<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/06/ANTARA-WAKA-DMI-1420478071.jpg" alt="Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), Imam Addaruqutni. (Dok. Antara)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), Imam Addaruqutni. (Dok. Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gencatan senjata antara Israel dengan Palestina sudah tercapai dengan beragam kesepakannya. Mulai dari pertukaran tahanan. Dunia pun dapat mengalirkan bantuan untuk upaya pemulihan kemanusiaan dan ekonomi.&nbsp; Sebelumnya bentuk solidaritas masyarakat Indonesia terhadap perang Isreal dan Palestina terdapat gerakan boikot produk yang dinilai terafiliasi dengan Israel. Kini, gencatan antara Israel dan Palestina sudah tercapai. Dewan Masjid Indonesia (DMI) mengimbau masyarakat untuk menyalurkan semangat solidaritas secara positif dan konstruktif. Salah satunya dengan memperkuat ekonomi umat dan mendukung pelaku usaha lokal, sebagai bagian dari kepedulian yang tidak hanya berdampak luar, tetapi juga memberi manfaat bagi ketahanan ekonomi nasional.&nbsp; Wakil Ketua DMI Imam Addaruqutni mengatakan, semangat membela Palestina sebagai bentuk empati yang mulia. Semangat ini perlu diarahkan secara bijak, termasuk dalam gerakan boikot supaya tidak berdampak negatif pada pelaku usaha lokal. &nbsp; Menurut dia, aksi solidaritas akan lebih kuat jika didasarkan pada informasi yang kredibel dan sikap yang hati-hati. "Diperlukan sikap yang lebih bijak dan penuh kehati-hatian (terhadap solidaritas kemanusiaan khususnya boikot). Sikap apriori atau asumsi yang tidak berdasar ini bisa berdampak serius dan berisiko melemahkan ekonomi saudara-saudara kita sendiri di Indonesia," ujar Imam Addaruqutni kepada wartawan, Rabu (15/10).&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016706270/pembunuhan-jurnalis-palestina-saleh-aljafarawi-pesan-gelap-bagi-pers-gaza-di-tengah-janji-gencatan-senjata">Pembunuhan Jurnalis Palestina Saleh Aljafarawi: Pesan Gelap bagi Pers Gaza di Tengah Janji Gencatan Senjata</a> Imam mengingatkan bahwa tantangan terhadap ketahanan ekonomi nasional tidak selalu datang dari luar. Sejak konflik terjadi banyak produk dalam negeri ikut terdampak kampanye boikot yang tidak didasarkan pada informasi yang valid. Dia menyoroti kemungkinan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan isu sensitif seperti boikot untuk melemahkan ekonomi Indonesia dari dalam. &nbsp; Oleh karena itu, DMI mengajak masyarakat untuk tetap waspada dan bijak dalam menyikapi setiap ajakan solidaritas. "Jika ada upaya mencantumkan produk-produk dalam negeri ke dalam daftar boikot dengan tujuan merugikan bangsa sendiri tentu hal seperti itu perlu diwaspadai dan sikapi bersama," ujarnya.&nbsp; Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis menilai kesadaran generasi muda Indonesia terhadap isu kemanusiaan semakin meningkat dan perlu dibimbing dengan edukasi yang tepat. "Sekarang anak-anak kecil kalau mau beli produk saja sudah mengecek. Ini produk Israel atau bukan. Kesadaran ini perlu dibimbing dengan panduan yang jelas,&rdquo; ujarnya belum lama ini.&nbsp; Untuk mencegah kesalahpahaman, DMI bersama ulama telah menyusun panduan klasifikasi produk berdasarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Panduan itu dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menyikapi isu tersebut. Langkah itu bertujuan untuk mencegah boikot salah sasaran, sekaligus melindungi ekonomi nasional dari efek domino akibat kesalahan informasi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016699628/trump-tandatangani-kesepakatan-gencatan-senjata-gaza-bersama-qatar-mesir-dan-turki-dunia-sambut-harapan-baru-bagi-perdamaian-timur-tengah">Trump Tandatangani Kesepakatan Gencatan Senjata Gaza Bersama Qatar, Mesir, dan Turki: Dunia Sambut Harapan Baru bagi Perdamaian Timur Tengah</a> Panduan ini mengelompokkan produk dalam empat kategori haram, makruh, mubah, dan sunnah, untuk membantu masyarakat membedakan mana produk yang benar-benar terafiliasi dengan entitas Israel dan mana yang tidak. &nbsp; Dalam konteks ini, boikot yang salah sasaran dapat menimbulkan efek domino terhadap rantai pasok lokal, yang pada akhirnya merugikan petani, UMKM, hingga tenaga kerja. &nbsp; Peneliti Ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan, perusahaan yang memiliki rantai pasok lokal tinggi justru berperan besar menjaga ketahanan ekonomi nasional. &nbsp; &ldquo;Jika perusahaan besar dengan rantai pasok lokal kehilangan dukungan pasar domestik, risiko efek domino sangat besar, kontrak dengan pemasok terputus, UKM (pemasok) kehilangan pendapatan, terjadi PHK, dan ekonomi lokal ikut melemah,&rdquo; jelas Yusuf kepada media beberapa waktu lalu. &nbsp; Yusuf menambahkan, banyak perusahaan besar di Indonesia yang justru menyerap hasil pertanian dan peternakan dalam negeri, memberdayakan UMKM, serta membuka lapangan kerja. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016697804/benjamin-netanyahu-sebut-perang-tak-akan-berakhir-meski-ada-kesepakatan-gencatan-senjata-dengan-palestina">Benjamin Netanyahu Sebut Perang Tak Akan Berakhir Meski Ada Kesepakatan Gencatan Senjata dengan Palestina</a> Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat menilai, aksi boikot tanpa dasar yang kuat berpotensi merugikan perekonomian nasional, terutama berdampak langsung terhadap pekerja dan buruh. &ldquo;Jadi, meskipun tujuannya baik perlu dipikirkan dampaknya agar tidak justru merugikan pekerja dan perekonomian nasional,&rdquo; kata Mirah kepada media. &nbsp; Menurut dia, meskipun boikot merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang sah, tetapi jika tidak dikelola dengan baik justru akan menambah beban pekerja. Oleh karena itu, seiring meredanya ketegangan geopolitik, solidaritas masyarakat Indonesia kini perlu berevolusi dari gerakan reaktif menuju gerakan produktif. &nbsp; Dukungan terhadap Palestina tetap bisa diwujudkan, tetapi dengan cara yang memperkuat kemandirian dan ketahanan ekonomi bangsa sendiri.

