<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/23/WISATA-HALAL-2904292876.jpg" alt="Ilustrasi muslimah traveler (Freepik)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi muslimah traveler (Freepik).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Industri wisata halal (halal tourism) kini menjadi salah satu sektor yang paling menjanjikan dalam dunia pariwisata global. Dengan populasi muslim yang mencapai lebih dari 1,9 miliar orang di seluruh dunia, permintaan akan destinasi dan layanan wisata yang ramah bagi muslim terus meningkat. Indonesia, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama dalam industri ini. Bagi yang belum tahu, apa sih sebenarnya konsep dari wisata halal? dan bagaimana praktiknya dalam sisi bisnis? Wisata halal mengacu pada layanan dan destinasi pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan muslim, seperti tersedianya makanan halal, fasilitas sholat, hotel syariah, serta destinasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Konsep ini tidak hanya menarik bagi wisatawan muslim, tetapi juga bagi non-muslim yang mencari pengalaman wisata yang lebih tenang dan bermakna. Menurut laporan Global Muslim Travel Index (GMTI) 2023, industri wisata halal diproyeksikan mencapai nilai pasar sebesar USD 300 miliar pada tahun 2026. Negara-negara seperti Malaysia, Turki, dan Uni Emirat Arab (UEA) telah menjadi pionir dalam mengembangkan destinasi wisata halal. Namun, Indonesia mulai menunjukkan kemajuan signifikan dengan mengoptimalkan potensi alam, budaya, dan layanan ramah muslim. Potensi Indonesia dalam Wisata Halal Indonesia memiliki semua elemen yang dibutuhkan untuk menjadi destinasi wisata halal terkemuka. Dari Bali hingga Lombok, dan dari Aceh hingga Papua, Indonesia menawarkan beragam destinasi yang memikat. Beberapa faktor yang membuat Indonesia unggul antara lain: 1. Destinasi Alam yang Menakjubkan: Lombok, yang dijuluki "Pulau Seribu Masjid," telah menjadi destinasi favorit wisatawan muslim. Selain itu, Raja Ampat, Danau Toba, dan Gunung Bromo juga menawarkan pengalaman wisata yang tak terlupakan. 2. Layanan Ramah Muslim: Banyak hotel, restoran, dan agen perjalanan di Indonesia kini telah bersertifikat halal. Fasilitas seperti mushola, makanan halal, dan tur berpanduan syariah semakin mudah ditemukan. 3. Budaya dan Keramahan: Keramahan masyarakat Indonesia yang terkenal menjadi nilai tambah bagi wisatawan yang mencari kenyamanan dan keamanan. Tantangan dan Strategi Pengembangan Meskipun potensinya besar, industri wisata halal di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya promosi yang masif dan infrastruktur yang belum merata. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah dan pelaku industri perlu bekerja sama dalam: - Meningkatkan Promosi: Memanfaatkan platform digital dan media sosial untuk mempromosikan destinasi wisata halal Indonesia ke pasar global. - Meningkatkan Infrastruktur: Membangun fasilitas yang mendukung kenyamanan wisatawan muslim, seperti mushola di tempat wisata dan transportasi yang ramah muslim. - Sertifikasi Halal: Memastikan lebih banyak restoran, hotel, dan produk wisata memiliki sertifikasi halal yang diakui secara internasional. Industri wisata halal tidak hanya menjadi peluang ekonomi, tetapi juga cara untuk mempromosikan nilai-nilai Islam yang moderat dan inklusif. Dengan potensi alam, budaya, dan sumber daya manusia yang dimiliki, Indonesia memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi pemain utama dalam industri wisata halal global. Langkah strategis dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat akan menjadi kunci kesuksesan. Apakah Anda tertarik menjelajahi destinasi wisata halal di Indonesia? Ikuti terus perkembangan terbaru seputar industri wisata halal dengan mengikuti kanal ekonomi syariah di jawapos.com. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Industri wisata halal di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya promosi dan infrastruktur yang belum merata.

