<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/25/acd87ed6-9418-4757-b80b-76a323c716ca-2353343982.jpg" alt="Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu. (Istimewa) " width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu. (Istimewa) </figcaption>
</figure> </strong></p> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Indonesia ternyata punya sejarah mentereng saat berhadapan dengan raksasa ekonomi dunia, Amerika Serikat (AS). Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menceritakan kembali momen kemenangan Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait blokir rokok kretek.</p> <p>Kemenangan ini menjadi bukti bahwa Indonesia mampu melawan kebijakan diskriminatif negara besar di panggung diplomasi ekonomi global.</p> <p>Awal perselisihan ini bermula ketika Amerika Serikat melarang peredaran rokok kretek asal Indonesia dengan alasan kesehatan. Namun anehnya, AS tetap mengizinkan peredaran rokok mentol yang secara karakteristik serupa. Mari Elka menegaskan bahwa tindakan tersebut melanggar prinsip fundamental WTO, yaitu non-diskriminasi.</p> <p>&rdquo;Waktu itu Amerika melarang ekspor kretek dari Indonesia dengan alasan kesehatan, tapi mentol tidak dilarang. Padahal sama-sama rokok berperasa. Ini jelas diskriminatif,&rdquo; ujar Mari Elka.</p> <h3><strong>Debat Ilmiah: Cengkeh vs Mentol</strong></h3> <p>Dalam persidangan di WTO, pihak Amerika Serikat berdalih bahwa cengkeh dalam rokok kretek jauh lebih berbahaya dan memicu kecanduan pada anak muda. Namun, klaim tersebut rontok karena tidak didasari bukti riset yang kuat.</p> <p>&rdquo;Kami minta Amerika membuktikan bahwa cengkeh lebih membuat adiktif dibanding mentol. Mereka tidak bisa membuktikan. Dalam WTO, larangan seperti itu harus disertai pembuktian. Karena tidak bisa, Indonesia menang,&rdquo; jelas Mari Elka.</p> <p>Mari Elka menambahkan bahwa secara teknis, baik mentol maupun kretek adalah produk yang sama-sama menggunakan campuran perasa. Jadi, perlakuan berbeda terhadap keduanya dianggap tidak sah secara aturan dagang internasional.</p> <h3><strong>Realitas Pahit Setelah Menang</strong></h3> <p>Meski hukum internasional memihak Indonesia, kenyataan di lapangan tidak semanis hasil sidang. Sebagai negara superpower, Amerika Serikat tidak serta-merta tunduk dan mencabut aturan tersebut.</p> <p>&rdquo;Secara aturan mereka seharusnya mencabut larangan itu. Tapi karena ini negara besar, larangan tidak pernah benar-benar dicabut. Indonesia akhirnya hanya mendapat hak retaliasi dan membuat kesepakatan tertentu,&rdquo; ungkap Mari Elka.</p> <p>Walau begitu, dia menekankan bahwa langkah Indonesia tetap krusial. &rdquo;Bagi kami, kalah-menang itu urusan lain. Yang penting Indonesia fight untuk prinsip. Amerika jelas melanggar asas non-diskriminasi,&rdquo; tegas Mari Elka.</p> <h3><strong>Semangat Indonesia First dan Pelemahan WTO</strong></h3> <p class="class-paragraph">Kisah perjuangan rokok kretek ini disebut Mari sebagai contoh nyata implementasi semangat <em>Indonesia First</em>. Dia juga menyoroti kondisi WTO saat ini yang cenderung melemah akibat tekanan politik negara-negara besar.</p> <p>&rdquo;Dulu WTO memungkinkan negara seperti Indonesia melawan Amerika. Sekarang instrumen itu makin dilemahkan, terutama oleh Amerika sendiri,&rdquo; tutur Mari Elka.</p> <p>Ke depan, Mari Elka berpesan agar Indonesia tetap berani melawan jika produk unggulan nasional, seperti sawit atau kretek, diperlakukan tidak adil di pasar dunia. &rdquo;Kalau parameter internasional itu tidak adil, seperti sawit atau kretek, maka kita harus <em>fight</em>,&rdquo; imbuh dia.</p>

