<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="gs"> <div class=""> <div id=":19w" class="ii gt"> <div id=":19v" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/pagi-ini-ratusan-warga-tiba-tiba-geruduk-kantor-ahok-ada-apa_m_125896.jpeg" alt="Ratusan warga di Balai Kota Jakarta yang menggeruduk Balai Kota Jakarta, Rabu (26/4)." width="100%">
<figcaption>Ratusan warga di Balai Kota Jakarta yang menggeruduk Balai Kota Jakarta, Rabu (26/4).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan pemilihan dan penetapan Dewan Kota/Dewan Kabupaten Periode 2024-2029 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Yakni sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dewan Kota/Dewan Kabupaten dan Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Kelengkapan Penyelenggara Pemilihan Dewan Kota/Dewan Kabupaten.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemilihan anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten sudah dilakukan secara berjenjang sesuai prosedur. Mulai dari di tingkat kelurahan oleh Panitia Pemilihan Kelurahan (PPK), dan di tingkat kota/kabupaten oleh Panitia Pemilihan Dewan Kota (PPDK). Pemilihan dilakukan oleh PPDK yang independen serta menggunakan parameter atau acuan yang jelas," ujar Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta Fredy Setiawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fredy menyebut, nama-nama anggota Dewan Kota/Kabupaten juga telah sesuai dengan Berita Acara Hasil Seleksi yang ditetapkan oleh PPDK di tingkat kota/kabupaten administrasi. Selanjutnya, hasil seleksi telah disampaikan oleh Wali Kota kepada Pj. Gubernur.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian nama-nama tersebut disampaikan oleh Pj. Gubernur kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta dan telah disetujui oleh DPRD Jakarta untuk dilakukan proses penetapan melalui surat tertanggal 13 Desember 2024,&rdquo; terang Fredy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dewan Kota/ Kabupaten merupakan lembaga musyawarah perwakilan tokoh-tokoh masyarakat di tingkat kota/kabupaten administrasi. Mereka berasal dari tokoh-tokoh yang mewakili masyarakat kecamatan dan jumlahnya sama dengan jumlah kecamatan yang terdapat di kota/kabupaten administrasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemilihan di tingkat kelurahan dilakukan oleh PPK melalui pemungutan suara untuk mendapatkan satu orang Bakal Calon Anggota dengan perolehan jumlah suara terbanyak. Kemudian di tingkat kota/kabupaten dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh PPDK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya diberitakan, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD DKI Jakarta M. Fuadi Luthfi menyatakan menolak penetapan anggota Dewan Kota (Dekot) Jakarta terpilih periode 2024-2029 yang ditetapkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fuadi menilai penetapan tersebut cacat prosedural lantaran tidak melibatkan Komisi A DPRD DKI Jakarta, yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami sampai pada satu kesimpulan bahwa penetapan Dekot periode 2024-2029 cacat prosedural,&rdquo; tegas Fuadi Jumat (27/12/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fuadi meminta agar Keputusan Gubernur Jakarta No. 854 Tahun 2024 tertanggal 23 Desember 2024 yang mengesahkan penetapan anggota Dekot periode 2024-2029 segera direvisi atau ditinjau ulang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mendesak penetapan Dewan Kota dilakukan melalui mekanisme sebenarnya. Seharusnya, kata Fuadi, setelah seleksi di tingkat kota rampung, tim seleksi menyerahkan hasil kepada Pj Gubernur Jakarta untuk selanjutnya diserahkan ke pimpinan di DPRD.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nantinya, DPRD melalui Komisi A akan melakukan pendalaman terhadap calon dewan kota dan membuatkan rekomendasi kepada Ketua DPRD. Barulah, Ketua DPRD menyerahkan rekomendasi kepada Pj Gubernur untuk dilaukan penetapan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tetapi dilakukan pendalaman di Komisi A selaku mitra Pemprov DKI Jakarta di bidang pemerintahan. Selanjutnya dari Komisi A barulah rekomendasi dikeluarkan pada pimpinan DPRD, lalu diumumkan oleh Pj gubernur,&rdquo; jelas Fuadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fuadi juga mempertanyakan dasar pengambilan keputusan sepihak oleh Pj Gubernur Jakarta Teguh yang langsung mengumumkan nama-nama anggota Dekot tanpa pendalaman di Komisi A DPRD. Ia mengkhawatirkan adanya potensi kepentingan tertentu atau politik transaksional dalam proses ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015466714/dianggap-cacat-prosedural-penetapan-dewan-kota-jakarta-ditolak-fraksi-pkb">Dianggap Cacat Prosedural, Penetapan Dewan Kota Jakarta Ditolak Fraksi PKB</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jangan-jangan ada kepentingan sepihak dan politik transaksional,&rdquo; terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal, menurut Fuadi, seleksi anggota Dekot telah dilakukan secara terbuka melalui panitia seleksi di tingkat kecamatan dan kota. Namun, tahapan berikutnya justru berlangsung tertutup, tanpa melalui mekanisme Komisi A DPRD.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini jelas menimbulkan disinformasi di tengah masyarakat, seolah-olah proses seleksi berjenjang yang berlangsung selama ini hanya sekadar seremonial. Terkesan tidak taat prosedur dan transaksional,&rdquo; kata Fuadi.</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Pemprov DKI Jakarta menyatakan pemilihan dan penetapan Dewan Kota/Dewan Kabupaten Periode 2024-2029 telah dilakukan sesuai ketentuan

