<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/21/JKT_-BI-Tahan-Suku-Bunga-Aucan_MIFTAHUL-HAYAT-04-3178258716.jpeg" alt="Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kedua kiri) berbincang dengan Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti (kedua kanan), Deputi Gubernur Doni P. Joewono (kiri) dan Deputi Gubernur Juda Agung (kanan) di sela-sela konferensi pers hasil Rapat Dewan Guber" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kedua kiri) berbincang dengan Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti (kedua kanan), Deputi Gubernur Doni P. Joewono (kiri) dan Deputi Gubernur Juda Agung (kanan) di sela-sela konferensi pers hasil Rapat Dewan Guber</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) menanggapi keberatan Amerika Serikat (AS) terhadap quick response code Indonesian standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Kedua sistem transaksi dan pembayaran nasional itu dinilai menghambat dalam perdagangan. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyatakan, QRIS dan fast payment lainnya dirancang inklusif dan terbuka bagi semua negara. Selama ada kesiapan teknis dan komitmen kerja sama yang seimbang. "Jadi, kita tidak membeda-bedakan," ujarnya di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Senin (21/4). Saat ini, Indonesia telah menjalin konektivitas pembayaran lintas negara dengan sejumlah negara. Khususnya di kawasan Asia Tenggara. Seperti Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Laos. Sedangkan di Asia, yakni, Uni Emirat Arab, Jepang, dan Korea Selatan. Destry menegaskan, pendekatan Indonesia untuk bekerja sama QRIS lintas negara (cross border) bersifat terbuka. Tidak menutup peluang bagi negara mana saja, termasuk AS. "Kalau Amerika siap, kita siap, kenapa nggak (kerja sama)?" terangnya. Menurut dia, sistem pembayaran internasional tetap berjalan normal di Indonesia. Penggunaan kartu kredit global seperti Visa dan Mastercard juga masih mendominasi transaksi. "Jadi, itu nggak ada masalah sebenarnya," jelas Destry. Sebelumnya, Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) dalam National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025 menilai, kebijakan pembayaran digital Indonesia seperti QRIS dan GPN membatasi akses perusahaan penyedia pembayaran dari AS. Padahal, kebijakan sistem pembayaran yang selama ini dirancang justru untuk memperkuat efisiensi, keamanan, dan kedaulatan ekonomi digital nasional sembari bank sentral tetap terbuka untuk kolaborasi internasional yang setara. Negara Mitra Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS): -Malaysia -Filipina -Singapura -Thailand -Vietnam -Brunei Darussalam -Laos -Uni Emirat Arab -Jepang -Korea Selatan Sumber: Bank Indonesia

Bank Indonesia menanggapi kritik AS terhadap QRIS dan GPN, menegaskan komitmen untuk kolaborasi internasional.

AS Menilai QRIS justru Membatasi Transaksi, BI: Kalau Amerika Siap, Kenapa Nggak Kerja Sama?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/22/JKT_AS-Soroti-Kebijakan-QRIS-dan-GPN_SALMAN-TOYIBI-2JPG-177700110.jpg" alt="Pembeli melakukan pembayaran menggunkan QRIS di Depok, Jawa Barat, Senin (21/4/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pembeli melakukan pembayaran menggunkan QRIS di Depok, Jawa Barat, Senin (21/4/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sistem quick response code Indonesian standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) merupakan program Bank Indonesia (BI) dalam mereformasi transaksi pembayaran sejalan dengan penggunaan teknologi, khususnya smartphone&nbsp;yang masif di masyarakat. Tak perlu lagi repot membawa uang tunai. Chief Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro menilai, sistem QRIS dan GPN sangat membantu transaksi pembayaran, sehingga menjadi lebih cepat, mudah, murah, aman, dan andal, sejalan dengan teknologi yang lebih maju.&nbsp;"Sangat penting dan sangat membantu transaksi pembayaran yang lebih maju di Indonesia," ungkap pria yang akrab disapa Asmo itu kepada Jawa Pos, Senin (21/4). Dengan begitu, transaksi akan lebih efisien. Yang mana akan berdampak positif ke perekonomian Tanah Air. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Amerika Serikat (AS) menyoroti QRIS dan GPN. Kedua sistem transaksi dan pembayaran nasional itu dinilai menghambat dalam perdagangan. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyatakan, QRIS dan fast payment lainnya dirancang inklusif dan terbuka bagi semua negara. Selama ada kesiapan teknis dan komitmen kerja sama yang seimbang. "Jadi, kita tidak membeda-bedakan," ujarnya. Saat ini, Indonesia telah menjalin konektivitas pembayaran lintas negara dengan sejumlah negara. Khususnya di kawasan Asia Tenggara. Seperti Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Laos. Sedangkan di Asia, yakni, Uni Emirat Arab, Jepang, dan Korea Selatan. Destry menegaskan, pendekatan Indonesia untuk bekerja sama QRIS lintas negara (cross border) bersifat terbuka. Tidak menutup peluang bagi negara mana saja, termasuk AS. "Kalau Amerika siap, kita siap, kenapa nggak (kerja sama)?" terangnya. Menurut dia, sistem pembayaran internasional tetap berjalan normal di Indonesia. Penggunaan kartu kredit global seperti Visa dan Mastercard juga masih mendominasi transaksi. "Jadi, itu nggak ada masalah sebenarnya," jelas Destry. Sebelumnya, Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) dalam National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025 menilai, kebijakan pembayaran digital Indonesia seperti QRIS dan GPN membatasi akses perusahaan penyedia pembayaran dari AS. Padahal, kebijakan sistem pembayaran yang selama ini dirancang justru untuk memperkuat efisiensi, keamanan, dan kedaulatan ekonomi digital nasional, sembari bank sentral tetap terbuka untuk kolaborasi internasional yang setara.

