<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/07/IMG_3836JPG-2505871046.jpg" alt="Presiden RI Prabowo Subianto. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden RI Prabowo Subianto. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Ekonom senior Daeng Salamuddin mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menertibkan lalu-lintas devisa hasil ekspor. Langkah ini merupakan gebrakan berani, karena selama ini tidak dilakukan oleh pemimpin lainnya. &ldquo;Ini langkah yang berani. Kita punya sumber daya alam nomor satu di dunia, tapi pendapatan negara stagnan. Sekarang ada terobosan," ujar Daeng, Selasa (13/5/). Daeng menyoroti selama 30 tahun belakangan belum ada pemimpin yang berani mengatur arus keluar-masuk devisa ekspor agar kembali masuk ke dalam sistem keuangan negara. Padahal, Indonesia merupakan salah satu eksportir terbesar untuk komoditas seperti batu bara, sawit, nikel, timah, hingga tembaga. &ldquo;Ini pertama kalinya ada presiden yang berani atur lalu lintas devisa. Saya sendiri sampai kaget. Kita itu produsen batu bara terbesar di dunia, sawit terbesar, nikel, timah, tembaga. Tapi pendapatan negara nggak naik. Karena devisanya nggak masuk ke dalam," lanjutnya. Daeng menilai,&nbsp;penempatan sementara devisa hasil ekspor di dalam negeri adalah langkah yang masuk akal secara ekonomi. Ia meyakini kebijakan ini bisa membantu memperkuat nilai tukar rupiah serta menambah cadangan devisa nasional. "Kalau pengusaha buang uang keluar, ya mata uang kita makin lemah. Harusnya disimpan dulu, jadi sirkulasi. Itu masuk akal," imbuhnya. Sejauh ini, tidak ada&nbsp;penolakan luas dari pelaku usaha atas kebijakan Prabowo. Hal ini memandakan kebijakan tersebut memiliki yang kuat. &ldquo;Saya tunggu-tunggu siapa yang ribut. Nggak ada. Artinya kebijakan ini solid,&rdquo; ujarnya. Daeng juga mengungkapkan bahwa dirinya sudah lama mempertimbangkan untuk menggugat Undang-Undang Lalu Lintas Devisa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun menurutnya, kesempatan yang tepat baru datang sekarang dengan adanya langkah konkret dari pemerintah. &ldquo;Saya sudah lama mau bawa UU Lalu Lintas Devisa ke Mahkamah Konstitusi. Tapi kesempatannya baru datang sekarang. Kalau ini tidak ditegakkan, saya akan maju," kata Daeng. Lebih lanjut, Daeng menilai waktu satu tahun belum tentu cukup untuk mengevaluasi dampak kebijakan ini secara menyeluruh. Oleh karena itu, ia mendorong agar masa pelaksanaan kebijakan diperpanjang seperti yang diterapkan di negara lain. &ldquo;Kalau satu tahun nggak cukup, saya minta diperpanjang. Lima tahun seperti di Tiongkok itu ideal. Supaya bisa dibaca datanya," tutupnya.

Daeng Salamuddin mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menertibkan lalu-lintas devisa hasil ekspor.

