<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/24/FUkXm74INhQY8zRD9YWBEB9rQbwH7A41fmfGD6Vz-1-896492660.jpg" alt="Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan pernyataan nasional soal Palestina di High Level Segment (HLS) ke-61 Dewan HAM PBB di Markas Besar PBB Jenewa, Swiss, Senin (23/2). (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan pernyataan nasional soal Palestina di High Level Segment (HLS) ke-61 Dewan HAM PBB di Markas Besar PBB Jenewa, Swiss, Senin (23/2). (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Usai ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM 2026, Indonesia secara perdana memimpin High Level Segment (HLS) Sesi ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Senin (23/2). Dalam kesempatan itu, Menteri Luar Negeri RI (Menlu) Sugiono turut memberikan statement nasional Indonesia. Salah satu yang ditekankan oleh Sugiono adalah mengenai kemerdekaan Palestina. Dia menegaskan, dukungan Indonesia untuk Rakyat Palestina tetap sama. &ldquo;Indonesia menegaskan kembali dukungan yang tak tergoyahkan atas hak-hak mereka yang tidak dapat dirampas,&rdquo; tegasnya. Selain itu, Sugiono memastikan, bahwa Indonesia akan terus menyerukan penghentian segera kekerasan di Palestina. Tak hanya itu, dia mendesak agar akses kemanusiaan dapat dilakukan dengan cepat, penuh, aman, dan tanpa hambatan. Menurut&nbsp;dia, perlu jalur kredibel menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan berdasarkan Solusi Dua Negara. &ldquo;Menegakkan hukum humaniter internasional adalah kewajiban kolektif kita,&rdquo; sabungnya. Selain soal Palestina, dia turut menyinggung soal makan bergizi gratis (MBG) bagi anak-anak Indonesia serta dukungan penuh bagi organisasi HAM tertinggi ini. Dalam kesempatan itu, Sugiono juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas konflik dan krisis kemanusiaan yang terjadi di berbagai kawasan. Termasuk di Myanmar. Menurut dia, dalam kerangka ASEAN, Indonesia tetap teguh mendorong kemajuan di Myanmar melalui implementasi Konsensus Lima Poin ASEAN secara penuh dan efektif. &ldquo;Kami tetap berkomitmen untuk memperkuat Komisi Antarpemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia sebagai mekanisme untuk pemajuan dan pelindungan,&rdquo; ujarnya. Dia menekankan, bahwa dalam menghadapi konflik dan krisis kemanusiaan yang terjadi saat ini perlu adanya dialog yang tulus dan keterlibatan yang konstruktif dan berlandaskan objektivitas. Sebab dia menilai, solusi yang berkelanjutan tidak dipaksakan, melainkan dibangun melalui kepercayaan dan saling menghormati. Untuk diketahui, Dewan HAM merupakan badan PBB yang memiliki mandat dalam pemajuan dan pelindungan isu HAM global. Dewan HAM beranggotakan 47 negara dari berbagai kawasan dengan masa keanggotaan 3 tahun. Indonesia telah enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB dan dua kali dipercaya sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB, yaitu pada tahun 2009 dan 2024. Sebelumnya, Indonesia juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Hak Asasi Manusia PBB, lembaga pendahulu Dewan HAM PBB, pada tahun 2005. Dalam menjalankan perannya sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026 secara objektif, inklusif, dan berimbang. Itu sesuai dengan programme of work tahunan Dewan HAM PBB serta isu-isu hak asasi manusia yang menjadi perhatian bersama.&nbsp; &nbsp;

Menlu Sugiono serukan penghentian kekerasan di Palestina dan dukungan penuh Indonesia dalam sidang ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss.