QRIS dan GPN menjadi kunci dalam reformasi transaksi pembayaran di Indonesia, mendorong efisiensi dan inklusivitas.

Ekonom Bank Mandiri: QRIS dan GPN Bikin Transaksi Lebih Efisien

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/21/JKT_-BI-Tahan-Suku-Bunga-Aucan_MIFTAHUL-HAYAT-10-1479397533.jpeg" alt="Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (tengah), Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti (kanan) dan Deputi Gubernur Doni P. Joewono (kiri) saat konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur di Jakarta, Kamis (20/6/2024)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (tengah), Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti (kanan) dan Deputi Gubernur Doni P. Joewono (kiri) saat konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur di Jakarta, Kamis (20/6/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menyampaikan bahwa Central Counterparty (CCP), lembaga penjamin transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar, ditargetkan mulai beroperasi pada semester II tahun 2024. "Sekarang ini sudah tinggal persetujuan antarpemegang saham. Jadi sudah dan kami rencanakan pada 2024 ini di semester kedua akan mulai implementasi untuk CCP," kata Destry Damayanti dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/6). Ia menuturkan bahwa beroperasinya lembaga khusus kliring sentral transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar tersebut diharapkan meningkatkan transaksi pasar uang, karena instrumen Repurchase Agreement (Repo), Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun&nbsp;hedging instrument&nbsp;lainnya dapat diperdagangkan di lembaga tersebut. Menurutnya, hal tersebut merupakan salah satu upaya pihaknya untuk mendukung dan mempertahankan stabilisasi nilai tukar rupiah dalam jangka menengah dan panjang.&nbsp;"Ditambah tentunya kami tetap melakukan intervensi dan juga tetap akan menggunakan BI&nbsp;rate&nbsp;sebagai&nbsp;policy rate&nbsp;kami pada saat dibutuhkan," ujar&nbsp;Destry. CCP akan berperan sebagai penjamin di antara para pihak yang melakukan transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar, untuk memitigasi risiko kegagalan transaksi antarpihak, risiko likuiditas, dan risiko karena volatilitas harga pasar. Selain pengoperasian CCP, ia mengatakan bahwa upaya jangka menengah dan panjang BI dalam mendukung penguatan rupiah adalah dengan terus mendorong pengimplementasian Local Currency Transaction (LCT) yang kini juga dikembangkan untuk sistem pembayaran. Pihaknya mencatat bahwa volume transaksi LCT terus meningkat mencapai 39 persen per Mei 2024 dibandingkan tahun lalu dengan nilai transaksi sebesar USD 3,8 miliar.&nbsp;"Dan jumlah pelakunya pun terus bertambah, kalau pada 2023 baru 2.602 nasabah, pada Mei 2024 sudah mencapai 4.386 pelaku," katanya lagi. Destry mengatakan bahwa penerapan LCT kini baru di empat negara, yakni Malaysia, Thailand, Jepang, dan Tiongkok. Pihaknya kini sedang memperluas implementasi LCT ke berbagai negara lain dan tengah dalam proses penyusunan MoU kerja sama dengan Korea Selatan, Singapura, dan Uni Emirat Arab. "Jadi, kami akan terus lakukan peningkatan untuk program LCT kami ini tentunya dengan mempertimbangkan karakteristik dari hubungan ekonomi kita dengan negara-negara mitra plus kesiapan dari bank sentral di negara masing-masing," katanya pula.

