<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/05/tom-mcClintock-470901183.jpg" alt="Tom McClintock, Dewan Legislatif AS. (sfchronicle.com)" width="100%">
<figcaption>Tom McClintock, Dewan Legislatif AS. (sfchronicle.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Dewan Legislatif AS telah mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) yang akan melarang masuknya setiap individu yang terlibat dalam serangan terhadap Israel, termasuk Hamas, Jihad Islam Palestina, serta anggota Organisasi Pembebasan Palestina (Palestinian Liberation Organisation). Undang-undang tersebut disahkan pada Rabu malam (31/1/24) dengan suara 422 berbanding dua, dengan Rashida Tlaib dan Cori Bush yang secara progresif menjadi bagian yang memberikan suara menentang undang-undang tersebut. RUU tersebut, yang diperkenalkan oleh Tom McClintock dari Partai Republik, akan melarang warga negara non-AS yang berpartisipasi atau terlibat dalam serangan Hamas (7/10/23), atau petugas, perwakilan, dan juru bicara Organisasi Pembebasan Palestina. &ldquo;Berdasarkan RUU ini, semua anggota PLO dilarang masuk ke Amerika Serikat,&rdquo; demikian isi RUU tersebut. Baik Hamas maupun Jihad Islam Palestina dianggap kelompok teroris oleh Washington dan Israel, dan sudah dilarang di AS. Namun perluasan RUU yang melarang PLO, yang saat ini memegang kursi pemerintahan Otoritas Palestina di West Bank, tampaknya bertentangan dengan pesan pemerintahan Biden bahwa PA (Palestinian Authority atau Otoritas Palestina) harus menjadi badan pemerintahan di West Bank dan Gaza. &ldquo;Saat kita berupaya mencapai perdamaian, Gaza dan West Bank harus dipersatukan kembali di bawah satu struktur pemerintahan, yang pada akhirnya di bawah revitalisasi Otoritas Palestina, seiring kita semua berupaya menuju solusi dua negara,&rdquo; kata Biden dalam artikel opini di The Washington Post, di bulan November. Tlaib dan Bush, yang merupakan satu-satunya anggota parlemen yang memberikan suara menentang RUU tersebut, mengatakan bahwa tindakan tersebut tidak diperlukan dan hanya akan memicu kebencian terhadap komunitas Muslim dan Arab di AS. &ldquo;HR 6679 tidak diperlukan karena tidak sesuai dengan undang-undang federal yang sudah ada. Ini hanyalah rancangan undang-undang Partai Republik yang digunakan untuk menghasut kebencian anti-Arab, anti-Palestina, dan anti-Muslim yang membuat komunitas seperti kita tidak aman,&rdquo; kata Tlaib yang menentang pengesahan RUU dalam sebuah pernyataan. Hubungan PLO dengan AS memburuk di bawah pemerintahan Donald Trump, dan AS kemudian menutup kantor kelompok tersebut di Washington pada tahun 2018. Biden berjanji untuk membuka kembali kantor PLO pada tahun 2021. Israel memulai perangnya di Gaza pada bulan Oktober, sebagai respons terhadap serangan pimpinan Hamas pada (7/10/23) yang menewaskan 1.139 orang, termasuk lebih dari 600 warga sipil Israel dan lebih dari 70 warga negara asing, menurut penghitungan AFP, yang mengutip data jaminan sosial. Kampanye militer di Gaza sejauh ini telah menewaskan lebih dari 27.000 warga Palestina, sebagian besar dari mereka adalah perempuan dan anak-anak, dan sepanjang konflik, Israel telah berulang kali menargetkan infrastruktur sipil, termasuk rumah sakit, tempat tinggal, sekolah, dan tempat penampungan PBB. Pemerintahan Biden menanggapinya dengan memberikan dukungan penuh kepada Israel, termasuk dukungan diplomatik dan bantuan militer kepada negara tersebut. Dukungan tersebut menimbulkan tuduhan bahwa AS terkait dengan kejahatan perang Israel di Gaza, dan tuntutan hukum AS diajukan terhadap pemerintah yang menuduh AS terlibat dalam genosida yang sedang berlangsung terhadap warga Palestina. Meskipun gugatan tersebut dibatalkan awal pekan ini, hakim yang mengawasi kasus tersebut mengatakan &lsquo;masuk akal&rsquo; Israel melakukan genosida di Gaza. Hakim meminta AS untuk menghentikan dukungannya terhadap pengepungan Israel di wilayah Palestina. Dalam beberapa pekan terakhir, pemerintahan Biden telah mengkritik beberapa anggota pemerintahan Israel dan mengeluarkan perintah eksekutif yang memungkinkan AS memberikan sanksi kepada individu yang terlibat dalam kekerasan terhadap warga Palestina di west Bank. Setelah mengeluarkan perintah eksekutif, AS memberikan sanksi kepada empat pemukim Israel yang menyerang warga Palestina. Namun, meski tindakan tersebut diumumkan sebagai upaya untuk menghukum warga Israel, seorang pejabat senior AS mengatakan tindakan tersebut juga dapat digunakan untuk melawan warga Palestina. Perwakilan organisasi Palestina dan Arab-Amerika di AS mencatat bahwa pengumuman tindakan tersebut terjadi ketika Biden menuju ke Michigan, sebuah negara bagian yang kritis dalam pemilihan presiden mendatang dan juga merupakan rumah bagi salah satu komunitas Arab-Amerika terbesar di negara tersebut. Banyak tokoh masyarakat di Michigan mengatakan mereka tidak akan memilih Biden dalam pemilihan presiden mendatang, dengan alasan dukungannya terhadap perang di Gaza.

