepakat PPDB Perlu Kajian Ulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terpilih-jadi-anggota-crpd-perempuan-ini-harumkan-nama-indonesia_m_220038.jpeg" alt="Ilustrasi penyandang disabilitas." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penyandang disabilitas.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kebijakan penerimaan anak berkebutuhan khusus (ABK) di SD dan SMP di Surabaya direspons Dewan Pendidikan. Ketua Dewan Pendidikan Surabaya Juli Poernomo menyatakan bahwa hal itu sudah berlangsung sejak lama. &rdquo;Bukan kebijakan baru atau baru di kepala dinas pendidikan sekarang. Sudah bertahun-tahun dulu,&rdquo; kata Ketua Dewan Pendidikan Surabaya Juli Poernomo saat dihubungi. Juli menyebutkan, ada persentase penerimaan untuk ABK di tiap penerimaan siswa baru. Yakni, lebih kurang 5 persen. Dia menyatakan, kebijakan tersebut perlu dimatangkan dengan baik. &rdquo;Disosialisasikan kepada seluruh elemen institusi pendidikan. Termasuk, ke orang tua siswa lain,&rdquo; papar Juli. Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, kebijakan dan skema konsep tersebut tengah dimatangkan dan akan berjalan pada tahun ajaran baru. Dengan demikian, diharapkan orang tua yang memiliki ABK dapat bebas memilih SD maupun SMP negeri. &rdquo;Tidak ada persentase. Harapannya, semua sekolah siap karena kita punya kesempatan yang sama,&rdquo; kata Yusuf, Senin (8/1). Yusuf mengaku mayoritas sekolah negeri belum memiliki guru pendamping khusus (GPK) bagi siswa ABK. Sekolah diharapkan dapat melatih para tenaga pendidik untuk lebih kreatif, serta mampu melakukan pendampingan kepada siswa ABK. &rdquo;Contoh guru kelas I dan II di SD, kami latih bagaimana menangani psikologi anak. Jadi mengerti cara menenangkan atau membantu ABK memahami materi pembelajaran, serta membuat dia (ABK) bisa saling berkolaborasi dengan non-ABK di kelas,&rdquo; jelas Yusuf.

Dewan Pendidikan Surabaya sebut kebijakan penerimaan anak berkebutuhan khusus (ABK) di SD dan SMP sudah berlangsung sejak lama

ABK Diminta Diterima di SD dan SMP, Dewan Pendidikan Surabaya: Sudah sejak Dulu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/07/siswa-gresik-1827419703.png" alt="Ilustrasi siswa SMA pulang sekolah." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi siswa SMA pulang sekolah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Hingga kini, beberapa sekolah di Surabaya masih menerapkan dua sif atau dua kali masuk untuk siswa. Salah satu faktor penyebabnya yakni bangunan sekolah yang tidak memadai untuk menampung semua siswa, jika diberlakukan masuk dalam satu waktu. Ketua Dewan Pendidikan Surabaya Juli Poernomo mendesak dan mendorong Dinas Pendidikan Surabaya untuk mulai mengkaji. Kajian tersebut tentang apakah sistem atau kebijakan dua sif untuk masuk ke sekolah masih relevan dan baik untuk diterapkan saat ini. &rdquo;Sebab, ada dampaknya ketika sistem dua sif itu diterapkan untuk anak-anak. Dewan Pendidikan Surabaya meminta agar Dispendik Surabaya memberlakukan kebijakan sesuai kajian,&rdquo; ujar Juli Poernomo. Beberapa dampak tersebut misalnya ketika anak-anak ada yang masuk siang, pagi hingga siang, anak tidak mungkin memakai waktunya untuk istirahat. Mayoritas, anak-anak bermain atau bersosialisasi di luar rumah dengan teman-teman lainnya. Nah, kata Juli Poernomo, hal itu akan berdampak terhadap performa penerimaan belajar ketika anak tersebut masuk sekolah. Dia khawatir anak yang masuk siang hari akan kelelahan di sekolah. Belum lagi, lanjut Juli, guru atau sumber daya pengajar di sekolah tersebut. Dia mengkhawatirkan para guru yang mengajar dobel (pagi dan siang mengajar), akan keletihan juga. &rdquo;Maka transfer ilmunya akan tidak optimal,&rdquo; ucap Juli. Analisis faktor mengapa kebijakan dua kali sif masuk siswa di sekolah-sekolah Surabaya harus ditemukan dengan tepat. Juli mengungkapkan, apabila karena infrastruktur sekolah tidak mumpuni, Dispendik Surabaya harus evaluasi. &rdquo;Aturan rombongan belajar siswa itu kan sudah jelas. SD 28, SMP 32, jangan kelebihan berarti dari itu per rombongan belajar,&rdquo; papar Juli. Dini, salah satu orang tua siswa dari Surabaya mengatakan, sistem dua sif untuk anaknya sangat merugikan. Terutama untuk para ibu yang pagi harinya bekerja. Dia tidak bisa mengawasi anaknya. &rdquo;Bingung juga, ibu dan bapak sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Anak masuk siang juga kebanyakan bolos karena kelelahan,&rdquo; ujar Dini.