CCP akan berperan sebagai penjamin di antara para pihak yang melakukan transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar.

Bank Indonesia Targetkan Lembaga CCP Mulai Berjalan Semester Kedua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/04/destry-3399375246.jpeg" alt="Destry Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) untuk periode 2024-2029 (tengah). (Youtube DPR)" width="100%">
<figcaption>Destry Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) untuk periode 2024-2029 (tengah). (Youtube DPR)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi merestui Destry Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) untuk periode 2024-2029. Hal ini sebagaimana disepakati dalam Rapat Paripurna (Rapim) DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, Selasa (4/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Destry kembali menjadi Deputi Gubernur Senior BI setelah menjalankan fit and proper test di Komisi XI DPR RI dan tidak mendapat komplain atas kinerjanya selama menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi menyampaikan, berdasarkan surat yang diberikan oleh Presiden RI Joko Widodo kepada Kepala DPR RI bertanggal 7 Mei 2024, pemerintah mengusulkan kembali Destry Damayanti sebagai calon tunggal Deputi Gubernur Senior untuk mendapatkan persetujuan DPR, sebelum ditetapkan pengangkatannya oleh keputusan presiden.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/aplikasi/014724416/elon-musk-bikin-geger-bolehkan-pengguna-bagikan-konten-porno-di-x">Elon Musk Bikin Geger, Bolehkan Pengguna Bagikan Konten Porno di X</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pada 3 Juni 2024 setelah melaksanakan fit and proper test, Komisi XI mengadakan rapat internal dan menyepakati pengambilan keputusan musyawarah mufakat dengan hasil keputusan, Deputi Gubernur Senior BI yang terpilih adalah Destry Damayanti,&rdquo; ujar Fathan dalam pidatonya saat Rapat Paripurna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, Fathan menyerahkan dokumen pengesahan tersebut kepada Ketua DPR Puan Maharani untuk disahkan dalam Sidang Paripurna&nbsp; tersebut. Setelah menerima dokumen, Puan kemudian bertanya kepada sidang dewan yang terhormat, &ldquo;Apakah laporan komisi XI DPR RI atas dilaksanakannya fit and proper test&nbsp; tersebut dapat disetujui? Setuju,&rdquo; ujar Puan sambil mengetok palunya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, pada saat mengikuti fit and proper test, Destry menyampaikan tiga aspek sebagai game changer bagi perekonomian Indonesia.</div> <div dir="auto">Pertama, pengembangan pasar uang dan pasar valas dalam mendukung pembiayaan ekonomi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Destry, kondisi pasar keuangan domestik masih relatif dangkal dibandingkan dengan negara peers. Namun, dalam dua tahun belakangan mulai terlihat adanya perbaikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua, penguatan sistem pembayaran pada digitalisasi ekonomi dan keuangan. Hal ini memperhatikan potensi digital Indonesia, dengan BI merespons dengan tiga fokus kebijakan sistem pembayaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini diantaranya dengan menjaga stabilitas infrastruktur sistem pembayaran, memperkuat industri sistem pembayaran yang sehat dan memperluas akseptasi digital. Ketiga, kebijakan makroprudensial yang akomodatif dan pro-growth.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Penguatan kebijakan ini dilakukan dengan penguatan kebijakan insentif makroprudensial (KLM), melalui perluasan pemberian insentif kepada sektor-sektor yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap meroket,&rdquo; ujar Destry.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi merestui Destry Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) untuk periode 2024-2029.

DPR Restui Destry Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior BI Periode 2024-2029