Dewan Masjid Indonesia (DMI) mengimbau masyarakat untuk menyalurkan semangat solidaritas secara positif dan konstruktif.

Pasca Gencatan Senjata di Gaza, DMI Imbau Masyarakat Ubah Arah Gerakan Boikot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/19/nusron-wahid-dan-jk-3241915622.jpg" alt="Menteri ATR Nusron Wahid bersama dua menteri lainnya di Kabinet Merah Putih bertemu mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. (Dok. Kementerian ATR)" width="100%">
<figcaption>Menteri ATR Nusron Wahid bersama dua menteri lainnya di Kabinet Merah Putih bertemu mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. (Dok. Kementerian ATR)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid menyampaikan komitmennya untuk menuntaskan sertipikasi tanah wakaf yang belum terdaftar. Upaya sertipikasi akan terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga keagamaan seperti Dewan Masjid Indonesia (DMI). Kementerian ATR pun menandatangani MoU dengan DMI, pada Sabtu (17/5). &ldquo;Kami bertekad dalam lima tahun ini minimal 90 persen dari tanah wakaf yang belum terdaftar bisa kita tuntaskan,&rdquo; ujar Nusron Wahid. Dengan adanya MoU ini, Kementerian ATR merasa terbantu. Berdasarkan data Kementerian Agama, tercatat ada 561.909 bidang tanah wakaf, tetapi baru 267.994 bidang yang telah terdaftar dengan total luas 25.874 hektare. Artinya, baru sekitar 47,6 persen tanah wakaf yang tersertipikasi. Sementara itu, untuk tahun 2025 jumlah tanah wakaf yang sudah disertipikasi adalah sebanyak 2.411 bidang. Menteri Nusron menjelaskan, sejak 1 Maret 2025, Kementerian ATR/BPN telah membuka loket khusus untuk melayani sertipikasi tanah wakaf, yayasan, dan organisasi masyarakat lainnya. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mempercepat proses administrasi yang selama ini dinilai memerlukan waktu cukup panjang. &ldquo;Setiap tahun, kami mengeluarkan sekitar 7 juta sertipikat, termasuk Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Oleh karena itu, untuk tanah wakaf, kami membutuhkan percepatan agar prosesnya tidak mengalami antrean panjang,&rdquo; jelas Menteri Nusron. Ketua Umum DMI, Jusuf Kalla, menegaskan bahwa program sertipikasi tanah wakaf merupakan salah satu fokus utama DMI pada periode 2024&ndash;2025. Menurutnya, sertipikasi adalah hal penting yang dapat menghindari potensi terjadinya konflik. tanaBaca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/humaniora/015105853/cegah-konflik-dengan-ahli-waris-isu-tanah-wakaf-harus-jadi-perhatian-pemerintah">Cegah Konflik Dengan Ahli Waris, Isu Tanah Wakaf Harus Jadi Perhatian Pemerintah</a> &ldquo;Di masjid jarang terjadi konflik, namun di sekolah banyak terjadi sengketa antara keturunan pewakif. Kami tidak ingin hal ini terjadi di masjid-masjid,&rdquo; ungkap Jusuf Kalla.