Dewan Pendidikan Surabaya mendesak dinas pendidikan mengkaji sistem atau kebijakan dua sif untuk masuk ke sekolah masih relevan dan baik

Dewan Pendidikan Surabaya Desak Dispendik Gelar Kajian Soal Sekolah Dua Sif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/1970.jpg" alt="Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie saat menghadiri pelantikan Dewan Pendidikan Kota Tangsel periode 2022-2027 di Soll Marina, Serpong, pada Jumat (16/12) malam. Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie saat menghadiri pelantikan Dewan Pendidikan Kota Tangsel periode 2022-2027 di Soll Marina, Serpong, pada Jumat (16/12) malam. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menyatakan, kehadiran dewan pendidikan dapat dirasakan masyarakat dalam membantu dan mendukung program pemkot. Salah satunya terkait insentif guru swasta dan beasiswa untuk sekolah pendamping.  ”Salah satu program pendidikan yang dilakukan Pemkot Tangsel yang harus mendapatkan perhatian serius adalah insentif guru swasta dan beasiswa untuk sekolah pendamping,” kata Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie I dilansir dari Antara di Tangsel.  Dewan Pendidikan Kota Tangerang Selatan periode 2022-2027 secara resmi dikukuhkan Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie di Soll Marina, Serpong, pada Jumat (16/12) malam.  Wali Kota Benyamin menuturkan, dibentuknya Dewan Pendidikan akan memberikan dampak untuk kemajuan dalam hal pendidikan di Tangerang Selatan. ”Saya punya optimisme, karena personel dewan pendidikan ini diisi tokoh pendidikan dengan latar belakang yang beragam. Ada praktisi, aktivis pendidikan, pakar pendidikan, dosen, kemenag, komisi II DPRD,” ujar Benyamin Davnie.  ”Kita harus tetap bergerak membangun dunia pendidikan yang berkualitas. Sehingga menghasilkan manusia-manusia yang unggul dan berpikiran maju,” tambah dia.  Wali Kota Benyamin menambahkan, mengenai insentif guru, program tersebut berkaitan dengan pengelolaan anggaran yang harus transparan dan akuntabel. ”Peran dan fungsi Dewan Pendidikan menjadi sangat penting untuk memperlancar tugas maupun program-program yang diluncurkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,” papar Benyamin Davnie.  Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan Deden Deni, pembentukan dewan pendidikan telah melalui proses seleksi yang dilaksanakan sejak April. Selanjutnya penetapan pada Mei.  ”Ini rangkaian panjang, dan animonya luar biasa. Total peminat ada 25, dan terpilih delapan orang. Sesuai aturan jumlahnya 11 personel dengan tiga ex officio,” jelas Deden.  Tiga ex officio di antaranya berasal dari DPRD Komisi II, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan satu lagi berasal dari Kantor Kementerian Agama Tangerang Selatan.  ”Mudah-mudahan anggota yang terpilih ini bisa membantu Pemerintah Kota Tangsel di bidang pendidikan dalam rangka memajukan kualitas dan kuantitas pendidikan,” tutur Deden.