Tlaib dan Bush, yang merupakan satu-satunya anggota parlemen yang memberikan suara menentang RUU tersebut.

Perang Gaza: Dewan Legislatif AS Buat Undang-Undang Larangan Masuk Bagi Organisasi Pro-Palestina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/000_1MD8OV-640x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemimpin Hongkong, Carrie Lam, mengumumkan menunda pemilihan Dewan Legislatif karena kasus Covid-19 terus melonjak. Lam mengatakannya pada Jumat (31/7). Pemilihan Dewan Legislatif sebelumnya dijadwalkan pada 6 September 2020 dan diputuskan ditunda selama setahun.  Kebijakan itu menjadi pukulan telak bagi kelompok pro demokrasi yang berharap dapat menghimpun banyak dukungan saat pemilihan umum nanti. Kelompok pro demokrasi yang menjadi oposisi otoritas setempat berharap menang dalam pemilihan Dewan Legislatif.  Pro demokrasi hanya memperebutkan setengah dari total kursi lewat pemilihan langsung. Pasalnya, separuh dari total kursi Dewan Legislatif Hongkong diisi oleh para sosok yang ditunjuk oleh Pemerintah Tiongkok.  Penundaan itu diumumkan Lam setelah otoritas setempat mendiskualifikasi 12 kandidat pro demokrasi dari pemilihan Dewan Legislatif. Pemerintah beralasan belasan kandidat itu dicurigai punya niat makar, visi yang berseberangan dengan Undang-Undang Keamanan Nasional yang baru, dan tujuan kampanye kelompok mayoritas.  Lam yang belum mengumumkan tanggal pengganti, mengatakan langkah itu merupakan keputusan tersulit yang dia buat dalam tujuh bulan terakhir. Kebijakan itu terpaksa ditetapkan karena bertujuan melindungi kesehatan masyarakat Hongkong.  Pemilihan Dewan Legislatif tersebut akan menjadi pemilu pertama yang digelar di Hongkong, wilayah bekas koloni Inggris, sejak Tiongkok memberlakukan UU Keamanan Nasional pada akhir Juni kemarin. Sejumlah pihak meyakini UU itu bertujuan menekan oposisi di Hongkong.  Inggris mengembalikan Hongkong ke Tiongkok pada 1997 dengan jaminan kota itu akan memiliki otonomi. Namun, kelompok oposisi berpendapat UU baru itu mengancam jaminan tersebut, bahkan menempatkan Hongkong pada kekuasaan otoriter.  Otoritas di Hongkong mengumumkan 3.273 orang positif Covid-19 sejak Januari 2020. Dalam 10 hari terakhir, jumlah pasien positif baru terus naik tiap harinya, bahkan angka kasus baru mencapai tiga digit.  Pemerintah pun menetapkan hanya dua orang yang diperbolehkan berkumpul demi mencegah penularan penyakit. Kepolisian menggunakan aturan itu untuk menolak pengajuan izin demonstrasi dalam beberapa bulan terakhir. Langkah itu efektif mencegah masyarakat Hong kong menggelar aksi unjuk rasa besar.  Otoritas kota bersikukuh kebijakan itu dibuat atas alasan kesehatan masyarakat dan tidak didorong motif politik. Setidaknya sejak Februari 2020, 68 negara dan wilayah menunda penyelenggaraan pemilihan umum karena adanya pandemi.

Kasus Covid-19 Melonjak, Hongkong Tunda Pemilihan Dewan Legislatif

dewan legislatif

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dewan legislatif

Berita Terkini

Perang Gaza: Dewan Legislatif AS Buat Undang-Undang Larangan Masuk Bagi Organisasi Pro-Palestina

Kasus Covid-19 Melonjak, Hongkong Tunda Pemilihan Dewan Legislatif

Download Aplikasi JawaPos.com