<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/09/IMG-20250409-WA0055-3579495879.jpg" alt="Petugas bank menyusun lembaran uang rupiah dan dolar di salah satu bank di Jakarta. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Petugas bank menyusun lembaran uang rupiah dan dolar di salah satu bank di Jakarta. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir April 2025 tetap tinggi sebesar USD 152,5 miliar. Angka tersebut menurun tipis dibandingkan dengan posisi pada akhir Maret 2025 sebesar USD 157,1 miliar. Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa penurunan cadangan devisa ini dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah. Selain itu, dipengaruhi oleh kebijakan stabilisasi nilai tukar atau kurs Rupiah sebagai respons Bank Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang makin tinggi. "Posisi cadangan devisa pada akhir April 2025 setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor," kata Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (8/5). Lebih lanjut, Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Ke depan, Bank Indonesia memandang posisi cadangan devisa memadai untuk mendukung ketahanan sektor eksternal sejalan dengan tetap terjaganya prospek ekspor, neraca transaksi modal dan finansial yang diprakirakan tetap mencatatkan surplus. "Serta persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik," jelas Ramdan Denny. "Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," pungkasnya.

Bank Indonesia melaporkan cadangan devisa Indonesia pada April 2025 mencapai USD 152,5 miliar, turun dari Maret 2025.

Cadangan Devisa RI Turun jadi USD 152,5 Miliar, Pembayaran Utang hingga Stabilisasi Kurs Rupiah Jadi Penyebabnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG-20210315-WA0038.jpg" alt="Anggota DPR Nihayatul Wafiroh. Susanti Sako/ANTARA" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR Nihayatul Wafiroh. Susanti Sako/ANTARA</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Satgas PMI DPP PKB Nihayatul Wafiroh mendesak pemerintah untuk tidak gegabah mencabut moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. Dia berpendapat harus ada jaminan yang konkret untuk PMI di Arab Saudi. Perempuan yang akrab disapa Ninik itu mengurai sejarah moratorium PMI ke Arab Saudi dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus yang menimpa PMI. "Kami di PKB meminta pemerintah untuk tidak gegabah mencabut moratorium PMI ke Arab. Dulu kita ingat betul moratorium itu dilakukan ya karena PMI kita banyak yang tidak terlindungi, kasus demi kasus menerpa mereka. Lha sekarang malah mau dibuka padahal solusinya belum jelas," kata Ninik di Jakarta, Jumat (21/3). Wakil Ketua Komisi IX DPR RI itu mendorong perbaikan komprehensif sebelum pembukaan kembali penempatan PMI pada pemberi kerja perseorangan di Arab Saudi. Menurutnya, penempatan PMI harus tetap memprioritaskan aspek-aspek pelindungan dan melibatkan para pemangku kepentingan terkait. "Tentu perlindungan PMI itu yang utama. Bagaimana manajemennya di sana, apakah benar-benar sudah siap menerima PMI kita, bagaimana jika nanti ada persoalan, penyelesaiannya bagaimana, itu harus dipastikan dulu," imbuhnya. Legislator asal Kabupetan Banyuwangi itu lantas mengingatkan bahwa saat ini masih ada banyak kasus yang menimpa sejumlah PMI di Arab. Baik berupa praktik perbudakan, kekerasan seksual, hingga ancaman hukuman mati. "Masalah-masalah PMI kita sekarang ini masih banyak. Perbudakan masih ada, kekerasan seksual dan fisik masih terjadi, ada juga yang terancam hukuman mati. Padahal sekarang moratorium lho, saya nggak kebayang kalau moretorium dibuka sebelum clear dulu perlindungannya," ungkapnya. "Jadi jangan hanya karena PMI bisa menyumbang devisa besar terus ujug-ujug mau buka moratorium. Atau jangan juga hanya karena iming-iming lowongan kerja yang banyak di sana lantas kita terlena. Ingat ya, devisa itu nggak sebanding dengan nyawa dan keselamatan PMI," tambahnya. Selain itu, Ninik juga mengingatkan tentang Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) yang sudah disusun sejak 2021 silam. Menurut dia, pemerintah seharusnya mengimplementasikan SPSK dengan serius dalam proses penempatan PMI. "Jadi ketimbang mencabut moratorium, sebaiknya SPSK ini serius dijalankan. Karena sistem itu dibuat untuk mengintegrasikan penempatan PMI dan pemerintah negara tujuan penempatan, bukan lagi perseorangan, tapi G to G," jelas Ninik. Lebih lanjut Ninik berkata, pembukaan moratorium pegiriman PMI ke Arab harus didasarkan pada kesepakatan atau kerja sama ke dua negara atau G to G yang dibuat secara tertulis secara detail seluruh aspek. "Misalnya dengan memastikan pemberi kerjanya berbadan hukum, hak dan kewajiban para pihak, penyelesaian permasalahan, perjanjian kerja, lalu tata cara monitoring dan evaluasinya bagaimana. Ini harus dipastikan dulu," pungkasnya.

Ketua Satgas PMI DPP PKB Nihayatul Wafiroh mendesak pemerintah untuk tidak gegabah mencabut moratorium pengiriman PMI.

