<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/wakil-ketua-burt-dpr-johan-budi-antara.jpg" alt="Wakil Ketua BURT DPR RI Johan Budi. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/pd." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua BURT DPR RI Johan Budi. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/pd.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Legislator PDI Perjuangan (PDIP) Johan Budi menepis pencopotannya dari jabatan Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR terkait 'Dewan Kolonel' untuk mendukung Puan Maharani sebagai calon presiden (capres). Menurutnya, rotasi alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR RI merupakan hal biasa.  "Gini, yang pertama perputaran atau rotasi di AKD itukan biasa di semu fraksi, tidak hanya di PDI Perjuangan," kata Johan Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/11).  Kini, fraksi PDIP menempatkan Johan Budi di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Padahal, belum ada satu tahun Johan Budi mengisi jabatan Wakil Ketua BURT DPR.  Johan Budi diangkat menjadi Wakil Ketua BURT DPR pada 7 Februari 2022 menggantikan Evita Nursanty. Kini, Johan Budi digantikan oleh Dede Indra Permana.  "Nah kemarin, beberapa waktu yang lalu saya diminta oleh Ketua Fraksi (Utut Adianto) untuk pindah ke Baleg, karena menurut Ketua Fraksi bahwa saya dibutuhkan di Baleg," ucap Johan Budi.  Terkait sanksi DPP PDIP Bidang Kehormatan kepada anggota Dewan Kolonel, Johan mengaku belum menerima surat tersebut. Ia juga mengaku belum dipanggil DPP PDIP untuk mengklarifikasi, seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPC PDIP Surakarta FX Hadi Rudyanto alias FX Rudy beberapa waktu lau.  "Sampai hari ini saya belum melihat. Mungkin belum sampai ke saya, tapi sampai hari ini saya belum membaca atau melihat itu," pungkasnya.

Terkait Dewan Kolonel, Johan Budi Tepis Dicopot dari Wakil Ketua BURT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Sekjen-PDI-Perjuangan-Hasto-Kristiyanto-Miftahul-Hayat-1.jpg" alt="Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat proses menginput data calon peserta pemilu 2024 pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara online di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Minggu (31/7/22). PDI Perjuangan me" width="100%">
<figcaption>Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat proses menginput data calon peserta pemilu 2024 pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara online di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Minggu (31/7/22). PDI Perjuangan me</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan Dewan Kolonel, yang merupakan wadah bagi pendukung Puan Maharani sebagai capres, tak sesuai AD/ART partai, sehingga harus ditegakkan disiplin.  "Terkait capres cawapres, arahan Bu Ketua Umum jelas, semua kader harus memiliki kesadaran revolusioner. Jangan grusak grusuk, sabar dan pasti pada waktu yang tepat. Momentum sesuai suasana kebatinan rakyat. Ibu Mega akan umumkan capres cawapres," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.  Penegakan disiplin, kata dia, berlaku tak hanya bagi Dewan Kolonel tapi juga bagi politikus PDIP FX Hadi Rudyatmo alias FX Rudy.  "Jadi, semua tegak lurus disiplin, tidak hanya Dewan Kolonel. Pak FX Rudy dari Solo pun ketika nyatakan dukungan capres, itu kewenangan dari ketum, sebagai partai akan menegakkan disiplin partai, kepada semua pihak tanpa terkecuali," kata Hasto.  Dia tak ingat persis soal tanggal terhadap teguran keras yang telah diberikan DPP kepada anggota Dewan Kolonel. Namun, secara jelas partai menegakkan disiplin kepada semua pihak.  "Saya tak ingat persis, tapi acara yang dilakukan kaderisasi DPC Tangsel, saat itu Bu Ketum menegaskan disiplin partai harus ditegakkan dan itu tidak pandang bulu," pungkasnya.