Mari Elka Pangestu ungkap sejarah Indonesia lawan Amerika di WTO soal rokok kretek. Bukti nyata RI berani lawan diskriminasi dagang

Mari Elka Pangestu Bongkar Rahasia Indonesia Pernah Tekuk Amerika di WTO Soal Rokok Kretek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/18/mari-elka-759174147.jpg" alt="Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu. (ANTARA)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Industri Hasil Tembakau (IHT) dipercaya memiliki peran penting terhadap ketahanan ekonomi nasional, terlebih bagi kebijakan ekonomi ala Prabowo yang dikenal dengan jargon Prabowonomics. IHT bahkan diharapkan menjadi salah satu sektor yang dapat mendongkrak target pertumbuhan ekonomi 8 persen.</p> <p>Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu menyampaikan komitmennya untuk memperkuat arah kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil serta memberdayakan berbagai industri dalam negeri. Salah satunya dengan menjaga industri tembakau sebagai salah satu sektor strategis yang berpengaruh terhadap pemasukan negara.</p> <p>"Kita harus melindungi kepentingan nasional, jadi apapun interaksi kita dengan global dan internasional pasti yang harus dikedepankan adalah kepentingan nasional," kata Mari, dikutip Selasa (10/2).</p> <p>Menurutnya, selama ini IHT menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi masyarakat. Hal ini tak lepas dari perannya sebagai sumber pendapatan bagi petani, sektor padat karya yang menyediakan jutaan lapangan kerja, hingga kontributor utama pendapatan negara dari cukai.</p> <p>Di tengah kondisi yang tidak stabil saat ini, lanjut dia, pemerintah diimbau untuk tidak menekan&nbsp;IHT di dalam negeri. Berkaca dari kasus sebelumnya, Amerika Serikat (AS) pernah melakukan tekanan terhadap industri hasil tembakau nasional dan melanggar azas yang paling fundamental di World Trade Organization (WTO), yaitu diskriminasi.</p> <p>"Waktu itu AS melarang ekspor tembakau dari Indonesia dengan alasan kretek itu menciptakan rasa yang manis atau yang enak sehingga anak muda itu menjadi <em>addicted</em> kepada rokok,&rdquo; tuturnya.</p> <p>Sayangnya, larangan tersebut hanya berfokus pada kretek dan dinilai sebagai tindakan yang diskriminatif. Indonesia pun terus memperjuangkan kepentingan nasional dan mendorong kemakmuran industri tembakau. Berkat kegigihannya, Indonesia berhasil melawan AS, lantaran negeri Paman Sam itu tak mampu membuktikan tudingannya.</p> <p>Produktivitas industri tembakau di Indonesia tercatat meningkat signifikan dan masih berkontribusi terhadap pemasukan negara. Merujuk 'Buku Outlook Komoditas Perkebunan Tembakau' yang dirilis Kementerian Pertanian (Kementan), dalam sepuluh tahun terakhir (2015-2024) produksi tembakau nasional menunjukkan tren positif dengan rata-rata peningkatan sebesar 4,57 persen per tahun.</p> <p>Sementara itu, berdasarkan kesepakatan Direktorat Jenderal Perkebunan, Badan Pusat Statistik (BPS), serta Pusdatin, produksi tembakau 2023-2027 diperkirakan mencapai 234.139 ton per tahun.</p> <p>Adapun ketersediaan tembakau di Indonesia untuk 2026 sampai dengan 2027 diproyeksi sebanyak 661.709 ton. Seluruh tembakau lokal diserap untuk memenuhi kebutuhan IHT. Hal ini menunjukkan adanya potensi besar dari sektor IHT terhadap perekonomian nasional.</p>

Adapun ketersediaan tembakau di Indonesia untuk tahun 2026 sampai dengan 2027 diproyeksi sebanyak 661.709 ton.