Menlu Sugiono Serukan Penghentian Kekerasan di Palestina saat Pimpin Sidang ke-61 Dewan HAM PBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/24/ONKU7r9stItATyg4Cma4cMpfg2Ir2QAkrCHgsU0U-1-3615812431.jpg" alt="Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan pernyataan di High Level Segment (HLS) ke-61 Dewan HAM PBB di Markas Besar PBB Jenewa, Swiss, Senin (24/2/2026). (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan pernyataan di High Level Segment (HLS) ke-61 Dewan HAM PBB di Markas Besar PBB Jenewa, Swiss, Senin (24/2/2026). (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu bahasan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono saat menyampaikan pernyataan pidato pada High Level Segment (HLS) Sesi ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Senin (23/2). Sugiono mengungkapkan, di Indonesia, komitmen penguatan hak asasi manusia dimulai dari martabat dalam kehidupan sehari-hari. Yakni, ketika anak-anak dapat belajar tanpa kelaparan, keluarga dapat mengakses layanan kesehatan, masyarakat merasa aman, hingga kesempatan bisa berada dalam jangkauan. &ldquo;Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia melanjutkan transformasi nasionalnya untuk memajukan keadilan sosial, perluasan akses terhadap makanan bergizi, layanan kesehatan, perumahan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi,&rdquo; tuturnya. Dia menekankan bahwa upaya tersebut bukan sekadar rancangan kebijakan di atas kertas. Melainkan telah dilaksanakan sebagai perwujudan dari hak-hak fundamental. Untuk melembagakan komitmen ini, lanjut dia, Indonesia tengah memajukan generasi keenam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Kerangka ini dibuat untuk memperkuat koordinasi antar kementerian, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan bahwa promosi dan perlindungan HAM dapat diukur dan berkelanjutan. Selain itu, Indonesia juga terus bekerja sama secara erat dengan lembaga-lembaga HAM nasional maupun internasional.&nbsp; Indonesia juga mendorong kolaborasi konstruktif guna memajukan upaya berkelanjutan dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia yang sejalan dengan prioritas nasional dan norma internasional. &ldquo;Secara paralel, Indonesia telah melakukan reformasi hukum melalui pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,&rdquo; ungkapnya. Reformasi ini disebutnya tidak hanya menegaskan kedaulatan hukum nasional, tetapi juga memperkuat keseimbangan antara ketertiban, kebebasan, dan kesejahteraan. Dalam kesempatan itu, Sugiono turut menyinggung soal dukungan terhadap peran Dewan HAM di tengah dinamika geopolitik yang terjadi saat ini. Salah satunya melalui kepemimpinan Indonesia sebagai Anggota dan Presiden Dewan HAM PBB 2026. Dia menekankan bahwa Presidensi Indonesia dipandu oleh keyakinan sederhana. Yakni kredibilitas dimulai dari dalam negeri, tetapi tanggung jawab meluas secara global. Dia juga menjanjikan Indonesia akan berupaya menjembatani perbedaan, melakukan konsultasi secara luas, mendengarkan dengan saksama, dan bertindak secara bertanggung jawab dalam menjalankan perannya sebagai presiden Dewan HAM PBB tahun ini. Terlebih di saat multilateralisme tengah berada di bawah tekanan saat ini. &ldquo;Karena Presidensi ini bukan hanya untuk Indonesia. Ini adalah Presidensi untuk semua,&rdquo; tegasnya.

Menlu Sugiono menekankan pentingnya program MBG dan komitmen Indonesia dalam memajukan hak asasi manusia di sidang Dewan HAM PBB