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/BI-Turunkan-Suku-Bunga-Acuan-Jadi-525-Persen-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (tengah) didampingi Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti (kiri) dan Deputi Gubernur Erwin Rijanto (kanan) bersiap memberikan keterangan pers hasil Rapat Dewan Gubernur di kantor BI, Jakarta, Kamis (19/9/2019)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (tengah) didampingi Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti (kiri) dan Deputi Gubernur Erwin Rijanto (kanan) bersiap memberikan keterangan pers hasil Rapat Dewan Gubernur di kantor BI, Jakarta, Kamis (19/9/2019).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti menyoroti lambannya perbankan dalam merespons penurunan suku bunga acuan BI. Padahal BI telah menurunkan suku bunga acuannya sebesar 175 basis points (bps) menjadi level 4 persen.  "Memang transmisi di perbankan masih lambat. Jadi, kita sudah menurunkan 175 bps, tapi suku bunga kredit baru turun sekitar 74 basis points. Dan banknya juga masih keberatan untuk memberikan pinjaman, karena melihat risiko," ungkapnya dalam diskusi virtual, Jumat (17/7).  Padahal, lanjut Destry, pemerintah juga memberikan stimulus berupa program penjaminan agar penyaluran kredit dapat berjalan. Apalagi menurut dia, kondisi perbankan saat ini jauh lebih baik dibandingkan pada krisis 1998 dan 2008.  Modal perbankan juga masih cukup membantu di tengah pandemi Covid-19 yang belum diketahui kapan masa berakhirnya. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Mei 2020, rasio kecukupan permodalan (CAR) perbankan sebesar 22,16 persen atau di atas ketentuan yang sebesar 8 persen.  Sementara hingga 17 Juni, rasio alat likuid atau non-core deposit dan alat likuid atau DPK terpantau pada level 123,2 persen dan 26,2 persen. Angka ini jauh di atas ambang batas masing-masing yang sebesar 50 persen dan 10 persen.  "Banyak orang khawatir dengan perbankan. Kalau dilihat secara industri, kondisi kita jauh lebih baik dibandingkan 98 ataupun 2008," ujarnya.

BI Sudah Turunkan Suku Bunga 175 bps, Perbankan Lamban Merespons

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Pelantikan-Deputi-Gubernur-Senior-BI-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti (kiri) ditemani sang anak menerima ucapan usai pelantikan di Gedung MA, Jakarta, Rabu (7/8/2019). Destry Damayanti resmi menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) menggantikan M" width="100%">
<figcaption>Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti (kiri) ditemani sang anak menerima ucapan usai pelantikan di Gedung MA, Jakarta, Rabu (7/8/2019). Destry Damayanti resmi menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) menggantikan M</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Deputi Gubenur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menyampaikan, perekonomian Indonesia tidak dapat berlama-lama berdiam diri di zona bertahan atau survival mode saja. Namun, perlu naik ke tahapan selanjutnya yaitu pada fase pemulihan.  Menurutnya, terdapat tiga hal yang dapat dilakukan agar ekonomi Indonesia bisa cepat pulih. Di antaranya melihat peluang, adaptasi, dan inovasi. Hal tersebut harus diterapkan pada tatanan kehidupan normal berikutnya atau next normal.  "Kita harus masuk ke recovery dan growth mode, yaitu next normal, di mana untuk menuju itu kita harus agile, adaptive, dan innovative," ujarnya dalam acara diskusi virtual, Jumat (17/7).  Destry menjelaskan, pertama agile dalam hal ini, Indonesia harus dapat melihat peluang yang ada saat pandemi berlangsung. Setelah itu, membawa peluang tersebut untuk dapat diadaptasikan dengan protokol kesehatan yang diwajibkan oleh pemerintah. Kemudian, dieksekusi dengan inovasi baru yang berbeda.  Menurutnya, dengan penerapan ketiga strategi tersebut, Indonesia dapat segera berpindah dari strategi bertahan ke fase pemulihan dan mode pertumbuhan. Sehingga ekonomi Indonesia dapat berangsur pulih, bahkan dapat menjadi lebih kuat dari sebelumnya.  Dalam mendukung hal tersebut, teknologi menjadi sangat penting di segala aspek termasuk pembayaran. Pihaknya terus melakukan penyempurnaan sistem pembayaran.  "Dengan kondisi new normal sekarang, digital jadi keniscayaan. Teknologi sangat dibutuhkan baik untuk informasi dan komunikasi," ucapnya.