Prabowo Dianggap Punya Nyali Tertibkan Devisa Ekspor, Diharapkan Perkuat Ekonomi Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/26/lng-epi-2652888092.jpg" alt="ILUSTRASI Ekspor LNG. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Ekspor LNG. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah bakal memberlakukan kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) secara menyeluruh untuk periode satu tahun. Bank Indonesia (BI) tengah menyiapkan instrumen khusus. Perbankan memperkuat layanan untuk mengoptimalkan pengelolaan devisa. Corporate Secretary Bank Mandiri M. Ashidiq Iswara menyampaikan, sebagai salah satu bank devisa, pihaknya mendukung eksportir dalam menyimpan DHE di perbankan dalam negeri. Terkait rencana pemerintah, pihaknya tentu akan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam mengeksekusi berbagai inisiatif untuk memperkuat perekonomian nasional. "Melalui layanan pembukaan rekening khusus DHE SDA (sumber daya alam) maupun rekening operasional, layanan transfer valuta asing (valas) dengan rate yang kompetitif, solusi trade untuk kebutuhan advising, maupun financing atas transaksi ekspor," terang Ashidiq melalui pesan singkat,&nbsp;Sabtu (26/1). Per Desember 2024, Bank Mandiri mencatat kenaikan dana pihak ketiga (DPK) DHE, terutama yang terkait SDA. Kenaikannya mencapai 200 persen dari posisi Juli 2023, sebelum peraturan pengendapan dana minimum 30 persen diberlakukan. Bank berlogo pita emas itu berkomitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mengoptimalkan DHE. Dengan pendekatan yang fokus pada kebutuhan nasabah dan pengembangan layanan berbasis digital. "Sehingga Bank Mandiri berharap dapat menjadi mitra strategis para pelaku ekspor dalam mendukung keberlanjutan aktivitas perdagangan internasional yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia," ujarnya. Usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, 21 Januari 2025 lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kebijakan DHE akan diberlakukan 100 persen untuk periode satu tahun. "Pemerintah dan BI (Bank Indonesia) mempersiapkan fasilitas yang berupa tarif PPH 0 persen atas pendapatan bunga pada instrumen penempatan devisa hasil ekspor. Kalau reguler biasa kena pajak 20 persen, tapi untuk DHE 0 persen," ucapnya. Para eksportir dapat memanfaatkan instrumen penempatan DHE sebagai agunan kredit rupiah dari bank maupun Lembaga Pengelola Investasi (LPI), untuk kebutuhan rupiah di dalam negeri. Instrumen penempatan DHE sebagai agunan akan dikecualikan dari batas maksimal pemberian kredit (BMPK). Hal tersebut tidak memengaruhi&nbsp;gearing ratio&nbsp;perusahaan. "Penyediaan dana yang menggunakan instrumen penempatan devisa hasil ekspor SDA sebagai agunan tidak akan mempengaruhi daripada&nbsp;gearing ratio&nbsp;atau rasio utang terhadap ekuitas. Dan perusahaan diharapkan dapat menjaga tingkat utang daripada eksportir," jelasnya. Bagi eksportir yang membutuhkan rupiah untuk kegiatan usaha, lanjut dia, dapat memanfaatkan instrumen swap dengan perbankan, ataupun dapat memanfaatkan&nbsp;foreign exchange swap&nbsp;antara bank dengan BI dengan meminta bank untuk mengalihkan valas DHE yang dimiliki eksportir menjadi swap jual BI. Para eksportir juga dapat menggunakan valas untuk keperluan pembayaran pungutan negara, pajak, royalti, dan deviden. Dengan catatan, penggunaan valas akan diperhitungkan sebagai pengurang dari kewajiban penempatan DHE. "Terhadap kebijakan ini, pemerintah akan segera merevisi PP nomor 36 dan akan diperlakukan per 1 Maret tahun ini. Dan untuk itu baik BI, OJK, perbankan, bea cukai akan mempersiapkan sistem dan oleh karena itu nanti kami akan juga memberikan sosialisasi kepada para&nbsp;stakeholder," beber Airlangga. Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan, terus berkolaborasi dengan pemerintah dalam menyempurnakan peraturan pemerintah terkait DHE SDA. Dalam hal ini, bank sentral bertugas untuk menyediakan instrumen yang memadai, untuk mendukung penempatan dan pemanfaatan DHE SDA yang akan disimpan dalam rekening khusus (reksus). Perry menjelaskan, mekanisme DHE SDA dari eksportir dimasukkan ke dalam reksus. Yang kemudian menawarkan berbagai instrumen penempatan dan pemanfaatannya, baik di bank maupun di BI. "Selama ini Bank Indonesia memberikan instrumen-instrumen&nbsp;yang disebut term deposit valas.&nbsp;Jadi, kalau eksportir dari reksus menempatkan di deposito valas di Bank. Bank itu bisa pass-on maupun pass-through (meneruskan) ke Bank Indonesia," jelasnya. Selain itu, BI juga menyediakan instrumen hedging melalui FX swap. Terutama untuk eksportir yang membutuhkan konversi valuta asing menjadi rupiah. "Eksportir bisa melakukan swap valas untuk mendapatkan rupiah, baik melalui bank atau langsung dengan BI," imbuh Perry. Sebagai langkah lebih lanjut, BI sedang menyiapkan dua instrumen baru, yaitu Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI). Yang diharapkan dapat memperkuat sistem penempatan dan pemanfaatan DHE SDA. "Insya Allah, pada waktunya kami akan menjelaskan lebih lanjut mengenai instrumen-instrumen baru ini, yang akan menjadi bagian dari solusi bagi eksportir untuk memanfaatkan DHE SDA mereka melalui bank," katanya. Dengan adanya instrumen-instrumen baru ini, Bank Indonesia berharap dapat semakin mendukung pengelolaan DHE SDA secara optimal, serta memperkuat stabilitas ekonomi nasional melalui pemanfaatan devisa yang lebih efektif. Kebijakan DHE Pemerintahan Prabowo Subianto -Kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) secara menyeluruh 100 persen untuk periode satu tahun. -Fasilitas Pajak PPh 0 persen atas pendapatan bunga dari penempatan DHE. -Eksportir dapat menggunakan DHE sebagai agunan kredit rupiah dari bank atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) -Eksportir dapat memanfaatkan instrumen swap dengan bank atau melalui foreign exchange swap antara bank dan BI untuk kebutuhan rupiah di dalam negeri. -Penggunaan valas DHE untuk pembayaran pungutan negara, pajak, royalti, dan deviden. -Pemerintah akan segera merevisi PP nomor 36, yang akan berlaku mulai 1 Maret 2025, dan mempersiapkan sistem terkait dengan dukungan BI, OJK, perbankan, dan bea cukai. Sumber: BPMI Setpres

Per Desember 2024, Bank Mandiri mencatat kenaikan dana pihak ketiga (DPK) DHE, terutama yang terkait SDA.