Menteri ATR Nusron Wahid menegaskan komitmen untuk menyelesaikan sertifikasi tanah wakaf yang belum terdaftar dalam lima tahun ke depan.

Tuntaskan Sertipikasi Tanah Wakaf dalam Lima Tahun, Menteri ATR Nusron Wahid Gandeng Jusuf Kalla 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG-20230306-WA0036.jpg" alt="Wakil Ketua Umum DPP Dewan Masjid Indonesia (DMI) Syafruddin Kambo tegaskan tak mau terlibat politik praktis." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum DPP Dewan Masjid Indonesia (DMI) Syafruddin Kambo tegaskan tak mau terlibat politik praktis.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Umum DPP Dewan Masjid Indonesia (DMI) Syafruddin Kambo protes kepada mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin karena namanya dimasukkan dalam daftar rombongan saat berkunjung ke NasDem Tower Jakarta Pusat, Senin (6/11/2023). Syafruddin menegaskan bahwa sudah menolak permintaan Din Syamsuddin untuk ikut dalam rombongan kunjungan ke NasDem Tower. Ia mengatakan posisinya saat ini melarang dirinya terlibat dalam politik praktis. "Saya sudah bilang ke Pak Din, saya tidak terlibat politik praktis, Dewan Masjid tidak boleh dibawa ke dalam politik, tapi nama saya tetap dimasukkan ke dalam daftar rombongan," ucap dia tegas, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (7/11/2023). Syafruddin menyayangkan Din Syamsuddin yang masih mencantumkan namanya dalam daftar rombongan yang hadir dalam kunjungan bernuansa politis tersebut. Sebab, tutur dia, kunjungan Din Syamsuddin ke NasDem merupakan bentuk dukungan terbuka kepada pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Ketua Asfa Foundation ini menekankan, dirinya tidak hadir dalam pertemuan tersebut, termasuk juga pada pertemuan-pertemuan yang bernuansa politis lainnya. Ia mendesak agar Din Syamsuddin untuk segera meralatnya. "Sekali lagi saya meminta Pak Din untuk segera meralat ke semua media yang memuat pemberitaan soal kehadiran saya di pertemuan kemarin. Sekali lagi saya tekankan, Dewan Masjid tidak boleh terlibat politik, saya pun demikian menolak terlibat di politik praktis," tuturnya. Diketahui, Din Syamsuddin tiba di NasDem Tower, Jakarta Pusat. Ia datang bersama sejumlah tokoh agama. Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh langsung menyambut dan memeluk hangat Din Syamsuddin. Din beserta rombongan tiba di NasDem pada pukul 15.25 WIB, langsung disambut oleh jajaran partai NasDem di antaranya Sekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim, Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Choiri beserta jajaran lainnya. Setelah itu, Din langsung diarahkan ke lantai 4 NasDem Tower untuk bertemu dengan Surya Paloh. Selang beberapa menit, Surya Paloh tiba di Ballroom dan menyapa beberapa tokoh agama lain sebelum dirinya menyapa Din. Dalam daftar rombongan yang diterima awak media, tertulis bahwa Din Syamsuddin mengajak 15 tokoh, dan Jenderal (Purn) Syafruddin dimasukkan dalam daftar tersebut. Padahal saat di lokasi, Syafruddin tidak terlihat hadir. Sekadar informasi, usai pensiun dari kepolisian, Jenderal (Purn) Syafruddin dikenal sebagai sosok yang bergerak dalam bidang kemanusiaan dan pendidikan berskala nasional maupun internasional. Sepak terjangnya di dunia internasional tak perlu diragukan, sebut saja bagaimana upayanya bersama ASFA Foundation dan Liga Muslim Dunia untuk membahas perdamaian dunia, pendidikan dan kemanusiaan. Bahkan secara khusus Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia Syaikh Muhammad Abdul Karim Al-Isa mengajak Syafruddin untuk membahas rencana penyelenggaraan Konferensi Cendekiawan Muslim Dunia. Rencananya, konferensi ini akan dihadiri para tokoh etnis dan agama dari belahan dunia. Keterlibatannya di kancah internasional memang memposisikan dirinya sebagai vote getter, tapi Syafruddin menolak untuk ditarik-tarik ke politik praktis. Ia ingin netral dan fokus dalam mendorong kemajuan di bidang pendidikan dan kemanusiaan.

