<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/15/c35adbe0-c05b-4c90-bf73-ac842ca45f41-1638186437.jpg" alt="Musyawarah Nasional MKI sekaligus perkenalan Buku Putih MKI di Jakarta pada Sabtu (14/2). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Musyawarah Nasional MKI sekaligus perkenalan Buku Putih MKI di Jakarta pada Sabtu (14/2). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Koordinator Dewan Pakar MKI Bambang Praptono menekankan bahwa ambisi transisi energi harus tetap diimbangi dengan ketahanan sistem kelistrikan nasional. Dia mengingatkan adanya potensi risiko krisis listrik jangka pendek apabila keseimbangan antara pasokan dan permintaan tidak terjaga, terutama bila pelaksanaan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) meleset dari target. &rdquo;Dewan Pakar MKI merekomendasikan agar eksekusi proyek ke depan harus dilakukan secara on schedule, on budget, on quality dengan dukungan task force team yang kuat. Kita harus mempercepat pembangunan pembangkit EBT yang terintegrasi dengan Battery Energy Storage System (BESS), modernisasi Smart Grid, hingga pembangunan Super Grid,&rdquo; kata Bambang pada Munas MKI sekaligus perkenalan Buku Putih MKI di Jakarta pada Sabtu (14/2). Dia juga menyoroti pentingnya kesiapan tenaga kerja dalam menopang transformasi teknologi tersebut. Seluruh lompatan teknologi ini membutuhkan dukungan SDM berkualitas. &rdquo;Kami memproyeksikan penciptaan hingga 4,4 juta green jobs pada 2030 di sektor ketenagalistrikan. Ini adalah peluang sekaligus tantangan besar bagi pendidikan vokasi dan industri kita untuk menyiapkan talenta yang siap mendukung kedaulatan energi hijau Indonesia,&rdquo; jelas Bambang Praptono. Di ranah regulasi, MKI mendorong harmonisasi aturan ketenagalistrikan serta pembentukan badan pengatur yang independen. Sementara dalam aspek teknologi, pemanfaatan inovasi dekarbonisasi seperti Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS), pengembangan teknologi nuklir, serta pembangunan Super Grid nasional dinilai krusial untuk mempercepat dekarbonisasi sektor energi. Dalam kesempatan yang sama, MKI turut memperkenalkan Buku Putih MKI. Penyusunan tersebut diklaim sejalan dengan visi Asta Cita pemerintah, khususnya rencana penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 100 gigawatt, dengan porsi 75 persen bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT). MKI kemudian menerjemahkan agenda besar itu ke dalam lima fokus utama, yakni perencanaan sistem, pembiayaan, regulasi, teknologi, serta penguatan sumber daya manusia. Tak hanya SDM dan pembangunan infrastruktur, buku tersebut turut menggarisbawahi sejumlah agenda prioritas lain. Pada sisi perencanaan sistem, diperlukan pemetaan infrastruktur yang lebih akurat untuk menekan risiko ketidakseimbangan supply-demand. Dokumen strategis ini sendiri dirancang sebagai rekomendasi kebijakan komprehensif untuk membantu pemerintah menjawab tantangan sektor ketenagalistrikan sekaligus mempercepat transisi energi menuju target Net Zero Emissions (NZE) 2060.

MKI tegaskan ambisi transisi energi harus seimbang dengan ketahanan sistem listrik untuk cegah krisis. Simak strategi penguatan kelistrikan

