<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/21/napitupulu-4222474468.jpg" alt="Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Nixon LP Napitupulu. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Nixon LP Napitupulu. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Target pembangunan rumah bersubdisi kerap gagal karena pembangunannya terganjal oleh pengembang (developer) nakal. Jumlah developer nakal itu cukup banyak. Ke depan mereka tidak bisa menjual rumah subsidi. Bank Tabungan Negara (BTN) bakal menyerahkan data developer yang sudah di-blacklist kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu mengatakan, akan menyerahkan data pengembang perumahan (developer) yang tak bertanggung jawab alias nakal kepada BP Tapera. Hal ini dilakukan agar BP Tapera dapat ikut melakukan blacklist terhadap para developer nakal. Sehingga ke depan, mereka tak bisa ikut menyalurkan rumah subsidi. "Kita nanti akan share ke Tapera (data developer nakal), supaya di seluruh perbankan, orang-orang kayak gini jangan nyalurin subsidi lagi," kata Nixon dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (21/1). Nixon memastikan penyerahan data ke BP Tapera sekaligus menjadi upaya agar niat baik pemerintah tak disalahgunakan para developer nakal. Untuk diketahui, BP Tapera telah bekerja sama dengan sejumlah bank pelat merah atau himbara dalam penyaluran program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah. "Kasihan program pemerintah niatnya bagus, tapi disalahgunakan oleh oknum tertentu. Nah nanti kita share, sehingga Tapera lewat bank manapun orang-orang seperti ini tidak bisa masuk lagi," pungkasnya. Sebelumnya, BTN mengungkapkan telah mendata sebanyak bahwa sejak 2019 terdapat 120.000 rumah yang tak bersertifikat akibat dari developer nakal. Total tersebut merupakan akumulasi dari jumlah developer yang mencapai 4.000. Menurut catatan BTN, para developer tersebut banyak yang raib alias menghilang secara tiba-tiba hingga enggan bertanggung jawab, meskipun perusahaannya masih ada. Dari total rumah tak bersertifikat itu, pihaknya sudah menyelesaikan sebanyak 80.000 sertifikat rumah dengan dibantu oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN). Adapun kini jumlahnya berkurang dan tersisa sekitar 38.144 sertifikat. Imbas kejadian ini, BTN telah mendata dan memberikan rating kepada developer-developer yang bekerja sama dengan BTN. Mulai dari silver, platinum, hingga tak berating. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk komitmen perusahaan pelat merah dalam mendukung dan menyukseskan program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

BTN bakal menyerahkan data developer yang sudah di-blacklist kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