Menlu Sugiono Paparkan Program MBG di Sidang Ke-61 Dewan HAM PBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/15/WrvZVz1arP4Hvg1Ww9NcqQlXbO3AHhIl7RICWKxt-1-2138489843.jpg" alt="Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai di kantornya, Jakarta. (Kemenham)." width="100%">
<figcaption>Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai di kantornya, Jakarta. (Kemenham).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengungkapkan Indonesia akan menjadi Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2026. Menurut Pigai, pencapaian ini merupakan tonggak sejarah baru untuk pertama kalinya setelah 80 tahun Indonesia merdeka. "Hari ini kita rebut Presiden Dewan HAM PBB, karena Kementerian HAM. Ini baru 80 tahun Indonesia merdeka, Indonesia memimpin pertama kali lembaga multirateral dunia," kata Pigai di kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (6/1). Dalam kesempatan tersebut, Pigai juga menyoroti peran strategis Indonesia dalam menanggapi dinamika global, termasuk krisis yang terjadi di Venezuela setelah penangkapan Presiden Nicholas Maduro. Ia meyakini, perwakilan Indonesia di sekretariat PBB memiliki kapasitas untuk menangani isu-isu internasional yang kompleks. "Sekjen PBB baru orang nomor dua sekarang Indonesia. Besok yang Venezuela nanti dia yang ini, putra Indonesia akan menangani Venezuela," tegasnya. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengonfirmasi bahwa negara-negara Asia-Pacific Group (APG) telah resmi menominasikan Indonesia sebagai calon Presiden Dewan HAM PBB 2026. Kepercayaan ini didasari pada rekam jejak kepemimpinan Indonesia dalam memperjuangkan agenda HAM di kancah internasional. Posisi prestisius tersebut dijadwalkan akan disahkan melalui Pertemuan Dewan HAM pada 8 Januari 2026. Jabatan Presiden Dewan HAM PBB ini nantinya akan diemban oleh Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, yang merupakan Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa. &nbsp;

Indonesia menjadi Presiden Dewan HAM PBB 2026. Pigai menegaskan RI akan tangani isu krisis di Venezuela dengan kapasitas penuh di PBB.

Menteri Pigai Tegaskan Indonesia jadi Presiden Dewan HAM PBB: Akan Tangani Krisis Venezuela

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/12/image-6-3490217426.png" alt="SSidang PBB. Foto Dok. Antara [shutterstock]." width="100%">
<figcaption>SSidang PBB. Foto Dok. Antara [shutterstock].</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Indonesia kembali terpilih menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Indonesia terpilih untuk keenam kalinya, dalam pemilihan yang dilakukan oleh Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa (10/10). Pada pemilihan kali ini Indonesia diwakili oleh Wakil Menteri Luar Negeri, Pahala Mansury. Hasil perhitungan suara diperoleh pada pukul 11.30 waktu setempat di New York. Tercatat perolehan suara yang didapat bangsa Indonesia yaitu 186 dari 192 negara yang hadir pada pemilihan yang digelar di Markas Besar PBB dan merupakan perolehan suara terbanyak. &ldquo;Indonesia memperoleh suara tertinggi. Saya ulangi, suara tertinggi dibanding dengan negara lain yang sama-sama terpilih sebagai anggota Dewan HAM untuk periode 2024-2026,&rdquo; ujar Menlu Retno. Pencapaian suara 168 sendiri merupakan suara tertinggi yang pernah diperoleh Indonesia sepanjang pencalonannya di Dewan HAM PBB. Disusul oleh negara Kuwait yang memperoleh 183, lalu Jepang dengan 175 suara, dan Cina dengan 154 suara. Indonesia sendiri sebelumnya pernah duduk di kursi Dewan HAM PBB sebanyak 6 kali periode, yaitu pada 2006-2007, 2007-2010, 2011-2014, 2015-2017, 2020-2022. Menteri Luar Negeri, Retno mengatakan hal tersebut merupakan bentuk dari kepercayaan yang diberikan bagi Negara Indonesia. &ldquo;Ini merupakan wujud kepercayaan yang diberikan bagi Indonesia, untuk terus dapat berkontribusi bagi pemajuan dan perlindungan HAM,&rdquo; kata Retno dilansir dari Antara. Dalam keanggotaannya di Dewan HAM kali ini, Indonesia mengusung tema &ldquo;Inclusive Partnership for Humanity&rdquo;, menjadikan kemitraan inklusif sebagai kunci perlindungan HAM. Indonesia juga membawa tiga prioritas utama dalam keanggotaannya kali ini yaitu. Pertama, meningkatkan kapasitas negara-negara dalam mempromosikan dan melindungi HAM, terutama melalui peningkatan kerja sama teknis dan kapasitas. Di dalam negeri, Indonesia akan mendorong penguatan implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), termasuk pemajuan isu-isu yang berkaitan dengan HAM seperti kesetaraan gender, perlindungan anak dan perempuan, serta hak atas kesehatan dan pembangunan. Kedua, mendorong dialog yang intensif antar negara dengan kelompok-kelompok kawasan, juga kerja sama dengan badan-badan di tingkat regional dan global. Hal tersebut dilakukan dengan sinkronisasi mekanisme pemajuan HAM regional seperti ASEAN Intergovernmental Commission on the Promotion and Protection of the Right Women and Children (ACWC) dengan mekanisme HAM global. Yang terakhir yaitu ketiga, mendorong implementasi nilai-nilai Deklarasi Universal HAM. &ldquo;Indonesia akan terus mendorong penguatan multilateralisme dengan prinsip solidaritas, inklusivitas, dan kesetaraan,&rdquo; ujar Retno.