Wali Kota Tangsel Minta Dewan Pendidikan Bantu Program Pemkot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/PELAJAR-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Rencana Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya menghapus pekerjaan rumah (PR) bagi para siswa, mendapat reaksi Dewan Pendidikan Surabaya. Dispendik diminta melakukan evaluasi sebelum kebijakan penghapusan PR sekolah itu diberlakukan.  Ketua Dewan Pendidikan Surabaya Yuli Purnomo menyatakan, PR menjadi salah satu cara mengevaluasi perkembangan siswa. Seberapa jauh murid menyerap mata pelajaran yang diberikan. ”Kalau tidak ada PR, lantas metode apa yang akan digunakan untuk mengukur kemampuan siswa?” tegas Yuli.  Yuli sepakat penghapusan PR bertujuan tidak membebani murid saat berada di rumah. Namun, bentuk PR bukan melulu akademik. Wujudnya bisa menggarap project secara berkelompok. Dengan begitu, siswa tetap bisa mengukur kemampuan diri dan bersosialisasi bersama teman sebaya.  Cara lain, memberikan PR yang bisa dikerjakan bersama keluarga. Upaya itu berguna untuk membangun interaksi antara anak dan orang tua. ”PR eksperimen masak bareng orang tua itu juga bisa. Intinya, PR jangan dihilangkan sama sekali,” ujar Yuli.  Terpisah, Kepala Dispendik Surabaya Yusuf Masruh menyatakan, PR tidak 100 persen dihilangkan. Selepas sekolah, siswa tetap mendapatkan tugas. Namun, bentuk PR yang diberikan bukan akademik. ”PR yang bisa digunakan untuk pengembangan diri,” jelasnya.  Yusuf menambahkan, dispendik tetap memprioritaskan kualitas pendidikan siswa. Dengan penghapusan PR, dia berharap pelajar senang ketika kembali dari sekolah dan berangkat ke sekolah.  Sebelumnya diberitakan, dispendik berencana meniadakan PR bagi anak didik SD dan SMP di Surabaya. Salah satu tujuannya tidak menjadi beban siswa selama di rumah. Waktu pun bisa dimanfaatkan siswa untuk bersosialisasi dengan lingkungan sosial di rumah masing-masing.

Dewan Pendidikan Kritik Rencana Penghapusan PR bagi Pelajar Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/1646817364661.jpg" alt="Pelaksanaan PTM di salah satu sekolah dasar. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Pelaksanaan PTM di salah satu sekolah dasar. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rancangan Undang Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) terus menuai persoalan. Kali ini pemicunya adalah rencana pemerintah menghapus keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah di RUU Sisdiknas. Kedua lembaga ini perlu tetap dipertahankan sebagai kontrol sistem pendidikan di daerah dan unit satuan pendidikan.  Kabar penghapusan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah tersebut diungkapkan oleh Dhitta Puti Sarasvati dari Aliansi Pendorong Keterbukaan Kebijakan Pendidikan. Dia mengatakan organisasinya sempat diundang sosialisasi atau uji publik pembahasan RUU Sisdiknas oleh Kemendikbudristek.  ’’Saya tidak ikut pertemuannya. Tetapi saya sempat membaca draf RUU Sisdiknas-nya,’’ kata Puti di sela peluncuran website Kawalruusisdiknas di Jakarta Rabu (13/4) petang.  Puti mengatakan ada beberapa bagian RUU Sisdiknas yang menggelisahkan. Diantaranya adalah penghapusan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dia mengakui selama ini Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah masih belum optimal menjalankan perannya.  ’’Tetapi jangan langsung dihapus. Tetapi diupayakan supaya maksimal perannya,’’ kata Puti.  Menurutnya, keberadaan Dewan Pendidikan di provinsi, kabupaten, dan kota sangat penting. Mereka bisa memberikan masukan dan catatan kritis terhadap berjalannya sistem pendidikan. Masukan dari Dewan Pendidikan itu bisa disampaikan ke pemerintah daerah atau dinas pendidikan setempat.  Begitupun dengan Komite Sekolah yang juga memiliki peran penting. Komite Sekolah merupakan wadah bersatunya perangkat sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat di lingkungan sekolah. Kolaborasi pihak-pihak itu bisa mewujudkan pengelolaan sekolah yang baik. Sebab perangkat sekolah memiliki kontrol dari Komite Sekolah.  Pengamat pendidikan Indra Charismiadji mengatakan sistem pendidikan itu bisa diibaratkan sebagai pertandingan sepak bola. Ada pemain, wasit, penonton, sampai federasi sepak bola. Indra mengatakan keberadaan Dewan Pendidikan maupun Komite Sekolah itu sebagai wasit.  ’’Kalau wasitnya belum benar, ya wasitnya diganti dicarikan yang benar. Jangan kemudian main sepak bola tanpa wasit,’’ tuturnya.  Secara umum Indra menyoroti keterbukaan Kemendikbudristek dalam membahas RUU Sisdiknas. Dia kecewa karena keterlibatan masyarakat dalam pembahasan RUU Sisdiknas sangat terbatas. Sampai akhirnya sejumlah praktisi dan pemerhati pendidikan menghadirkan website Kawalruusisdiknas tersebut.  Melalui platform tersebut masyarakat bisa ikut memberikan masukan terhadap pembahasan RUU Sisdiknas. ’’Nanti usulan yang masuk akan kami kumpulkan. Kemudian kami sampaikan ke DPR,’’ jelasnya.  Dia meyakini masukan dari masyarakat terhadap pembahasan RUU Sisdiknas sangat banyak dan perlu ditampung pemerintah beserta parlemen dalam pembahasan RUU Sisdiknas.