Pelantikan Dewan Kota Tuai Penolakan, Begini Penjelasan Pemprov DKI Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/03/WhatsApp-Image-2025-01-02-at-191313-697892360.jpg" alt="Ketua Umum LBH Pijar Madsanih Manong. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum LBH Pijar Madsanih Manong. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Ketua Umum LBH Pijar Madsanih Manong mengkritik Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta Nomor 854/2024 tentang Penetapan Dewan Kota/Dewan Kabupaten Periode 2024-2029. Pasalnya, diduga terjadi manipulasi nilai peserta seleksi Dewan Kota di Jakarta Barat.</p> <p>Dari beberapa sumber yang ramai diberitakan, ada kejanggalan pada hasil seleksi. Peserta dengan nilai terendah diumumkan sebagai peraih nilai tertinggi. Madsanih menilai, hal itu merusak dan mencederai integritas proses seleksi.</p> <p>&rdquo;Dari informasi yang beredar, ada kejanggalan pada hasil seleksi. Peserta dengan nilai terendah diumumkan sebagai peraih nilai tertinggi. Jika dugaan ini benar, maka integritas sistem seleksi menjadi hancur,&rdquo; ujar Madsanih.</p> <p>Dia mengatakan, transparansi adalah kunci untuk memastikan kredibilitas Dewan Kota/Dewan Kabupaten yang terpilih mampu memenuhi ekspektasi warga Jakarta Barat. Dia mendesak Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi untuk segera menjelaskan kepada publik terkait hal ini.</p> <p>&rdquo;Jika tidak dijelaskan, potensi gugatan masyarakat bisa menjadi bom waktu,&rdquo; tegas Madsanih.</p> <p>Uci Sanusih, calon Dewan Kota dari Kelurahan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, sebelumnya juga mengungkapkan hal serupa. Dia mempertanyakan transparansi dalam proses seleksi dan pelantikan yang tertunda tanpa kejelasan hukum.</p> <p>&rdquo;Saya menganggap di pemilihan Dekot Jakbar tidak transparan, karena sesuai surat edaran (SE) Sekretaris Daerah (Sekda) pada Oktober sudah ada penetapan dan berlanjut ke pelantikan. Namun yang ada mundur pada Desember,&rdquo; kata Uci.</p> <p>Uci, bersama enam kuasa hukumnya, berencana melayangkan surat keberatan kepada Wali Kota Jakarta Barat, Gubernur DKI Jakarta, dan DPRD. Dia juga mengkritik sikap tertutupnya Pansel terkait hasil nilai seleksi.</p> <p>&rdquo;Kita tidak pernah tahu hasil nilai itu seperti apa. Seharusnya pansel sendiri memberitahukan, agar para calon bisa mengetahui berapa nilainya, karena merekrut pejabat publik itu harus transparan, terkait figurnya, cara kerjanya, dan pasti itu ada catatannya,&rdquo; jelas Uci.</p>

