<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/ini-kata-yandri-soal-kadernya-yang-kena-kasus-desah-berujung-masalah_m_151763.jpeg" alt="Ketua DPP PAN Yandri Susanto" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP PAN Yandri Susanto</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto belum mengetahui kasus yang menyeret kadernya yang kini menjadi Wali Kota Kendari terpilih Adriatma Dwi Putra (ADP).&nbsp; Adapun ADP dilaporkan oleh seorang peremupan yang mengaku sebagai pacaranya, yakni, Destiya Purna Panca atau dikenal Destiara Talita alias Tata atas tuduhan penghinaan dan pencemaran nama baik. "Kalau sampai ada laporan ke polisi, saya belum dengar," ujar Yandri saat ditanyai JawaPos.com di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8). Kendati demikian, Yandri menyarankan supaya ADP mengikuti proses hukum yang ada. Yakni, dengan memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya. "Ikuti panggilan polisi secara baik, ikuti apa adanya," imbuhnya. Kalau pada akhirnya laporan Tata bersifat fitnah, Yandri menyarankan supaya putra mantan Wali Kota Kendari periode sebelumnya itu, balik melaporkan atas dugaan pencemaran nama baik. "Kalau arahnya pencemaran nama baik, dana ADP merasa diganggu nama baiknya, kemudian mengada-ada, ya sebaiknya, laporkan balik. Biar tidak ada orang-orang yang bermain di ranah hukum," tegasnya. Mantan Ketua umum barisan muda PAN itu yakin polisi pun akan bekerja secara profesional.&nbsp;Soal jika terbukti memiliki hubungan khusus dan melakukan penghinaan terhadap Tata, Yandri belum bisa berandai-andai terhadap sanksi yang akan diberikan PAN.&nbsp; Namun, Yandri juga mengaku akan mengkomfirmasikan langsung kasus tersebut kepada ADP. &ldquo;Soal hukum gak bisa berandai-andai. Nanti saya coba tanya Adri, benar nggak ada kasus itu," sebut dia. Apalagi, kata Yandri, jika benar Adri memiliki hubungan khusus dengan Tata, sulit untuk mencari buktinya. "Itu harus dicari buktinya. Bagaimana membuktikan itu. Kan harus ada videonya, bekasnya. Buktinya apa?" pungkas Yandri.

Ini Kata Yandri Soal Kadernya yang Kena Kasus ‘Desah Berujung Masalah'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/kasus-desah-berujung-masalah-siang-ini-walkot-adp-dipanggil-polisi_m_151667.jpeg" alt="Destiya Purna Panca atau dikenal Destiara Talita alias Tata, perempuan seksi yang melaporkan Wali Kota kendari ADP ke polisi karena merasa dihina, padahal sudah sering ditiduri dan tak kunjung dinikahi." width="100%">
<figcaption>Destiya Purna Panca atau dikenal Destiara Talita alias Tata, perempuan seksi yang melaporkan Wali Kota kendari ADP ke polisi karena merasa dihina, padahal sudah sering ditiduri dan tak kunjung dinikahi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya hari ini, Jumat (18/8) memanggil Wali Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) Adriatma Dwi Putra terkait pelaporan yang seorang perempuan bernama Destiya Purna Panca atau dikenal Destiara Talita alias Tata. &nbsp;&nbsp; Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Rudy Heriyanto Adi Nugroho menuturkan, mereka telah mengagendakan pemeriksaan itu. "Rencananya hari ini siang jam dua (14.00)," kata Rudy, Kamis (17/8). Wali Kota asal Partai Aman Nasional (PAN) kelahiran 28 Mei 1989, yang belum resmi dilantik itu, nantinya akan menyandang sebagai kepala daerah termuda se-Indonesia.&nbsp; Selain memeriksa ADP, penyidik juga, kata Rudy, berencana akan mengundang ahli pidana. "Itu kan komunikasi pribadi antara telepon dengan telepon. Kami mau pakai saksi ahli apakah personal comunication itu masuk dalam ranah dalam pencemaran nama baik atau tidak," papar dia. Menurut dia, bila ahli menyebut personal comunication itu tak masuk dalam pencemaran nama baik, maka kasus itu tak bisa dilanjutkan. "Kalau tidak masuk ranah pencemaran nama baik, ya enggak bisa (lanjut)," tambahnya. Dia menuturkan, korban mempolisikan ADP karena merasa dihina. "Kan dibilang, kalau enggak salah ya perempuan bodoh, dibilang pelacur. Tapi di antara pribadi, bukan di media sosial. Makanya saya akan nanya ke ahlinya dulu. Appakah ini masuk ke ranah itu atau enggak," ucap dia lagi. Mantan Kapolres Metro Jakarta Barat ini mengaku, dia dan penyidiknya telah memiliki bukti percakapan antara pelapor dan terlapor. Nantinya itu akan diserahkan ke ahli untuk dicek. "Harus dibuktikan apakah ranah pidana atau enggak," tukas dia.&nbsp; Sebagaimana diketahui, korban mengaku sudah berulang kali ditiduri namun tak kunjung dinikahi. Merasa dipermainkan dan diberi harapan palsu, Tata akhirnya lapor polisi. Tata yang mengenal ADP sejak tahun 2016 merasa tidak terima dirinya dihina dan dicaci maki oleh ADP saat menagih janji nikah siri.&nbsp; Sebab Ketua Barisan Muda Partai Amanat Nasional (BM PAN) ini, pernah berjanji akan menikahinya secara siri pada Juni lalu. Namun hingga sekarang janji itu tak kunjung direalisasikan.&nbsp; Merasa masih punya kesabaran, Tata kemudian kembali menagih janji tersebut pada Juli lalu. Namun bukan kepastian yang Ia dapatkan, Tata justru mendapat kata-kata hinaan menyakitkan dari ADP. &ldquo;Saat dihubungi itu malah mencaci maki dengan kata-kata pelacur, orang miskin, bego, begitu lah. Makanya dia enggak terima dan melapor,&rdquo; ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono . Argo menjelaskan, Destiara alias Tata menjalin hubungan dengan ADP pada tahun 2016. Hubungan terus berlanjut, hingga akhirnya Tata dijanjikan akan dinikahi secara siri. Bukan tanpa alasan Tata merasa panik. Sebab, pada 14 Juni 2017, dia mengaku masih berhubungan badan dengan ADP di Hotel Marina Bay Sand Singapura.&nbsp; Setelah berhasil menghubungi ADP, Tata yang kerap tampil seksi di akun instagramnya ini malah dihina dan dicaci maki. Tak terima, Destiara kemudian melaporkan ADP ke Polda Metro Jaya (PMJ), Selasa (8/8) malam. Tata menuding ADP telah melakukan pencemaran nama baik dan atau penghinaan (pasal 310, 311, dan atau pasal 315 KUHP). Laporan dari model kelahiran Jakarta 23 Desember 1988 ini tercantum dalam LP/3733/VIII/2017/PMJ/Dit.Reskrimum Tanggal 08 Agustus 2017. Selain bukti rekaman, Tata yang merupakan mantan caleg DPR RI daerah pemilihan (dapil) Jabar VIII yang meliputi Kabupaten serta Kota Cirebon juga Indramayu itu, memiliki beberapa foto mesra bersama si Wali Kota asal PAN yang merupakan anak dari Pak Walkot periode sebelumnya. ADP yang merupakan kelahiran Kendari, 28 Mei 1989 kemudian menikah dengan puteri mantan Bupati Konsel, Drs H Imran MSi, yakni dr.Hj. Siska Karina Imran, SKM. Pria penghoby basket ini juga merupakan Ketua Barisan Muda PAN Sulawesi Tenggara, periode Tahun 2012 &ndash; 2017. Sekaligus Sekertaris Umum PAN Sultra, periode 2015 &ndash; 2020. Saat maju di pilkada Kendari, Adriatma Dwi Putera dan Sulkarnain (ADP &amp; SUL) dan diusung oleh PAN, PKS dan PKB. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari menetapkan pasangan Adriatma Dwi Putra dan Sulkarnain sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari periode 2017-2022 dalam rapat pleno terbuka di salah satu hotel di Kota Kendari, Jumat (7/4/2017). Penetapan pemenang Pilakda Kendari itu dilaksanakan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dengan menolak gugatan pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Abdul Rasak- Haris Andi Surahman pada Selasa (4/4/2017). Sampai berita ini diturunkan, JawaPos.com yang mencoba mengkonfirmasi persoalan ini ke ADP, masih belum mendapatkan jawaban. Tak ada balasan pesan ke nomer telpon ADP. Telpon pun dialihkan.