Indonesia terpilih untuk keenam kalinya, dalam pemilihan yang dilakukan oleh Majelis Umum PBB di New York.

Mendapat Perolehan Suara Tertinggi, Indonesia Kembali Terpilih Jadi Anggota Dewan HAM PBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Screen-Shot-2022-11-09-at-7.48.49-PM.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Indonesia menjawab isu hukuman mati yang diangkat oleh beberapa negara khususnya Eropa dalam Universal Periodic Review (UPR) ke-4 di Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). “Saya sampaikan bahwa hukuman mati adalah hukum positif kita saat ini,” kata Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly ketika menyampaikan keterangan pers secara daring usai persidangan UPR di Jenewa, Swiss, pada Rabu (9/10).  Dia menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia sedang berupaya mencari win-win solution atau jalan tengah tentang hukuman mati, melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) baru yang masih disusun.  Dalam RKUHP yang diharapkan dapat disahkan tahun ini, kata Yasonna, hukuman mati nantinya akan menjadi hukuman alternatif yang bisa diubah menjadi hukuman seumur hidup.  “Jadi nantinya hukuman mati dapat dievaluasi setelah 10 tahun jika yang bersangkutan mendapat rekomendasi dari berbagai pihak, termasuk selama menjalankan hukuman dia berbuat baik, maka bisa diubah hukumannya menjadi life sentence atau 20 tahun,” kata Yasonna.  Namun, Yassona tidak menampik bahwa perbedaan pendapat mengenai hukuman mati masih sangat tajam, termasuk di DPR RI dan di antara masyarakat Indonesia sendiri. Yasonna pun menegaskan bahwa terkait hukuman mati perlu diperhatikan juga hak-hak korban, sehingga cara memandang jenis hukuman ini menjadi lebih seimbang.  “Kita harapkan dengan jalan tengah ini maka pendekatan kita tentang hukuman mati akan diterima di masyarakat internasional,” tutur Yasonna.  Selain mengenai hukuman mati, dalam UPR ke-4 yang dihadiri 108 anggota PBB kali ini, Indonesia juga mencatat sejumlah rekomendasi di antaranya mengenai isu ratifikasi opsional protokol Konvensi Anti Penyiksaan, revisi KUHP, isu kebebasan beragama dan berekspresi, isu perlindungan terhadap hak wanita, anak, dan disabilitas, serta isu Papua.  Atas pertanyaan dan rekomendasi tersebut, pemerintah Indonesia akan mempertimbangkan rekomendasi yang akan diterima untuk ditindaklanjuti dan menjadi bagian penting dari kebijakan HAM nasional selama lima tahun berikutnya.  UPR adalah forum dialog dan kerja sama untuk meningkatkan kapasitas negara-negara anggota PBB dalam melaksanakan komitmen kemajuan dan perlindungan HAM, sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB 60/251 pada 2006. Pemerintah Indonesia menempatkan Sidang UPR sebagai forum penting bagi upaya nasional untuk memenuhi mandat konstitusi dalam pemajuan dan perlindungan HAM.  Sejak 2021 proses penyusunan laporan nasional untuk UPR telah dilakukan secara serius dan inklusif, melalui diskusi dan jaring masukan melibatkan kementerian dan lembaga pemerintah, pemerintah daerah, lembaga HAM nasional, akademisi, serta organisasi non pemerintah dan masyarakat sipil.