Memahami Konsep Wisata Halal dan Menilik Potensi Indonesia Menjadi Pemain Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/ingin-suasana-pedesaan-kunjungi-desa-wisata-ini_m_103740.jpeg" alt="FAVORIT SELFIE: Wisatawan memanfaatkan pemandangan indah di Desa Wisata Pujon Kidul untuk foto-foto, Kamis (19/1)." width="100%">
<figcaption>FAVORIT SELFIE: Wisatawan memanfaatkan pemandangan indah di Desa Wisata Pujon Kidul untuk foto-foto, Kamis (19/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Traveling atau jalan-jalan sudah menjadi gaya hidup masyarakat urban belakangan ini. Mereka kerap mencari lokasi wisata yang Instagramable. Hal itu menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk menciptakan spot-spot pariwisata yang memiliki keunggulan dan layak dikunjungi.  Ketua Halal Lifestyle Center Sapta Nirwandar menjelaskan, sektor pariwisata sudah menjadi bisnis seiring majunya berbagai e-commerce dan digital. Makanya sektor pariwisata kini semakin digandrungi karena sudah menjadi bagian dari gaya hidup.  "Apa bedanya bisnis dulu dan sekarang? Sekarang bisa pesan tempat, sekarang bisa milih. Pariwisata juga sudah masuk high tec atau internet high thing. Tentu ini memberikan fasilitas pariwisata," katanya dalam peluncuran Trisakti Tourism Award baru-baru ini.  Dia mendorong industri kreatif di masing-masing daerah untuk berjalan menyesuaikan geliat wisata di darehnya. Sebagai contoh Thailand. Negara itu sudah maju dan bersinergi dari sektor pariwisata dan industri kreatifnya.  "Sekarang makin mudah. Mau cari tempat makan atau tempat salat di mana, bisa diakses lewat online. Pariwisata banyak melibatkan tenaga kerja. Pariwisata jadi prioritas pembangunan nasional yang kedua," ungkap Sapta.  Menurut mantan wakil Menteri Pariwisata itu, Indonesia memiliki keunggulan dari segi destinasi sumber daya alam yang indah. Keunggulan lainnya, Indonesia punya kuliner daerah yang lezat. "Punya alam yang indah, destinasi yang enggak kalah dengan yang lain. Ada wisata air, sport tourism, lalu kulinernya beraneka ragam," ujarnya.  Untuk mendorong hal itu diperlukan peran pemda. Sapta menyebut ada banyak kabupaten yang layak untuk go international. Kini lewat penghargaan Trisakti Tourism Award, merupakan penghargaan bagi pemerintah daerah di Indonesia yang berhasil memajukan pariwisata. Penghargaan ini akan diberikan kepada pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia yang berprestasi dalam membangun, mengelola, dan mengembangkan sektor pariwisata melalui semangat Trisaktinya Bung Karno.  “Trisakti merupakan semangat yang dikembangkan untuk memajukan pariwisata Indonesia melalui pemberian penghargaan bagi pemerintah daerah yang mengejawantahkan Trisakti dalam pengembangan pariwisatanya," kata Sapta.  Trisakti Tourism Award yang diprakarsai oleh Yayasan Kusuma Pertiwi dan diketuai oleh Wiryanti Sukamdani bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah memajukan sektor pariwisata di daerahnya. Wiryanti menambahkan dengan penghargaan bagi pemerintah kabupaten dan kota itu artinya mengapresiasi daerah yang berkomitmen dalam pembangunan kepariwisataan.  "Sasarannya adalah menjadikan sektor pariwisata sebagai unggulan daerah serta meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor pariwisata," tegas Wiranti.  Peserta Trisakti Tourism Award terbuka bagi seluruh pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia yang memilki prestasi pada sektor pariwisata dari 2016 hingga 2019, dan mendokumentasikan proses pembangunan pariwisata sesuai tematik yang akan dipilih. Pilihan tematik pariwisata dalam Trisakti Tourism Award 2019 adalah wisata bahari, ekowisata, wisata petualang, wisata warisan budaya dan sejarah, serta wisata kuliner dan belanja.

"Jual" Wisata Halal, Pemda Perlu Siapkan Spot yang Instagramable

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pemprov-sulsel-fokus-garap-wisata-halal-di-toraja_m_.jpg" alt="Wagub Sulsel Andi Sudirman Sulaiman." width="100%">
<figcaption>Wagub Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.</figcaption>
</figure>JawaPos.com-&nbsp;Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) menggagas konsep pengembangan wisata halal di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara. Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, penerapan wisata halal bertujuan untuk membangkitkan semangat wisatawan asing dan domestik yang berkunjung ke dua daerah tersebut. "Saya kira wisatawan yang berkunjung ke Toraja sebagian besar berasal dari umat muslim. Makanya, Kabupaten Toraja ini perlu membangun kawasan wisata halal," kata Sudirman Sulaiman usai dialog Syariah Economic Forum Pariwisata Halal, Senin (25/2). Tana Toraja dan Toraja utara selama ini menjadi salah satu ikon pariwisata Sulsel. Toraja sebagai daerah tujuan wisata dikunjungi oleh beragam orang. Tidak menutup kemungkinan wisatawan muslim akan mencari sajian kuliner yang halal. "Karenanya harus ada lokasi yang bisa memfasilitasi wisatawan untuk mendapatkan kuliner halal," jelasnya. Penerapan konsep ini diadopsi dari pengembangan negara-negara maju di kawasan Asia Pasifik. Seperti Selandia Baru, Jepang, Tiongkok, Thailand, dan Hongkong. Agenda penerapaan itu terlibih dulu akan dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). "Negara nonmuslim saja memiliki kawasan wisata halal, kenapa kita tidak bisa lakukan itu. Harapan kami, pariwisata halal di Sulsel ini bisa terealisasi, bukan hanya sekadar wacana," tutupnya.

