<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/21/WhatsApp-Image-2023-10-21-at-114328-3604552447.jpeg" alt="Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan kondisi keuangan yang sehat memberikan peran penting terhadap kondisi perekonomian di Indonesia, termasuk sektor kesehatan." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan kondisi keuangan yang sehat memberikan peran penting terhadap kondisi perekonomian di Indonesia, termasuk sektor kesehatan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan kondisi keuangan yang sehat memberikan peran penting terhadap kondisi perekonomian di Indonesia, termasuk sektor kesehatan. Menurutnya, kondisi pandemi Covid-19 yang lalu telah memberikan dampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dirinya menjelaskan, pandemi Covid-19 telah menjadi perhatian dunia. Ia melihat kondisi tersebut bukan hanya mengancam kesehatan manusia namun juga berdampak kepada sektor sosial, ekonomi hingga keuangan. Dengan demikian, dirinya merasa perlu adanya respons yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. &ldquo;Beralihnya pandemi ke endemi bukan berarti persoalannya berakhir. Meski kini sudah menjadi endemi, yang harus dilihat adalah apa yang akan terjadi ke depan dan memberikan dampak bagi kesehatan masyarakat,&rdquo; kata Sri Mulyani. Sri Mulyani menjelaskan, sektor kesehatan di Indonesia harus menjadi persoalan utama. Upaya transformasi sistem kesehatan nasional yang digaungkan oleh Kementerian Kesehatan RI harus bisa terlaksana dengan baik. Selain itu, untuk melaksanakan upaya transformasi kesehatan nasional, Indonesia juga harus bisa belajar dari negara-negara lain. &ldquo;Kita tidak boleh menutup diri dan perlu belajar dengan membandingkan dengan negara lain menyangkut sistem kesehatan di Indonesia. Dengan demikian, nantinya upaya tersebut bisa menguatkan sistem layanan di puskesmas, rumah sakit daerah maupun pusat,&rdquo; jelas Sri Mulyani. Untuk itu, Sri Mulyani mengatakan bahwa di tahun 2024 mendatang, sektor kesehatan akan tetap jadi prioritas. Tak lupa, dirinya juga berterima kasih kepada seluruh asosiasi yang bergerak di bidang kesehatan yang sudah bekerja keras untuk menghadapi situasi pandemi Covid-19 dan fokus untuk memperbaiki sistem kesehatan di Indonesia. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menyebut kondisi Dana Jaminan Sosial (DJS) yang sehat menjadi alasan kuat BPJS Kesehatan melakukan upaya transformasi mutu layanan. Menurutnya, saat ini pengelolaan DJS Kesehatan telah mencapai titik optimal. Salah satu bukti nyata adalah pertumbuhan luar biasa dari hasil investasi DJS Kesehatan. Pada tahun 2022, hasil investasi mencapai Rp 2,89 triliun, naik lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1,42 triliun pada tahun 2021. Hal ini menjadi indikator kuat bahwa strategi penempatan DJS Kesehatan dalam instrumen investasi yang aman telah membuahkan hasil yang signifikan. Surplus aset DJS juga turut dimanfaatkan untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan. Upaya ini mencakup perluasan skrining penyakit, peningkatan upaya promotif dan preventif, serta peningkatan fasilitas kesehatan melalui kerja sama dan peningkatan kapasitas faskes. "Saat ini, BPJS Kesehatan tengah menggaungkan trasformasi mutu layanan. Ini kita lakukan agar pelayanan di fasilitas kesehatan bisa Mudah, Cepat dan Setara. Harapannya, upaya ini juga didukung oleh seluruh fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit,&rdquo; kata Ghufron. Dirinya mengatakan, kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit saat ini sudah terjalin sangat baik. Menurutnya, poin kerja sama yang tertuang dalam perjanjian kerja sama mengutamakan kemudahan akses bagi peserta. Selain itu, berbagai inovasi layanan juga dihadirkan yang bisa dimanfaatkan peserta dalam mengakses layanan kesehatan. Kini, peserta sudah bisa mengakses layanan kesehatan hanya dengan menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Terbaru, BPJS Kesehatan menghadirkan inivasi berbasis digital melalui i-Care JKN. Sistem ini memungkinkan petugas medis untuk dengan mudah melacak riwayat pelayanan kesehatan peserta dalam satu tahun terakhir. Inovasi ini tidak hanya memfasilitasi komunikasi antar dokter, tetapi juga memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk memberikan perawatan yang lebih komprehensif kepada peserta. &ldquo;Dengan strategi ini, BPJS Kesehatan terus berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia. Transformasi mutu layanan dan pemanfaatan teknologi adalah langkah progresif dalam memajukan sistem kesehatan nasional,&rdquo; sebut Ghufron. Dalam kesempatan tersebut, hadir pula anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Asih Eka Putri dan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Luigi.