Pemerintah Indonesia Jawab Isu Hukuman Mati di Dewan HAM PBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Kashgar-Xinjiang-190421-irf-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia menolak usulan Amerika Serikat untuk menggelar debat di Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai isu Uighur di Xinjiang, Tiongkok.  “Indonesia tidak dalam posisi untuk mendukung rancangan keputusan mengenai penyelenggaraan debat tentang situasi HAM di Wilayah Otonomi Xinjiang, Uighur,” kata Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa Febrian A Ruddyard dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/10).  Penolakan tersebut, kata Febrian, didasarkan pada pertimbangan bahwa pendekatan yang diajukan oleh negara pengusung dalam Dewan HAM tidak akan menghasilkan kemajuan yang berarti, utamanya karena tidak mendapat persetujuan dan dukungan dari negara yang berkepentingan.  Namun, dia juga menegaskan bahwa Indonesia, sebagai negara dengan populasi umat Muslim terbesar di dunia dan sebagai demokrasi yang aktif dan dinamis, tetap berkomitmen menyelesaikan isu Uighur.  “Indonesia tidak bisa menutup mata terhadap kondisi saudara dan saudari Muslim di bagian dunia lainnya. Adalah tanggung jawab Indonesia sebagai bagian dari umat Islam untuk saling menjaga satu sama lain,” kata Febrian.  Sejumlah upaya telah dilakukan Pemerintah Indonesia guna merespons isu Uighur, antara lain berdiskusi dengan pemerintah dan masyarakat Tiongkok terkait pemajuan dan pelindungan HAM umat Muslim Uighur serta terus bekerja sama dengan negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) lainnya untuk membahas isu tersebut.  “Tujuan utama dari diskusi dan keterlibatan Indonesia dimaksud adalah untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan saudara-saudari Muslim kita di Xinjiang,” tutur Febrian.  Pada Kamis (6/10), Dewan HAM PBB melakukan pemungutan suara tentang penyelenggaraan debat mengenai kondisi etnis Uighur di Tiongkok. Dari 47 anggota yang menyampaikan sikapnya, 19 negara menentang debat tersebut, 17 negara menerima, sementara 11 negara lainnya memilih abstain.