Pemerintah Diminta Tidak Gegabah Cabut Moratorium PMI ke Arab Saudi, PKB: Devisa Tak Sebanding Nyawa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/18/DIASPORA-94678263.jpg" alt="BNI menggelar acara Indonesia Inc. Forum: Akselerasi Inklusi Finansial bagi Diaspora RI di Korea Selatan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>BNI menggelar acara Indonesia Inc. Forum: Akselerasi Inklusi Finansial bagi Diaspora RI di Korea Selatan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dukungan terhadap para para pahlawan devisa di luar negeri terus dilakukan. Terbaru, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI proaktif membantu kebutuhan para diaspora Indonesia sebagai bergerak membuka jalur perdagangan, dan ambasador budaya Indonesia di luar negeri. Komitmen ini diwujudkan BNI dengan menyelenggarakan acara Indonesia Inc. Forum: Akselerasi Inklusi Finansial bagi Diaspora RI di Korea Selatan. Acara yang di gelar di Seoul pada Rabu (13/3/2024). Dalam acara ini diperkenalkan produk Diaspora Saving yang memfasilitasi pembukaan rekening bagi diaspora Indonesia pemegang Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN). Hadir dalam acara tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri sekaligus Wakil Komisaris Utama BNI Pahala Mansury, Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Seoul Zelda Wulan Kartika, dan Direktur Wholesale &amp; International Banking BNI Agung Prabowo, serta Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arifianto Sofiyanto. Menurut Direktur Wholesale &amp; International Banking BNI Agung Prabowo, keberadaan diaspora di negara-negara mitra memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. BNI sebagai Indonesian International Leading Bank yang ditugaskan oleh Kementerian BUMN untuk menjadi solusi bagi kebutuhan perbankan diaspora Indonesia, berkomitmen untuk mendorong peningkatan inklusi dan literasi keuangan bagi diaspora Indonesia dengan menghadirkan produk Diaspora Saving. "BNI berterima kasih atas dukungan dari Kementerian Luar Negeri sehingga Diaspora di Korea Selatan yang memiliki KMILN dapat membuka rekening Diaspora Saving BNI," ujar Agung. Agung menuturkan, BNI yang saat ini telah memiliki 7 Kantor Luar Negeri, salah satunya di Korea Selatan, yaitu BNI Seoul Branch, siap membantu para diaspora untuk mendapatkan akses keuangan terhadap solusi perbankan Indonesia. Dia pun meyakini program tersebut akan membuka potensi kerja sama yang lebih luas antara ekonomi Indonesia dan ekonomi dunia, khususnya Korea Selatan. "BNI berharap dapat menjadi mitra yang memberikan solusi dan advis terbaik bagi para diaspora dalam pengembangan jaringan dan hubungan kerja sama di luar negeri sehingga bersama-sama sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi kinerja ekonomi negara tercinta Indonesia," pungkasnya.

Keberadaan para diaspora di sejumlah negara mitra bisnis memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia.

Upaya BNI Dukung Solusi Financial Bagi Diaspora Indonesia di Korea Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/07/Presiden-Ucapkan-Selamat-Hari-Buruh-Internasional-2023-1024x576-1208969861.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Rumah Sakit Tzu Chi di Pantai Indah Kapuk, Jakarta, Rabu (14/6). Kepala negara berharap, rumah sakit yang baru diresmikan ini dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk tidak pergi berobat ke luar negeri. "Kita ingin semuanya sehat, tetapi kalau pas sakit, jangan pergi ke luar negeri, pergi saja ke Rumah Sakit Tzu Chi Hospital," kata Jokowi. Mantan Wali Kota Solo ini mengungkapkan, setiap tahunnya terdapat satu juta warga Indonesia yang berobat ke luar negeri. Hal ini mengakibatkan kehilangan devisa sebesar Rp 170 triliun. Padahal, kata Jokowi, kualitas dokter di Indonesia tidak kalah dengan negara-negara lain seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Jepang yang selama ini jadi negara langganan berobat ke luar negeti. "Dokter-dokter kita ini enggak kalah pintarnya dengan mereka, tapi alatnya memang kalah. Oleh sebab itu, Tzu Chi Hospital sudah menyiapkan peralatan yang tadi saya lihat," ucap Jokowi. Rumah Sakit Tzu Chi di Pantai Indah Kapuk memiliki kapasitas 576 kamar rawat, dengan berbagai peralatan yang sangat canggih. Karena itu, Presiden Jokowi berharap, rumah sakit tersebut bisa bersaing dengan rumah sakit yang ada luar negeri. "Semoga ini bisa kita bersaing dan masyarakat kita berobat di dalam negeri dan kita kita tidak kehilangan Rp 170 triliun per tahun di urusan sakit saja," pungkas Jokowi.

Setiap tahun satu juta warga Indonesia yang berobat ke luar negeri yang mengakibatkan Indonesia kehilangan devisa sebesar Rp 170 triliun.