DEN Soroti Peran IHT demi Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen ala Prabowonomics

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/29/den-29-1232947732.jpg" alt="Ketua Harian DEN yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM), Bahlil Lahadalia/(Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ketua Harian DEN yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM), Bahlil Lahadalia/(Istimewa).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com &ndash;</strong> Presiden Prabowo Subianto meminta meningkatkan cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional dari sekitar 21 hari menjadi tiga bulan. Peningkatan cadangan BBM tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden yang mencakup empat fokus utama di sektor energi, yakni kedaulatan energi, ketahanan energi, kemandirian energi, dan swasembada energi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang pertama adalah kedaulatan energi, tidak boleh ada intervensi dari pihak mana pun. Yang kedua adalah tentang ketahanan energi. Kita tahu bahwa ketahanan energi (cadangan BBM) kita hanya sekitar 21 hari. Ini akan kita tingkatkan menjadi tiga bulan," ujar Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN), Bahlil Lahadalia, usai pelantikan Anggota DEN di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Peningkatan cadangan BBM merupakan langkah strategis untuk melindungi kepentingan nasional dalam menghadapi ketidakpastian. Bahlil mengatakan, kapasitas fasilitas penyimpanan BBM akan ditingkatkan. "Kita akan membangun storage (fasilitas penyimpanan)," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/017124613/arahan-prabowo-untuk-dewan-energi-hindari-impor-bbm-hingga-swasembada-energi">Arahan Prabowo untuk Dewan Energi: Hindari Impor BBM hingga Swasembada Energi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Harian DEN yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) ini juga menjelaskan bahwa saat ini Indonesia masih mengimpor BBM sekitar 30 juta kiloliter per tahun, baik untuk jenis solar maupun bensin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, penguatan kemandirian energi menjadi bagian penting dari agenda pemerintah, yang akan dilakukan secara bertahap dengan tujuan akhir mencapai swasembada energi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahlil menyampaikan bahwa peta jalan (roadmap) kebijakan energi nasional telah rampung dan kini memasuki tahap implementasi. Pemerintah tengah memulai pembangunan kerja sama dengan sejumlah negara serta merampungkan aspek kelembagaan dan regulasi pendukung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penguatan sektor energi merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam Asta Cita atau delapan program yang dicanangkan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, poin kedua menekankan pentingnya swasembada pangan, energi, air, serta penguatan ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

residen Prabowo Subianto meminta meningkatkan cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional dari sekitar 21 hari menjadi tiga bulan.

Presiden Prabowo Minta Cadangan BBM Indonesia Ditingkatkan Jadi Tiga Bulan

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/28/BAHLIL-28-B-1137089379.jpg" alt="Pelantikan keanggotaan DEN yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/1)/(Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Pelantikan keanggotaan DEN yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/1)/(Istimewa).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com &mdash;</strong> Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) Bahlil Lahadalia untuk menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) secara bertahap hingga mencapai swasembada energi nasional.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Arahan tersebut disampaikan usai pelantikan keanggotaan DEN yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahlil mengatakan bahwa pelantikan anggota DEN ini merupakan babak baru penataan kebijakan energi nasional dengan menempatkan energi sebagai prioritas pembangunan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Salah satu program prioritas Bapak Presiden Prabowo adalah menyangkut kedaulatan energi, ketahanan energi, kemandirian energi, dan pada akhirnya swasembada energi. Salah satu instrumen negara untuk mewujudkan itu adalah melalui arah kebijakan dan roadmap yang dibangun bersama Dewan Energi Nasional," ujar Bahlil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/017099122/demi-dongkrak-lifting-migas-menteri-esdm-bahlil-lahadalia-beri-izin-40-ribu-sumur-rakyat">Demi Dongkrak Lifting Migas, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Beri Izin 40 Ribu Sumur Rakyat</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Prabowo juga telah memberikan empat arahan utama kepada DEN. Pertama, menjaga kedaulatan energi nasional tanpa intervensi pihak mana pun. Kedua, memperkuat ketahanan energi nasional. Cadangan BBM Indonesia yang saat ini hanya untuk kebutuhan 21 hari akan ditingkatkan hingga tiga bulan melalui pembangunan fasilitas penyimpanan (storage).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ketahanan energi kita hari ini sekitar 21 hari. Ini akan kita tingkatkan menjadi tiga bulan, dan itu pasti kita akan membangun storage," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Arahan ketiga, lanjut Bahlil, adalah mendorong kemandirian energi dengan menekan ketergantungan impor BBM yang saat ini masih mencapai lebih dari 30 juta Kiloliter per tahun, baik untuk solar maupun bensin. Adapun arahan keempat adalah mewujudkan swasembada energi sebagai tujuan akhir pembangunan sektor energi nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini kita masih impor BBM kurang lebih sekitar 30 juta Kiloliter. Ini akan kita lakukan secara bertahap, dan tujuannya pada akhirnya adalah swasembada," tegas Bahlil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/017061302/menteri-esdm-bahlil-lahadalia-pastikan-mulai-2027-indonesia-tak-lagi-impor-avtur">Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Pastikan Mulai 2027 Indonesia Tak Lagi Impor Avtur</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahlil menambahkan, roadmap kebijakan energi nasional kini juga telah disusun dan memasuki tahap implementasi termasuk juga kerja sama dengan sejumlah negara serta penguatan organisasi pendukung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemerintah dalam hal ini juga tengah menyiapkan regulasi dalam bentuk Peraturan Presiden untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Roadmap-nya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke tahapan implementasi, termasuk kerja sama dengan negara lain dan penguatan organisasinya. Perpres-nya sedang dalam proses," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