Pemerintah Terapkan Kebijakan DHE, Bank Mandiri Perkuat Layanan Eksportir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/17/IMG-20250117-WA0014-1-3470495004.jpg" alt="menko perekonomian Airlangga Hartarto. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>menko perekonomian Airlangga Hartarto. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan kebijakan baru tentang devisa hasil ekspor (DHE) akan diberlakukan secara menyeluruh sebesar 100 persen untuk periode satu tahun. Hal itu dikatakannya usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/1), membahas mengenai kebijakan terkait (DHE). "Bapak Presiden telah meminta untuk dilakukan penjelasan terkait dengan devisa hasil ekspor. Jadi, terkait dengan devisa hasil ekspor itu diberlakukan sebesar 100 persen untuk periode satu tahun," kata Airlangga dalam keterangan pers usai rapat terbatas, dikutip Rabu (22/1). Airlangga menyatakan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) mempersiapkan fasilitas berupa tarif PPH 0 persen atas pendapatan bunga pada instrumen penempatan devisa hasil ekspor. "Kalau reguler biasa kena pajak 20 persen, tapi untuk DHE 0 persen," ucap dia. Lebih lanjut, Menko Perekonomian menjelaskan berbagai mekanisme yang mendukung eksportir dalam memanfaatkan DHE. Menurutnya, para eksportir dapat memanfaatkan instrumen penempatan DHE sebagai agunan kredit rupiah dari bank maupun Lembaga Pengelola Investasi (LPI). "Agunan kredit rupiah kalau mau menggunakan 'back-to-back', eksportir dapat memanfaatkan instrumen penempatan DHE sebagai agunan back-to-back kredit rupiah dari bank maupun LPI untuk kebutuhan rupiah di dalam negeri," katanya. Airlangga menambahkan, instrumen penempatan DHE sebagai agunan akan dikecualikan dari batas maksimal pemberian kredit (BMPK). Hal tersebut menurut Airlangga tidak mempengaruhi rasio utang perusahaan. "Penyediaan dana yang menggunakan instrumen penempatan devisa hasil ekspor SDA sebagai agunan tidak akan memengaruhi daripada 'gearing ratio' atau rasio utang terhadap ekuitas. Dan perusahaan diharapkan dapat menjaga tingkat utang daripada eksportir," ucapnya. Sementara itu, bagi eksportir yang membutuhkan rupiah untuk kegiatan usaha, Airlangga menuturkan bahwa mereka dapat memanfaatkan instrumen swap dengan perbankan. Selain itu, para eksportir juga dapat memanfaatkan 'foreign exchange swap'&nbsp;antara bank dengan Bank Indonesia. "Untuk 'foreign exchange swap' antara bank dan BI, eksportir dapat meminta bank untuk mengalihkan valas DHE yang dimiliki eksportir menjadi 'swap' jual BI dalam hal eksportir membutuhkan rupiah untuk kegiatan usaha di dalam negeri,"&nbsp;lanjut dia. Di samping itu, para eksportir juga dapat menggunakan valuta asing (valas) untuk keperluan pembayaran pungutan negara, pajak, royalti, dan deviden. Airlangga menjelaskan bahwa penggunaan valas ini akan diperhitungkan sebagai pengurang dari kewajiban penempatan DHE. "Terhadap kebijakan ini, pemerintah akan segera merevisi PP Nomor 36 dan akan diperlakukan per 1 Maret tahun ini. Dan untuk itu baik BI, OJK, perbankan, bea cukai akan mempersiapkan sistem dan oleh karena itu nanti kami akan juga memberikan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan," pungkas dia.

"Jadi, terkait dengan devisa hasil ekspor itu diberlakukan sebesar 100 persen untuk periode satu tahun," kata Airlangga.