Minta Masyarakat Tak Berobat ke Luar Negeri, Jokowi: Devisa Negara yang Hilang Rp 170 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/devisa-optimistis.jpg" alt="CEK HARGA KEBUTUHAN: Presiden Joko Widodo berdialog dengan pedagang di Pasar Badung, Bali, sehari setelah KTT G20 kemarin (17/11). Dari Bali, Jokowi langsung terbang ke Bangkok menghadiri KTT APEC. (SETPRES)" width="100%">
<figcaption>CEK HARGA KEBUTUHAN: Presiden Joko Widodo berdialog dengan pedagang di Pasar Badung, Bali, sehari setelah KTT G20 kemarin (17/11). Dari Bali, Jokowi langsung terbang ke Bangkok menghadiri KTT APEC. (SETPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Presidensi G20 Indonesia yang baru saja usai diyakini memberikan dampak positif. Khususnya dalam pemulihan sektor pariwisata. ”G20 menjadi pendorong kuat bagi pulihnya sektor pariwisata Indonesia. Hal ini terlihat dari lonjakan tingkat keterisian penginapan di Bali,” ungkap Menteri Pariwisata dan Ekonomi kreatif Sandiaga Salahuddin Uno kemarin (17/11).  Penyelenggaraan KTT G20, lanjut dia, memberikan multiplier effect di industri pariwisata mulai hulu hingga hilir. Sektor transportasi, baik darat, laut, maupun udara, sampai perhotelan dan restoran merasakan dampak positif. ”Begitu juga sektor UMKM merasakan dampak positifnya. Seperti objek wisata, pemandu wisata, kuliner daerah setempat, hingga kerajinan dan cenderamata,” terang mantan wakil gubernur DKI Jakarta tersebut.  Menurut Sandi, hal itu mendorong terbukanya peluang usaha dan lapangan kerja baru yang berkualitas. Dia pun optimistis devisa sektor pariwisata bisa mencapai target USD 1,7 miliar atau setara Rp 26,35 triliun. Momen G20 dinilai mampu mengembalikan kepercayaan wisatawan mancanegara (wisman) untuk kembali berwisata ke Indonesia.  Terlebih, penyelenggaraan KTT G20 tidak hanya berfokus pada kegiatan presidensi, tetapi turut menampilkan keindahan alam dan ragam kekayaan budaya Indonesia. Misalnya, tari tradisional, kerajinan tangan, dan keramahtamahan yang selalu menjadi unggulan pariwisata Indonesia. ”Ini semua jadi sarana promosi agar kita dapat memenuhi target 3,6 juta kunjungan wisman dengan total devisa batas atas 1,7 miliar dolar AS,” paparnya.  Sementara itu, sehari setelah KTT G20, Presiden Jokowi blusukan meninjau harga dan ketersediaan bahan pangan di Pasar Badung. Dia ingin memastikan kebijakan yang diambil pemerintah menyesuaikan dengan kondisi yang ada. ”Seperti biasa, saya ingin melihat harga-harga barang. Kemudian, inflasi yang itu penting dalam hal kita membuat policy dari keadaan-keadaan yang ada di pasar,” ucapnya kemarin (17/11).  Selesai blusukan, Jokowi menggelar syukuran bersama panitia atas kesuksesan pelaksanaan KTT G20. Banyak pihak yang memberikan penghargaan tinggi atas kinerja Indonesia, terutama atas lahirnya kesepakatan melalui Bali Leaders Declaration. Presiden mengapresiasi semua pihak yang telah ikut serta menyukseskan pelaksanaan KTT G20 di Bali.  Dari Bali, Presiden Jokowi langsung bertolak menuju Bangkok, Thailand, untuk menghadiri KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC). Jokowi didampingi rombongan terbatas, yakni Ibu Negara Iriana dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. ”Saya akan menghadiri rangkaian pertemuan KTT APEC hingga Jumat (hari ini, Red),” ujar Jokowi di Terminal VVIP Bandara I Gusti Ngurah Rai.  Jokowi menyatakan, fokus utama Indonesia dalam KTT APEC adalah mendorong pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. ”Prinsipnya, leave no one behind. Transformasi digital, ekonomi hijau, dan hilirisasi menjadi prioritas Indonesia di APEC tahun ini,” katanya.  Kepala negara menjelaskan, APEC mewakili hampir 3 miliar penduduk dunia dan 60 persen produk domestik bruto (PDB/GDP) dunia. ”APEC harus terus menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di Asia-Pasifik,” imbuhnya.