pelantikan anggota DEN merupakan babak baru penataan kebijakan energi nasional dengan menempatkan energi sebagai prioritas pembangunan.

Arahan Prabowo untuk Dewan Energi: Hindari Impor BBM hingga Swasembada Energi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/17/MBG-luhut-2500951808.jpg" alt="Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. (ANTARA)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperbaiki serapan anggaran sekaligus membangun&nbsp;ekosistem Program Makan Bergizi Gratis (MBG).</p> <p>"Saya sudah sampaikan ke Dadan (Kepala BGN) waktu ke kantor, datanya harus diperbaiki. Ke depannya bukan hanya sekadar menghabiskan uang, tapi juga terbangun atau nggak ekosistemnya," kata Luhut usai kegiatan '1 tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth' di Jakarta, Kamis (16/10).</p> <p>Luhut berpendapat MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mengingat potensinya yang bisa menciptakan simpul-simpul ekonomi baru. Sebab, MBG melibatkan ekosistem ekonomi besar, mulai dari produsen bahan makanan hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang ia yakini dapat membawa kesetaraan.</p> <p>Ketua DEN mengakui masih ada kekurangan dari pelaksanaan MBG. Maka dari itu, kata dia, implementasi program perlu terus diperbaiki.</p> <p>Luhut pun menilai program ini perlu diterapkan untuk periode jangka panjang.&nbsp;"Menurut saya harus dipelihara Makan Bergizi Gratis ini, mungkin paling tidak 10 tahun. Mungkin setelah itu bertahap kita lihat, kita evaluasi mau bagaimana," ujar Luhut.</p> <p>Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran untuk Program MBG telah mencapai Rp 20,6 triliun hingga 3 Oktober 2025, atau 29 persen dari total pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 71 triliun.</p> <p>Sementara, Kepala BGN Dadan Hindayana sebelumnya mengungkapkan lembaganya tidak dapat menyerap seluruh anggaran yang disediakan tahun ini. Dana sebesar Rp 70 triliun dari dana cadangan akan dikembalikan kepada Pemerintah karena kemungkinan tidak terserap.</p> <p>Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menerangkan bahwa dana Rp 70 triliun itu sebenarnya belum dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).</p> <p>Justru, Purbaya bakal terus memantau penyerapan anggaran yang memang sudah ditetapkan tahun ini, yakni sebesar Rp 71 triliun agar terserap secara efektif. Ia juga menekankan bahwa MBG merupakan program prioritas pemerintah yang penting untuk didorong agar penyerapan anggarannya optimal menjelang akhir tahun.</p>

"Menurut saya harus dipelihara Makan Bergizi Gratis ini, mungkin paling tidak 10 tahun. Mungkin setelah itu bertahap kita evaluasi," katanya