"Sekali lagi saya tekankan, Dewan Masjid tidak boleh terlibat politik, saya pun demikian menolak terlibat di politik praktis," tuturnya.

Wakil Ketua Umum DPP Dewan Masjid Indonesia Tegaskan Menolak Terlibat Politik Praktis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/31/syafruddin-21669824.jpeg" alt="Waketum DMI Komjen Pol (Purn) Syafruddin Kambo bertemu dengan Sekjen Liga Muslim Dunia Syaikh Dr. Muhammad Abdul Karim Al-Isa. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Waketum DMI Komjen Pol (Purn) Syafruddin Kambo bertemu dengan Sekjen Liga Muslim Dunia Syaikh Dr. Muhammad Abdul Karim Al-Isa. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Waketum Dewan Masjid Indonesia Komjen Pol (Purn) Syafruddin Kambo menemui Sekretaris Jenderal&nbsp;Liga Muslim Dunia, Syaikh Dr. Muhammad Abdul Karim Al-Isa di Riyadh, Selasa (31/10). Pertemuan keduanya membahas perdamaian dunia, pendidikan, kemanusiaan, serta rencana penyelenggaraan Konferensi Cendekiawan Muslim Dunia yang akan dihadiri oleh para tokoh etnis dan agama dari belahan dunia. "Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia menjadi contoh negara yang berhasil mengelola keragaman, dan menciptakan harmoni dalam kehidupan masyarakatnya," ujqr Al-Isa dalam keterangan tertulis yang diterima. Sementara itu, Syafruddin mengapresiasi peran Rabithah dalam konteks perdamaian dunia dan kerjacsama antar budaya. "Kami&nbsp;juga sepakat tentang pentingnya menjalin kerja sama dalam rangka percepatan sumber daya manusia unggul umat Islam, khususnya di Indonesia," ujar Syafruddin. Perjalanan Syafruddin yang juga merupakan Wakil Presiden Dunia Melayu Dunia Islam ke Mesir dan Saudi Arabia sendiri adalah dalam rangka membawa misi perdamaian dan persaudaraan. Sehari sebelumnya, Syafruddin berada di Universitas Al-Azhar dalam rangka memberikan keynote speech pada acara wisuda mahasiswa internasional bersama para ulama dan guru besar di Kairo.

Pertemuan keduanya membahas perdamaian dunia, pendidikan, kemanusiaan, serta rencana penyelenggaraan Konferensi Cendekiawan Muslim Dunia.