Destry Enggan RI Kelamaan di Survival Mode: Harus Masuk ke Recovery

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/simodis.jpg" alt="Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti dan Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Heru Pambudi di Ruang Sabang Kantor Pusat DJBC, Jakarta, Jumat (27/12). (Zaking/JPC)" width="100%">
<figcaption>Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti dan Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Heru Pambudi di Ruang Sabang Kantor Pusat DJBC, Jakarta, Jumat (27/12). (Zaking/JPC)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), berupaya meningkatkan kepatuhan pengusaha dalam pelaporan transaksi ekspor-impor, melalui penerapan Sistem informasi Monitoring Devisa terIntegrasi Seketika (SiMoDIS). Nantinya regulasi ini mulai dilaksanakan pada 1 Januari 2020.  "Dengan data yang begitu banyak dan permasalahan ekonomi yang kompleks, tentunya bagi kami harus bisa mengoptimalkan data yang ada terkait arus devisa. Sehingga kami bisa mebuat kebijakan yang optimal dan akurat," jelas Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti di Ruang Sabang Kantor Pusat DJBC, Jakarta, Jumat (27/12).  Ia menyebutkan bahwa SiMoDIS menjadi salah satu langkah meningkatkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) melalui informasi ekspor dan impor yang terintegrasi dan real time. "Mendorong efektivitas dan efisiensi pelaporan transaksi ekspor dan impor melalui teknologi informasi, di sini ada prinsip counter checking juga," katanya.  Destry menambahkan, kepatuhan pengusaha dalam pelaporan transaksi ekspor-impor juga bisa membantu pemerintah menekan defisit transaksi berjalan. "Karena kita bisa mengetahui data secara cepat dan akurat," imbuhnya.  Dalam kesempatan sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai, Kemenkeu Heru Pambudi menuturkan, regulasi ini akan memberikan informasi yang lengkap tentang nilai ekspor dan nilai impor yang sesungguhnya berdasarkan nilai DHE dan Devisa Pembayaran Impor (DPI).  "Rekonsiliasi data tersebut akan digunakan sebagai salah satu indikator untuk penyusunan profiling kepatuhan pengusaha," kata dia.  Pemerintah juga menjanjikan insentif bagi eksportir yang patuh. Mereka akan diprioritaskan, misalnya untuk pengusaha impor tujuan ekspor dan kawasan berikat.  Lalu juga ada authorized economic operator yang dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam proses layanan restitusi (pengembalian) pajak. "Bagi importir yang patuh akan diprioritaskan untuk mendapatkan insentif seperti importir jalur prioritas, mitra utama, dan authorized economic operator," tambahnya.  Sebaliknya, apabila tidak patuh, eksportir maupun importir bisa dikenai sanksi administrasi atau pemblokiran. Hasil rekonsiliasi data tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu indikator dalam pengawasan mendalam lewat joint program antara DJBC dan Direktoral Jenderal Pajak.

Pelaku Ekspor-Impor yang Patuh Laporkan Barang Diiming-imingi Insentif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/depubit-BI.jpg" alt="Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti di Menara Sjafruddin Prawiranegara, Jakarta, Senin (2/12). (Saifan Zaking/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti di Menara Sjafruddin Prawiranegara, Jakarta, Senin (2/12). (Saifan Zaking/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengatakan bahwa Indonesia akan sulit untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi di angka 5,2 persen. Ia berkata hingga akhir tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di kisaran 5,04 persen.  Menanggapi pernyataan Jokowi, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti berkata bahwa hal ini dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global yang sedang tidak bagus. Apalagi, ekspor Indonesia yang juga ikut turun turut mempengaruhi hal tersebut.  "Ya kita melihat kondisi global kan berat sekali ya, jadi memang kondisi 2019 ini tahun yang cukup berat untuk kita di Indonesia, di satu sisi globalnya lagi tidak kondusif, lalu kita tau bahwa market utama kita untuk produk ekspor kita kan juga lagi turun ya," ungkapnya di Menara Sjafruddin Prawiranegara, Jakarta, Senin (2/12).  Ia berkata, bukan hanya Indonesia saja yang mengalami hal itu, Tiongkok saja diperkirakan hanya akan tumbuh sebesar 6,2 persen atau turun 0,2 persen. Selain itu, juga ada India yang diperkirakan hanya akan berada di sekitar level 5 persen, di mana sebelumnya negara tersebut pernah menyentuh angka 8,2 persen pada kuartal kedua 2018 lalu.  "Kita kan ekspor batubara besar ke India, Eropa juga sama, jadi dari sisi eksternal kita menghadapi tekanan yang cukup tinggi," katanya.  Namun, ia berpendapat, proyek bio diesel 20 (B20) yang telah diimplementasikan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir tahun ini. Sebab, dengan hal tersebut, impor yang dilakukan untuk bahan bakar minyak, khususnya solar semakin berkurang.  "Jadi kita lihat impor minyak dan gas itu turunnya signifikan, jadi udah ada pengaruh dan mengurangi defisit di neraca perdagangan kita yang akhirnya mempengaruhi neraca transaksi berjalan," tuturnya.  Faktor lainnya adalah investasi, akibat adanya pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada 17 April lalu membuat para investor menunda melakukan investasi. "Mestinya saat ini sudah normal, kita lihat ekonomi domestik kita itu masih tumbuh tinggal sekarang optimisme bagi para pelaku bisnis untuk bisa mulai investasi," tutupnya.