Indonesia Tolak Usulan AS Debat Soal Isu Uighur di Dewan HAM PBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/kerusuhan-xinjian-PETER-PARKS.jpg" alt="PEMICU REPRESI: Seorang perempuan etnis Uighur berunjuk rasa di hadapan polisi antihuru-hara 7 Juli 2009. Kerusuhan di Urumqi, Xinjiang, Tiongkok, itu menyebabkan hampir 200 nyawa melayang. (Peter Parks/AFP)" width="100%">
<figcaption>PEMICU REPRESI: Seorang perempuan etnis Uighur berunjuk rasa di hadapan polisi antihuru-hara 7 Juli 2009. Kerusuhan di Urumqi, Xinjiang, Tiongkok, itu menyebabkan hampir 200 nyawa melayang. (Peter Parks/AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Puluhan negara meminta kejelasan pada Dewan HAM PBB Selasa (14/6). Mereka membuat pernyataan bersama terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Tiongkok kepada etnis minoritas di Xinjiang. Terutama warga Uighur.  Total ada 47 negara yang menandatangani pernyataan bersama itu. Di antaranya, Belanda, Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Swiss, Swedia, Spanyol, Australia, Denmark, Finlandia, Prancis, Luxembourg, Monako, dan Selandia Baru. Mereka menyebut adanya laporan tepercaya bahwa lebih dari 1 juta warga Uighur dan etnis muslim minoritas lainnya telah diperlakukan sewenang-wenang.  Tiongkok mengakui kamp itu ada. Tapi, versi Beijing, itu adalah pusat pelatihan kemampuan vokasi. Kamp tersebut penting untuk menghindari ekstremisme. Namun, berbagai laporan independen menunjukkan hal sebaliknya. Masing-masing penduduk minoritas itu diawasi terus-menerus dan didiskriminasi. Hak-hak dasar mereka juga diambil. Termasuk hak beragama.  Negara-negara tersebut juga menyuarakan keprihatinan atas berbagai laporan pelanggaran HAM. Seperti penyiksaan, sterilisasi paksa, kekerasan seksual berbasis gender, kerja paksa, pemisahan paksa anak-anak dari orang tua oleh pihak berwenang, serta perlakuan hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.  ’’Kami mengulangi seruan kami pada Tiongkok untuk segera mengatasi masalah ini,’’ ujar Duta Besar Belanda untuk PBB Paul Bekkers saat membacakan pernyataan bersama itu, seperti dikutip Agence France-Presse.  Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD) dalam laporannya terkait Xinjiang pada 2018 sudah memberikan 8 rekomendasi. Salah satunya membebaskan semua penduduk yang ditawan secara paksa. Bekkers meminta Tiongkok menjalankan rekomendasi tersebut. Selain itu, dia meminta agar Beijing membiarkan penyidik PBB dan para pakar melakukan observasi dengan akses penuh ke Xinjiang.  Komisioner Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet sejatinya diberi akses untuk mengunjungi Xinjiang bulan lalu. Itu adalah kunjungan pertama pejabat HAM PBB dalam 17 tahun terakhir. Sayang, Bachelet justru menuai banyak kecaman. Dia tidak memberikan pernyataan tegas dan detail terkait hasil kunjungan itu. Banyak pihak yang menuntutnya mundur.  Pada Senin (13/6), Bachelet menyatakan bahwa dia tidak akan mencalonkan diri lagi untuk periode kedua. Jabatannya bakal berakhir 31 Agustus nanti. Sebanyak 47 negara itu meyakini laporan terkait Xinjiang sudah selesai, tapi pemaparannya terus ditunda. Mereka meminta Bachelet menentukan tanggal pasti perilisannya.  Duta Besar Tiongkok untuk PBB Chen Xu berang menanggapi pernyataan bersama tersebut. Dia menuding Belanda dan negara-negara lain menyebarkan kebohongan dan rumor untuk menyerang Tiongkok. ’’Kami menolak tudingan mereka,’’ ucapnya.

PBB Didesak Buka Laporan Dugaan Pelanggaran terhadap Muslim Uighur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Dewan-HAM-PBB-Al-Jazeera.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menangguhkan posisi Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB. Rusia dianggap sudah melalukan pelanggaran berat secara sistematis terkait invansinya ke Ukraina.  "(Melakukan) pelanggaran berat dan sistematis dan pelanggaran hak asasi manusia," kata PBB.  Keputusan itu dijatuhkan lewat pengumpulan suara yang dipimpin AS dengan mengumpulkan 93 suara mendukung. Sementara 24 negara memilih tidak dan 58 negara abstain. Dua pertiga mayoritas anggota pemungutan suara di Majelis Umum beranggotakan 193 orang di New York di mana suara abstain tidak dihitung untuk menangguhkan Rusia dari 47 anggota Dewan Hak Asasi Manusia yang berbasis di Jenewa.  Penangguhan sebetulnya jarang terjadi. Libya pernah ditangguhkan dari keanggotaan PBB pada 2011 karena kekerasan terhadap pengunjuk rasa oleh pasukan yang setia kepada pemimpin saat itu Muammar Gaddafi.  Itu adalah resolusi ketiga yang diadopsi oleh Majelis sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari. Dua resolusi Majelis Umum sebelumnya yang mencela Rusia diadopsi dengan 141 dan 140 suara mendukung.  Reaksi Rusia  Rusia melihat mekanisme pemungutan suara tersebut sebagai sikap tidak bersahabat. Rusia telah memperingatkan negara-negara yang sepakat atau abstain sebagai isyarat tidak bersahabat dengan konsekuensi bagi hubungan bilateral.  Dampak lain dari penangguhan keanggotaan ini artinya Rusia tidak dapat membuat keputusan yang mengikat secara hukum. "Mereka mungkin masih akan mencoba mempengaruhi dewan melalui proxy," kata seorang diplomat yang berbasis di Jenewa.  Pada bulan lalu, Dewan HAM PBB membuka penyelidikan atas tuduhan pelanggaran hak asasi, termasuk kemungkinan kejahatan perang di Ukraina sejak serangan Rusia. Berbicara sebelum pemungutan suara, Duta Besar Ukraina untuk PBB, Sergiy Kyslytsya, mengatakan memberikan suara untuk mendukung penangguhan keanggotaan untuk Rusia.  "Kami akan menyelamatkan Dewan Hak Asasi Manusia dan banyak nyawa di seluruh dunia dan di Ukraina. Rusia menyangkal melakukan kesalahan dan mengatakan bahwa bukti yang ada telah direkayasa," kata Sergiy.