BTN Bakal Serahkan Data 4 Ribu Developer Nakal ke BP Tapera, Mereka Tak Bisa Lagi Salurkan Rumah Subsidi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/21/ERICK-21-A-1278559855.jpg" alt="Menteri BUMN Erick Thohir bersama Dirut BTN Nixon LP Napitupulu saat konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (21/1). (Foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Thohir bersama Dirut BTN Nixon LP Napitupulu saat konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (21/1). (Foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) melindungi masyarakat dari praktik-praktik tidak bertanggung jawab yang dilakukan pengembang (developer) dan notaris dalam penyelesaian sertipikat mereka sebagai debitur. Hal ini dilakukan agar para developer tersebut ke depan tidak ikut menggarap proyek rumah subsidi. Terlebih saat ini pemerintah sedang mencanangkan program 3 juta rumah selama periode pemerintahan Prabowo Subianto. "Mohon maaf developer yang tidak bertanggung jawab, notaris yang tidak bertanggung jawab, saya sudah minta blacklist di BTN," kata Erick dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (21/1). Lebih lanjut, Erick juga mengaku miris dengan tindakan para developer nakal yang tidak menyerahkan sertifikat kepemilikan rumah, meskipun cicilan telah lunas. Padahal setiap bulannya mereka tetap membayarkan cicilan dari potongan gaji sebesar 40 persen. Selain nakal tak menyerahkan sertifikat hak milik tanah, Erick menyebut, ada juga developer-developer yang sama sekali tak membuatkan rumah yang dijanjikan. "Karena ini tadi yang disampaikan, 40 persen dari gaji cicilan selama 20 tahun, tiba-tiba setelah lunas sertifikatnya tidak ada. Bahkan tadi Pak Nixon sampaikan sebelumnya, bahkan kadang-kadang rumahnya belum jadi. Ini kan kasihan," pungkasnya. Erick mengingatkan percepatan perbaikan dari penyelesaian sertipikat merupakan salah satu pondasi penting Program Tiga Juta Rumah, sehingga program tersebut bisa berjalan lancar. Dalam prosesnya, Program Tiga Juta Rumah melibatkan banyak pihak termasuk swasta dan menggunakan sistem perbankan baik Himbara maupun bank swasta. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan sektor perumahan Indonesia masih menghadapi masalah developer yang sertipikatnya masuk kategori Luar Ambang Toleransi (LAT). Developer dengan sertipikat LAT merupakan developer bermasalah dalam hal administrasi penyelesaian Dokumen Pokok atau sertipikat karena melewati batas waktu yang telah ditetapkan oleh bank. Padahal, sertipikat merupakan hak masyarakat yang harus diserahkan setelah debitur melunasi KPR. Nixon mengatakan bahwa BTN mengakui proses penyelesaian sertipikat terus diperbaiki oleh BTN. &ldquo;Hari ini sejak 2019, sebanyak 80 ribu sertipikat sudah diselesaikan oleh BTN dibantu Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga proses bisa lebih cepat,&rdquo; ujar Nixon. &ldquo;Kami melakukan perbaikan melalui pembentukan task force (Satuan Tugas/Satgas) untuk menyelesaikan permasalahan ini. Upaya lainnya adalah membuka call center untuk pengaduan permasalahan sertipikat yang dialami masyarakat dengan developer,&rdquo; tutur Nixon. &nbsp;

Selain nakal tak menyerahkan sertifikat hak milik tanah, ada juga developer yang sama sekali tak membuatkan rumah yang dijanjikan.

Menteri Erick Perintahkan BTN Blacklist 4.000 Developer Nakal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/21/BTN-1731653104.jpg" alt="Direktur Utama BTN, Nixon Napitulu. (Foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BTN, Nixon Napitulu. (Foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mengungkapkan sebanyak 120.000 rumah yang disalurkan melalui KPR BTN tak bersertifikat sejak tahun 2019 akibat dari developer tak bertanggungjawab alias nakal. "Sejak 2019, ada 120 ribu rumah-rumah yang kita salurkan KPR lewat BTN, belum memiliki sertifikat. Ada yang developernya raib, ada yang masih ada dan tidak tanggung jawab, dan sebagainya," kata Direktur Utama BTN, Nixon Napitulu dalam konferensi pers di Kantor BUMN Jakarta, Selasa (21/1). Lebih lanjut, Nixon memastikan dari total itu pihaknya telah menyelesaikan sebanyak 80.000 sertifikat rumah dengan dibantu oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN). Adapun kini jumlahnya berkurang dan tersisa sekitar 38.144 sertifikat. Bahkan Nixon menyebut, seluruh proses pengurusan sertifikat di BPN menggunakan biaya BTN sendiri dan bukan dari developer. "Kita sudah menyelesaikan 80 ribu sertifikat yang tidak jelas itu oleh upaya BTN sendiri pakai biaya BTN. Dan memang kita dibantu juga oleh Badan Pertahanan Nasional, kita ada kerjasama langsung dengan mereka, sehingga itu prosesnya bisa jauh lebih cepat," lanjutnya. Imbas kejadian ini, Nixon membeberkan, pihaknya telah mendata dan memberikan rating kepada developer-developer yang bekerjasama dengan BTN. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen perusahaan pelat merah dalam mendukung dan menyukseskan program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Ke depan, pihaknya berharap dengan adanya pendataan developer, program 3 juta rumah dapat berlangsung dengan baik dan efisien. "Hari ini sebelum dimulainya program 3 juta rumah jalan, kita sudah di internal BTN terus melakukan beberapa upaya. Karena kita ingin program 3 juta ini berlangsung dengan sangat baik, mulus, efisien dan prosesnya juga sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat," bebernya. Sehingga ke depan, kata Nixon, tidak ada lagi kasus masyarakat yang gajinya telah dipotong 40 persen untuk membayar cicilan rumah justru tak mendapatkan haknya berupa sertifikat tanah. Padahal, lanjut Nixon, banyak masyarakat yang menjadikan rumah sebagai aset mahal yang dimiliki. Itu sebabny sangat disayangkan jika sertifikat itu tak diperoleh, karena tanah tak akan ad hargnya tanpa sertifikat. "Tiap bulan kita potong 40 persen dari gajinya sampai 15-20 tahun, ujungnya mereka gak dapat surat tanah. Karena tanah itu gak ada harganya kalau gak ada sertifikat. Padahal itu aset termahal yang dia miliki," pungkas Nixon. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Ada banyak rumah KPR BTN belum memiliki sertifikat karena memang developernya raib atau ada yang masih ada dan tidak tanggung jawab.