Presidensi G20 Usai, Optimistis Target Devisa USD 1,7 Miliar Tercapai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Jokowi-vaksinasi-pelaku-pariwisata-Bali_AGUS-SUPARTOSETPRES_Jawa-Pos-457.jpg" alt="Presiden Jokowi menghadiri vaksinasi massal di Puri Saren Agung, Ubud, Kab Gianyar (16/3/2021) Peseta vaksinasi adalah para pelalu industrusi Pariwisata, perwakilan umat beragama, perwakilan budayawan, perwakilan pemuda dan masyarakat umum setempat. Jumla" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi menghadiri vaksinasi massal di Puri Saren Agung, Ubud, Kab Gianyar (16/3/2021) Peseta vaksinasi adalah para pelalu industrusi Pariwisata, perwakilan umat beragama, perwakilan budayawan, perwakilan pemuda dan masyarakat umum setempat. Jumla</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta jajaran pemerintah daerah untuk menggairahkan pariwisata dalam negeri, karena Indonesia kaya akan potensi wisata. Selain itu, mengutamakan wisata dalam negeri akan membantu devisa negara.  Pegiat Pariwisata yang juga Ketua Umum Generasi Pesona Indonesia (Genpo) Siti Chotijah mengatakan, permintaan Presiden Jokowi kepada kepala daerah untuk mengutamakan wisata dalam negeri sangat tepat, karena jika wisata dalam negeri diprioritaskan maka akan membawa manfaat yang besar bagi bangsa dan masyarakat.  “Kalau dari komunitas Genpi terkait dengan arahan presiden mengenai lebih mengutamakan wisata dalam negeri, tentu kami sangat sepakat dan sangat mendukungnya jadi banyak manfaat dari yang instruksi ini,” kata Siti Chotijah saat dihubungi, Minggu (2/10).  Menurut perempuan yang akrab disapa Mbak Jhe ini, selain bertujuan untuk mempopulerkan wisata-wisata yang ada, ada manfaat besar yakni pergerakan ekonomi. Jika dalam sehari ada pergerakan orang dari satu tempat ke tempat lain (wisata), maka dipastikan ada perputaran ekonomi di tempat yang dituju.  “Ini memberikan dampak yang luar biasa, salah satunya adalah menggerakkan ekonomi lokal. Kita juga bisa melihat bahwa dengan adanya pergerakan satu orang ke daerah lain itu sebenarnya adalah pergerakan ekonomi yang sangat signifikan,” ujarnya.  “Karena bisa dibayangkan ketika satu orang ini melakukan perjalanan wisata tentu yang hidup itu sektornya banyak sekali, dari transportasi, baik itu dari transportasi darat, udara atau bahkan transportasi kereta api dan sebagainya,” sambungnya.  Selain itu, ada juga sektor akomodasi dalam artian hotel, homestay, resort penginapan dan juga sektor penunjang lainnya.  “Yang pertama misalnya sektor restoran makanan dan sebagainya, sektor oleh-oleh, juga transportasi lokal rentcar dan sebagainya dan mayoritas dari ini adalah industri kecil kan. Orang membawa oleh-oleh berarti itu kan menghidupi industri lokal,” ucapnya.  Ia juga menjelaskan, permintaan Presiden agar wisata dalam negeri diutamakan ini sangat berpengaruh besar, baik buat kemajuan wisata maupun ekonomi Indonesia. Olehnya itu, Pemerintah dalam hal ini Menteri, Kepala Daerah harus memberikan contoh yang baik, bukan memamerkan brand-brand luar negeri.  “Ini efeknya sangat luar biasa dan kenapa pejabat bisa seperti ini karena mereka harus memberikan role model atau contoh, kalau pejabatnya saja pamernya brand-brand luar negeri, lalu perginya ke luar negeri kapan kita mau maju. Apalagi perjalanannya masih didukung oleh perjalanan dinas misalnya wah ini kan repot sekali ya,” jelasnya.  Sebab, lanjutnya, dengan banyaknya wisatawan di dalam negeri khususnya yang dipelopori oleh pemerintah daerah dan juga publik-publik figur lainnya, ini akan lebih mengenalkan destinasi wisata Indonesia.  “Satu kebanggaan bahwa inilah wonderfull Indonesia gitu, masa kita sudah punya jargonnya adalah wonderfull tapi kita justru tidak mengakui wonderfulland itu dengan memilih destinasi ke luar. Berarti kan janji dari brand pariwisata kita dipertanyakan ya,” ungkapnya.  Dijelaskannya juga, ketika seseorang melakukan perjalanan ke satu tempat maka yang akan tersisa adalah memori. Artinya, ada yang bentuknya konten dan ada yang bentuknya memori xperience, hingga perlu ada pengembangan ke depan agar kelangsungan dari destinasi-destinasi wisata itu membaik.  “Nah contohnya Borobudur dan sebagainya itu kan kelestarian menjadi nomor satu, lalu pengembangan ke depan untuk pariwisata ini harapakan juga bisa memberikan experience bukan hanya memberikan hiburan saja, jadi ketika ada xperience ini masih memungkinkan orang untuk datang kembali,” jelasnya juga.  Dalam pengembangan tempat wisata, tentu harus melibatkan masyarakat lokal dan juga pelaku-pelaku lokal yang diberikan ruang-ruang kreativitas seperti komunitas, desa wisata dan juga buat UMKM.  “Pengembangan pariwisata ke depan harus untuk berpihak kepada ekonomi rakyat, karena potensinya sangat luar biasa. Pada dasarnya, kami sangat sepakat dan mendukung instruksi Presiden,” pungkasnya.