Ada Potensi Krisis, MKI Ungkap Ambisi Transisi Energi Harus Diimbangi Ketahanan Sistem Listrik Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/ARISAN.jpg" alt="Ilustrasi penipuan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penipuan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Dewan Pakar Anies Baswedan-Sandiaga Uno di era Pilkada DKI Jakarta 2017 berinisial AS dilaporkan ke polisi. AS diduga terlibat&nbsp;kasus penipuan dan penggelapan uang yang mencapai miliaran rupiah. AS sendiri dilaporkan oleh dua orang pengusaha berinisial EB dan NT. Kuasa hukum keduanya, Noverizky Tri Putra menuturkan bahwa kedua kliennya melaporkan AS ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan&nbsp;laporan Polisi no STTLP/B/3798/XII/2023/SPKT/POLRES METRO JAKARTA SELATAN /POLDA METRO JAYA&nbsp;tentang dugaan pidana Penipuan dan Penggelapan tertanggal 13 Desember 2023. "Modusnya melakukan transaksi fiktif kepada para korban dengan memanfaatkan jabatan dan kedekatannya dengan orang-orang penting. Kerugiannya sekitar Rp 1,6 miliar, tapi yang dilaporkan Rp 850 juta," ungkap Noverizky melalui keterangan tertulisnya. Noverizky menyebut, korban AS sebetulnya bukan hanya dua kliennya tersebut. "Hanya saja, saat ini baru dua orang yang melapor. Yang lain belum mau bersuara," ujarnya. Dalam melakukan aksinya, lanjutnya, AS disebutkan memanfaatkan sejumlah jabatan menterengnya sekaligus kedekatannya dengan tokoh nasional dan para petinggi BUMN. "Selain pernah menjadi Dewan Pakar Anies Baswedan-Sandiaga Uno, AS juga merupakan&nbsp;seorang dosen di salah satu kampus kawasan Jakarta Barat," katanya. Menurutnya, AS juga sudah tiga kali dipanggil oleh pihak kepolisian. Namun, yang bersangkutan belum memberikan respons. "Sudah tiga kali mangkir. Polisi masih terus melakukan penyelidikan dan investigasi terhadap laporan dari klien kami," tutupnya. &nbsp;

Mantan Dewan Pakar Anies Baswedan-Sandiaga Uno di era Pilkada DKI Jakarta 2017 berinisial AS dilaporkan ke polisi.

Diduga Terlibat Kasus Penipuan dan Penggelapan, Eks Dewan Pakar Anies Baswedan-Sandiaga Uno Dipolisikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Dollar-Dery-Ridwansah-6-1.jpg" alt="Ilustrasi teller menghitung uang di money changer di kawasan Melawai, Blok M, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi teller menghitung uang di money changer di kawasan Melawai, Blok M, Jakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono (BHS) menyatakan, pergerakan kurs rupiah terhadap Dollar Amerika, harus diwaspadai. &rdquo;Ini menjadi warning bagi pemerintah. Karena pergerakan ini termasuk yang tertinggi di Asia Tenggara,&rdquo; kata BHS. Data yang dihimpun JawaPos.com menunjukkan, perkembangan kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika merupakan salah satu yang terburuk dibandingkan dengan mata uang beberapa negara lain sejak awal tahun hingga sekarang, year-to-date (YTD) per 17 Juni. Kurs Dollar Amerika terhadap Rupiah Indonesia +6,58 persen. &rdquo;Kalau kita lihat pergerakan dari 2012 berbanding 2024 di exchangerates.org, Indonesia mengalami pergerakan dari Rp 9.670 menjadi 16.466 atau 70,28 persen,&rdquo; papar Bambang Haryo Soekartono. Dia