Menurutnya, kondisi pandemi Covid-19 yang lalu telah memberikan dampak besar terhadap perekonomian Indonesia.

Keuangan yang Sehat, Kunci Hadirkan Layanan Kesehatan Semakin Hebat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/WEBINAR.jpg" alt="Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi (kiri bawah) saat menjadi pembicara pada acara webinar" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi (kiri bawah) saat menjadi pembicara pada acara webinar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembentukan karakter para generasi penerus bangsa. Hal inilah yang menggerakkan BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) bersama dengan BPJS Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk menggelar webinar yang mengambil tema "Pentingnya Kurikulum Jaminan Sosial di Indonesia untuk Pendidikan Menengah dan Tinggi".  Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tersebut, dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan diikuti oleh ratusan peserta yang berasal dari beragam perguruan tinggi di Indonesia.  Dalam sambutannya Muhadjir Effendy menekankan bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) telah mengamanatkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Berangkat dari semangat tersebut terbitlah Undang-Undang 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup layak (KDHL) bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya. Implementasi SJSN tersebut dilaksanakan melalui dua program yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan dan program jaminan sosial ketanagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan melalui mekanisme asuransi sosial dan tabungan dengan prinsip gotong-royong.  “Implementasi prinsip gotong royong ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan selaras pula dengan salah satu nilai strategis instrumental dari gerakan nasional revolusi mental,” imbuh Muhadjir.  Pihaknya juga menyoroti bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial dari risiko yang bisa menimpa dirinya dan keluarganya setiap saat. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019, literasi asuransi penduduk Indonesia hanya sebesar 19,40%.  Oleh karena itu Muhadjir berharap kegiatan kampanye, sosialisasi, edukasi dan literasi harus dilakukan lebih gencar lagi oleh kedua BPJS, bersama kementerian lembaga terkait dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan, termasuk lembaga-lembaga pendidikan melalui penanaman nilai gotong royong dan pentingnya jaminan sosial dalam peningkatan derajat kualitas hidup masyarakat. Salah satu cara yang tepat adalah dengan memasukkan jaminan sosial menjadi substansi ajar di dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.  Senada dengan Muhadjir, Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Komarudin memandang bahwa dunia pendidikan memiliki peran yang sangat krusial dalam menanamkan pentingnya jaminan sosial sejak dini sebagai upaya penguatan negara Indonesia ke arah universal welfare. Menurutnya kurikulum pendidikan jaminan sosial juga harus dibuat membumi agar nantinya peserta didik dapat memahami secara komprehensif sehingga secara tidak langsung dapat mendukung peningkatan kualitas SDM menuju Indonesia Emas 2045.  Sementara itu Direktur Umum dan SDM BPJAMSOSTEK Abdur Rahman Irsyadi dalam sambutanya mengatakan bahwa sebagai lembaga penyelenggara jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan membutuhkan sebuah strategi perluasan akses jaminan sosial bagi kelompok pelajar dari usia dini hingga perguruan tinggi sebagai calon peserta jaminan sosial di masa depan. Salah satunya melalui dibentuknya sebuah kurikulum pendidikan dari tingkat dasar, menengah hingga perguruan tinggi, agar literasi mengenai pentingnya jaminan sosial dapat diketahui secara komprehensif dan menyeluruh.  "Hadirnya negara melalui kolaborasi dan sinergi antar stakeholder yang terkait yakni Kemenko PMK, DJSN, Kemendikbud, Kemenaker dan Kemenag sangat penting, dalam merumuskan dan menyinkronkan kebijakan sistem Jaminan Sosial melalui kurikulum pendidikan, sehingga literasi jaminan sosial ini bisa masuk ke bagian atau bab mata pelajaran dari kurikulum resmi pendidikan di Indonesia, khususnya untuk mata pelajaran PPKN atau Kewarganegaraan,” terang Abdur.  Webinar juga diharapkan mampu meningkatkan literasi para tenaga pendidik tersebut menghadirkan beberapa narasumber yang berkompeten di bidangnya seperti Ketua Komisi Kebijakan Umum DJSN Iene Muliati, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek Yogi Anggraena, Rektor Universitas Negeri Jakarta Komarudin, serta Associate Professor Bidang Politik Ekonomi Internasional Dinna Wisnu. Seluruh diskusi tersebut dimoderatori oleh Guru Besar Universitas Jendral Achmad Yani Riant Nugroho. Turut hadir juga dalam webinar tersebut Direktur Umum dan SDM BPJS Kesehatan Andi Afdal untuk memberikan closing speech.  “Semoga pembangunan literasi jaminan sosial yang dimulai dari pelajar ini dapat menjadi awal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan sumber daya manusia di Indonesia di waktu yang akan datang," tutup Abdur.