Luhut Minta BGN Perbaiki Serapan Anggaran dan Bangun Ekosistem MBG

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/14/JKT_Prescon-APBN-KiTa_Salman-Toyibi_-07JPG-379425763.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelum memberikan paparan pada konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (14/10/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelum memberikan paparan pada konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (14/10/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan melayangkan pujian terhadap Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa karena sudah menerapkan kebijakan ekonomi sesuai dengan mazhabnya yang ia kenal sejak era Presiden Joko Widodo.&nbsp;Salah satu, kebijakan yang Luhut puji yakni perihal kebijakan Purbaya mengguyur <em>cash</em> terhadap sistem perekonomian, sehingga bisa menggerakkan pasar dan pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian.</p> <p>"Dan saya pikir Menteri Keuangan sudah mengatakan tadi dengan (ekonomi RI) 5,2 mudah-mudahan kita 5,1-5,2 bisa didapat. Nah ini tergantung sekarang dengan mazhabnya Menteri Keuangan. Dari dulu waktu saya Kepala Staf Presiden, beliau ini juga sebagai deputi saya, selalu polanya di situ," kata Luhut dalam acara bertajuk '1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran' di Jakarta Selatan, Kamis (16/10).</p> <p>"Bagaimana market itu diguyur dengan <em>cash</em>, dengan dana, uang yang berputar di market," tambahnya.</p> <p>Lebih lanjut, Luhut juga menyampaikan sejak pemerintahan Jokowi, dirinya sudah menilai ada sesuatu hal yang tidak baik-baik saja terhadap sistem keuangan Indonesia.&nbsp;Namun, kata dia, hal yang tidak baik itu sedikit demi sedikit sudah memudar. Seiring dengan kebijakan Purbaya yang mengguyur dana pemerintah senilai Rp 200 triliun kepada lima bank milik negara.</p> <p>"Saya sudah bersampaikan waktu itu pada Presiden yang lalu, kita ada yang salah dengan Republik ini, dengan sistem keuangan kita. Di mana APBN masuk keluar, tapi nanti disedot lagi oleh Bank Sentral. Dan, itu yang terjadi, sehingga M0-nya rendah," jelas Luhut.</p> <p>"Nah, sekarang saya lihat dengan kesempatan ini, saya lihat Menteri Keuangan yang baru, dia mendorong betul mazhabnya dia ini untuk mengguyur market itu dengan tadi dia taruh Rp 200 triliun di perbankan. Dan itu saya kira langkah yang sangat bagus," tambahnya.</p> <p>Mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi di era Presiden Jokowi ini mengaku bahwa Purbaya dulunya merupakan deputi dalam lembaga yang ia pimpin. Melalui kebijakan Rp 200 triliun yang dinilainya bagus, diakui Luhut, banyak kebijakan-kebijakan di era Jokowi yang memang bersumber darinya.</p> <p>"Karena saya ngalamin dengan dia, karena itu Presiden waktu itu Pak Jokowi, tanya saya karena Pak Purbaya deputi saya, dia yang saran kepada saya, Pak harus begini, menurut dia. Tapi saya juga lama-lama saya pikir-pikir, benar juga," ujarnya.</p> <p>Luhut juga menilai bahwa kebijakan Menkeu Purbaya untuk mengguyur bank Himbara dengan dana pemerintah senilai Rp 200 triliun adalah salah satu langkah yang tepat. Bahkan, ia menilai saat ini sudah menunjukkan hasilnya.</p> <p>"Injeksi ideal pemerintah di Rp 200 triliun yang diberikan Menteri Keuangan ini, sudah mulai kita lihat menunjukkan hasil," tambahnya.</p> <p>&nbsp;</p>

Luhut Binsar Pandjaitan puji Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa atas kebijakan ekonomi yang dorong pertumbuhan.