Waketum Dewan Masjid Indonesia Temui Sekjen Liga Muslim Dunia, Bahas Soal Perdamaian Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/05/IMG-20231005-WA0007-3808185482.jpg" alt="Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla diantara para pemuka agama di Jakarta (4/10). Hilmi/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla diantara para pemuka agama di Jakarta (4/10). Hilmi/Jawa Pos</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) tidak kalah sibuk dalam menyambut tahun politik 2024. Terbaru kementerian yang dipimpin Yaqut Cholil Qoumas itu mengeluarkan surat edaran tentang pedoman ceramah keagamaan. Salah satu poinnya, materi ceramah keagamaan tidak boleh bermuatan kampanye politik praktis.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di dalam edaran tertanggal 27 September 2023 itu, ada tujuh materi ceramah keagamaan. Selain tidak boleh bermuatan kampanye politik praktis, materi ceramah tidak memprovokasi masyarakat untuk perilaku tertentu. Seperi tindakan intoleransi, diskriminasi, intimidatif, anarkis, dan destruktif.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian materi ceramah tidak menghina, menodai, melecehkan pandangan, keyakinan dan praktik ibadah umat beragama. Tujuannya supaya tidak memicu rasa kebencian di tengah masyarakat. Materi ceramah harus mendidik, mencerahkan, serta mengajak umat beragama untuk iman dan takwanya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/013044831/mengenal-fitur-regenerative-braking-pada-mobil-listrik-seberapa-efisien">Mengenal Fitur &ldquo;regenerative braking&rdquo; pada Mobil Listrik, Seberapa Efisien?</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menag Yaqut dalam surat edaran itu juga menyampai kompetensi seorang penceramah. Diantaranya adalah memiliki pengetahuan dan pemahaman keagamaan yang moderat. Memiliki sikap toleransi dan menjunjung tinggi harkat serta martabat kemanusiaan. Berikutnya penceramah juga memiliki sikap santun, keteladanan, dan wawasan kebangsaan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla merespon aturan tersebut. Dia mengatakan orang ceramah tidak dilarang. "Yang tidak boleh itu berkampanye di masjid. Kalau berceramah boleh," katanya usai menghadiri Konferensi Agama dan Perubahan Iklim yang digelar Majelis Hukama Muslimin di Jakarta kemarin (4/10).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pria yang akrab disapa JK itu mengatakan bicara apa saja silahkan, asal tidak melanggar aturan. Dia juga mengatakan di DMI sudah ada rambu-rambu soal masjid atau takmir menghadap tahun politik. Pada intinya dia berpesan kepada siapapun, tidak boleh berkampanye di masjid atau tempat ibadah lainnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di depan para tokoh agama-agama dalam dan luar itu, JK banyak menyinggung soal peran agama untuk menjaga lingkungan. Khususnya mencegah dampak perubahan iklim. Dia mengajak untuk bersama-sama mengambil langkah kongkrit mengatasi krisis pangan. Dia mengatakan urusan pangan, sifatnya universal. Dirasakan oleh pemeluk semua agama.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/013044701/deretan-pemain-persib-yang-ditakuti-pelatih-persebaya-josep-gombau">Deretan Pemain Persib yang Ditakuti Pelatih Persebaya Josep Gombau</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JK sendiri merasakan kondisi iklim saat ini berubah drastis. Dia mencontohkan di Jakarta pada siang hari, saat ini bisa sampai 36 derajat celcius. "Jarang terjadi dalam pengalaman di Indonesia. Dulu panas seperti ini di padang pasir," katanya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian banjir biasanya terjadi di daerah tropis. Tetapi baru-baru ini banjir jiga menerjang Eropa dan Amerika sebagai negara sub tropis. Begitupun dengan kebakaran hutan selama ini di negara-negara Khatulistiwa seperti Indonesia. Namun belakangan juga terjadi di Kanada dan Eropa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut dia anomali itu adalah efek dari perubahan iklim. "Akibatnya kehidupan terpengaruh. Makanan berkurang. Produksi beras di ASEAN berkurang," katanya. Sekali lagi JK menegaskan peran tokoh agama penting untuk mengatasi krisis pangan serta efek perubahan iklim lainnya.</div>

Kementerian yang dipimpin Yaqut Cholil Qoumas itu mengeluarkan surat edaran tentang pedoman ceramah keagamaan saat masuk tahun politik.

Masuk Tahun Politik, Kemenag Keluarkan Pedoman Ceramah Keagamaan, Begini Tanggapan Jusuf Kalla