Begini Respons Rusia Usai Keanggotaan di Dewan HAM Ditangguhkan PBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Linda-Thomas-Greenfield-The-Times-of-Israel.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Amerika Serikat bakal meminta Majelis Umum PBB untuk menangguhkan keanggotaan Rusia dari Dewan HAM. Itu setelah Ukraina menuduh tentara Rusia membunuh puluhan bahkan hingga ratusan warga sipil di Kota Bucha.  Dua pertiga suara mayoritas dari 193 anggota majelis di New York dapat menangguhkan sebuah negara karena melakukan pelanggaran HAM berat dan sistematis secara terus menerus.  "Partisipasi Rusia di Dewan HAM adalah lelucon," kata Dubes AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield saat berkunjung ke Rumania.  "Dan itu salah, itulah kenapa kami yakin sudah saatnya Majelis Umum PBB mengumpulkan suara untuk mengeluarkan mereka," imbuh Thomas-Greenfield.  Sementara itu, Ukraina mengatakan bahwa mereka akan menggunakan semua " mekanisme PBB yang tersedia untuk mengumpulkan bukti kejahatan Rusia di negara itu. "Tak ada tempat bagi Rusia di Dewan HAM PBB," kata Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba.  Sejak invasi Rusia di Ukraina dimulai pada 24 Februari, Majelis Umum PBB telah mengadopsi dua resolusi yang mengutuk Rusia dengan perolehan 140 suara. "Pesan saya kepada 140 negara yang dengan berani berdiri bersama adalah gambar-gambar dari Bucha dan kehancuran di seluruh Ukraina mengharuskan kita untuk menyelaraskan kata dengan perbuatan," kata Thomas-Greenfield.  Di New York, Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia menyebut upaya untuk mengeluarkan Rusia dari Dewan HAM sebagai hal yang sulit dipercaya. Dia mengatakan hal itu tak akan membantu perundingan damai.  "Sekali lagi, hal ini belum pernah terjadi sebelumnya dan ini tak akan memfasilitasi atau mendorong atau bermanfaat bagi perundingan damai antara Rusia dan Ukraina," kata Nebenzia dalam jumpa pers.  Dia mengulangi penolakan Rusia atas tuduhan kekejaman di Bucha dan menyebut rekaman video yang beredar sebagai rekayasa. Dia mengatakan Rusia akan menunjukkan lebih banyak bukti terkait isu tersebut pada sidang Dewan Keamanan PBB yang dijadwalkan Selasa (5/4).  Di satu sisi, Wakil Wali Kota Bucha mengatakan sekitar 50 mayat yang ditemukan setelah pasukan Rusia ditarik dari kota itu adalah korban pembunuhan ekstra yudisial oleh tentara Rusia. Otoritas Ukraina mengatakan mereka tengah menyelidiki kemungkinan terjadinya kejahatan perang di sana. Rusia membantah semua tuduhan terkait pembunuhan warga sipil di kota itu.  Rusia memasuki tahun kedua dari masa keanggotaan tiga tahun di Dewan HAM PBB yang beranggota 47 negara itu. Dewan tersebut tak bisa membuat keputusan yang mengikat secara hukum, tapi keputusannya membawa pesan politis penting. Dewan itu dapat mengizinkan penyelidikan.  Bulan lalu Dewan membuka penyelidikan atas tuduhan pelanggaran HAM, termasuk dugaan kejahatan perang di Ukraina sejak invasi Rusia. Dua pertiga anggota mendukung resolusi yang diusulkan Ukraina, sementara Rusia dan Eritrea menentang dan 13 lainnya, termasuk Tiongkok, abstain.  AS mengatakan kejahatan perang telah dilakukan di Ukraina dan para pakar AS sedang mengumpulkan bukti untuk mendukung pernyataan itu. Pada Maret 2011, Majelis Umum PBB secara bulat memutuskan untuk menangguhkan Libya dari Dewan HAM setelah pengunjuk rasa mendapat tindakan keras dari pasukan yang loyal kepada pemimpin Libya saat itu, Muammar Khadafi.