mengingatkan, pergerakan kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika yang terus merangsek ke angka Rp 17 ribu atau lebih buruk lagi ke Rp 20 ribu berpotensi memengaruhi kondisi makro dan mikro ekonomi Indonesia. &rdquo;Malaysia sudah mengambil langkah merespons pergerakan kurs,&rdquo; papar Bambang Haryo Soekartono. Menyikapi kondisi ini, BHS mengimbau pemerintah untuk bisa belajar dari kebijakan ekonomi di zaman Presiden BJ Habibie. Saat itu yang bisa ditiru adalah kebijakan fiskal menghentikan sejumlah proyek infrastruktur dan mengurangi bahkan meniadakan perjalanan presiden yang kemudian diikuti pejabat dari pusat hingga daerah, untuk sementara. &rdquo;Tujuannya untuk menjaga anggaran negara,&rdquo; ungkap Bambang Haryo Soekartono. BJ Habibie juga menolak usul IMF menaikkan harga BBM dan listrik, demi menghindari economic multiplier effect kepada pelaku usaha industri dan terutama UMKM. &rdquo;Kalau harga energi naik, yang paling banyak terkena dampaknya itu pasti UMKM. Sementara UMKM itu adalah penyangga ekonomi kita yaitu 65 persen dan juga menyerap banyak tenaga kerja, yaitu 97 persen dari total lapangan kerja,&rdquo; papar Bambang Haryo Soekartono. Sehingga, dengan mempertahankan UMKM, menurut dia, itu sama artinya menjaga daya beli masyarakat. Artinya akan menjaga perputaran ekonomi. &rdquo;BJ Habibie juga melakukan penguatan perbankan agar bisa membiayai UMKM melalui skema kredit untuk usaha kecil,&rdquo; terang Bambang Haryo Soekartono. &rdquo;Selain itu, BJ Habibie juga memastikan kebutuhan sektor pertanian di harga yang sangat terjangkau, sehingga ekonomi tetap bergulir,&rdquo; tambah BHS. Dia mengharapkan pemerintah bisa memulai langkah-langkah mengantisipasi pergerakan kurs Rupiah agar tidak semakin meningkat ke nilai Rp 17 ribu atau lebih. Jika nilai tukar terhadap Dollar Amerika terus meningkat, dampaknya akan sangat merugikan. Sebab, hampir semua sektor di Indonesia bergantung pada komoditas yang terpengaruh Dollar. &rdquo;Seperti bahan baku tekstil, itu kita raw materialnya 89 persen impor dari Tiongkok, ditambah 7 persen biaya operasional yang juga tergantung pada kurs mata uang asing. Lihat saja, begitu banyak industri tekstil yang sudah mulai mandeg bahkan tutup. Dampaknya, pabrik tutup, PHK terjadi, masyarakat tidak punya daya beli,&rdquo; tutur Bambang Haryo Soekartono. &rdquo;Saya mengimbau pemerintah bisa memberikan insentif maupun pengurangan biaya energi untuk sektor tekstil ini, sehingga kebutuhan sandang bisa tersedia oleh pengusaha dalam negeri,&rdquo; ucap dia. Dia menambahkan, jika sektor energi mengalami kenaikan harga, masyarakat dan pelaku usaha, terutama skala kecil, akan mengalami pengaruh signifikan. Misalnya, jika harga gas naik, pelaku UMKM yang tidak mampu membeli gas, terpaksa menutup usahanya. Dia berharap pemerintah, para pakar dan ahli ekonomi serta asosiasi usaha (pelaku usaha) secepatnya merumuskan kebijakan atau skema ekonomi yang bisa menguatkan nilai tukar rupiah untuk memperbaiki kondisi perekonomian di Indonesia. &rdquo;Diharapkan pertumbuhan ekonomi kita bisa benar-benar mencerminkan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat,&rdquo; ujar Bambang Haryo Soekartono.

Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra menyatakan, pergerakan kurs rupiah terhadap Dollar Amerika, harus diwaspadai

Anggota Dewan Pakar DPP Gerindra Minta Masyarakat Waspadai Nilai Tukar Rupiah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/22/WhatsApp-Image-2023-11-22-at-174608-1080956974.jpg" alt="Dewan Pakar DPD Gerindra Jatim Bambang Haryo Soekartono (BHS) blusukan di Pasar Genteng Baru Surabaya." width="100%">
<figcaption>Dewan Pakar DPD Gerindra Jatim Bambang Haryo Soekartono (BHS) blusukan di Pasar Genteng Baru Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Dewan Pakar DPD Gerindra Jatim Bambang Haryo Soekartono (BHS) blusukan di Pasar Genteng Baru Surabaya. Setelah 30 menit keliling, BHS mendata semua harga komoditas. Nah, harga cabai di Pasar Genteng Baru Surabaya mencapai Rp 120 ribu per kilogram. BHS mendorong pemerintah untuk menstabilkan komoditas cabai dan beberapa sembako yang harganya melambung tinggi jelang akhir 2023. Permintaan BHS kepada pemerintah untuk memperhatikan 11 komoditas sembako itu diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, agar harga bisa murah bagi masyarakat. &rdquo;Saya melihat tadi seperti cabai masuk dalam komoditas itu, terus ayam dan sebagainya. Ini mengalami lonjakan (harga),&rdquo; terang BHS saat mengunjungi Pasar Genteng Surabaya. BHS mendorong pemerintah untuk menyediakan komoditas pokok bagi masyarakat sesuai supply and demand. Indonesia harus belajar juga dari negeri jiran seperti Malaysia. &rdquo;Di Malaysia itu, ada harga patokan. Kalau penjual memberikan harga komoditas di atas harga yang ditentukan, kena sanksi. Pemerintah harus memastikan, para supplier seperti petani sudah dapat untung, tidak boleh di atas harga yang ditetapkan,&rdquo; papar Bambang Haryo Soekartono. Dalam kunjungan itu, BHS juga melihat infrastruktur Pasar Genteng Surabaya yang memerlukan fasilitas wifi agar pedagang dapat menjual produk secara daring. Dia juga mendorong pasar tersebut mempunyai tempat penitipan anak hingga area beristirahat bagi pengunjung, supaya sesuai standarisasi SNI dan membuat pembeli maupun pedagang merasa nyaman. &rdquo;Ini tentu perlu diperhatikan sesuai dengan standarisasi ini yang perlu diperhatikan Pemerintah Kota Surabaya,&rdquo; tutur Bambang Haryo Soekartono.