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/22/Shalat-Idul-Fitri-di-Masjid-Istiqlal-Dery-Ridwansah-2JPG-1603798558.jpg" alt="Ribuan umat Islam melaksanakan Shalat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (22/4/2023). Pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 H pada Sabtu (22/4). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ribuan umat Islam melaksanakan Shalat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (22/4/2023). Pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 H pada Sabtu (22/4). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Kebutuhan khatib di Jakarta masih jauh panggang dari api. Jumlah khatib yang tersedia, masih kalah jauh dibandingkan masjid serta perkantoran yang menyelenggarakan salat Jumat. Kaderisasi untuk mencetak khatib terus dilakukan sejumlah pihak. Pengasuh Yayasan Al Washiyyah Mohamad Hidayat menuturkan data dari Dewan Masjid Indonesia (DMI) menyebutkan di Jakarta dan sekitarnya terdapat 3.412 unit masjid.&nbsp; "Selain itu juga ada 4.444 lokasi perkantoran yang digunakan untuk musala maupun tempat salat," kata Hidayat di sela training intensif calon Khatib Muda Indonesia I di Jakarta (12/5). Menurut Hidayat, dengan banyaknya masjid dan lokasi perkantoran tersebut, dibutuhkan khatib dalam jumlah banyak. Untuk itu Hidayat mengatakan diperlukan kolaborasi berbagai pihak untuk melakukan pendidikan dan latihan mencetak calon khatib. Sehingga tidak sampai ada masjid yang tak bisa menyelenggarakan salat Jumat gara-gara tidak ada khatibnya. Hidayat juga menegaskan, upaya mencetak calon khotib tersebut tidak bisa dilakukan sembarangan. Para khatib yang dihasilkan harus bisa menyampaikan dakwah yang sejuk ke masyarakat. Selain itu juga memiliki pemahaman menjaga kedaulatan NKRI yang kuat. Jangan sampai khatib dalam khutbahnya menyampaikan ujaran kebencian atau sejenisnya. Pada kesempatan yang sama Wakil Sekjen MUI Arif Fahrudin menuturkan, melalui training insentif itu diharapkan tidak hanya memproduksi khatib. Tetapi juga mencetak khatib muda yang bisa menyampaikan pesan sekaligus solusi terhadap persoalan keagamaan di masyarakat. "Ke depan diproyeksikan kebutuhan khatib di Jabodetabek akan meningkat," tuturnya.&nbsp; Tidak hanya untuk keperluan salat Jumat saja. Tetapi juga untuk kegiatan salat Idul Fitri, salat Idul Adha, salat Gerhana, dan lainnya. Kegiatan training intensif calon khatib muda itu mendapatkan dukungan dari BSI Maslahat. Komisaris Utama BSI Adiwarman Azwar Karim menuturkan, dalam mencetak khatib muda perlu dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang tepat. Sehingga para khatib itu bisa menyampaikan pesan yang tepat sasaran. "Dengan latihan yang benar, khatib bisa mempunyai energi dan cara agar bisa membuat pesannya masuk ke hati jemaah," tuturnya.&nbsp; Dalam pelatihan tersebut, materi yang disampaikan dirancang supaya para khatib muda memiliki pengetahuan dasar ceramah. Selain itu juga dibekali tambahan pengetahuan tentang komunikasi massa dan sejenisnya.&nbsp;

Data Dewan Masjid Indonesia menyebutkan di Jakarta dan sekitarnya terdapat 3.412 unit masjid. Namun tidak diimbangi dengan jumlah khatib.

Jumlah Masjid Mencapai 3.412 Unit, Jabodetabek Kekurangan Khatib

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/JK-PMI-1.jpg" alt="Ketua PMI M. Jusuf Kalla. Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua PMI M. Jusuf Kalla. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) III Dewan Masjid Indonesia melarang semua pengurus masjid memberikan panggung bagi tokoh politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.  "Pengurus masjid dilarang memberikan panggung politik untuk tokoh politik dalam Pemilu 2024," kata Wakil Ketua Umum DMI Komjen Pol (Purn) Syafruddin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.  Dalam Rapimnas III DMI yang berlangsung di Kantor Pusat DMI di Jalan Matraman Raya, Jakarta, Senin dan Selasa (7/3), Syafruddin mengatakan terdapat rekomendasi untuk menyelenggarakan muktamar secara gradual sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD ART).  Rekomendasi tersebut merupakan mandat langsung dari Ketua Umum (Ketum) DMI Jusuf Kalla yang memberikan mandat langsung kepada Syafruddin untuk melaksanakan muktamar secara gradual sesuai AD/ART.  "Ketum DMI Jusuf Kalla memberikan mandat untuk melaksanakan muktamar secara gradual sesuai AD/ART," tambah mantan wakil kapolri itu.  Kemudian, DMI memberikan amanat untuk Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan untuk menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar DMI. Syafruddin telah mengunjungi kediaman Budi Gunawan untuk menanyakan kesediaannya menjadi ketua dewan pakar DMI.  "Mengangkat Kabin Budi Gunawan sebagai Ketua Dewan Pakar DMI," katanya.  Agenda Rapimnas III DMI itu antara lain melaporkan perkembangan hasil tugas masing-masing sekaligus mereka mengajukan rekomendasi. Rapimnas DMI juga akan membahas konsolidasi tata tertib DMI dan penyelenggaraan Muktmar DMI VIII.