Kasus ‘Desah Berujung Masalah’, Siang Ini Walkot ADP Dipanggil Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/inikah-kamar-tata-terakhir-berhubungan-dengan-wali-kota-adp_m_150970.jpeg" alt="Penampakan kamar hotel yang diduga tempat Tata berhubungan terakhir kali dengan Wali Kota Kendari terpilih ADP." width="100%">
<figcaption>Penampakan kamar hotel yang diduga tempat Tata berhubungan terakhir kali dengan Wali Kota Kendari terpilih ADP.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pada laporan Destiya Purna Panca ke Polda Metro Jaya, Selasa (8/8) lalu, dia mengaku terakhir kali berhubungan badan dengan Wali Kota Kendari terpilih Adriatma Dwi Putra (ADP) saat berada di Singapura. Tepatnya pada Rabu (14/6).  Ketika itu Destiya mengaku menginap di Hotel Marina Bay Sand Singapura. Ditelusuri dari akun instagramnya, @destiara_talita, Tata--begitu dia disapa memosting foto saat berada di Singapura. Postingan itu disertai dengan lokasinya, yakni Marina Bay Sands. Tanggal postingannya memang pada tanggal 15 Juni 2017.  Postingan mantan caleg DPR dari Dapil Jabar VIII yang meliputi Kabupaten serta Kota Cirebon juga Indramayu itu mendapat 65 komentar dan 881 love. Namun di foto itu tidak disertai captionnya.  Foto ini mendapat komentar pedas dari warganet. Seperti yang dikatakan pemilik akun masselenglily. "Dsini ya tmptx hahaha adaada aja," ujar dia.  Lain lagi komentar netizen dengan akun produksi93@riansetyowibowo. "prinsip ADP: Harta, Tahta, dan "TATA"," tulisnya.  Lebih menohok lagi komentar dari asni_jj. "captionx didelete tuh," sindirnya.  Di samping itu terdapat foto lainnya. Di foto ini penampilan Tata tak kalah seksinya. Hanya saja foto itu diambil dengan suasana lobi hotel. Sebab lokasi foto dengan caption Lack of sleep itu juga di Marina Bay Sand. Foto ini mendapat 53 komentar dan 3.904 love.  Sebagaimana berita sebelumnya, Laporan dari model kelahiran Jakarta 23 Desember 1988 ini melaporkan ADP ke Polda Metro Jaya. Laporan itu terdaftar di laporan polisi LP/3733/VIII/2017/PMJ/Dit.Reskrimum Tanggal 08 Agustus 2017.  Salah satu alasan Tata melaporkan ADP karena tak kunjung dinikahi. Padahal sudah sering berhubungan badan. Terakir dilakukan pada 14 Juni 2017 di Marina Bay Singapura.

Inikah Kamar Tata Terakhir Berhubungan Dengan Wali Kota ADP?