2 BPJS Dorong Kurikulum Jaminan Sosial di Pendidikan Menengah & Tinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/melawan-bpjs-kesehatan-tunggu-surat-resmi-djsn_m_231703.jpg" alt="Pelayanan di salah satu kantor BPJS Kesehatan" width="100%">
<figcaption>Pelayanan di salah satu kantor BPJS Kesehatan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - BPJS Kesehatan tetap tidak mengakui tiga peraturan direktur jaminan pelayanan kesehatan (perdiyan) ditujukan untuk mengurangi manfaat bagi pasien. Permasalahan bermula dari ketidakmampuan BPJS Kesehatan dalam pembiayaan. BPJS Watch mendorong pemerintah agar turun tangan. Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, sekarang BPJS Kesehatan menjadi regulator dan menunjukkan perlawanan. Salah satu yang dilawan adalah Kementerian Kesehatan yang sebelumnya memerintahkan untuk menunda perdiyan itu. "Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes pada 18 Juli lalu juga sudah minta tiga aturan tersebut ditunda. Eh, direksi menolaknya dengan terus memberlakukan," katanya kemarin (29/7). Timboel menilai memang direksi <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/28/07/2018/cerita-sukses-rsud-bogor-layani-99-persen-pasien-bpjs-untung-rp-4-m" target="_blank">BPJS Kesehatan</a> punya tugas untuk melakukan efisiensi. Namun, dia berharap tugas tersebut seharusnya tidak menimbulkan persoalan di lapangan. "Saya kira IDI (Ikatan Dokter Indonesia, Red), asosiasi dokter spesialis, asosiasi RS, sampai DJSN dan Kemenkes yang meminta ketiga perdiryan tersebut ditunda. Mereka sudah punya alasan kuat untuk memintanya. Saya yakin, faktanya lembaga tersebut memastikan ada masalah di lapangan bila ketiga aturan itu dilaksanakan," ujar Timboel. Masalah lainnya adalah direksi dianggap tidak mau mendorong pemerintah agar memberikan suntikan dana yang lebih besar. Opsi lainnya adalah menaikkan harga iuran yang seharusnya diberlakukan selama dua tahun sekali. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/29/07/2018/soal-aturan-baru-bpjs-telah-melangkahi-presiden" target="_blank">BPJS Watch</a> menilai standar iuran untuk pelayanan kelas III adalah Rp 36.000. Kenyataannya, iuran yang diberlakukan sekarang adalah Rp 25.000. Sementara itu, Direktur BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan, defisit keuangan lembaganya adalah urusan pemerintah. Dia lebih fokus pada pelayanan masyarakat. "Kemenkes dan Kemenkeu selalu mempersiapkan ini (keuangan, Red)," ungkapnya kemarin. Fahmi juga menampik adanya berita pencabutan manfaat yang diatur dalam Perdiyan No 2, 3, dan 5 Tahun 2018. Menurut dia, perdiyan itu tidak mencabut manfaat bagi peserta BPJS Kesehatan. "Kami mengatur manfaat ini agar lebih baik. Kami atur utilisasi (pemanfaatan, Red) karena tidak ingin biaya kesehatan tidak efisien," ujarnya. Dia mengamini bahwa pengaturan manfaat adalah kewenangan presiden. Namun, dia menolak memenuhi permintaan Menkes dan Dewan Jaminan Sosial Nasioal (DJSN) untuk menunda perdiyan nomor 2, 3, dan 5. Alasannya, secara substansial, pihaknya tidak mengurangi atau menambah manfaat. "Kami meyakini ini dengan baik. Proses kami jalani baik," katanya. Dia pun belum bisa berbuat banyak lantaran belum menerima surat secara resmi dari DJSN. Peraturan baru BPJS Kesehatan itu mengatur layanan katarak, persalinan dengan bayi lahir sehat, dan rehabilitasi medik. Tiga aturan itu menimbulkan polemik. Untuk rehabilitasi medik, BPJS Kesehatan membatasi fisioterapi maksimal dua kali dalam seminggu. Selain itu, RS yang tidak memiliki dokter spesialis kesehatan fisik dan rehabilitasi (SpKFR) tidak bisa mengajukan klaim biaya fisioterapi. Imbas dari aturan itu, sejumlah RS menghentikan layanan fisioterapi bagi pasien BPJS. Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI) juga menginstruksi para fisioterapis untuk sementara berhenti melayani pasien BPJS Kesehatan.&nbsp;

Melawan, BPJS Kesehatan Tunggu Surat Resmi DJSN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-aturan-baru-bpjs-telah-melangkahi-presiden_m_231551.jpg" alt="Petugas pelayanan BPJS Kesehatan melayani peserta." width="100%">