DMI Haramkan Pengurus Masjid Beri Panggung Bagi Tokoh Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-02-at-09.28.42.jpeg" alt="Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla bersama dengan Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Mohammad Nuh menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Kantor Pengurus Pusat (PP) DMI, Jalan Matraman, DKI Jakarta, Rabu (1/3). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla bersama dengan Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Mohammad Nuh menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Kantor Pengurus Pusat (PP) DMI, Jalan Matraman, DKI Jakarta, Rabu (1/3). (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla bersama dengan Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Mohammad Nuh menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Kantor Pengurus Pusat (PP) DMI, Jalan Matraman, DKI Jakarta, Rabu (1/3). Kesepahahaman itu dilakukan guna mendorong percepatan sertifikasi wakaf masjid.  "Tadi kami menandatangani kerja sama untuk sertifikasi wakaf untuk rumah ibadah. Seperti yang disampaikan Pak Nuh tadi, di Indonesia ini ada 800 ribu masjid dan musala. Tentu yang paling pokok masjidnya," ujar Jusuf Kalla lewat keterangannya, Kamis (2/3).  Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat meningkatkan kesadaran dan kepeduliannya terhadap masjid, serta mewujudkan legalitas wakaf masjid yang bersertifikasi.  "Kami mendorong percepatan sertifikasi masjid agar ke depannya tidak ada lagi persoalan karena faktor legalitas. Serta kami mendorong secara bersama-sama peningkatan ekonomi umat sehingga bisa tumbuh di masyarakat dan bisa menjalankan wakaf," tutur JK.  Sementara itu, Ketua BWI Mohammad Nuh mengatakan MoU ini untuk memberikan legalitas bagi masjid-masjid di seluruh Indonesia. Rencananya, pada Ramadan mendatang akan ada sertifikasi sebanyak 25.000 aset masjid di Jawa Timur.  "Semoga semua niat baik ini bisa dijalankan dengan baik. Ini akan berjalan terus. Dibutuhkan bukan hanya orang jujur dan baik tetapi juga orang-orang seperti CEO untuk mengatur aset-aset ini ke depan," ujar Nuh.