Menko Airlangga Sebut DHE Diberlakukan 100 Persen untuk Periode Satu Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/05/PELINDO-3800655749.jpg" alt="Ilustrasi angkutan peti kemas pada aktivitas ekspor impor. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi angkutan peti kemas pada aktivitas ekspor impor. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Anggota Luar Biasa (ALB Asosiasi, Himpunan, Gabungan, dan Ikatan) mengusulkan adanya revisi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE). Wakil Ketua Umum Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Publik Kadin Indonesia Suryadi Sasmita mengatakan bahwa kebijakan DHE yang sudah berjalan selama kurang lebih satu tahun, perlu dievaluasi karena tidak efektif dalam implementasinya meski bertujuan untuk memperkuat cadangan devisa serta fungsi stabilitas nilai tukar. "Kami melihat bahwa PP 36/2023 kurang efektif dalam tahapan implementasi jika tujuannya untuk memperkuat nilai tukar rupiah. Selain itu, sektor swasta juga terus menerus menghadapi tantangan terhadap arus kas operasional perusahaan di tengah ketidakpastian ekonomi global," ujar Suryadi, dikutip Kamis (16/1). Lebih lanjut, Suryadi menjelaskan, berbagai perusahaan yang terdampak oleh kewajiban dari PP tersebut menghadapi sejumlah tantangan dalam mengatur operasional usaha dan kesehatan arus kas perusahaan. Selain kewajiban DHE, perusahaan-perusahaan ini juga memiliki kewajiban dalam membayar pajak, royalti, serta beban usaha lainnya sehingga menekan margin keuntungan (margin of profitability). Kadin Indonesia serta para asosiasi dunia usaha berharap, revisi kebijakan dan aturan terkait DHE nantinya tidak memberatkan para eksportir. Terlebih, terdapat usulan untuk menaikkan DHE dari 30 persen menjadi 50 persen atau 75 persen dalam 1 tahun, sehingga memberatkan arus kas perusahaan. "Kami berharap agar pemerintah mempertimbangkan pengecualian bagi eksportir yang telah memenuhi kewajiban pajak dan mengkonversikan devisa ke dalam rupiah," kata Suryadi. Sementara itu, Ketua Komite Tetap Bidang Kebijakan Publik Kadin Indonesia Chandra Wahjudi meminta pemerintah mempertimbangkan rencana perubahan aturan DHE sumber daya alam, lantaran kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian serta permintaan pasar yang lemah. "Kita mau menggenjot ekspor agar pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Namun, di sisi lain eksportir dihadapkan dengan permasalahan yang serius dalam menjalankan kegiatan usaha, yaitu&nbsp;cash flow. Ini berpotensi memberikan dampak yang kontraproduktif terhadap target pertumbuhan ekonomi 8 persen," kata Chandra.

Suryadi Sasmita mengatakan bahwa kebijakan DHE yang sudah berjalan selama kurang lebih satu tahun, perlu dievaluasi karena tidak efektif.

Kadin Indonesia Usulkan Revisi PP 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sudah-jalan-satu-bulan-begini-perkembangan-sistem-oss_m_.jpg" alt="Sesmenko Perekonomian Susiwijono" width="100%">
<figcaption>Sesmenko Perekonomian Susiwijono</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah menegaskan kewajiban devisa hasil ekspor (DHE) dilakukan tanpa terkecuali oleh seluruh ekspotir sumber daya alam (SDA). Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan, meski ada beberapa eksportir yang merasa keberatan, dia menegaskan seluruh eksportir SDA yang memenuhi kriteria harus menempatkan DHE-nya di dalam negeri. "Per hari ini memang kita masih menerima surat dari beberapa sektor yang mengajukan pengecualian. Tetapi sesuai dengan arahan Presiden, penerapan wajib DHE diberlakukan 100 persen, tidak ada pengecualian," ujarnya pada media briefing di kantornya, kemarin (14/8). Susiwijono melanjutkan, kebijakan yang diimplementasikan per 1 Agustus 2023 itu mewajibkan eksportir menempatkan DHE SDA dalam rekening khusus paling sedikit 30 persen dan dalam jangka waktu 3 bulan sejak penempatan di rekening khusus. Hal itu tertuang dalam PP 36/2023. Kewajiban DHE SDA hanya diberlakukan atas ekspor SDA yang nilai ekspornya USD 250 ribu per dokumen. Sehingga eksportir kecil dan menengah tidak akan terdampak. "Jika ada yang khawatir (misalnya) para nelayan akan terganggu pendapatannya, maka dijamin (mereka) tidak akan terkenda dampak kebijakan ini. Karena yang kena hanya yang transaksi ekspor per dokumennya minimal USD 250 ribu atau hampir Rp 4 miliar per dokumen," jelas Susiwijono. Ada 4 sektor yang wajib DHE, yakni pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Dengan adanya ketentuan 30 persen DHE SDA wajib disimpan di sistem keuangan Indonesia (SKI), maka potensi ketersediaan likuiditas valas dalam negeri mencapai USD 60,9 miliar. "Walaupun pertumbuhan ekspor makin melambat seiring dengan koreksi harga komoditas global, tetapi tetap ada potensi retensi sekitar USD 60 miliar," imbuh dia. Kepala Subdirektorat Ekspor Ditjen Bea Cukai Pantjoro Agoeng menambahkan, berdasarkan PP 36/2023, tidak ada sanksi berupa denda yang diberikan. Namun, akan dilakukan pemblokiran kepada para eksportir itu. Sanksi denda hanya ada di peraturan pendahulunya yakni PP 1/2019. "Untuk pemblokiran, sesuai data kami untuk PP 1/2019, ada 221 perusahaan yang dikenakan blokir. Namun yang sudah dibuka ini ada 131, dan yang masih posisi blokir ada 90 perusahaan. Kami tidak menyampaikan terkait perusahaannya apa saja, tapi sektor mana yang paling banyak itu ada di sektor pertambangan dan perkebunan," jelas dia. Direktur Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia (BI) Arief Rachman menyatakan, term deposit valuta asing devisa hasil ekspor (TD valas DHE) mulai berlaku sejak 1 Maret 2023. Hingga 10 Agustus 2023, instrumen tersebut telah menyerap USD 444 juta. "TD valas DHE di atas 3 bulan itu porsinya sekarang 86 persen," jelasnya. BI juga masih melanjutkan sosialisasi ke sejumlah daerah dan sektoral. Menjelaskan kedudukan bank sentral bersama dengan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan. "Kita sudah ke Medan, Surabaya, dan Makassar. Ketemu dengan banyak asosiasi. Ada asosiasi pertambangan, asosiasi perikanan," imbuhnya. Meski demikian, nominal TD valas DHE yang tercatat terbilang masih sedikit. Sebab, para pengusaha saat ini masih berhitung dan membaca ketentuannya. Sehingga, butuh waktu secara operasional untuk melaksanakannya. Mengingat, penerapan repatriasi dan retensi DHE yang tercantum dalam PP 36/2023 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/2023 masih baru. Arif berharap, melalui sosialisasi yang masih mampu mencerahkan aturan-aturan agar lebih jelas. Evaluasi akan dilakukan sekitar tiga bulanan. Sejak TD valas DHE diluncurkan, penyumbang terbanyak adalah eksportir pertambangan.