Luhut Puji Mazhab Purbaya Guyur Himbara Rp 200 Triliun: Itu Langkah yang Sangat Bagus!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/12/airlangga-luhut-935606160.jpg" alt="Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan di Jakarta, Rabu (12/3)." width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan di Jakarta, Rabu (12/3).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan tampak tidak khawatir dengan perhitungan Bank Pembangunan Asia (ADB) yang memangkas proyeksi&nbsp;pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5 persen menjadi 4,9 persen. Menurut Luhut, koreksi ramalan ADB ini justru harus dilihat sebagai kesempatan emas<em>&nbsp;(golden opportunity).</em></p> <p>"Ya silakan saja (ADB pangkas proyeksi). Tapi, kalau saya lihatnya ini kan dunia ini memang bergerak banyak ya. Jadi, kita juga jangan terlalu pesimis melihat itu. Menurut saya, ini semua kan buah daripada makan bergizi ini (Makan Bergizi Gratis/MBG) kan belum kelihatan. Tapi akan segera kelihatan," kata Luhut dalam konferensi pers di kantornya, di Jakarta, Jumat (3/10).</p> <p>Luhut menekankan, saat ini Indonesia sedang berada pada momentum penting karena beberapa program pemerintah, termasuk program MBG, mulai berjalan dan memberi dampak terhadap perputaran ekonomi masyarakat.</p> <p>Selain itu, dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun yang ditempatkan ke bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) diyakini bisa memperlancar pembiayaan kredit, sehingga menggerakkan ekonomi di tingkat bawah.</p> <p>Menurut Luhut, kondisi global yang penuh ketidakpastian justru membuka ruang lebih besar bagi investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Dengan dukungan likuiditas perbankan dan arah kebijakan pemerintah yang menjaga keberlanjutan pertumbuhan, ia optimistis prospek ekonomi Indonesia akan tetap positif.</p> <p>"Dana yang diberikan oleh Pak Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa) itu kan juga belum semua mengalir. Kalau saya pribadi, ini adalah golden opportunity untuk orang investasi di Indonesia ke investasi-investasi yang&nbsp;<em>captive</em>. Misalnya (sektor) listrik, makanan tadi seperti (Makan Bergizi Gratis) gizi," ujarnya lagi.</p> <p>Selain ADB yang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) justru menaikkan proyeksi pertumbuhan Indonesia dari 4,7 persen menjadi 4,9 persen.</p> <p>"Kita harus lihat dari sisi positif,&nbsp;<em>golden opportunity&nbsp;</em>buat kita, buat bangsa Indonesia atau investor-investor muda Indonesia untuk investasi. (Dana) Rp 200 triliun sekarang diturunkan di perbankan, itu kan sangat bagus untuk masyarakat," katanya pula.</p>

Menurut Luhut, koreksi ramalan ADB ini justru harus dilihat sebagai kesempatan emas (golden opportunity).

ADB Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI, Luhut: Ya Silakan Aja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/12/VewOiOtrnwJXZBkZqGOVrMDEsZWvzKH36ctGH85v-423533428.jpg" alt="Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai, program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak perlu dihentikan, meskipun sempat terjadi kasus keracunan massal di sejumlah daerah. Menurutnya, saat ini pemerintah sudah melakukan evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki kelemahan dalam implementasi program tersebut.</p> <p>"Yang penting prosesnya kita lihat bagus, jalan. Kalau kurang di sana sini, kita perbaiki. Kita jangan juga terus pesimis kalau ada yang kurang di sana sini. Kita tentu sangat berhati-hati dengan kejadian keracunan kemarin. Tapi proses perbaikan semua sekarang berjalan," kata Luhut dalam konferensi pers, usai rapat dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, di Jakarta, Jumat (3/10).</p> <p>Pernyataan tersebut ia sampaikan menanggapi desakan Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) yang meminta pemerintah menghentikan sementara program MBG, karena dinilai menyedot anggaran besar dan telah menyebabkan lebih dari 5.000 siswa keracunan. Menurut Luhut, program MBG justru memiliki manfaat jangka panjang karena membangun rantai pasok baru bagi kebutuhan pangan lokal, mulai dari telur, ikan, hingga pisang.</p> <p>"Ini kan baru sembilan bulan (berjalan) Pak Dadan. Jadi, kita jangan terus buru-buru kritik sana, kritik sini. Ya kritik bolehlah, (kritik) enggak ada masalah. Tapi maksud saya ini membangun simpul-simpul ekonomi baru," ujarnya.</p> <p>Luhut menyampaikan pentingnya perluasan peran pemerintah daerah (pemda) dalam pelaksanaan program tersebut. Sebab, keterlibatan pemda, menurutnya perlu diperluas agar distribusi makanan lebih tepat sasaran.</p> <p>Maka dari itu, ia meminta publik tidak terburu-buru menilai negatif program MBG. Dalam tiga bulan ke depan, dengan perbaikan data dan sistem, pelaksanaan program MBG akan semakin baik.</p> <p>"Kita lihat tiga bulan ke depan menurut saya pasti akan lebih baik, karena dengan data-data yang ada dan pengecekan di lapangan, kami lakukan pengecekan fisik, kami membangun tim juga dari Dewan Ekonomi Nasional untuk melihat, sehingga kita tidak hanya menerima laporan. Sehingga Bapak Presiden dapat laporan yang dengan data akurat, sehingga proses pengambilan keputusan juga bisa akurat," ujarnya lagi.</p> <p>Sebelumnya, Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) melalui perwakilannya menilai program MBG sebaiknya dihentikan sementara, karena dinilai sarat misalokasi anggaran.</p> <p>"Dengan mengubah penerima MBG dari yang bersifat universal menjadi&nbsp;<em>targeted,&nbsp;</em>pemerintah dapat memperbaiki misalokasi anggaran serta menyesuaikan program dengan tujuan kebijakan, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat digunakan secara efektif,&rdquo; ujar Ekonom Lili Yan Ing.</p> <p>Senada, Ekonom Milda Irhamni dari AEI juga menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, evaluasi program sebaiknya dilakukan oleh lembaga independen untuk menghindari konflik kepentingan.&nbsp;</p>