DMI Bersama BWI Dorong Percepatan Sertifikasi Wakaf Masjid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/wapres-maruf-amin-dmi.jpg" alt="TEMPAT IBADAH: Wapres RI Ma" width="100%">
<figcaption>TEMPAT IBADAH: Wapres RI Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menjelang Ramadan, Dewan Masjid Indonesia (DMI) mengeluarkan surat edaran. Salah satu isinya, masjid, musala, atau tempat ibadah harus steril dari kegiatan kampanye politik praktis. Seruan itu dikeluarkan seiring menghadapi Pemilu 2024.  Wapres RI KH Ma’ruf Amin merespons positif edaran dari DMI tersebut. Dia mengatakan, pemerintah juga sudah menyerukan sesuai dengan aturan yang ada. Kampanye tidak boleh menggunakan masjid maupun tempat ibadah lainnya. ”Bukan hanya masjid. Juga, gereja, pura, kelenteng, dan sebagainya,” katanya di sela kunjungan kerja di Solo kemarin (1/3).  Karena itu, Ma’ruf meminta kepada para simpatisan sampai petinggi partai politik untuk mematuhi aturan tersebut. Dia juga berpesan kepada pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk menyiapkan upaya pencegahan. Dengan demikian, tidak terjadi aktivitas kampanye dalam bentuk apa pun di rumah ibadah, sekolah, dan tempat lain yang dilarang untuk kegiatan politik praktis.  Selain itu, dalam surat edaran menyambut Ramadan, DMI juga menyerukan agar kegiatan gema Ramadan dimaksimalkan untuk membangun kedamaian dan ketakwaan. Semua masjid, musala, surau, atau sejenisnya supaya disterilkan dari tarik-menarik kepentingan politik dan politik kepentingan yang berpotensi memecah belah persatuan dan keutuhan umat serta bangsa.  Seruan lainnya adalah penggunaan speaker masjid dengan pengaturan suara luar tidak berlebihan. Baik itu suara, tempo, maupun intensitasnya. Ketentuannya, lima menit sebelum azan Duhur, Asar, Magrib, Isya, dan sepuluh menit sebelum azan Subuh. Ketentuan itu merujuk pada Surat Edaran Menag 5/2022 yang telah disepakati bersama antara DMI dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Wapres Tegaskan Rumah Ibadah Steril dari Kampanye Politik Praktis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG-20230201-WA00311.jpg" alt="Pengurus PW DMI Provinsi Sulteng tiba di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta di Tangerang, Banten, Rabu (1/2). DMI Sulteng/Antara" width="100%">
<figcaption>Pengurus PW DMI Provinsi Sulteng tiba di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta di Tangerang, Banten, Rabu (1/2). DMI Sulteng/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pimpinan Wilayah (PW) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Sulawesi Tengah melakukan studi banding di Arab Saudi terkait dengan pengelolaan dan pengembangan fungsi masjid.  ”Studi banding ini akan berlangsung di Kota Madinah, Makkah, dan Jeddah,” kata Sekretaris Umum PW DMI Provinsi Sulawesi Tengah Muchtar Ibnu Masud, seperti dilansir dari Antara Rabu (1/2).  Dia menjelaskan, studi banding itu penting dilakukan, sebagai bentuk upaya optimalisasi implementasi visi memakmurkan dan dimakmurkan masjid yang diusung DMI. PW DMI Sulteng, memandang bahwa memakmurkan dan dimakmurkan masjid, sangat erat dengan manajemen pengembangan fungsi masjid, penguatan kelembagaan dan pengurus masjid.  ”Oleh karena itu, PW DMI Sulteng perlu mempelajari strategi pengelolaan dan pengembangan fungsi masjid di tiga kota di Arab Saudi, yang kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk program strategis di tingkat DMI di Sulteng,” tutur Muchtar Ibnu Masud.  Dia mengatakan, studi banding tersebut melibatkan beberapa pengurus PW DMI Sulteng dari berbagai biro di antaranya biro pemberdayaan ekonomi, pendidikan, keorganisasian dan pengembangan lembaga, serta biro dakwah.  ”Para pengurus ini akan silaturahmi dan bertukar informasi dengan tokoh agama dan pengurus masjid di Jeddah, Madinah dan Makkah, sekaligus melaksanakan ibadah di tiga kota tersebut,” terang Muchtar Ibnu Masud.  Dia menambahkan, rombongan PW DMI Sulteng dalam studi banding pengelolaan dan pengembangan fungsi masjid di Arab Saudi dipimpin KH Wildan Abd Malik yang merupakan alumni Universitas Islam Madinah. Rombongan PW DMI akan melanjutkan perjalanan ke Jeddah, Arab Saudi, melalui Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta pada Kamis (2/2).  Ketua Rombongan Studi Banding PW DMI Sulteng Wildan Abd Malik menjelaskan, rombongan akan mengunjungi beberapa masjid dan berdialog dengan pengurus masjid di Jeddah, Madinah, dan Makkah. Rombongan PW DMI Sulteng akan bersilaturahmi dengan Syeh Yahya Ibrahim Alyahya, yang merupakan salah satu tokoh di Madinah sekaligus Pendiri Yayasan Mustauda Almadinah Alkhairiyah.  ”Syeh Yahya selain sebagai akademisi atau intelektual muslim, beliau juga pemerhati sosial yang berperan lewat pengembangan fungsi masjid. Yayasan yang beliau dirikan juga bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan pengelolaan masjid,” papar Wildan Abd Malik.  Di Makkah, rombongan akan bersilaturahmi dengan Isa Almasmali yang merupakan pengurus masjid di Makkah, sekaligus Dekan Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Universitas Ummul Quro Makkah.  ”Di Jeddah, pengurus bersilaturahmi dengan Abu Naffal Husam Alqohthony yang merupakan seorang pengusaha, yang berkaitan dengan pengembangan fungsi masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat,” ucap  Wildan Abd Malik.

DMI Sulteng Studi Banding Pengelolaan Masjid di Arab Saudi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dewan masjid indonesia

Berita Terkini