Penghapusan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Ditentang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/DEWAN-PENDIDIKAN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Surabaya beberapa bulan lagi dimulai. Sejumlah usulan pun mulai bermunculan. Dewan Pendidikan Surabaya mendorong agar kuota jalur prestasi ditambah. Dari sebelumnya 30 persen menjadi 40 persen.  Usulan itu disampaikan Ketua Dewan Pendidikan Surabaya Juli Poernomo Slamet kemarin (4/4). Menurut dia, penambahan kuota jalur prestasi bertujuan menampung lebih banyak siswa yang memiliki prestasi. Baik yang memiliki prestasi akademik maupun nonakademik. ”Kita ingin menghargai prestasi anak-anak dengan cara membuka kesempatan lebih besar diterima di sekolah negeri,” kata Juli.  Jika itu disetujui, persentase kuota jalur prestasi dan jalur zonasi bakal sama. Besarnya 40 persen. Pada tahun ajaran sebelumnya, kuota jalur zonasi paling dominan. Yaitu, mencapai 50 persen. Tujuannya, siswa yang rumahnya berdekatan bisa diterima di SMPN wilayah tempat tinggalnya. Dengan begitu, terjadi pemerataan di semua sekolah. Tidak ada lagi sekolah favorit yang mengunggulkan prestasi akademik para siswa.  Meski begitu, sambung Juli, prestasi siswa juga harus dihargai. Tahun lalu, tutur dia, pihaknya menerima banyak laporan siswa berprestasi gagal diterima di SMPN negeri. Sebab, jarak rumahnya dengan sekolah setempat sangat berjauhan. Kalah dengan siswa yang melalui jalur zonasi. ”Kita juga harus menghargai prestasi siswa karena meraihnya tidak mudah,” imbuh Juli.  Gagasan dari dewan pendidikan itu masih sebatas usulan. Harus dimatangkan dalam pertemuan berikutnya dengan Dispendik Surabaya dan stakeholder lainnya. Termasuk PGRI. Pedoman PPDB tahun ajaran 2022–2023 akan dituangkan dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang akan diterbitkan Dispendik Surabaya.  Sementara itu, Kadispendik Surabaya Yusuf Masruh menyampaikan, teknis PPDB masih memasuki tahap persiapan. Meski begitu, dia meminta pihak terkait, seperti dewan pendidikan dan PGRI, ikut melakukan evaluasi secara bersama-sama.  Salah satunya terkait pembagian rayon zonasi per wilayah. Juga menyangkut siswa luar kota yang mendaftar ke sekolah di Kota Surabaya. ”Ini semua harus kita pikirkan. Bagaimanapun, semua anak harus bisa menikmati pendidikan,” kata Yusuf.  Seperti yang diberitakan, Dispendik Surabaya mulai menyiapkan format PPDB 2022. Dispendik menjaring masukan dari seluruh pihak. Mulai pakar pendidikan hingga Dewan Pendidikan Surabaya. Harapannya, PPDB Surabaya berjalan optimal.

Dewan Pendidikan Usul Kuota Jalur Prestasi PPDB Surabaya Ditambah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Dewan Pendidikan

Berita Terkini