Kebijakan yang diimplementasikan per 1 Agustus itu mewajibkan eksportir menempatkan DHE SDA dalam rekening khusus paling sedikit 30 persen.

Tak Ada Pengecualian, Seluruh Eksportir Wajib Parkirkan DHE SDA di Dalam Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/17/ekspor-1577520948.jpg" alt="Ilustrasi ekspor. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ekspor. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Indonesia masih menghadapi ketidakpastian kondisi pasar keuangan global. Meski demikian, posisi cadangan devisa (cadev) per akhir Juli 2023 masih meningkat tipis. Naik USD 200 juta dari bulan sebelumnya menjadi USD 137,7 miliar. "Peningkatan posisi cadangan devisa tersebut antara lain dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa," ucap Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono. Posisi cadev tersebut, lanjut dia, setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor atau 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Selain itu masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor. Artinya, posisi keuangan negara yang relatif kuat. Dinilai masih mampu mendukung ketahanan sektor eksternal. Sekaligus menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. "Ke depan, BI memandang cadangan devisa akan tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga. Seiring dengan respons bauran kebijakan yang ditempuh BI dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," beber Erwin. Kondisi ekonomi global menunjukkan bahwa inflasi di beberapa negara mulai mereda. Meski, bank sentral utama masih berhati-hati untuk memastikan tren penurunan inflasi on the track. Akibatnya, mereka terus menerapkan kenaikan suku bunga acuan. Terlepas dari tantangan tersebut, pasar saham Indonesia mengalami arus masuk bersih sebesar USD 180 juta pada 23 Juli 2023. Peningkatan yang signifikan dibanding arus keluar bersih bulan sebelumnya sebesar USD 290 juta. "Aliran masuk tersebut didukung oleh perekonomian domestik yang tangguh. Ditandai dengan penurunan inflasi, peningkatan kegiatan manufaktur, dan kondisi fiskal yang sehat," terang Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman kepada Jawa Pos, kemarin (8/8). Meski di pasar obligasi mencatat net inflow lebih rendah USD 55 juta. Padahal di bulan sebelumnya mampu meraup net inflow sebesar USD 1,17 miliar. Makanya, Faisal menilai, sektor eksternal Indonesia akan mempertahankan ketahanannya sampai batas tertentu. Menurut dia, pergeseran neraca transaksi berjalan dari surplus 0,99 persen produk domestik bruto (PDB) 2022 menjadi defisit sekitar -0,65 persen PDB 2023. Pergeseran ini didorong oleh melemahnya kinerja neraca barang. Terutama akibat penurunan harga komoditas disebabkan oleh perlambatan permintaan global. "Namun demikian, proyeksi defisit relatif kecil dan dapat dikelola," imbuhnya. Risiko utama terhadap sektor eksternal Indonesia berasal dari bank-bank sentral utama global yang mengadopsi sikap hawkish. Yakni, higher for longer lantaran inflasi global yang terus-menerus. Hal ini dapat meningkatkan ketidakpastian dan menciptakan sentimen penghindaran risiko di pasar portofolio pasar negara berkembang. Termasuk Indonesia, yang berpotensi menghambat arus masuk modal. Namun, pasar portofolio Indonesia, khususnya pasar obligasi, ditopang oleh tren penurunan inflasi. Hal ini memastikan spread positif antara tingkat bunga nominal dan tingkat inflasi (tingkat bunga riil). Sehingga menjadikan obligasi pemerintah investasi yang relatif menarik dibandingkan dengan negara lain. Ditambah dengan prospek ekonomi Indonesia dan posisi fiskal yang sehat. Kondisi ini dapat membantu mempertahankan aliran masuk portofolio ke tingkat tertentu. Komitmen teguh pemerintah untuk mempromosikan hilirisasi sumber daya alam (SDA) menjanjikan untuk menarik investasi asing langsung ke Indonesia. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Hasil Ekspor Devisa Hasil Eksploitasi, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam, yang berlaku efektif mulai 1 Agustus 2023. Melalui beleid itu dapat meningkatkan inisiatif untuk mempertahankan penerimaan ekspor dari SDA. Sesuai peraturan ini, eksportir di sektor-sektor seperti pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan, dengan pendapatan minimal USD 25 ribu per dokumen ekspor atau yang setara diwajibkan menyimpan devisa di dalam negeri minimal 30 persen untuk minimal tiga bulan. "Langkah ini diperkirakan akan menambah cadangan devisa sebesar USD 12 sampai 15 miliar selama periode Agustus hingga Desember 2023. Sehingga mendukung stabilitas nilai tukar rupiah," jelas Faisal. Dia memproyeksi cadev berkisar USD 135-155 miliar pada akhir 2023. Potensi peningkatan cadangan devisa tersebut akan turut mendukung stabilitas mata uang Garuda terhadap USD di tengah ketidakpastian global yang meningkat. Nilai tukar rupiah terhadap USD kemungkinan besar akan ditutup pada kisaran Rp 14.864 per USD pada akhir tahun ini