Jaga Devisa, Jokowi Didorong Terus Gairahkan Pariwisata Dalam Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/WAHYU-SRI-BINTORO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Usaha perdagangan sarang burung walet (SBW) tak lagi secuan dulu. Dalam beberapa tahun terakhir, nasibnya bak pepatah: hidup segan, mati tak mau. Termasuk di Gresik. Potensi usaha SBW disebut-sebut sangat besar. Bahkan, oleh Presiden Joko Widodo. Menghasilkan devisa triliunan rupiah. Namun, beragam persoalan tengah membelit.  Sejatinya, beragam persoalan itu sudah berkali-kali dikemukakan para pelaku usaha SBW. Dari mulai sejumlah tokoh, kepala daerah, gubernur hingga menteri-menteri. Berkali-kali pula mengemuka di media massa. Toh, hingga kini belum menemukan solusi untuk mereka. Jalan panjang dan masih memutar-mutar.  Jumat (30/9), para pelaku usaha SBW giliran menyampaikan aspirasi ke Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. Bahkan, orang nomor dua di RI itu juga langsung meninjau ke salah satu tempat usaha SBW. Yakni, di Desa Golokan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.  Dalam kesempatan itu, Wapres juga menyebut industri SBW memiliki potensi yang cukup besar. Karena itu, dia mengharapkan para pelaku SBW agar dapat mengembangkannya dengan baik. Dengan begitu, membawa manfaat. Maslahat bagi masyarakat.  “Pemerintah punya perhatian untuk memajukan perwaletan, baik dalam arti pengelolaan, pengolahan, maupun dalam arti pemasaran. Ini komitmen pemerintah,” tegas KH Ma’ruf Amin seperti dilansir dari laman resmi wapres.go.id  Wapres menuturkan, industri SBW memiliki pasar yang luas. Bahkan hingga ke luar negeri seperti Tiongkok. Namun, sayangnya, untuk dapat masuk ke Tiongkok saat ini syaratnya cukup rumit. Sulit ditembus para eksportir. “Saya tanya apakah karena khasiatnya berbeda, ternyata bukan soal khasiat. Tetapi, soal bentuk. Yang anehnya (ekspor) tidak bisa lewat negara lain, tetapi harus lewat Hongkong, jadi harganya lebih rendah,” ungkapnya.  Untuk itu, lanjut Wapres, pihaknya meminta kepada para pelaku industri SBW agar menginventarisasi masalah-masalah hambatan ekspor yang ada secara detail. Lalu, segera menyampaikannya kepada pemerintah. “Kita akan mencoba mencari jalan bagaimana agar bisa menembus (pasar Tiongkok). Dahulu bisa, tetapi belakangan tidak bisa (lagi),” ungkapnya.  Sembari mencari jalan keluar, tutur Wapres, pemerintah pun saat ini juga akan terus memperbaiki pengelolaan industri SBW. “Yang penting pemerintah punya kemajuan dalam pengelolaannya dan kendala-kendala akan kita carikan jalan keluarnya,” paparnya.  Untuk menyelesaikan segala permasalahan teknis terkait industri SBW, sambung Wapres, pihaknya akan segera mengoordinasikanya dengan kementerian atau lembaga dan pihak terkait lainnya.  “Hal-hal yang masih menjadi kesulitan teknis, kita usahakan bersama. Saya nanti dengan Kementerian Pertanian dan pihak terkait, akan kami bicarakan. Saya berterima kasih, saya bisa tahu dan saya bisa melihat (masalahnya) di sini,” ujarnya.  Pada kesempatan itu, Wapres juga memberikan apresiasi kepada para pelaku industri SBW. Meski pengelolaanya tidak mudah, namun dapat menghasilkan produk yang berkualitas.  “Saya senang karena saya bisa melihat pengolahannya tadi, (ternyata) sulit sekali. Katanya harus dilakukan pelatihan-pelatihan, sehingga mereka (pekerja) bisa (mengolahnya),” tuturnya.  Dia juga mengharapkan para generasi muda yang berusia produktif agar memiliki keahlian di segala bidang. Termasuk kemampuan mengelola dan memanfaatkan potensi SBW. “Kita memang ingin menguasai semua hal, perwaletan, apa saja,’’ ucap mantan ketua umum MUI Pusat itu.  Karena itu, pemerintah juga terus berupaya melakukan progam skilling, re-skilling, dan up-skilling. ’’Jadi supaya SDM kita mempunyai keahlian-keahlian dan kita bisa memanfaatkan segala potensi yang oleh Allah SWT berikan kepada kita, termasuk walet itu,” pungkasnya.  Selain distribusi ekspor, informasi yang dihimpun Jawa Pos, beberapa problem yang membelit usaha SBW adalah masalah birokrasi. Tumpang tindih peraturan. Misalnya, peraturan menteri pertanian, menteri perdagangan, dan keputusan balai karantina, dan stakehoder lainnya.  Selain itu, masalah harga. Sama dengan komiditas lain, harga SBW juga tidak stabil. Terkadang tinggi, namun juga kerap anjlok. Penertiban oleh aparat kepolisian juga pernah dikeluhkan.  Lalu, keberlangsungan hidup burung walet juga menjadi persoalan tidak kalah serius. Polusi pabrik hingga penggunaan pestisida di banyak lahan sawah atau perkebunan, belakangan membuat "si liur emas" itu mati.  Jika tidak ada jalan keluar, bukan tidak mungkin hidup burung walet tinggal menunggu waktu. Terancam punah.  Padahal, burung walet hanya ditemukan di Indonesia. Di negara lain tidak ada. Kalaupun ada, jumlahnya sangat kecil. Akankah kelak punah? Tunggu saja.