Hasto Tegaskan Dewan Kolonel Pendukung Puan Langgar AD/ART Partai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/1604755357281.jpg" alt="Hasto Kristiyanto. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Hasto Kristiyanto. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merespons pembentukan Dewan Kolonel oleh sejumlah loyalis Puan Maharani di DPR RI. Bahkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri disebut kaget mendengar dibentuknya Dewan Kolonel.  "Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal dewan pimpinan pusat partai, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang, hingga anak ranting," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/9).  "Bahkan tadi pagi pun, ibu Mega ketika melihat di running text pada saat saya laporan ke beliau. Beliau juga kaget, dan kemudian ya akhirnya mendapat penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel," sambungnya.  Hasto menegaskan, Fraksi PDIP di DPR RI merupakan alat kelengkapan partai untuk menjalankan fungsi-fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Karena itu, Hasto menegaskan tidak ada sebutan Dewan Kolonel di PDIP.  "Enggak ada!, kan saya sudah memberikan bantahan secara resmi bahwa Dewan Kolonel tidak ada. Karena kita adalah partai sebagai suatu institusi yang memperjuangkan kehendak rakyat," tegas Hasto.  Terkait adanya dukungan Puan mengenai pembentukan Dewan Kolonel di Fraksi PDIP DPR, lanjut Hasto, merupakan sebuah bentuk kebebasan berekspresi. Terlebih, Puan sebagai Ketua DPR RI harus melihat suara masyarakat.  "Yang dimaksudkan mbak Puan adalah kebebasan di dalam berserikat, berkumpul. Beliau ini kan sosok demokratis, sosok yang di dalam pengeritan sebagai Ketua DPR itu kan melihat berbagai bentuk aspirasi-aspirasi yang ada. Tetapi, Dewan Kolonel tidak ada," pungkas Hasto.  &nbsp;

Hasto: Dewan Kolonel itu Enggak Ada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Hasto-Kirstiyanto-Ridwan-JPC.jpg" alt="Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/9). Foto: Ridwan" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/9). Foto: Ridwan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merespons pembentukan Dewan Kolonel oleh sejumlah loyalis Puan Maharani di DPR RI. Bahkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri disebut kaget mendengar dibentuknya Dewan Kolonel.  "Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal dewan pimpinan pusat partai, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang, hingga anak ranting," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/9).  "Bahkan tadi pagi pun, ibu Mega ketika melihat di running text pada saat saya laporan ke beliau, beliau juga kaget, dan kemudian ya akhirnya mendapat penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel," sambungnya.  Hasto menegaskan, Fraksi PDIP di DPR RI merupakan alat kelengkapan partai untuk menjalankan fungsi-fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Karena itu, Hasto menegaskan tidak ada sebutan Dewan Kolonel di PDIP.  "Enggak ada! kan saya sudah memberikan bantahan secara resmi bahwa Dewan Kolonel tidak ada. Karena kita adalah partai sebagai suatu institusi yang memperjuangkan kehendak rakyat," tegas Hasto.  Terkait adanya dukungan Puan mengenai pembentukan Dewan Kolonel di Fraksi PDIP DPR, lanjut Hasto, merupakan sebuah bentuk kebebasan berekspresi. Terlebih, Puan sebagai Ketua DPR RI harus melihat suara masyarakat. "Yang dimaksudkan mbak Puan adalah kebebasan di dalam berserikat, berkumpul. Beliau ini kan sosok demokratis, sosok yang di dalam pengeritan sebagai Ketua DPR itu kan melihat berbagai bentuk aspirasi-aspirasi yang ada. Tetapi, Dewan Kolonel tidak ada," ungkap Hasto. (*)  &nbsp;