Dewan Pakar DPD Gerindra Jatim mendorong pemerintah untuk menstabilkan harga komoditas cabai dan beberapa sembako

Dewan Pakar DPD Gerindra Jatim Kaget Harga Cabai di Surabaya Rp 120 Ribu Per Kilogram

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/23/Screenshot_20231023-140646-3962778994.jpg" alt="Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka ditemani Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan awak media usai Gibran menerima surat keputusan Rapimnas ke-2 Partai Golkar." width="100%">
<figcaption>Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka ditemani Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan awak media usai Gibran menerima surat keputusan Rapimnas ke-2 Partai Golkar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Henry Indraguna merespons positif Partai Golkar yang telah mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon pendamping atau bakal calon presiden (Bacapres) Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Henry Indraguna menilai sosok Wali Kota Solo itu, merupakan representasi anak muda yang berprestasi, bertanggung jawab dan akan mampu membawa Indonesia menuju negara maju dengan segala ide dan gagasan segar khas anak muda. &rdquo;Sosok Gibran bisa menjadi contoh dari orang Solo yang tidak banyak bicara tapi konkret dalam menuntaskan program kerja. Semua itu bisa dibuktikan dengan rekam jejaknya selama memimpin Solo sebagai Wali Kota,&rdquo; ungkap Henry, bakal calon legislatif (Bacaleg) DPR RI Dapil Jateng V (Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali). Tak hanya itu, menurut dia, jika Gibran masuk Golkar melalui Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI), selaras dengan semangat AMPI yang konsisten mengusung perubahan. &rdquo;Cocok kan, anak muda memang simbolnya perubahan. Tentunya, Gibran akan bisa menjadi representasi AMPI yang mengusung perubahan. Apalagi, Ketua Umum Airlangga selama ini sangat membuka diri dengan sosok-sosok muda untuk tampil menjadi pemimpin di bidangnya masing-masing. Baik di legislatif maupun di eksekutif termasuk anggota Kabinet Pak Jokowi, ada Menpora Dito dan Wamendag Jerry Sambuaga. Juga kepala daerah, bupati dengan usia under 40 (di bawah 40 tahun). Kenapa? Karena Golkar merupakan partai yang senantiasa menyelaraskan diri dengan perkembangan zaman dan mampu menjawab tantangan menuju kemajuan,&rdquo; beber Henry Indraguna. Ketua PPK Kosgoro 1957 itu menyatakan, kehadiran Gibran sebagai elemen anak muda, seperti yang diharapkan mayoritas pemilih, akan mampu mendukung Prabowo Subianto untuk memenangkan Pilpres 2024. &rdquo;Apalagi, Golkar memiliki basis massa yang kuat, mulai dari perkotaan hingga pedesaan. Kolaborasi Prabowo dan Gibran, yang didukung Golkar akan memperbesar peluang kemenangan di Pilpres 2024,&rdquo; ucap Henry Indraguna. Henry mengamini pernyataan Ketum Airlangga bahwa Golkar telah menegaskan akan konsisten memberikan ruang bagi under 40 years untuk tampil sebagai calon pemimpin di jabatan publik. Namun juga memastikan bahwa calon pemimpin nasional yang akan datang tetap dapat melanjutkan pembangunan yang ditorehkan pemimpin sebelumnya. Dan akan memberikan spirit baru bagi kemajuan bangsa. Adapun rekam jejak Gibran yang dapat dijadikan tolok ukur kepantasan didapuk menjadi pendamping Prabowo, lanjut dia, adalah berbagai penghargaan dan inovasi yang sudah dilakukan selama menjadi Wali Kota Solo. Selama memimpin, Gibran mempersembahkan Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, yang menjadi penanda komitmen Pemkot Solo dalam pelayan kesehatan masyarakat yang luas dan berkualitas. &rdquo;Gibran juga mempersembahkan penghargaan Digital Government Award dari KemenPAN-RB, peringkat ke- 3 penghargaan kinerja terbaik tingkat kota dari Kemendagri, dan tercapainya laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian,&rdquo; terang Henry Indraguna. Pengacara kondang itu menyebut, prestasi Gibran berhasil menghadirkan pengelolaan sampah dengan teknologi yang modern melalui inovasi terdepan dengan mengubahnya menjadi energi listrik yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat Solo. &rdquo;Rangkaian penghargaan itu, sudah menjadi bukti bahwa Gibran adalah sosok yang bisa kerja, konsisten dan penuh tanggung jawab serta memberikan kebermanfaatan masyarakat. Sehingga tak salah rasanya, jika Prabowo menjatuhkan pilihan pada sosok muda yang berprestasi, seperti Gibran,&rdquo; kata Henry. Majunya Gibran sebagai calon orang nomor dua negeri ini, lanjut Henry, juga akan menjadi sumber inspirasi para generasi muda untuk tumbuh dan berkembang menjadi sosok yang seperti Gibran. &rdquo;Sudah saatnya, yang muda maju dan mulai mengambil alih estafet kekuasaan untuk membawa Indonesia menuju negara yang berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakatnya, seperti yang disebutkan dalam konstitusi kita. Dari satu Gibran, akan tumbuh Gibran lainnya, dan bersama-sama akan membawa kebaikan bagi negara ini,&rdquo; ucap Henry Indraguna.