Wapres ke Gresik, Berputar Cari Jalan Keluar Usaha Sarang Burung Walet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/petani-garam.jpg" alt="TETAP BEKERJA: Muhammad, suami Mas’udiyah, mendapat senyuman dari anak perempuannya yang ikut bertani kemarin. (Hisyam/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TETAP BEKERJA: Muhammad, suami Mas’udiyah, mendapat senyuman dari anak perempuannya yang ikut bertani kemarin. (Hisyam/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Industri pengguna garam menyumbangkan devisa setara hampir 500 kali lipat nilai impor garam. Indonesia masih butuh impor karena berbagai kendala di dalam negeri  Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, garam merupakan komoditas strategis yang penggunaan sangat luas. Pertumbuhan penggunaannya juga cukup tinggi. “Rata-rata lima hingga tujuh persen per tahun,” ujarnya dalam webinar “Industrialisasi Garam Nasional Berbasis Teknologi” yang diselenggarakan Forum Diskusi Ekonomi dan Politik (FDEP) bersama SBE-UISC, Jumat (24/9).  Pengguna garam tidak hanya rumah tangga. Pengguna garam terbesar justru dari industri mulai dari petrokimia, kerta, aneka pangan, farmasi dan kosmetik, hingga pertambangan minyak. Industri CAP saja membutuhkan hingga 2,4 juta ton per tahun. Pada 2021, total kebutuhan nasional mencapai 4,6 juta ton. Sementara, data BPS menunjukkan produksi garam nasional tidak sampai 1,5 juta ton.  Karena itu, Indonesia masih harus mengimpor garam dengan nilai hingga 97 juta dollar AS pada 2020. Dengan bahan baku itu, industri pengguna garam mengekspor dengan nilai 47,9 miliar dollar AS. Industri pengguna garam salah satu sektor yang tetap tumbuh di tengah pandemi. “Hal ini menunjukkan betapa pentingnya industri pengguna garam,” kata dia.  Kementerian Perindustrian telah berusaha mendorong peningkatan penggunaan garam nasional. Pada 2021, Kementerian Perindustrian berharap industri nasional bisa menyerap hingga 1,5 juta ton garam nasional. Memang, ada banyak tantangan penggunaan garam nasional. Salah satunya adalah selisih kemampuan produksi dengan kebutuhan nasional. Masalah lain keberlanjutan pasokan.  Industri pengguna tidak mungkin menghentikan operasi saat garam nasional tidak tersedia. Masalah yang tidak kalah penting adalah garam produksi dalam negeri belum sesuai kebutuhan industri.  Garam industri paling tidak harus punya kadar kemurnian 97 persen. Di sektor farmasi dan kosmetik, kadar kemurnian malah paling rendah 99 persen. Sementara kadar garam dalam negeri masih di bawah 90 persen. “Banyak masalah kalau menggunakan garam tidak sesuai standar,” kata Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik &amp; Hubungan Antar Lembaga Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Hermawan Prajudi.  Garam dengan kandungan air tinggi bisa mempercepat kerusakan produk. Kandungan benda asing di garam bisa menjadi salah satu penyebab mesin pengolah rusak hingga ditolak oleh pasar. Bahkan, keberadaan benda asing dalam produk makanan bisa memicu keluhan konsumen.  Sebagai industri orientasi ekspor, sektor makanan dan minuman juga harus memenuhi standar keamanan pangan di berbagai negara. Standar itu tidak menoleransi benda-benda asing dalam pangan. Karena itu, industri makanan dan minuman sulit menerima garam dengan kadar kemurnian di bawah standar.  Anggota GAPMMI tentu sangat ingin menggunakan garam produksi dalam negeri. Masalahnya, pernah ditemukan aneka pengotor dalam garam produksi dalam negeri. Bahkan, alat pelacak logam sampai bisa mendeteksi logam dalam garam produksi dalam negeri.