Loyalis Puan Bentuk Dewan Kolonel, Hasto Sebut Megawati Kaget

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/puan-maharani-Guru.jpeg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani menanggapi inisiatif pembentukan Dewan Kolonel (DK). Forum itu dibentuk oleh sejumlah anggota Fraksi PDIP DPR RI untuk mendukung Puan.  “Inisiatif itu sah-sah saja selama dibangun dengan didasari semangat gotong royong,” kata Puan usai mengunjungi Pesantren (Ponpes) Mahasina Darul Qur'an wal Hadits di Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (21/9).  Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu menyatakan telah mendengar usulan pembuatan Dewan Kolonel. Puan pun berharap Dewan Kolonel dapat membantu menjalankan tugas-tugas partai, khususnya sesuai arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait persiapan menghadapi Pemilu 2024.  “Instruksi dari Bu Ketum adalah semua kader, simpatisan, struktural partai harus mempersiapkan diri untuk menyongsong tahun 2024. Turun ke lapangan, turun ke bawah untuk bertemu dengan rakyat,” ungkap mantan Menko PMK itu.  Para anggota Fraksi PDIP DPR yang tergabung dalam Dewan Kolonel disebut akan bertugas melakukan sosialisasi mengenai sosok Puan di dapil masing-masing. Mereka menyatakan akan memperkenalkan ketokohan dan prestasi-prestasi Puan kepada masyarakat.  “Itu kan inisiatif dari mereka, namun sebenarnya kan bagaimana kita bisa bergotong-royong dalam menjalankan tugas-tugas kepartaian, tugas-tugas fraksi untuk mensosialisasikan semua program ke lapangan,” jelas Puan.  Menurut cucu Bung Karno tersebut, setiap bentuk kegiatan yang dilakukan kader haruslah membuahkan hadil positif untuk internal PDIP. Puan kembali berpesan agar semua kader PDIP mengedepankan prinsip gotong royong.  “Semua yang kemudian mempunyai tujuan dan keinginan untuk bekerja sama secara bergotong-royong tentu itu harus hal yang positif yang bisa dilakukan,” tutupnya.

Pendukung Puan for Presiden di DPR Bentuk Dewan Kolonel, Ini Tugasnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/wakil-ketua-burt-dpr-johan-budi-antara.jpg" alt="Wakil Ketua BURT DPR RI Johan Budi. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/pd." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua BURT DPR RI Johan Budi. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/pd.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah loyalis Ketua DPR RI Puan Maharani di parlemen membentuk Dewan Kolonel. Hal tersebut bertujuan untuk mengangkat elektabilitas Puan menjelang Pemilu 2024.  Inisiator pembentukan Dewan Kolonel itu dilakukan oleh anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Johan Budi. Dia menjelaskan, tujuan dibentuknya Dewan Kolonel untuk menjadikan Puan sebagai calon presiden (capres) dari PDI Perjuangan.  "Di Fraksi PDIP itu, waktu itu saya lupa dua atau tiga bulan yang lalu. Gimana nih kita yang mendukung Mbak Puan, kalau kita bikin tim, tim yang ikut membantu Mbak Puan untuk jadi capres," kata Johan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/9).  Meski demikian, Johan menyebut inisiasi Dewan Kolonel tidak ada kaitannya dengan DPP PDIP. Karena hal tersebut murni dibentuk oleh para anggota DPR RI dari Fraksi PDIP.  "Ini tidak ada kaitannya sama DPP (PDIP)," tegas dia.  Menuruf Johan, pembentukan Dewan Kolonel bukan merupakan upaya manuver di luar fraksi atau DPP PDIP. Kelompok tersebut merupakan bentuk dukungan dari sebagian anggota fraksi PDIP untuk Puan.  Johan menegaskan, keputusan terkait calon presiden (capres) merupakan kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sehingga, Dewan Kolonel juga dipastikan mengikuti instruksi dan keputusan tersebut.  "Pokoknya Dewan Kolonel ini adalah satu-satunya dengan tujuan mendukung Mbak Puan di 2024. Itu sekali lagi, tentu kami masih menunggu keputusan Bu Megawati siapa yang akan ditunjuk, kalau yang ditunjuk bukan Mbak Puan tentu kami akan tegak lurus kepada Bu Ketum," pungkasnya.

Johan Budi Ungkap Alasan Loyalis Puan Maharani Bentuk Dewan Kolonel

dewan kolonel

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dewan kolonel