LBH Pijar mengkritik proses seleksi Dewan Kota di Jakarta Barat karena diduga terjadi manipulasi nilai peserta dan tidak transparan

Diduga Ada Kejanggalan Seleksi Dewan Kota Jakarta Barat, Transparansi Sistem Dipertanyakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/27/WhatsApp-Image-2024-12-27-at-102629-PM-1335278038.jpeg" alt="Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD DKI Jakarta M. Fuadi Luthfi. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD DKI Jakarta M. Fuadi Luthfi. (Istimewa).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD DKI Jakarta M. Fuadi Luthfi menegaskan menolak penetapan anggota Dewan Kota (Dekot) Jakarta terpilih periode 2024-2029 yang ditetapkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fuadi menilai penetapan tersebut cacat prosedural lantaran tidak melibatkan Komisi A DPRD DKI Jakarta, yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami sampai pada satu kesimpulan bahwa penetapan Dekot periode 2024-2029 cacat prosedural,&rdquo; tegas Fuadi Jumat (27/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fuadi meminta agar Keputusan Gubernur Jakarta No. 854 Tahun 2024 tertanggal 23 Desember 2024 yang mengesahkan penetapan anggota Dekot periode 2024-2029 segera direvisi atau ditinjau ulang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mendesak penetapan Dewan Kota dilakukan melalui mekanisme sebenarnya. Seharusnya, kata Fuadi, setelah seleksi di tingkat kota rampung, tim seleksi menyerahkan hasil kepada Pj Gubernur Jakara untuk selanjutnya diserahkan ke pimpinan di DPRD.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nantinya, DPRD melalui Komisi A akan melakukan pendalaman terhadap calon dewan kota dan membuatkan rekomendasi kepada Ketua DPRD. Barulah, Ketua DPRD menyerahkan rekomendasi kepada Pj Gubernur untuk dilaukan penetapan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015449009/dinas-kebudayaan-diduga-korupsi-rp-150-miliar-ketua-dprd-dki-akan-panggil-jajaran-dinas-hingga-inspektorat">Dinas Kebudayaan Diduga Korupsi Rp 150 Miliar, Ketua DPRD DKI Akan Panggil Jajaran Dinas Hingga Inspektorat</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tetapi dilakukan pendalaman di Komisi A selaku mitra Pemprov DK Jakarta di bidang pemerintahan. Selanjutnya dari Komisi A barulah rekomendasi dikeluarkan pada pimpinan DPRD, lalu diumumkan oleh Pj gubernur,&rdquo; jelas Fuadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fuadi juga mempertanyakan dasar pengambilan keputusan sepihak oleh Pj Gubernur Jakarta Teguh yang langsung mengumumkan nama-nama anggota Dekot tanpa pendalaman di Komisi A DPRD. Ia mengkhawatirkan adanya potensi kepentingan tertentu atau politik transaksional dalam proses ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jangan-jangan ada kepentingan sepihak dan politik transaksional,&rdquo; terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal, menurut Fuadi, seleksi anggota Dekot telah dilakukan secara terbuka melalui panitia seleksi di tingkat kecamatan dan kota. Namun, tahapan berikutnya justru berlangsung tertutup, tanpa melalui mekanisme Komisi A DPRD.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini jelas menimbulkan disinformasi di tengah masyarakat, seolah-olah proses seleksi berjenjang yang berlangsung selama ini hanya sekadar seremonial. Terkesan tidak taat prosedur dan transaksional,&rdquo; kata Fuadi.</div>

Fraksi PKB DPR DKI Jakarta menolak penetapan anggota Dewan Kota (Dekot) Jakarta terpilih periode 2024-2029.