Menperin Sebut Pengguna Garam Sumbang Devisa Miliaran Dolar AS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/RUMAH-WALET-SIDAYU.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>Dalam kunjungannya ke Madiun pada Kamis lalu (19/8), Presiden Jokowi memberi atensi khusus komoditas ini. Yakni, budidaya porang dan sarang burung walet. Dua anugerah yang luar biasa. Begitu melimpah ada di bumi Nusantara. Pundi devisa negara triliunan rupiah. Tapi, nasibnya kini?  SOAL budidaya sarang burung walet, Kabupaten Gresik termasuk satu di antara ‘’cuilan surga’’. Daerah dengan begitu banyak pelaku usaha burung dengan nama lain Collocalia fuciphaga itu. Dalam sejumlah penelitian, Gresik termasuk daerah pelopor di Indonesia. Bersama daerah lain di sepanjang pesisir Pulau Jawa seperti Babat, Rembang, Semarang, hingga Cirebon.  Bekas-bekas masa kejayaan itupun masih tampak sampai sekarang. Terutama di kawasan Sidayu. Saat melintas di jalur pantura atau Jalan Deandels, melemparlah pandang ke kiri-kanan. Begitu banyak bangunan besar dan berusia tua. Ada yang bertuliskan tahun 1926, Di gedung-gedung itulah burung walet banyak bersarang. Berkembang biak. Burung-burung itu pergi pagi, pulang jelang Magrib.  Cerita sukses para pelaku usaha sarang burung walet, dulu begitu populer di kalangan masyarakat Gresik dan sekitarnya. Mulai ribuan orang bisa berhaji ke Tanah Suci, membeli puluhan hektare sawah dan tambak, membangun rumah megah, hingga pengembangan ke bisnis lainnya. Semua dari berkah sarang burung walet.  ‘’Bahkan, Profesor Fuad Amsyari itu juga sukses menguliahkan anak-anaknya menjadi dokter di Unair itu juga termasuk barakahnya burung walet,’’ kata Wahyudin Husein, pelaku usaha sarang burung walet asal Gresik, Jumat (20/8).  Prof Fuad Amsyari yang dimaksud tidak lain salah seorang guru besar Unair Surabaya. Orang dekat Prof Yusril Ihza Mahendra saat di Partai Bulan Bintang (PBB). Prof Fuad Amsyari memang asli kelahiran Sidayu. Dia meraih gelar Master of Public Health dari Royal Tropical Institute, Amsterdam. Lalu, melanjutkan studi S-3 di New York University dan memperoleh gelar PhD pada 1979. Di era kejayaan sarang burung walet dulu, keluarganya memang dikenal sebagai salah satu pelaku yang sukses.  Pun demikian dengan keluarga Wahyudin Husein. Usaha sarang burung walet yang masih ditekuni saat ini warisan dari generasi ke empat. Mulai dari Haji Moh. Thohir Suratama, menurun ke sang kakek Haji Sofyan Thohir, lalu ke ayahnya Haji Husein, dan kini berpindah ke Wahyudin. ‘’Mbah Buyut saya, Haji Thohir Husein itu sudah menggeluti walet sejak 1865,’’ ujarnya.  Wahyudin masih ingat betul masa keemasan sarang burung walet. Terkhusus di kampung Sidayu maupun Gresik. Yakni, pada kurun 1980 sampai 1990-an.  Harga 1 kilogram sarang burung walet, setara dengan harga 100 kilogram beras. Usaha yang menjanjikan. Sungguh penuh cuan. Uang dan keberuntungan. Ada sebuah anekdot, burung walet itu tidak ubahnya seperti ‘’anak sholeh’’ bagi sang pemilik usaha. Kalau anak sholeh pahala yang mengalir tanpa putus bagi orang tuanya, burung walet air liurnya yang terus mengalir ke pemilik usahanya.  Tidak heran, di masa itu banyak warga Sidayu berlomba-lomba membangun rumah walet. Di kawasan Sidayu saja, ada sekitar 500 pelaku usaha walet. Kalau se-Kabupaten Gresik, jumlahnya lebih banyak lagi. Ribuan. Kini? ‘’Paling tinggal 100-150 orang saja. Yang lainnya, sudah ampun tuan, Artinya, sudah tidak nyucuk hitungannya,’’ gurau Wahyudin.  Dulu, dalam satu rumah walet bisa menghasilkan sebanyak 20 kg pada kurun 40-50 hari. Nah, saat ini panen 3-5 kg saja sudah bagus. Tak ayal, ratusan rumah yang dulu menghasilkan cuan itu, banyak yang tidak lagi terurus serius. Bahkan, tidak sedikit yang dialihfungsikan. Sebab, burung walet tidak lagi mau menjamah. Alih-alih yang datang malah burung hantu atau kelelawar.  Menurut Wahyudin, banyak faktor kenapa burung walet berpindah. Salah satu di antaranya perubahan ekosistem dan daya dukung lingkungan. Walet butuh kenyamanan dan ketenangan. Maklum, habitat awalnya dari gua-gua gelap. ‘’Sekarang banyak pindah ke Kalimantan, Sulawesi, dan provinsi lain di luar Jawa. Jadi, di luar Jawa, banyak warga di sana yang membangun rumah-rumah walet, seperti di era keemasan di Sidayu tempo dulu,’’ ucapnya.  Wahyudin setuju dengan pernyataan Presiden Jokowi. Sebetulnya, budidaya walet masih sangat prospektif. Sebab, Indonesia terbilang satu-satunya negara di dunia yang mendapat anugerah dari Tuhan yang luar biasa. Di antaranya berupa tempat hidup burung walet itu. Kalaupun ada negara lain seperti Malaysia, jumlahnya sangat jauh dibandingkan Indonesia.  Potensi pasarnya sangat besar. Mayoritas ke Tiongkok. Jumlahnya sampai 80 persen. Bagi warga Tionghoa, mengkonsumsi sarang burung walet itu menjadi simbol kemewahan, kekuasaan, dan kewibawaan. ‘’Bagi orang Cina mengkonsumsi sarang walet itu sudah turun-temurun. Dari zaman leluhurnya. Mungkin kalau di kita seperti mengkonsumi madu itu,’’ tuturnya.  Berdasar data valid, Indonesia bisa menghasilkan sarang burung walet 1.500-2.000 ton per tahun. Kalau harga kualitas super 1 kg sarang walet antara Rp 15 juta sampai Rp 20 juta, maka potensi devisanya mencapai Rp 400 triliun per tahun. Menteri Perdagangan M. Lutfi pernah menyebut potensi devisa itu sampai Rp 500 triliun.  ‘’Namun, problem dan tantangannya sekarang ini, tidak mudah untuk dapat langsung ekspor ke Cina. Aturannya panjang dan birokratis,’’ kata pria yang juga ketua umum Asosiasi Peternak Pedagang Sarang Walet Indonesia (APPSWI) itu.  Menghadapi problem dan tantangan itu, pihaknya sudah pernah berkirim surat ke Presiden Jokowi pada Desember 2019. Beberapa poin yang disampaikan adalah adanya ketimpangan antara jumlah produksi dan realisasi ekspor. Artinya, jumlah produksi sarang walet jauh lebih besar dengan realisasi ekspor yang tercatat. ‘’Misalkan produksi sampai 1.500 ton per tahun, namun realisasi hanya 250 ton. Nah, yang lainnya ke mana?’’ ungkapnya.  Dari hasil pengamatannya, hal itu terjadi karena landasan pelaksanaan ekspor ke Tiongkok masih memakai MoU protokol yang dibuat pada 2012 antara Indonesia dan Tiongkok, yakni era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Beberapa kendala antara lain birokrasi, prosedur, dan pesyaratan ekspor seperti tertuang di MoU itu sangat banyak dan merepotkan. Mulai dari penerbitan sertifikat kesehatan, akreditasi terhadap eksportir, dan agen produk sarang burung walet.  Selain itu, masih ada pencatatan akreditasi oleh pihak Tiongkok, pendaftaran peternak, surat keterangan asal (ketelusuran), pemeriksaan dan karantina oleh Tiongkok, hingga sistem lisensi. Karena birokrasi panjang tersebut, maka hanya eksportir besar saja yang mampu memenuhi. Sementara itu, pelaku UMKM pasti kalah atau tidak mampu bersaing.  Karena itu, sambung Wahyudin, pihaknya meminta agar pemerintah melalui menteri terkait melakukan berbagai upaya untuk menaikkan posisi tawar dalam perdagangan dengan Tiongkok. Selain itu, juga merevisi MoU protokol yang lebih berpihak kepada pengusaha UMKM. ‘’Selama kebijakan itu tidak dilakukan, maka tetap saja sama nasibnya. Potensi besar, tapi tidak sebanding dengan manfaat yang didapat,’’ paparnya.  Wahyudin menambahkan, usaha sarang burut walet itu tidak hanya ‘’cuilan surga’’ bagi para pelaku usaha. Namun, juga rakyat karena termasuk padat karya. Dari jumlah pelaku usaha walet di seluruh Indonesia, setidaknya ada sebanyak 12 juta pekerja yang terlibat. Sebagian besar kaum ibu. Mereka antara lain bekerja mencabuti bulu-bulu burung dari sarangnya, yang memang membutuhkan ketaletanan.  ‘’Jadi instruksi Pak Presiden itu bukan hanya menolong negara di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang melalui income dari devisa, namun juga  memberdayakan dan menyelamatkan jutaan pekerja. Karena itu, pemerintah dari semua tingkatan memang harus benar-benar hadir secara serius,’’ pungkasnya.