Pemprov Sulsel Fokus Garap Wisata Halal di Toraja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bamsoet-dorong-kemenpar-genjot-destinasi-wisata-halal_m_.jpg" alt="Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah fokus mendorong pengembangan wisata halal" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah fokus mendorong pengembangan wisata halal</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo memiliki perhatian khusus pada wisata halal. Wakil rakyat dari Partai Golkar itu sangat berharap agar makin banyak daerah yang memiliki destinasi wisata halal. Dalam pandangan Bambang, sejauh ini belum semua daerah pelesiran memenuhi syarat sebagai destinasi wisata halal. &ldquo;Banyak yang baru mencapai level wisata ramah muslim,&rdquo; ujar&nbsp;Bamsoet - panggilan akrabnya- melalui pesan singkat. Oleh karena itu Bamsoet mengharapkan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) segera melakukan langkah taktis dalam membangun kesadaran pasar (market awareness) wisata halal. Mantan wartawan itu mendorong Kemenpar menggandeng pemerintah daerah, akademisi, pebisnis atau pelaku industri wisata, komunitas dan media (penta-helix). Bamsoet mengharapkan kementerian yang kini dipimpin Arief Yahya itu membangun sinergi dengan unsur penta-helix. &ldquo;Ini demi mengakselerasi pengembangan destinasi wisata halal di Indonesia,&rdquo; tuturnya. Selain itu, Bamsoet juga meminta Kemenpar bersama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), serta pemda di seluruh daerah segera melakukan sertifikasi bagi destinasi yang memenuhi sejumlah persyaratan sebagai wisata halal. Langkah itu juga demi perlindungan bagi turis yang menginginkan rasa aman dan nyaman dari aspek syariah saat berpelesir di destinasi wisata halal. &ldquo;Mengingat sertifikasi halal tersebut juga akan berdampak pada peningkatan kualitas hotel ataupun restoran, sehingga mampu mendongkrak daya saing di tengah ketatnya persaingan bisnis wisata, baik perhotelan maupun restoran di Indonesia, serta dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai kawasan Taman Wisata Dunia,&rdquo; pungkasnya.

Bamsoet Dorong Kemenpar Genjot Destinasi Wisata Halal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/pascatutup-alexis-sandi-uno-kembangkan-wisata-syariah-di-ibu-kota_m_167503.jpeg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Wagub Sandiaga Uno" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Wagub Sandiaga Uno</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasca penutupan Hotel dan Griya Pijat Alexis, Pemprov DKI Jakarta akan mengembangkan wisata halal tourism dengan menggeliatkan kehadiran hotel syariah. Direktur Utama (Dirut) PT Jakarta Tourisindo Jeffrey Rantung mendukung hal tersebut. Dia mengatakan, pengembangan hotel syariah akan dimulai dari wilayah Jakarta Utara, tepatnya di kompleks Jakarta Islamic Center. "Jakarta Islamic Center menjadi salah satu tujuan yang kami memang mendapat arahan langsung dari Pak Gubernur dan Wagub untuk bisa kami kelola," ujarnya di Balai Kota, Rabu (8/11). Gedung yang akan disulap menjadi hotel syariah itu sudah tersedia dan biasa dipakai untuk kegiatan Dinas Sosial serta manasik haji. Tepatnya menempel dengan Masjid Besar Kramat Tunggak, dekat sekretariat MUI DKI Jakarta. "Disana sudah ada satu nempel dengan masjid dan di situ, Insha Allah bisa dijadikan hotel syariah. Cuma selama ini tidak dikelola secara rutin," jelas Jeffrey. Dia melanjutkan, lokasi itu yang ditawarkan oleh Jaktour dan sudah disetujui, maka dalam waktu dekat keinginan Sandi dapat terwujud sementara menunggu konsep dan standae operasional program (SOP) yang akan diterapkan. "Insha Allah dalam waktu cepat akan tercapai. Kami sudah siapakan SOP-nya semua baik secara training-nya sudah kami siapkan. Jadi konsep benar-benar islami," papar dia. Perihal pengoperasian <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/11/07/166984/ppp-dukung-anies-sandi-dirikan-hotel-syariah" target="_blank">hotel syariah</a>&nbsp;ditargetkan dalam dua bulan ke depan, yakni pada awal tahun 2018. "Awal tahun depan, Januari sudah bisa. Jadi ini kami tinggal dua bulan lagi dalam waktu dekat kami akan bertemu dengan Wagub paparan konsepnya, tinggal Pak Gubernur menyetujui," pungkas Jeffrey.