"Peningkatan posisi cadangan devisa tersebut antara lain dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa," ucap Erwin.

Cadangan Devisa Juli Naik Tipis, DHE SDA Bisa Tarik Investor Langsung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/danamon-dan-bnp-merger-keberatan-ditunggu-hingga-25-februari-2019_m_-e1676562861101.jpg" alt="Ilustrasi Bank Danamon" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bank Danamon</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - PT Bank Danamon Tbk (BDMN) menyatakan siap untuk menerapkan kebijakan penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) di dalam negeri oleh para eksportir. Hal ini sebagaimana sesuai dengan arahan pemerintah yang akan menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang DHE dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan dan/atau pengolahan SDA pada 1 Agustus mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam aturan tersebut diatur bahwa eksportir wajib menempatkan minimal 30 persen DHE dalam sistem keuangan Indonesia selama minimal tiga bulan. Adapun eksportir yang dikenakan aturan ini adalah mereka yang ekspornya bernilai di atas USD 250 ribu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Direktur Utama Bank Danamon, Honggo Widjojo Kangmasto mengatakan bahwa kesiapan Bank Danamon terbukti dengan Perseroan yang telah memiliki beberapa nasabah yang menempatkan devisa hasil ekspornya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada 1 Agustus diwajibkan bagi semua eksportir untuk menempatkan hasil devisanya di dalam negeri untuk tiga bulan, tapi sebelum ini sudah dilakukan uji coba dan di sosialisasikan beberapa transaksi, kami sudah punya beberapa nasabah yang menempatkan devisa hasil ekspor ini," kata Honggo saat konferensi pers secara daring, Senin (31/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun untuk strategi khusus, pihaknya akan melakukan pendekatan ke eksportir agar mau menggunakan Bank Danamon sebagai bank penampung. Tentunya, kata Hanggo, hal ini akan memperkuat posisi jaringan bagi perseroan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan tentunya kami kaitkan dengan fasilitas yang ada di kami, kalau perseroan memberikan kredit atau ada deposit yang ada dengan kami selama ini, tentunya kami meningkatkan lagi layanan-layanan tadi," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar menyampaikan kewajiban DHE bagi eksportir ini dapat berdampak positif pada industri jasa keuangan, khususnya peningkatan likuiditas valas (valuta asing). Serta, berdampak terhadap penguatan perekonomian di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahendra mengatakan telah memberi dua arahan kepada pihak terkait. Seperti kepada seluruh direksi bank hingga Lembaga Pembiayan Ekspor Indonesia (LPEI).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia memastikan, dua arahan ini diberikan sebagai bentuk dukungan implementasi terkait PP No.36 tahun 2023 yang akan mulai berlaku pada 1 Agustus mendatang. Pertama, OJK telah memberi arahan kepada seluruh direksi bank, bahwa OJK memberikan dukungan penempatan DHE SDA dari eksportir di bank.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"DHE tersebut dapat digunakan sebagai agunan tunai atau cash collateral sepanjang memenuhi persyaratan agunan tunai yang persyaratan OJK-nya terkait peraturan mengenai kualitas aset," jelas Mahendra.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua, OJK telah memberikan arahan kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk menerima DHE SDA debitur LPEI, ditampung dalam rekening debitur. Termasuk melalui pembukaan rekening khusus atau escrow account ataupun penerbitan instrumen keuangan lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Khusus instrumen keuangan tersebut penerbitan itu tidak dapat dialihkan dan dikuasakan kepada pihak lain. Jadi, itu dua bentuk arahan yang sudah kami terbitkan dan sampaikan kepada bank dan LPEI untuk segera diimplementasikan," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Adapun untuk strategi khusus, pihaknya akan melakukan pendekatan ke eksportir agar mau menggunakan Bank Danamon sebagai bank penampung.