Luhut menyampaikan pentingnya perluasan peran pemerintah daerah (pemda) dalam pelaksanaan program tersebut.

Luhut Nilai Program MBG Tak Perlu Dihentikan: Kalau Kurang di Sana Sini, Kita Perbaiki

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/12/Usb7iGpA7FngvaR7J27z0iyD9qnc4nyDaL3nwr3T-2488133387.jpg" alt="Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. (Istimewa).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Tiongkok semakin erat. Kerjasama kedua negara, diabadikan lewat film dokumenter Telling China&rsquo;s Story. Dalam musim terbarunya, film ini menceritakan tentang Indonesia.</p> <p>Banyak tokoh yang masuk dalam film dokumenter tersebut. Seperti Chen Qingquan, akademisi Akademi Teknik Tiongkok kelahiran Indonesia. Selain itu juga ada Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan.</p> <p>Dalam film dokumenter yang diproduksi Shenzhen Media Group itu, Luhut mengatakan kolaborasi riset dan teknologi antara Indonesia dengan Tiongkok membuka peluang luas bagi generasi muda. Secara khusus dia mengapresiasi keterbukaan Tiongkok yang tidak hanya menyediakan teknologi. Tetapi juga kesempatan riset bagi generasi muda Indonesia.</p> <p>Menurut Luhut, persahabatan kedua negara tumbuh semakin erat. Melalui kerja sama yang nyata dan bermanfaat. Dia berharap hubungan persahabatan Indonesia dengan Tiongkok ke depan bisa semakin membawa kesejahteraan untuk rakyat kedua negara.</p> <p>Episode perdana musim terbaru Telling China&rsquo;s Story menyoroti pemulihan ekosistem laut di Makassar dan Pulau Bangka melalui proyek Marine Ranching. Proyek ini merupakan hasil kolaborasi universitas Tiongkok dan Indonesia sejak 2021.</p> <p>Proyek tersebut menebar terumbu buatan dan benih ikan untuk menghidupkan kembali kehidupan bawah laut yang sempat terancam akibat polusi dan penangkapan berlebih. Kini, bintang laut, belut laut, dan teripang kembali menghuni perairan Pulau Bonetambung. Sehingga membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir.</p> <p>Kevin, salah satu penonton yang menyaksikan penayangan perdana Telling China's Story menilai bahwa dokumenter itu memberikan perspektif baru tentang dinamika hubungan kedua negara.</p> <p>"Telling China's Story bukan sekadar dokumenter biasa," kata Kevin dalam keterangannya, Jumat (26/9).</p> <p>Karena menampilkan bukti konkret bagaimana kerja sama Tiongkok dan Indonesia membuahkan hasil nyata. Seperti proyek Marine Ranching yang berhasil memulihkan ekosistem laut dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.</p> <p>"Saya juga baru tahu bahwa pada 2024, nilai perdagangan bilateral kedua negara mencapai 147,8 miliar dolar AS," jelasnya.</p> <p>Selain itu, Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar Indonesia selama 12 tahun berturut-turut. Angka itu menunjukkan bahwa kemitraan kedua negara tidak berhenti di meja diplomasi. Tetapi benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.</p> <p>Pemutar film dokumenter Telling China&rsquo;s Story musim terbaru, juga bertepatan dengan 75 tahun hubungan diplomatik Tiongkok&ndash;Indonesia. Kemudian bertepatan dengan momen 70 tahun Konferensi Asia&ndash;Afrika di Bandung. Melalui tayangan dokumenter itu, Kevin mengaku bisa melihat bagaimana kolaborasi dua negara tumbuh berkembang besar.</p> <p class="class-paragraph">"Serta dapat menjadi teladan di tingkat global dan menunjukkan kekuatan solidaritas Global South," tambahnya.</p>