Pascatutup Alexis, Sandi Uno Kembangkan Wisata Syariah di Ibu Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/jadi-destinasi-wisata-halal-sumbar-tak-dipilih-raja-salman_m_112861.jpeg" alt="Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud" width="100%">
<figcaption>Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meski Sumatera Barat (Sumbar) menjadi destinasi wisata halal di Indonesia, namun Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud tidak memilih Ranah Minang sebagai lokasi liburan rombongannya selama berada di Tanah Air. Melainkan malah memilih Bali. Pengamat Pariwisata dari Universitas Andalas (Unand) Padang, Sari Lenggogeni menilai, dipilihnya Bali sebagai lokasi liburan Raja Arab Saudi, karena lebih pada faktor fasilitas yang dimiliki Bali sesuai dengan standar yang mereka harapkan. &ldquo;Alasan Bali tentu jelas karena persoalan fasilitas atau sarana dan prasarana yang ada di sana. Meski kita kita di Sumbar memang menang dari segi wisata halal, namun belum memenuhi kriteria fasilitas bagi mereka,&rdquo; ungkap Direktur Pusat Studi Pariwisata Universitas Andalas Padang ini seperti dilansir Padang Ekspres (Jawa Pos Group), Selasa (28/2). Sejatinya, kata Sari, kehadiran utusan kerajaan Arab di Indonesia menjadi momentum untuk mengembangan lokasi wisata Mandeh di Pesisir Selatan. "Pemda di Sumbar harus menyikapinya secara proaktif," sambungnya. Apalagi dari sisi akses penerbangan, Sumbar merupakan daerah terdekat dari Arab Saudi, dan Presiden Joko Widodo juga yang meresmikan Kawasan Wisata Bahari Terpadu Mandeh. &ldquo;Ini project besar dan sudah semestinya jelas konsep dan skemanya, lalu ada menajemen yang pro-rakyat untuk memberikan keuntungan atau menyejahterakan rakyat di sekitar destinasi. Kita berharap investasi Arab ini ditangkap cepat,&rdquo; ucap lulusan University of Queensland Australia ini. (cr17/wni/iil/JPG)

Jadi Destinasi Wisata Halal, Sumbar tak Dipilih Raja Salman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/65307_84420_APBD.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com BUKITTINGGI - Tahun ini Sumatera Barat menjadi provinsi yang mewakili Indonesia sebagai tujuan layak untuk wisata halal. Menjadi bagian dari Sumbar, Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi pun memprioritaskan anggaran pembangunan untuk infrastruktur wisata halal. Wakil Wali Kota (Wawako) Bukittinggi Irwandi mengatakan, pada 2017 nanti pemko akan melakukan kegiatan pembenahan-pembenahan di objek wisata, termasuk pembangunan infrastruktur yang tentu akan berkaitan dengan pariwisata. &quot;Di samping itu akan mengikuti bidang-bidang lainnya seperti pendidikan, perdagangan, kesehatan serta infrastuktur lain seperti kantor DPRD yang di 2017 akan dilakukan persiapan untuk detail engineering design (DED),&quot; ujarnya dilansir Padang Ekspres (Jawa Pos Group), Sabtu (19/11). Dalam APBD 2017, diestimasikan pendapatan daerah sebesar Rp 587,6 miliar yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 91,2 miliar. Sumber PAD lainya, yakni dana perimbangan sebesar Rp 475,3 miliar dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp21 miliar. Sementara kebijakan belanja daerah tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp 723,7 miliar untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 248,9 miliar dan belanja langsung sebesar Rp 474,7 miliar. Sedangkan kebijakan pembiayaan daerah yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp 70,2 miliar dan pencairan dana cadangan sebesar Rp 70,8 miliar sehingga diperkirakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp 141 miliar. (st/iil/JPG)

Jadi Destinasi Wisata Halal, Pembangunan Pariwisata Diprioritaskan