<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/05/survei-1669402401.jpg" alt="Ilustrasi survei. Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menjatuhkan sanksi kepada Lembaga Survei Poltracking Indonesia. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi survei. Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menjatuhkan sanksi kepada Lembaga Survei Poltracking Indonesia. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Salah satu lembaga survei kenamaan, Poltracking Indonesia memutuskan untuk keluar dari keanggotaan Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Keputusan itu mereka sampaikan melalui keterangan resmi pada Selasa (5/11). Secara tegas mereka menyatakan bahwa keputusan itu diambil demi mempertaruhkan integritas mereka. Keterangan itu disampaikan dalam pembuka keterangan resmi Poltracking Indonesia yang disampaikan kepada awak media. &rdquo;Poltracking pada 2014 diajak bergabung ke Persepi karena pertaruhan integritas, pada 2024 Poltracking keluar dari Persepi juga karena pertaruhan integritas,&rdquo; tulis Poltracking Indonesia. Melalui keterangan resmi, Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi menyampaikan bahwa mereka sudah menghadiri pertemuan Dewan Etik Persepi di Aston Priority T. B. Simatupang pada Selasa, 29 Oktober 2024. &rdquo;Sebelum itu, pada Senin, 28 Oktober kami mengirimkan semua data yang dibutuhkan dewan etik Persepi sebagaimana surat yang kami terima 27 Oktober 2024,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Setelah itu, pada 2 November 2024, Poltracking Indonesia diminta hadir kembali secara mendadak tanpa undangan resmi untuk memberikan keterangan lanjutan melalui zoom meeting. Poltracking Indonesia menegaskan bahwa mereka sangat ketat dalam proses sampling.&nbsp; Selain itu, Poltracking Indonesia menyampaikan bahwa Dewan Etik Persepi mestinya bersikap adil dan imparsial. Caranya dengan memposisikan seluruh anggota Persepi secara setara. &rdquo;Dalam konteks perbedaan hasil survei Pilkada Jakarta, terdapat tiga survei anggota Persepi yang melakukan survei dalam waktu yang berdekatan,&rdquo; kata dia. Tiga lembaga survei itu adalah Poltracking Indonesia (10&ndash;16 Oktober 2024), Lembaga Survei Indonesia atau LSI (10&ndash;17 Oktober 2024), dan Parameter Politik Indonesia atau PPI (21&ndash;25 Oktober 2024).&nbsp; &rdquo;Survei LSI juga berbeda dengan PPI. Padahal periode survei LSI dan PPI hanya berjarak empat hari. Kenapa Persepi hanya memanggil Poltracking dan LSI? Dan sudah mengambil keputusan,&rdquo; ungkap Masduri.&nbsp; Poltracking Indonesia menyatakan bahwa mereka sudah melaksanakan survei sejak 2014. Dengan riwayat panjang, mereka menyatakan tidak mungkin mempertaruhkan reputasi demi satu survei.&nbsp; &rdquo;Kami merasa Poltracking diperlakukan tidak adil. Sejak hari ini kami telah memutuskan keluar dari keanggotaan Persepi. Kami keluar dari Persepi bukan karena melanggar etik. Tapi karena merasa sejak awal ada anggota dewan etik Persepi yang tendensius pada Poltracking Indonesia,&rdquo; tandasnya.&nbsp;

Lembaga Survei kenamaan Poltracking Indonesia memutuskan untuk keluar dari keanggotaan Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi).