Pertumbuhan Ekonomi Dikatakan Sulit Capai 5,2 Persen, BI: Cukup Berat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/bi-revisi-sejumlah-aturan-likuiditas-perbankan-semakin-longgar_m_.jpg" alt="Ilustrasi Gedung Bank Indonesia (BI) (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Bank Indonesia (BI) (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) menyatakan optimismenya perekonomian Indonesia tetap stabil hingga tutup tahun. Apalagi, fundamental perekonomian terjaga dengan baik sepanjang 2019.  Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti menyebutkan bahwa hal tersebut dapat terlihat dari kebijakan pengaturan uang yang beredar dirasa cukup berhasil. Menurutnya, BI mampu menjaga stabilitas nilai rupiah yang saat ini berada di posisi Rp 14.095 per USD hingga perdagangan Jumat (29/11) lalu.  "BI cukup berhasil untuk bisa menjaga stabilitas rupiah maupun nilai tukar, dengan segala macem pengembangan instrumen yang dilakukan BI. Kalau kita lihat Indonesia, kita lihat dari sisi ekonominya, kita relatif stabil, dalam kondisi global yang terpuruk, kita masih bisa bertahan tumbuh 5%, kita punya domestic economy walaupun saat ini kontribusi lebih besar dari konsumsi masyarakat," ujarnya di Hotel Kempinski, Jakarta, Jumat malam.  Selain itu, potensi investasi Indonesia untuk menggaet investor pun masih terus tumbuh. Pasalnya, pemerintah melakukan beberapa langkah untuk mendorong invetasi masuk ke Indonesia.  "Belakangan banyak upaya pemerintah untuk meningkatkan <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/30/11/2019/ihsg-sempat-di-bawah-6-000-bi-ada-yang-salah-jika-terus-melemah/">iklim investasi,</a> termasuk Omnibus Law dan sebagainya," kata dia.  Terlebih lagi, Destry menilai pengeluaran dan pendapatan pemerintah berada diposisi yang cukup positif. Ditambah dengan kebijakan investasi yang lebih menarik dibandingkan negara yang lain.  "Kami melihat di 2020 nanti, kita akan melihat situasi investor asing akan tetap menarik dan menjadi tempat investasi apakah investasi riil dalam bentuk FDI (foreign direct investment) ataupun portfolio investment," tuturnya.

BI Optimistis Perekonomian Indonesia Tetap Stabil Jelang Akhir Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Didik-Madiyono-LPS-Sekaring.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Satu posisi anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang kosong setelah Destry Damayanti dilantik sebagai deputi gubernur senior Bank Indonesia (BI) pada 7 Agustus lalu akhirnya terisi. Pada 2 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menunjuk pejabat karir LPS Didik Madiyono sebagai pengganti Destry.  "Pengangkatan Didik termuat dalam Keppres Nomor 56/M Tahun 2019," papar Sekretaris LPS Muhammad Yusron, Selasa (8/10).  Dalam surat keputusan yang sama, presiden juga memberhentikan dengan hormat Destry Damayanti sebagai anggota Dewan Komisioner LPS. Dengan demikian, susunan anggota Dewan Komisioner LPS yang baru adalah anggota merangkap Ketua Halim Alamsyah, anggota merangkap Kepala Eksekutif Fauzi Ichsan, anggota Didik Madiyono, anggota (ex-officio Kemenkeu) Robert Pakpahan, anggota (ex-officio Bank Indonesia) Erwin Rijanto, dan anggota (ex-officio OJK) Heru Kristiyana.  Menurut Yusron, Didik bukan orang baru di lembaga tersebut. Sebelumnya, yang bersangkutan menjabat direktur eksekutif riset, surveilans, dan pemeriksaan di LPS.  Sebelum menduduki jabatannya yang terakhir, Didik juga pernah menjabat direktur Group Pelaksana Resolusi Bank LPS. Setelah itu, pria berkaca mata tersebut juga tercatat pernah menjadi salah satu komisaris Bank Mutiara yang kini sudah berubah menjadi bank Jepang bernama J Trust Bank.  Didik menyelesaikan pendidikan sarjana ekonomi di Universitas Gadjah Mada. Dia kemudian melanjutkan studi masternya di Asia Institute of Management, Filipina.

Inilah Didik Madiyono, Pengganti Destry Damayanti di LPS

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#destry damayanti

Berita Terkini