30 Persen DHE SDA Wajib Disimpan di Dalam Negeri Mulai 1 Agustus, Bank Danamon Ungkap Strategi Gaet Eksportir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/28/Konferensi-Pers-Tentang-Devisa-Hasil-Ekspor-Sumber-Daya-Alam-Dery-Ridwansah-3-4200282304.jpg" alt="Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menkeu Sri Mulyani, Gubernur BI Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar saat konferensi pers Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DH" width="100%">
<figcaption>Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menkeu Sri Mulyani, Gubernur BI Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar saat konferensi pers Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DH</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Pemerintah menetapkan kebijakan baru tentang devisa hasil ekspor (DHE) harus dimasukkan dan ditempatkan ke dalam sistem keuangan Indonesia (SKI). Yang diutamakan adalah sektor yang berhubungan dengan sumber daya alam (SDA). Aturan itu adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang DHE SDA sebagai revisi dari PP Nomor 1 Tahun 2019. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia harus mengoptimalkan semua pemanfaatan SDA. Karena itu, dana atau devisa yang dihasilkan ekspor komoditas harus dimasukkan dan ditempatkan ke dalam sistem keuangan Indonesia (SKI). "Sehingga akan meningkatkan likuiditas valas dan mendorong peningkatan jasa keuangan," ujar Airlangga di Jakarta&nbsp;Jumat (28/7). Airlangga menjelaskan, potensi optimalisasi DHE SDA itu sangat besar. Merujuk data 2022, data DHE dari empat sektor yang wajib DHE (pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan) totalnya mencapai USD 203,0 miliar setahun atau 69,5 persen dari total ekspor. "Dengan adanya ketentuan 30 persen DHE SDA wajib disimpan di SKI, maka setidaknya terdapat potensi ketersediaan likuiditas valas dalam negeri sebesar USD 60,9 miliar," ujarnya. Airlangga menambahkan, kewajiban DHE SDA hanya diberlakukan atas SDA yang nilai ekspornya minimal USD 250 ribu. Sehingga tidak akan berdampak terhadap eksportir kecil dan menengah. "Bahkan, mereka dapat secara voluntary menempatkan DHE SDA-nya untuk mendapatkan insentif bunga dan fasilitas perpajakan," ujarnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, telah diterbitkan dua peraturan pelaksanaan PP Nomor 36 Tahun 2023. Yakni, KMK 272 Tahun 2023 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor SDA yang Wajib DHE serta PMK Nomor 73 Tahun 2023 tentang Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif atas Pelanggaran DHE SDA. "Terdapat penambahan 260 pos tarif HS komoditas wajib DHE SDA sesuai usulan K/L pembina sektor sehingga menjadi 1.545 pos tarif," ujarnya Sri Mulyani menyebutkan, insentif berupa tarif PPh yang lebih rendah atas bunga deposito dan instrumen penempatan DHE SDA telah diatur di PP 123 Tahun 2015. "Untuk deposito biasa (bukan DHE) dikenakan PPh sebesar 20 persen, namun deposito DHE SDA dikenakan PPh atas bunga yang bervariasi. Yaitu, PPh 10 persen (untuk tenor 1 bulan), PPh 7,5 persen untuk deposito tenor 3 bulan, dan PPh 2,5 persen untuk deposito tenor 6 bulan," tuturnya. Pada kesempatan lain, Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia atau Indonesia Coal Mining Association (APBI-ICMA) Pandu Sjahrir menyebutkan, aturan baru pemerintah itu akan menambah berat beban eksportir batu bara. Menurut Pandu, aturan tersebut tentu akan menyulitkan eksportir dalam mengelola arus kas. Terlebih, margin yang didapatkan tidak mencapai 30 persen. "Maka, dengan modal kerja yang sudah dikeluarkan eksportir pun akan tertahan di tengah tren penurunan harga serta semakin meningkatnya beban biaya operasional," tuturnya. Pandu mengatakan, tren harga batu bara yang turun tajam pada semester II 2023 serta meningkatnya biaya operasional menekan pengusaha. &nbsp;(agf/c6/dio) POTENSI OPTIMALISASI DHE SDA BERDASAR SEKTOR Sektor | Potensi Pertambangan | USD 129 miliar Perkebunan | USD 55,2 miliar Kehutanan | USD 11,9 miliar Perikanan | USD 6,9 miliar Sumber: Kemenko Perekonomian

Airlangga menambahkan, kewajiban DHE SDA hanya diberlakukan atas SDA yang nilai ekspornya minimal USD 250 ribu.