Dianggap Cacat Prosedural, Penetapan Dewan Kota Jakarta Ditolak Fraksi PKB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/comGUNAKAN-PELINDUNG-WAJAH_sofyansyahradar-bogor_Radar-Bogor.jpg" alt="--GUNAKAN PELINDUNG WAJAH-- Petugas kasir dengan menggunakan Alat Pelindung Wajah (Face Shield) sedang melayani pembeli di Yogya Departement store di Bogor Plaza, Kamis (28/05/2020) supermarket masih tetap buka selama pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskal" width="100%">
<figcaption>--GUNAKAN PELINDUNG WAJAH-- Petugas kasir dengan menggunakan Alat Pelindung Wajah (Face Shield) sedang melayani pembeli di Yogya Departement store di Bogor Plaza, Kamis (28/05/2020) supermarket masih tetap buka selama pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskal</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Etalase berisi minuman dan jajanan biasa ditemui saat mengantre di kasir supermarket. Namun, tidak demikian di Kota Berkeley, California, AS. Dewan Kota Berkeley baru saja mengeluarkan regulasi yang melarang toserba memajang produk <em>junk food</em> alias makanan tak menyehatkan di lorong kasir.<br /> <br /> Dewan menggolongkan semua makanan dengan kandungan 5 gram gula atau 250 miligram sodium sebagai junk food. Selain itu, mereka melarang pengelola supermarket memajang produk minuman dengan kadar gula tinggi atau pemanis buatan.<br /> <br /> <strong>Baca juga:</strong> <a href="https://www.jawapos.com/internasional/11/08/2020/google-youtube-bakal-larang-tampilkan-iklan-junk-food-di-inggris-raya/">Google-YouTube Bakal Larang Tampilkan Iklan Junk Food di Inggris Raya</a><br /> <br /> ”Bagian kasir merupakan hal yang penting untuk menciptakan masyarakat yang sehat. Terutama pada masa pandemi Covid-19,” ujar Kate Harrison, anggota dewan kota, kepada Agence France-Presse.<br /> <br /> Larangan itu bakal diberlakukan pada 25 supermarket skala besar di kota tersebut. Mereka berharap kebijakan itu bisa menekan jumlah konsumsi produk yang tak menyehatkan.<br /> <br /> <strong>Baca juga:</strong> <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/30/12/2019/5-alasan-sulit-turunkan-berat-badan-walau-sudah-tak-makan-junk-food/">5 Alasan Sulit Turunkan Berat Badan Walau Sudah Tak Makan Junk Food</a><br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=qdNRDGiAl1U