Merasa Dewan Etik Tidak Adil dan Tendensius, Poltracking Indonesia Putuskan Keluar dari Persepi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/19/20240619_114133-2620712724.jpg" alt="Wakil Sekretaris Dewan Etik Partai Golkar, Muchtar Herman Putra saat menerima Aliansi Mahasiswa Purwakarta dan Masyarakat Purwakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPP Partai Golkar." width="100%">
<figcaption>Wakil Sekretaris Dewan Etik Partai Golkar, Muchtar Herman Putra saat menerima Aliansi Mahasiswa Purwakarta dan Masyarakat Purwakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPP Partai Golkar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dua oknum pengurus DPD Partai Golkar Purwarkarta dikabarkan terlibat dalam kasus perselingkuhan dan gratifikasi. Kasus ini pun telah dilaporkan Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar se-kabupaten Purwarkata ke Dewan Etik DPP Partai Golkar. Menindaklanjuti laporan tersebut, Aliansi Mahasiswa Purwakarta dan Masyarakat Purwakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (19/6). Masa mendesak agar oknum pengurus DPD Golkar ini dijatuhi sanksi seberat-seberatnya. Sebab, tindakan oknum ini dianggap sebagai pelanggaran etik berat. "Kami mengutuk tegas tindakan yang melanggar norma-norma moral seperti dugaan perselingkuhan yang dilaporkan melibatkan anggota DPRD Purwakarta dari Fraksi Golkar," ujar Ahmad Abqori Hisan. Massa menilai tindakan oknum ini telah menyakiti hati rakyat. Apalagi sebagai pejabat publik seharusnya memberikan contoh yang baik. "Tindakan ini mencoreng citra masyarakat Purwakarta dan merusak kepercayaan publik terhadap integritas politik. Kami menuntut transparansi dalam proses penyelidikan dan penegakan etika di dalam partai," jelasnya. Sebagai partai penguasa di Purwakarta, Golkar juga harus menjaga marwah partai. Sehingga ketika kadernya melakukan pelanggaran, sepatutnya dijatuhi hukuman berat. "Kami datang jauh-jauh untuk menyelamatkan citra dan marwah Partai Golkar itu sendiri. Oleh karena itu, Golkar harus menindak tegas oknum yang menyakiti hati rakyat Purwakarta," pungkasnya. Di tempat sama, Wakil Sekretaris Dewan Etik Partai Golkar, Muchtar Herman Putra mengatakan, kasus ini sudah ditangani oleh Dewan Etik. Proses persidangan pun masih berjalan. Dewan Etik pun telah memanggil para saksi. "Saat ini kita masih berjalan sidang, keluarganya sudah hadir, semua saksi juga, kami masih berjalan menangani kasus ini," kata Muchtar. Menurut dia, kasus ini sudah disuarakan oleh banyak pihak. Unjuk rasa juga sudah digelar di depan DPRD Kabupaten Purwakarta, termasuk 12 PK DPD Partai Golkar Purwakarta juga telah melapor ke Dewan Etik. "Percayalah kami akan menangani kasus ini secara serius, karena kami bertanggungjawab untuk menjaga marwah Partai Golkar," pungkasnya. Muchtar mengungkap, hari ini persidangan untuk kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Sekretaris DPD Golkar Dias Rukmana Praja digelar dengan agenda pemeriksaan keluarga Dias sebagai pelapor. Dewan Etik juga telah menjadwalkan pemeriksaan kepada Dias pada esok hari. Sementara terkait kasus dugaan pemerimaan gratifikasi oleh Ketua DPD Golkar Kabupaten Purwakarta Ane Ratna Mustika, DPP Golkar menyerahkan kepada pihak aparat penegak hukum. DPP Golkar tidak akan campur tangan atau intervensi dalam kasus hukum tersebut.

Kasus ini pun telah dilaporkan Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar se-kabupaten Purwarkata ke Dewan Etik DPP Partai Golkar.