Dewan Pakar Golkar merespons positif Partai Golkar yang usung Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres berpasangan dengan Prabowo Subianto

Henry Indraguna Apresiasi Gibran Dipasangkan Prabowo Menangkan Pilpres 2024: Tegaskan Golkar Pro Anak Muda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-07-at-21.04.10.jpg" alt="Dewan Pakar Yamatas Teguh Rachmanto. Dimas  Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Dewan Pakar Yamatas Teguh Rachmanto. Dimas  Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dewan Pakar Yayasan Majelis Taklim Surabaya (Yamatas) menilai, pidato Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tentang pentingnya manajemen keluarga sebagai sebuah hal yang mesti direspons positif. Megawati menyebutkan kaum ibu yang mengikuti pengajian juga harus proaktif dalam melakukan manajemen keluarga yang baik.  ”Saya sudah lihat dengan penuh pidato Ibu Megawati. Saya kira itu bukan kritik kepada pengajian,” ujar Dewan Pakar Yayasan Majelis Taklim Surabaya (Yamatas) Teguh Rachmanto.  ”Itu ajakan positif agar bagaimana aktivitas keagamaan bisa membawa orang untuk proaktif menebar kebaikan di keluarga dan masyarakat, untuk penanganan stunting dan sebagainya,” tambah Teguh.  Menurut dia, yang disampaikan Megawati tentang pengajian dengan arahan untuk menyusun manajemen keluarga adalah bagian dari siyasatud dunya. Yaitu, bagian dari politik untuk memperbaiki kehidupan masyarakat di dunia.  ”Siyasatud dunya, tata kehidupan dunia, harus dijalankan dengan memastikan kemaslahatan dan mencegah keburukan, yuhaqqiqul maslahah wa yadroul mafsadah. Dalam hal ini, Bu Mega memastikan agar seluruh kekuatan kaum perempuan fokus pada perbaikan SDM, salah satunya soal stunting yang dimulai dari manajemen keluarga yang baik,” jelas Teguh.  Misalnya, lanjut Teguh, itu bisa dimulai dari pengajian yang dilengkapi untuk mencari solusi atas permasalahan konkret warga. Seperti stunting, pemberdayaan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, pola pengasuhan anak dan sebagainya.  Teguh menilai, siyasatud dunya telah dilakukan di Surabaya. Ibu-ibu pengajian diarahkan untuk bergabung dalam wadah koperasi. ”Mereka diberi pelatihan menjahit seragam, jahit tas, kuliner, hingga sablon,” ujar Teguh Rachmanto.  Dia menyebutkan, para ibu nyai di Surabaya termasuk di dalam Yamatas yang juga dibina Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi selalu memotivasi jamaahnya untuk mandiri secara ekonomi. Tujuannya demi ketahanan keluarga dan membekali mereka tips-tips menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.  ”Kalau ekonomi keluarga mandiri, asupan gizi ke anak semakin baik. Belum lagi Pemkot Surabaya juga membantu pemenuhan nutrisi anak. Tidak mengherankan bila prevalensi stunting di Surabaya berada pada titik terendah di Indonesia yakni 4,8 persen pada 2022,” ungkap Teguh Rachmanto.  Teguh menyatakan, pidato Megawati terkait pengajian yang diawali dengan ucapan beribu-ribu maaf adalah sebuah saran bahwa perempuan harus menjadi women of action yang terlibat dalam segala urusan demi kebaikan keluarga, bangsa, dan agamanya.  ”Itu pesan yang ingin disampaikan Ibu Megawati,” ucap Teguh Rachmanto.  Dia menambahkan, ketika menyampaikan pidato tentang pengajian tersebut, Megawati dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP yang sedang memberi pengarahan dalam acara Pancasila dalam Tindakan.