Luhut Binsar Panjaitan apresiasi keterbukaan Tiongkok dalam kolaborasi riset, memperkuat hubungan Indonesia dan Tiongkok.

Buka Kesempatan Riset Generasi Muda Indonesia, Ketua DEN Luhut Binsar Apresiasi Keterbukaan Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/09/perizinan-tenaga-medis-1563219047.jpg" alt="Penandatanganan SKB antara Menteri PANRB, Kemenkes, Kemendagri, Komdigi serta BSSN, disaksikan langsung oleh Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Selasa (9/9).&nbsp;(Humas PANRB)" width="100%">
<figcaption>Penandatanganan SKB antara Menteri PANRB, Kemenkes, Kemendagri, Komdigi serta BSSN, disaksikan langsung oleh Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Selasa (9/9).&nbsp;(Humas PANRB)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Proses perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan kini semakin cepat melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital Nasional. Dengan sistem digital ini, pengurusan izin yang sebelumnya memakan waktu berminggu-minggu, kini dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu jam.&nbsp;</p> <p>Kebijakan tersebut diperkuat dengan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yang disaksikan langsung oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Selasa (9/9).&nbsp;</p> <p>Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan, langkah transformasi layanan perizinan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan kemudahan dan kepastian kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan.&nbsp;"Layanan yang ada ini akan semakin memudahkan bagi tenaga medis dan kesehatan dalam mengurus perizinan yang dibutuhkan," jelas Rini.&nbsp;</p> <p>Lebih lanjut, Rini memastikan, perizinan tersebut tak hanya lebih cepat. Melainkan transparan, tanpa biaya, dan tidak berbelit. Hal ini sejalan dengan program prioritas presiden dalam membangun peradaban baru dari aspek paling mendasar, yakni kesehatan.&nbsp;</p> <p>Sebelumnya, pengurusan izin tenaga kesehatan dan medis dikenal rumit, bahkan bisa memakan waktu hingga berbulan-bulan. Pemohon harus mengunggah berbagai dokumen secara manual dan menjalani verifikasi di dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan MPP Digital Nasional, verifikasi cukup dilakukan satu OPD, data ditarik dari sistem terpusat, serta proses dapat dipantau secara realtime.&nbsp;</p> <p>Aplikasi MPP Digital sendiri sudah dapat diunduh melalui Play Store. Pemerintah daerah juga bisa mengintegrasikan fitur-fitur MPP Digital ke dalam portal pelayanan publik masing-masing.&nbsp;</p> <p>Rini juga membeberkan, sejak diluncurkan pada 2023, MPP Digital telah hadir di 199 kabupaten/kota dan digunakan lebih dari 300 ribu pengguna. Layanan perizinan tenaga kesehatan menjadi salah satu yang paling banyak dimanfaatkan, dengan pertumbuhan permohonan yang terus meningkat.&nbsp;</p> <p>Menurut Rini, keberhasilan implementasi SKB ini merupakan wujud kerja bersama antar kementerian, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Terlebih kehadirannya sangat bisa mempermudah tenaga kesehatan dalam mengurus perizinan.&nbsp;</p> <p>"Tujuannya jelas, agar tenaga kesehatan lebih mudah mengurus perizinan dan masyarakat mendapatkan layanan yang lebih cepat, transparan, dan tepercaya," pungkasnya.</p>

Dengan MPP Digital Nasional, tenaga kesehatan bisa mengurus izin dalam waktu kurang dari satu jam, tanpa biaya, dan transparan.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dewan ekonomi nasional

Berita Terkini