BTN Ungkap 120.000 Rumah Tak Bersertifikat Sejak 2019 Gegara Ulah Developer Nakal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/22/angelica-848999315.jpg" alt="Angelica Simperler. (Instagram: angelicasimp.new)" width="100%">
<figcaption>Angelica Simperler. (Instagram: angelicasimp.new)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Artis Angelica Simperler membuat pengakuan mengejutkan, tanah milik keluarga suaminya, Rico Hidros Daeng, diserobot oleh pengembang besar. Luas tanah milik keluarga suami Angelica Simperler yang kemudian dipecah ke dalam 17 ahli waris, mencapai 9,3 hektare (Ha).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semuanya ada 17 ahli waris. Aku sama suami salah satu ahli warisnya," ujar Angelica Simperler kepada wartawan, belum lama ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan, diantara 17 pemilik itu, satu-satunya yang masih hidup adalah kakek dari suami Angelica Simperler. Sementara pemilik yang lainnya sudah meninggal dunia dan kini tinggal ahli warisnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Angelica Simperler sangat kecewa terhadap salah satu pengembang besar karena tiba-tiba mengambil tanah milik keluarga suaminya yang berlokasi di kawasan Kelapa Gading Jakarta Utara tanpa ada kesepakatan apapun.&nbsp;Pengembang mulai melakukan pengurukan tanah pada tahun 2011 silam dan kini tanah milik keluarga Angelica Simperler sudah berubah menjadi bangunan komersial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sekarang sudah jadi apartemen, perkantoran, jadi lahan komersial lah," papar Angelica Simperler.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait angka bernilai fantastis mencapai Rp 1,3 triliun, menurut Angelica, itu adalah perhitungan harga tanah sekarang. Namun jika ada pembicaraan baik dari pihak pengembang, Angelica Simperler memastikan pihaknya bisa melepas tanah itu&nbsp;di bawah harga market saat ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Angelica sangat kecewa terhadap salah satu pengembang besar karena tiba-tiba mengambil tanah milik keluarga suaminya di Kelapa Gading.

Tanah 9,3 Hektare Diserobot Pengembang Besar, Angelica Simperler Rugi Rp 1,3 Triliun

developer nakal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#developer nakal

Berita Terkini

BTN Bakal Serahkan Data 4 Ribu Developer Nakal ke BP Tapera, Mereka Tak Bisa Lagi Salurkan Rumah Subsidi

Menteri Erick Perintahkan BTN Blacklist 4.000 Developer Nakal

BTN Ungkap 120.000 Rumah Tak Bersertifikat Sejak 2019 Gegara Ulah Developer Nakal

Tanah 9,3 Hektare Diserobot Pengembang Besar, Angelica Simperler Rugi Rp 1,3 Triliun

Download Aplikasi JawaPos.com