Dewan Etik Golkar Diminta Tindak Tegas Pengurus Partai yang Terlibat Perselingkuhan dan Gratifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/27/Untitled-779107554.jpg" alt="Ketua Tim Penjaring NOC Indonesia Ngatino." width="100%">
<figcaption>Ketua Tim Penjaring NOC Indonesia Ngatino.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) membuka pendaftaran bakal calon Ketua Umum-Wakil Ketua Umum, Komite Eksekutif, dan Dewan Etik periode 2023-2027. Kandidat yang lolos verifikasi Tim Penjaring akan menjadi calon yang dipilih pada kongres yang diselenggarakan 30 Juni di Hotel Fairmont, Jakarta. Ketua Tim Penjaring Ngatino menjelaskan, syarat-syarat bakal calon Ketua Umum-Wakil Ketua Umum, Komite Eksekutif, dan Dewan Etik periode 2023-2027 sudah dikirimkan secara resmi kepada anggota NOC Indonesia pada 24 Mei. Pendaftaran bakal calon dibuka 5-16 Juni, untuk kemudian diverifikasi Tim Penjaring hingga 18 Juni. &rdquo;Ketum-waketum mencalonkan diri sepaket dengan rekomendasi minimal 30 suara. Sementara Komite Eksekutif minimal 15 suara dan dicalonkan federasi nasional mereka. Penyerahan dokumen harus diberikan langsung kepada kami, Tim Penjaring yang akan berkantor di lantai 19 NOC Indonesia,&rdquo; kata Ngatino. Tim Verifikasi telah menetapkan 66 anggota NOC Indonesia yang memiliki hak suara di Kongres. Satu suara milik Perkemi masih ditangguhkan hingga mereka menyerahkan persyaratan administrasi yang ditunggu hingga 30 Mei. Sebanyak 66 anggota NOC Indonesia itu terbagi menjadi 33 federasi nasional cabang olahraga kategori Olimpiade yang memiliki tiga suara. Sisanya merupakan kategori dua cabang olahraga Non-Olimpiade yang memiliki satu suara. &rdquo;Untuk Komite Eksekutif (KE) dalam Rapat Anggota 2023 ada 15 orang, termasuk ketum-wakil ketum dan IOC member. Dua lainnya adalah perwakilan atlet yang akan dipilih dan diusulkan Komisi Atlet. Sedangkan 10 sisanya dipilih langsung NF, tujuh harus berasal dari kategori Olimpiade dan tiga dari non-Olimpiade,&rdquo; terang Ngatino. Sementara itu, anggota Tim Penjaring Rinaldi Duyo mengatakan, bakal calon yang ingin mendaftar harus memiliki komitmen serius memajukan olahraga Indonesia. &rdquo;Kepengurusan NOC perlu sosok-sosok yang berintegritas tinggi dan berkualitas. Sebab, Indonesia menargetkan posisi Olimpiade yakni peningkatan prestasi, hingga 2045. Itu tidak main-main, dan memang diperlukan orang-orang yang andal berdiplomasi,&rdquo; tutur Rinaldi. Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Kongres Ismail Ning menjelaskan, undangan kepada anggota merujuk kepada hasil Tim Verifikasi. Tim tersebut diketuai Komite Eksekutif Jadi Rajagukguk dan dibantu Wakil Sekjen II Wijaya Noeradi serta tiga perwakilan cabor. &rdquo;Jadi hasil Tim Verifikasi yang akan kami berikan undangan. Rencananya undangan kami berikan kepada anggota tepat satu bulan sebelum kongres,&rdquo; ujar Ismail Ning.

Komite Olimpiade Indonesia buka pendaftaran bakal calon Ketua Umum-Wakil Ketua Umum, Komite Eksekutif, dan Dewan Etik periode 2023-2027

NOC Indonesia Buka Pendaftaran Bakal Calon Ketum-Waketum, Komite Eksekutif, dan Dewan Etik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/images-90.jpeg" alt="Foto: Ilustrasi: Platform media sosial populer. (PatientPop). " width="100%">
<figcaption>Foto: Ilustrasi: Platform media sosial populer. (PatientPop). </figcaption>
</figure>JawaPos.com - Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada warga dalam berekspresi dan mengeluarkan pendapat. Namun, dalam pelaksanaannya masih ada yang belum terpenuhi. Bahkan, ada ketakutan ketika hendak melakukan kritik di media sosial.  Pakar Digital dan Media Sosial, Anthony Leong mengatakan terkait penyalahgunaan UU ITE bisa disebabkan oleh beberapa alasan. Salah satunya karena pengaturannya yang terlalu luas dan tidak terdefinisikan baik.  “Keberadaan UU ITE yang rancu dan pasal karet membuat UU ini rentan disalahgunakan. Memang kadang diskusi di media sosial perlu disikapi dengan dewasa, karena jika tidak makin banyak masyarakat yang akan saling melapor ke polisi. Kami mendukung revisi UU ITE bisa segera dieksekusi karena bisa berdampak pada indeks demokrasi kita,” ujar Anthony kepada wartawan, Rabu (17/2).  Anthony juga mengapresiasi pemikiran Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam mengedepankan edukasi, sifat persuasi, dan kemudian mengupayakan langkah-langkah yang bersifat restorative justice.  “Ini sangat baik dalam kehidupan demokrasi kita. Menurut saya, memang perlu sekali adanya dewan etik hingga pedoman yang jelas sebelum masalah berpendapat ini dibawa ke ranah hukum. Karena saat ini dunia digital sudah sangat berkembang, masyarakat sudah semakin meningkat dalam menggunakan media sosial untuk berkomunikasi,” katanya.  Anthony menilai mungkin perlu adanya review hingga revisi dalam UU ITE ini karena terlalu luasnya aturan bisa sangat membahayakan dalam proses demokrasi. Hal itu bisa membuat proses demokrasi di Indonesia tidak berjalan dengan baik.  “Semoga cepat direvisi karena The Economist Intelligence Unit (EIU) baru saja merilis Laporan Indeks Demokrasi 2020. Penurunan indeks ini harus dicermati dengan baik,” ungkapnya.  Anthony juga sangat mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Polri khususnya untuk menegakkan aturan yang ada bisa menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, dan beretika. "Termasuk agar bisa dimanfaatkan secara produktif tetapi implementasinya tetap sesuai aturan," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/IJHE4T0LEDY