Dewan Kota Ini Larang Junk Food di Lorong Kasir Supermarket

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/perempuan-100-th-PA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Lisel Heise, mantan guru sekolah ini telah lama berjuang demi dibukanya kembali kolam renang umum di kotanya, Kirchheimbolanden. Setelah perayaan ulang tahun yang ke-100, ia kini mengincar kursi anggota dewan kota.<br /> <br /> Tak lama setelah menginjak usia ke-1 abad, Lisel Heise putuskan untuk menggunakan status barunya sebagai centenarian atau orang yang berusia 100 tahun demi sebuah proyek yang telah lama diusahakannya.<br /> <br /> Saat kebanyakan orang di usianya lebih pilih untuk hidup tenang, mantan guru olah raga ini justru merasa terpanggil untuk melayani masyarakat di kotanya. Ia akan maju pada pemilihan umum dewan kota Kirchheimbolanden, di barat daya Jerman.<br /> <br /> Heise lahir tak lama pasca-Perang Dunia I. Dalam kampanyenya ia perjuangkan kolam renang untuk umum yang beberapa tahun lalu ditutup. Ia menemukan kepercayaan diri ini setelah sekelompok akar rumput di kotanya, yang menamai diri mereka "Wir für Kibo" ("Kita untuk Kirchheimbolanden") mendatangi dirinya. Mereka menuntut transparansi serta keikutsertaan yang lebih besar di panggung politik kota mereka.<br /> <br /> <strong>Penting untuk tubuh dan otak</strong><br /> <br /> Heise berharap kali ini suaranya didengar setelah bertahun-tahun tidak didengarkan oleh pejabat setempat. Ia selalu tidak mendapatkan mikrofon setiap kali akan membahas soal kolam renang umum di rapat-rapat kota, ujarnya.<br /> <br /> Heise menyayangkan penutupan kolam renang umum yang dilakukan sejak tahun 2011 lalu. Ia berpendapat kolam renang tersebut adalah "surganya anak-anak” dan pemerintah kota seharusnya tidak menutupnya.<br /> <br /> "Saya tumbuh besar di sana,” kenangnya kepada DW. "Berdasarkan pengalaman, saya tahu betap pentingnya itu untuk jiwa dan raga.”<br /> <br /> "Saya selalu kedatangan mantan murid saya dan mereka juga selalu mengeluhkan penutupan kolam renang umum itu."<br /> <br /> "Hal yang utama adalah anak-anak tumbuh sehat. Jika tubuh tidak sehat dan berfungsi sebagaimana mestinya, maka otak juga tidak akan berfungsi dengan baik.”<br /> <br /> Terkait pandangan politik yang lebih luas, ia adalah pendukung pro-Eropa – artinya ia berpendapat seharusnya Brexit tidak pernah ada – ia juga mendukung upaya anak-anak muda melawan perubahan iklim.<br /> <br /> Namun kini, ia mengkhawatirkan masyarakat yang makin melangkah mundur. "Coba saja menonton televisi sebentar. Acara di siang hari hanya ‘blah, blah, blah.'<br /> <br /> Bahasan-bahasan yang sangat penting, seperti politik dan lainnya hadir di malam hari ketika orang tidur. Sebagai sanksinya mereka tidak benar-benar mendapat informasi.”<br /> <br /> Thomas Bock, ketua dari komunitas "Wir Für Kibo" berharap kepopuleran Heise bisa membantunya dalam perolehan kursi di dewan kota yang hanya terdiri dari 24 kursi.<br /> <br /> "Ibu Heise sangat terkenal di Kirchheimbolanden," ujar Bock kepada DW. "Hampir setiap orang berusia di atas 40 tahun adalah muridnya di sekolah. Itu juga artinya ia telah selesai jauh di bandingkan orang lain."<br /> <br /> "Dia masih sangat terlibat di sekolah, meski sudah 40 tahun tidak mengajar. Ia mengambil bagian di beberapa acara sekolah, contohnya di hari terakhir sekolah, ketika murid sekolah lulus. Maka ia akan mengambil mikrofon dan menyampaikan sepatah, dua patah kata yang sangat bermakna untuk mereka.”<br /> <br /> <strong>Sejarah keluarga yang aktif</strong><br /> <br /> Pencalonan ini mengikuti jejak sang Ayah, yang juga pernah menjadi anggota dewan kota sebelum masa Perang Dunia I. Ayahnya dipenjara selama empat minggu karena mengkritik pengerusakan sinagoge di rezim Nazi.<br /> <br /> Ide awal maju sebagai kandidat dewan kota berawal dari putra Heise, ungkap Bock. "Dia mengatakan: ‘Saya tanya ibu, tentu ia akan sangat senang untuk melakukan sesuatu, tetapi ia terlalu khawatir.‘ Lalu kami menanyakannya dan jelaslah. Kami katakan, majulah sebagai kandidat untuk kami."<br /> <br /> Heise sangat dicintai di kotanya. Ratusan mantan muridnya di sekolah hadir di pesta ulang tahunnya yang ke-100.<br /> <br /> "Dia sangat mudah bergaul dengan orang," tambah Bock. "Dia sangat mudah berkomunikasi dengan orang dan secara umum dia sangat disukai. Kami akan gunakan kepopulerannya pada pemilu dan kini suaranya akan didengar."

Perempuan Berusia 100 Tahun Incar Kursi Dewan Kota di Jerman

dewan kota

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dewan kota

Berita Terkini

Pelantikan Dewan Kota Tuai Penolakan, Begini Penjelasan Pemprov DKI Jakarta

Diduga Ada Kejanggalan Seleksi Dewan Kota Jakarta Barat, Transparansi Sistem Dipertanyakan

Dianggap Cacat Prosedural, Penetapan Dewan Kota Jakarta Ditolak Fraksi PKB

Dewan Kota Ini Larang Junk Food di Lorong Kasir Supermarket

Perempuan Berusia 100 Tahun Incar Kursi Dewan Kota di Jerman

Download Aplikasi JawaPos.com