Pembantaian Warga Sipil, AS Minta Rusia Ditendang dari Dewan HAM PBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pbb-kaget-pentolan-separatis-papua-ikut-rombongan-delegasi-vanuatu_c_279787.jpg" alt="Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (KTHAM) PBB, Michelle Bachelet mengaku terkejut ketika pemimpin kelompok separatis United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda ikut di dalam rombongan delegasi negara kepulauan Vanuatu" width="100%">
<figcaption>Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (KTHAM) PBB, Michelle Bachelet mengaku terkejut ketika pemimpin kelompok separatis United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda ikut di dalam rombongan delegasi negara kepulauan Vanuatu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Indonesia secara resmi meminta Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) agar memberi perhatian pada kasus dugaan pelanggaran HAM dalam industri perikanan.  Juru Bicara Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan, ‎langkah ini diambil setelah adanya laporan dugaan eksploitasi terhadap Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia di Kapal Tiongkok Long Xing 629.  "Pemerintah serius mengusut dugaan eksploitasi ABK asal Indonesia. Oleh karena itu kita telah melaporkan kasus ini kepada Dewan HAM PBB," ujar Dini kepada wartawan, Kamis (14/5).  Dini mengatakan, pada 8 Mei 2020 lalu di Jenewa, Dewan HAM PBB membahas upaya global dalam memberikan jaminan perlindungan HAM dalam penanganan Covid-19.  "Perwakilan Indonesia Duta Besar Hasan Kleib secara khusus meminta Dewan HAM memberi perhatian kepada pekerja industri perikanan," katanya.  Pemerintah Indonesia mengingatkan pentingnya peran Dewan HAM untuk memberikan perlindungan kepada kelompok rentan yang sering luput dari perhatian, dalam hal ini ABK yang bekerja di industri perikanan.  Menurutnya, perlindungan kepada pekerja industri perikanan penting karena merupakan salah satu industri kunci rantai pangan dan pasokan global, terutama di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini.  Sementara dari dalam negeri menurut Dini Purwono pihak kepolisian tengah mengejar sejumlah pihak penyalur ABK dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang.  "Saat ini Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI sudah mulai membuka kasus ini dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang, dan akan menelurusi pihak penyalur tenaga kerja tersebut," pungkasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Nl-gcMooCMg  https://www.youtube.com/watch?v=IYQUE7GMpGY  https://www.youtube.com/watch?v=PZkCCZJsDjY  &nbsp;  &nbsp;

Pemerintah Laporkan Dugaan Perbudakan ABK Indonesia ke Dewan HAM PBB

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dewan ham pbb

Berita Terkini