’Cuilan Surga’ Kampung Walet Sidayu, Dulu Penuh Cuan, Kini Ampun Tuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Karnaval-Kendaraan-Listrik-Dery-Ridwansah-13.jpg" alt="Sejumlah kendaraan listrik saat mengikuti pawai kendaraan listrik di Bundaran Senayan, Jakarta, Minggu (27/10/2019). Melalui karnaval ini, pemerintah diharapkan segera menuntaskan peraturan terkait penggunaan kendaraan listrik. Dan juga mendorong masyarak" width="100%">
<figcaption>Sejumlah kendaraan listrik saat mengikuti pawai kendaraan listrik di Bundaran Senayan, Jakarta, Minggu (27/10/2019). Melalui karnaval ini, pemerintah diharapkan segera menuntaskan peraturan terkait penggunaan kendaraan listrik. Dan juga mendorong masyarak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, kehadiran kendaraan listrik dapat menghemat devisa negara hingga USD 1,8 miliar. Penghematan itu berasal dari target pengurangan impor bahan bakar fosil alias BBM setara 77.000 barel per hari, dan dapat menurunkan CO 2 sebesar 11,1 juta ton CO2-e.  Saat ini, pemerintah telah meluncurkan program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) yang merupakan inti dari program percepatan penggunaan mobil-motor listrik. Untuk mencapai target itu, maka diperlukan sekitar 2 juta unit kendaraan roda empat atau mobil. Serta 13 juta unit kendaraan roda dua atau motor yang berbahan bakar listrik di tahun 2030.  Dasar pemikiran Program KBLBB tersebut adalah untuk meningkatkan Ketahanan Energi Nasional dengan mengurangi ketergantungan impor BBM, yang akan berdampak positif dalam pengurangan tekanan pada Neraca Pembayaran Indonesia akibat impor BBM.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/18/12/2020/indonesia-akan-dibanjiri-kendaraan-listrik/">Indonesia Akan Dibanjiri Kendaraan Listrik</a>  Pihaknya mencatat, konsumsi BBM Indonesia saat ini mencapai 1,2 juta barel per hari, yang sebagian besar dipasok dari impor. Jika produksi kendaraan bermotor terus naik, maka angka itu akan semakin membesar.  "Oleh karena itu diperlukan penggunaan sumber energi lokal terutama energi baru terbarukan dan gas, yang digunakan untuk pembangkit listrik sebagai penyedia listrik bagi KBLBB. Sehingga dapat meningkatkan kualitas udara dan mendukung pencapaian target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca nasional," ujarnya dalam keterangannya, Jumat (18/12).  Melalui peluncuran KBLBB, pemerintah mendapat komitmen dari pelaku usaha terkait penyediaan mobil listrik sebanyak 19.000 unit, dan motor listrik sebanyak 750.000 unit di tahun 2025. Dengan jumlah ini, maka tercatat potensi penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 283 ribu ton CO2-e.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=zMaYKf8ZaFc

Kendaraan Listrik Hadir, Devisa Negara Bisa Hemat USD 1,8 Miliar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#devisa negara

Berita Terkini