Yayasan Majelis Taklim Surabaya Komentari Soal Pidato Megawati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/dewan-pakar-golkar-sepakat-pertahankan-novanto-jadi-ketum_m_145761.jpeg" alt="Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - &nbsp;Pertemuan Dewan Pakar Partai Golkar sepakat untuk mempertahankan Setya Novanto dari jabatan dari jabatan sebagai ketua umum partai berlogo pohon beringin. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengatakan, pihaknya bersama yang lain sepakat mendukung keputusan DPP Partai Golkar untuk tidak menggelar Munaslub untuk menggantikan Novanto sebagai ketua umum. "Menerima sepenuhnya apa yang ditentukan oleh DPP Partai Golkar," ujar Agung di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (21/7). Dia berharap Setya Novanto bisa menyelesaikan kasus hukum e-KTP yang menerpanya. Sehingga bisa fokus menjalankan tugas-tugasnya menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Apalagi dalam sidang putusan kasus e-KTP yang telah menjerat petinggi Kemendagri, Irman dan Sigiharto tidak ada nama Setya Novanto. "Mudah-mudahan Pak Setya Novanto tidak terlibat dalam kasus e-KTP," pungkasnya. Sekadar informasi, KPK menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi yang merugikan negara Rp 2.3 triliun. Novanto juga sebelumnya telah diperiksa oleh KPK terkait dugaan korupsi e-KTP. Dia diduga memiliki peran dalam proses penganggaran atau pengadaan barang dan jasa. Ketua Umum Partai Golkar ini juga diduga telah mengkondisikan pemenang pengadaan e-KTP. Pria kelahiran Bandung, Jawa Barat ini disangka melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).&nbsp; Dalam kasus ini, KPK sebelumnya telah menetapkan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan Sugiharto, serta pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Dewan Pakar Golkar Sepakat Pertahankan Novanto Jadi Ketum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/dewan-pakar-golkar-sepakat-pertahankan-novanto-di-kursi-ketum_m_145759.jpeg" alt="Agung Laksono" width="100%">
<figcaption>Agung Laksono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Para Dewan Pakar Partai Golkar sepakat untuk mempertahankan Setya Novanto dari jabatan dari jabatan sebagai ketua umum partai berlogo pohon beringin. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengatakan, pihaknya bersama yang lain sepakat mendukung keputusan DPP Partai Golkar, yang salah satunya tidak akan ada Munaslub untuk mengantikan Novanto. "Menerima sepenuhnya apa yang ditentukan oleh DPP Partai Golkar," ujar Agung di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (21/7). Dia berharap Setya Novanto bisa menyelesaikan kasus hukum e-KTP yang menerpanya. Sehingga bisa fokus menjalankan tugas-tugasnya menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Apalagi dalam sidang putusan kasus e-KTP yang telah menjerat pentinggi Kemendagri, Irman dan Sigiharto tidak ada nama Setya Novanto. "Mudah-mudahan Pak Setya Novanto tidak terlibat dalam kasus e-KTP," pungkasnya. Sekadar informasi, KPK menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi yang merugikan negara Rp 2.3 triliun. Novanto juga sebelumnya telah diperiksa oleh KPK terkait dugaan korupsi e-KTP. Dia diduga memiliki peran dalam proses penganggaran atau pengadaan barang dan jasa. Ketua Umum Partai Golkar ini juga diduga telah mengkondisikan pemenang pengadaan e-KTP. Sementara, pria kelahiran Bandung, Jawa Barat ini disangka melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam kasus ini, KPK sebelumnya telah menetapkan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan Sugiharto, serta pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Dewan Pakar Golkar Sepakat Pertahankan Novanto di Kursi Ketum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/ingin-golkar-adem-ayem-novanto-lobi-dewan-pakar_m_145711.jpeg" alt="Setya Novanto" width="100%">
<figcaption>Setya Novanto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto ingin partai yang menaunginya tidak bergejolak, lantaran penetapannya sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus e-KTP. Novanto melakukan manuver dengan merayu para Dewan Pakar Partai Golkar untuk bisa satu suara tidak mendukung adanya musyawarah nasional luar biasa (Munaslub). Hari ini pun, Jumat (21/7) Novanto ikut rapat besar bersama para Dewan Pakar. "Dalam pertemuan ini akan ada dialog langkah ke depan dan upaya hukum," ujar Ketua Dewan Pakar Agung Laksono di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (21/7). Namun demikian, mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) ini memberi sinya Partai Golkar tidak ingin adanya perpecahan. Sehingga Novanto perlu mendapatkan dukungan terkait masalah hukum yang dihadapinya. "Memberikan dukungan ke Pak Novanto dalam menghadapi masalah hukum yang dihadapinya," pungkasnya. Sekadar informasi, KPK menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi yang merugikan negara Rp 2.3 triliun. Novanto juga sebelumnya telah diperiksa oleh KPK terkait dugaan korupsi e-KTP. Dia diduga memiliki peran dalam proses penganggaran atau pengadaan barang dan jasa. Ketua Umum Partai Golkar ini juga diduga telah mengkondisikan pemenang pengadaan e-KTP. Sementara, pria kelahiran Bandung, Jawa Barat ini disangka melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam kasus ini, KPK sebelumnya telah menetapkan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan Sugiharto, serta pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Ingin Golkar Adem Ayem, Novanto Lobi Dewan Pakar?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/mahyudin-ingin-ada-sanksi-bagi-kader-golkar-yang-inginkan-munaslub_m_118865.jpeg" alt="Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) menginginkan adanya musyawarah nasional luar biasa (Munaslub), &nbsp; jika Setya Novanto &nbsp;resmi menjadi tersangka dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau e-KTP. Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin mengatakan, saat ini mayoritas pemuda Partai Golkar kompak tidak ingin adanya Munaslub. Atas dasar itu, &nbsp;menurutnya, &nbsp;orang-orang yang mengatasnamakan GMPG harus diberikan sanksi dari DPP Partai Golkar. "Harus ada &nbsp;sanksi, &nbsp;jangan dibiarkan. Saya lebih setuju itu diberi sanksi," ujar Mahyudin di kediaman Agung Laksono, Cipinang Cempedak, Jakarta, Minggu (26/3). Menurut Wakil Ketua MPR ini, sanksi tersebut diberikan karena orang-orang yang mengatasnamakan GMPG telah berusaha untuk membuat gaduh suasana internal Partai Golkar. Pasalnya kader mudah partai berlogo pohon beringin tidak ingin adanya Munaslub. "Karena ada tindakan pecah belah partai," katanya. Sebelumnya, anggota GMPG Sirajuddin Abdul Wahab mendesak diadakannya Munaslub untuk mencari pemimpin baru di tubuh partai beringin. Itu jikalau Setya Novanto dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kata dia, pemangku kepentingan di Partai Golkar harus segera bersikap dengan adanya kasus ini. Karena ada &nbsp;atau tidak keterlibatan Novanto akan &nbsp;berdampak pada instiusi Partai Golkar.(cr2/JPG)

Mahyudin Ingin Ada Sanksi Bagi Kader Golkar yang Inginkan Munaslub

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dewan pakar

Berita Terkini