<figcaption>Petugas pelayanan BPJS Kesehatan melayani peserta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) membahas aturan baru yang dikeluarkan BPJS Kesehatan. Hasilnya, DJSN merekomendasikan Peraturan Direktur Pelayanan Kesehatan (Perdiyan) BPJS Kesehatan No 2, 3, dan 5 Tahun 2018 dicabut. Ketua DJSN Sigit Priohutomo mengatakan, tidak ada toleransi terhadap aturan BPJS Kesehatan yang merugikan pasien. "Penyusunan dan penetapan tiga peraturan direktur tersebut tidak didahului dengan kajian yang dikonsultasikan ke DJSN dan para pemangku kepentingan," kata Sigit kemarin. Dia menilai BPJS Kesehatan telah melangkahi presiden. Sebab, manfaat jaminan kesehatan nasional diatur dalam perpres. "Peraturan tersebut dikeluarkan tidak mengikuti tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan," katanya. Menurut Sigit, DJSN akan memberikan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki kebijakan dan tata kelola pelaksanaan jaminan kesehatan nasional (JKN). Dia tidak memungkiri bahwa salah satu penyebab <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/29/07/2018/polemik-tiga-aturan-baru-belum-tuntas-bpjs-tarik-verifikator" target="_blank">BPJS Kesehatan</a> mengeluarkan kebijakan itu adalah menutupi kebocoran pembiayaan. Sigit menambahkan, ada tiga cara yang dapat ditempuh dalam menutup defisit. Yakni, meningkatkan iuran, mengurangi pelayanan, dan menambah suntikan dana dari pemerintah. "Kami akan membuat surat rekomendasi kepada presiden untuk memperbaiki kebijakan dan tata kelola pelaksanaan JKN," kata Sigit. Polemik muncul setelah <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/28/07/2018/cerita-sukses-rsud-bogor-layani-99-persen-pasien-bpjs-untung-rp-4-m" target="_blank">BPJS Kesehatan</a> mengeluarkan tiga peraturan tentang pelayanan katarak, persalinan dengan bayi lahir sehat, dan rehabilitasi medik. Aturan baru itu dinilai menyusahkan banyak pasien. Misalnya, dalam pelayanan rehabilitasi medik, fisioterapi dibatasi hanya dua kali dalam sepekan. Selain itu, rumah sakit yang tidak memiliki dokter spesialis rehabilitasi medik tidak bisa mengajukan klaim pembiayaan fisioterapi kepada BPJS Kesehatan. Imbas dari peraturan itu, ratusan rumah sakit menghentikan pelayanan rehabilitasi medik bagi pasien BPJS. Selain itu, Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI) mengeluarkan instruksi kepada anggotanya untuk sementara waktu menghentikan pelayanan fisioterapi kepada pasien BPJS, baik yang melalui dokter spesialis maupun tidak. Di sisi lain, PB Persatuan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia (Perdosri) mengimbau para sejawat dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi (SpKFR) untuk tetap melaksanakan pelayanan rehabilitasi medik kepada pasien sesuai standar dan optimal. PB Perdosri berkomitmen menjaga mutu pelayanan dan kepentingan pasien. Imbauan itu disampaikan melalui surat kepada Perdosri cabang yang ditandatangani Ketua PB Perdosri dr Sudarsono SpKFR. Menteri Kesehatan Nila Moeloek pada saat sarasehan dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Jumat (27/7) meminta Perdiyan BPJS Kesehatan No 2, 3, dan 5 ditunda. Adanya permintaan itu dibenarkan Usman Sumantri, kepala Badan PPSDM Kesehatan. "Saya datang dan mendengar Bu Menteri bicara untuk menunda dan mengevaluasi," katanya. Ketua Umum PB IDI Prof dr Ilham Oetama Marsis SpOG(K) memberikan apresiasi kepada menteri kesehatan. Apalagi, dalam mengkaji peraturan, Nila menyarankan untuk melibatkan organisasi profesi seperti IDI dan stakeholder terkait. "PB IDI tetap akan mendukung program JKN untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia dengan memberikan pelayanan yang sesuai standar," kata Marsis. Meski sikap Menkes dan sejumlah organisasi profesi sudah demikian tegas, BPJS Kesehatan tetap pada pendiriannya. Kepala Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat menegaskan bahwa BPJS Kesehatan mengapresiasi dan menampung semua aspirasi. Dia mengatakan bahwa Perdiyan No 2, 3, dan 5 Tahun 2018 itu tetap berjalan. "Akan ditingkatkan ke peraturan badan melalui mekanisme dan ketentuan yang ada," ungkapnya kemarin. Menurut Nopi, penjaminan pembiayaan BPJS Kesehatan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan BPJS Kesehatan saat ini. "Perlu kami tekankan bahwa dengan diimplementasikan tiga peraturan ini, bukan dalam artian ada pembatasan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN-KIS (jaminan kesehatan nasional-kartu Indonesia sehat)," tuturnya.

Soal Aturan Baru, BPJS Telah Melangkahi Presiden