Pakar Digital Usul Revisi UU ITE dan Dibentuk Dewan Etik Media Sosial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/PSX_20200825_220137.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri usai menjalani sidang etik yang digelar oleh Dewan Pengawas KPK, Selasa (25/8/2020) di gedung C1 KPK Kuningan Jakarta. Persidangan memeriksa Firli terhadap pelanggaran etik atau tidak terkait aktivitas penggunaan fasilitas berupa he" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri usai menjalani sidang etik yang digelar oleh Dewan Pengawas KPK, Selasa (25/8/2020) di gedung C1 KPK Kuningan Jakarta. Persidangan memeriksa Firli terhadap pelanggaran etik atau tidak terkait aktivitas penggunaan fasilitas berupa he</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi adanya desakan agar Firli Bahuri dicopot dari jabatan Ketua KPK. Hal ini terkait dugaan pelanggaran etik dugaan gaya hidup mewah Firli Bahuri yang akan diputus pada Selasa (15/9) besok.  Anggota Dewan Pengawas KPK, Syamsuddin Haris menegaskan, yang mempunyai kewenangan memutus dugaan pelanggaran etik adalah majelis etik. "Itu wewenang majelis etik," tegas Haris kepada JawaPos.com, Senin (14/9).  Haris menyebut, sidang putusan dugaan pelanggaran terhadap Ketua KPK Firli Bahuri akan berlangsung terbuka pada Selasa (15/9) besok. Rencananya, sidang putusan terhadap Firli Bahuri akan digelar pada pukul 11.00 WIB. "Rencananya pukul 11.00 WIB," tandas Haris.  Sebelumnya, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Ester meminta, Dewas KPK untuk dapat menjatuhkan hukuman berat kepada Ketua KPK Firli Bahuri. Hukuman berat itu berupa pencabutan dari jabatannya sebagai Ketua KPK.  "Kami harapkan dari ICW soal putusan Dewas bagi Firli Bahuri dugaan pelanggaran etik itu, kami mendorong agar Firli diberhentikan dari posisinya sebagai komisioner," kata Lalola Ester dalam diskusi daring, Senin (14/9).  Lalola menyampaikan, penggunaan helikopter milik swasta oleh Firli Bahuri itu berpotensi konflik kepentingan. Meski digunakan dalam perjalanan pribadinya, namun jabatannya sebagai Ketua KPK melekat dan tidak bisa dilepaskan.  Terlebih, pegawai dan pimpinan KPK diharuskan untuk hidup sederhana sebagaimana diatur dalam Kode Etik KPK. Sehingga harus menjauhi prilaku hidup hedonisme. "Tidak bisa dipisahkan begitu, bahwa ada nilai-nilai soal kesederhanaan, hidup menjauhi hedonisme atau gaya hidup yang berlebihan begitu ya. Terutama kalau itu tidak sesuai dengan profil kekayaan dari komisioner KPK itu sendiri," pungkas Lalola. (*)  &nbsp;

Didesak Copot Firli Bahuri, Dewas KPK: Itu Wewenang Majelis Etik

Dewan Etik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Dewan Etik

Berita Terkini

Merasa Dewan Etik Tidak Adil dan Tendensius, Poltracking Indonesia Putuskan Keluar dari Persepi

Dewan Etik Golkar Diminta Tindak Tegas Pengurus Partai yang Terlibat Perselingkuhan dan Gratifikasi

NOC Indonesia Buka Pendaftaran Bakal Calon Ketum-Waketum, Komite Eksekutif, dan Dewan Etik

Pakar Digital Usul Revisi UU ITE dan Dibentuk Dewan Etik Media Sosial

Didesak Copot Firli Bahuri, Dewas KPK: Itu Wewenang Majelis Etik

Download Aplikasi JawaPos.com