Nilai Ekspor SDA Minimal USD 250 Ribu, 30 Persen Devisa Wajib Disimpan di Sistem Keuangan Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/28/airlangga-dhe-188232989.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kewajiban menyimpan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam di dalam negeri minimal tiga bulan hanya berlaku bagi para eksportir dengan nilai ekspor pemberitahuan pabean ekspor (PPE) minimal USD 250 ribu. "Kemudian, penempatannya diatur dalam rekening khusus, dan ekspornya minimal USD 250 ribu per dokumen. Jadi, artinya yang ekspornya, LC-nya di bawah itu tidak diwajibkan," kata Menko Airlangga dalam konferensi pers Devisa Hasil Ekspor di Kantornya, Jumat (28/7). Airlangga memastikan bahwa aturan kewajiban penyimpanan DHE tidak akan dikenakan untuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dengan adanya perubahan aturan DHE itu, para ekportir dengan nilai ekspor pada PPE USD 250 ribu atau lebih, wajib menempatkan DHE minimal 30 persen ke rekening khusus dalam negeri yang difasilitasi oleh Bank Indonesia (BI). Aturan ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam yang rencananya mulai berlaku 1 Agustus 2023. Selain diwajibkan menyimpan minimal 30 persen, DHE juga harus ditempatkan ke dalam sistem keuangan Indonesia dalam waktu paling singkat selama tiga bulan sejak ditempatkan. Menko Airlangga menjelaskan aturan baru ini berlaku untuk empat sektor yang telah ditetapkan. Meliputi, sektor pertambangan, perkebunan, perhutanan, dan perikanan. Dari total ekspor Indonesia, dia menyebut bahwa potensi yang bisa diraih mencapai USD 60-100 miliar. "Sebetulnya, dari total ekspor Indonesia, itu potensinya bisa menjadi 9 miliar dolar AS, ini hitungan Pak Gubenur (BI). Jadi, antara 60 sampai dengan 100 miliar dolar AS, itu range yang bisa kita dapatkan," ujarnya. Lebih rinci, Airlangga menyebut sektor pertambangan merupakan sektor penghasil nilai ekspor tertinggi yang mencapai 44 persen atau USD 129 miliar dari total nilai ekspor Indonesia. Utamanya, lini usaha batu bara mendominasi hampir 36 persen dari sektor pertambangan. Kemudian, sektor perkebunan tercatat 18 persen atau USD 55,2 miliar dengan komoditas terbesar yakni kelapa sawit, yang dapat menyumbang sebesar 27,8 miliar dolar. Ketiga, dari sektor perhutanan USD 11,9 miliar atau 4,1 persen dengan industri terbesar yaitu industri pulp dan kertas. Sektor terakhir, yaitu perikanan dengan nilai USD 6,9 miliar. "PP Nomor 36 ini mendorong agar sumber pembiayaan dan pembangunan ekonomi bisa ada di dalam negeri, meningkatkan investasi, dan juga meningkatkan kualitas daripada SDA, serta tentunya untuk menjaga stabilitas makro dan pasar keuangan domestik," tandasnya. (*)

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib simpan DHE sumber daya alam di dalam negeri minimal tiga bulan.

Ekspor Di Atas USD 250 Ribu Wajib Simpan DHE di Dalam Negeri Tiga Bulan, Airlangga: UMKM Tidak Diwajibkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/BI-ANTARA.jpg" alt="Ilustrasi Gedung Bank Indonesia (BI) (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Bank Indonesia (BI) (Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) meluncurkan instrumen operasi moneter Term Deposit Valuta Asing Devisa Hasil Ekspor (TD Valas DHE) yang berlaku efektif pada 1 Maret 2023 untuk mendorong eksportir menyimpang DHE di dalam negeri.  "Instrumen ini bertujuan untuk mendorong serapan DHE guna mendukung stabilitas nilai tukar rupiah dan memperkuat perekonomian domestik," kata Direktur Departemen Komunikasi BI Fadjar Majardi dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.  Instrumen TD Valas DHE memfasilitasi penempatan DHE oleh eksportir di Bank Indonesia melalui bank yang ditunjuk (appointed bank) sesuai dengan mekanisme pasar.  "Eksportir dapat menempatkan dana dari rekening khusus DHE melalui bank yang ditunjuk kepada Bank Indonesia," tutur Fadjar.  Per 1 Maret 2023, untuk tahap awal, terdapat 20 bank yang ditunjuk yang dapat menempatkan dana nasabah eksportir DHE melalui TD Valas DHE di Bank Indonesia.  Penempatan pada instrumen tersebut memberikan beberapa kelebihan, yakni suku bunga valas yang kompetitif memperhatikan tiering nominal dan tenor, dan pengecualian dana dari komponen dana pihak ketiga (DPK) untuk perhitungan giro wajib minimum (GWM) dan rasio intermediasi makroprudensial (RIM).  Fadjar menuturkan keunggulan lain dari instrumen itu yaitu adanya agent fee/spread kepada bank dengan memperhatikan tenor TD Valas DHE.  Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 24/18/PBI/2022 tentang Perubahan Kedua atas PBI Nomor 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor, yang merupakan bagian dari implementasi hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI bulan Desember 2022.

BI Luncurkan TD Valas DHE Dorong Eksportir Simpan DHE Dalam Negeri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#devisa hasil ekspor

Berita Terkini