<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/ini-peran-waskita-dalam-pembangunan-proyek-strategis-nasional_m_.jpg" alt="Logo Waskita Karya (JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Logo Waskita Karya (JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Penyimpangan fasilitas pembiayaan perbankan membuat Direktur Utama PT Waskita Karya Destiawan Soewardjono (DES) harus mendekam di tahanan. Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Destiawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di salah satu BUMN Karya tersebut. Penyidikan kasus itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana di Jakarta kemarin (29/4). Secara resmi, Destiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung pada Kamis (27/4). Penyidik kemudian melakukan upaya penahanan sehari setelahnya. &rdquo;Tim penyidik pada Direktorat Penyidikan JAM Pidsus telah menetapkan dan melakukan penahanan terhadap satu orang tersangka,&rdquo; katanya. Ketut menjelaskan, kasus dugaan korupsi yang menyeret orang nomor satu di PT Waskita Karya itu terkait dengan penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan PT Waskita Karya dan PT Waskita Beton Precast. Kerugian keuangan negara yang telah dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam kasus tersebut menyentuh angka Rp 2,5 triliun. Destiawan yang menjabat Dirut PT Waskita Karya sejak Juli 2020, sebut Ketut, berperan aktif secara melawan hukum memerintahkan dan menyetujui pencairan dana supply chain financing (SCF) dengan menggunakan dokumen pendukung palsu. &rdquo;Untuk digunakan sebagai pembayaran utang-utang perusahaan yang diakibatkan oleh pencairan pembayaran proyek-proyek pekerjaan fiktif guna memenuhi permintaan tersangka,&rdquo; bebernya. Setelah jadi tersangka, yang bersangkutan langsung ditahan dengan alasan untuk mempercepat proses penyidikan. &rdquo;Tersangka DES dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari terhitung sejak 28 April 2023 sampai 17 Mei 2023,&rdquo; beber Ketut. Secara terpisah, Menteri BUMN Erick Thohir mendukung langkah penegakan hukum yang dilakukan Kejagung. &rdquo;Kementerian BUMN menghormati proses hukum yang berlaku. Peristiwa ini sudah sepatutnya juga menjadi peringatan kepada BUMN lain untuk benar-benar bekerja secara profesional dan transparan sesuai dengan peta jalan yang telah ditetapkan,&rdquo; ujar Erick. (syn/agf/c9/fal)

Penyimpangan fasilitas pembiayaan perbankan membuat Direktur Utama PT Waskita Karya Destiawan Soewardjono (DES) harus mendekam di tahanan.

Dirut Waskita Gunakan Dokumen Palsu untuk Cairkan Dana Proyek Fiktif

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/waskita-karya-diguyur-dana-segar-rp-3451-triliun_m_191098.jpeg" alt="Ilustrasi Proyek Waskita Karya" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Proyek Waskita Karya</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia, menetapkan Direktur Utama (Dirut) Waskita Karya Destiawan Soewardjono (DES) sebagai tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Pusat Penerangan Hukum Ketut Sumedana, mengatakan penetapan Destiawan menjadi tersangka terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya (persero) Tbk dan PT Waskita Beton Precast, Tbk.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Adapun 1 orang tersangka tersebut yaitu DES selaku Direktur Utama PT Waskita Karya (persero) Tbk periode Juli 2020 sampai dengan sekarang,&rdquo; kata Ketut Sumedana dalam keterangannya, Sabtu (29/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menjelaskan, untuk mempercepat proses penyidikan tersangka Destiawan telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari terhitung sejak 28 April 2023 sampai dengan 17 Mei 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketut menyebut Destiawan berperan memerintahkan dan menyetujui pencairan dana Supply Chain Financing (SCF) dengan menggunakan dokumen pendukung palsu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01445501/berkas-dilimpahkan-3-direktur-waskita-karya-segera-jalani-persidangan">Berkas Dilimpahkan, 3 Direktur Waskita Karya Segera Jalani Persidangan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Untuk digunakan sebagai pembayaran utang-utang perusahaan yang diakibatkan oleh pencairan pembayaran proyek-proyek pekerjaan fiktif, guna memenuhi permintaan tersangka,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Akibat perbuatannya, Destiawan disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

“Adapun 1 orang tersangka tersebut yaitu DES selaku Direktur Utama PT Waskita Karya (persero) Tbk periode Juli 2020 sampai dengan sekarang,”

Dirut Waskita Karya Destiawan Soewardjono Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/ini-peran-waskita-dalam-pembangunan-proyek-strategis-nasional_m_.jpg" alt="Logo Waskita Karya (JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Logo Waskita Karya (JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Waskita Karya (Persero) Tbk mendapatkan nilai kontrak baru (NKB) hingga Oktober 2020 sebesar Rp 15 triliun dari target sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp 26 triliun. NKB tersebut berasal dari proyek pengembangan bisnis, pemerintah, BUMN, dan swasta. Tambahan itu, membuat total kontrak yang dikelola sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp 65 triliun.  Waskita pun terus berusaha mendapatkan proyek-proyek baru agar ke depan menjadi berimbang antara pengembangan bisnis (investasi) dengan proyek-proyek eksternal. Di antaranya berasal dari pemerintah, BUMN, swasta, dan luar negeri. Hal itu dilakukan untuk memperkuat arus kas dengan target bisa menyumbang 50 persen terhadap total kontrak baru setiap tahun.  “Proyek yang sifatnya langsung dari eksternal sangat dibutuhkan untuk mendanai fixed cost perseroan setiap tahun,” ucap President Director PT Waskita Karya (Persero) Tbk Destiawan Soewardjono dalam keterangannya.  Menurut Destiawan, saat ini Waskita juga sedang menyiapkan strategi restrukturisasi utang. “Strategi pertama kami adalah menyelesaikan permasalahan arus kas akibat mundurnya rencana divestasi sebagai dampak wabah Covid-19 serta alokasi anggaran pemerintah yang diprioritaskan untuk penanganan Covid-19. Kemudian yang kedua adalah menjalankan restrukturisasi utang-utang bertenor pendek menjadi tenor panjang khususnya untuk investasi tol sehingga dapat melonggarkan kredit untuk kepentingan proyek-proyek eksternal,” kata Destiawan Soewardjono.  Strategi Waskita berikutnya menurut Destiawan adalah divestasi beberapa ruas tolnya. Divestasi itu bisa dalam bentuk penjualan seluruh kepemilikan sahamnya di sebuah konsesi ruas tol. "Selain itu bisa juga melalui reksa dana penyertaan terbatas (RDPT). Kami tetap melanjutkan rencana divestasi setidaknya empat ruas tol dalam waktu dekat. Akibat pandemi Covid-19 pelaksanaannya mundur dari target semula dan kami terus berusaha untuk bisa segera teratasi," ujarnya.  Strategi lainnya adalah Program Peningkatan Human Capital akan terus ditingkatkan untuk menunjang program pengembangan perusahaan. Peningkatan tersebut dilaksanakan dengan berlandaskan budaya AKHLAK atau Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. "Strategi tersebut bertujuan untuk meningkatkan inovasi dan kreasi seluruh insan Waskita Karya," ucap Destiawan. <ul> 	<li>Baca Juga: <a class="d-block" title="Industri Mamin Diminta Kurangi Impor Sampai Rp 3,6 Triliun" href="https://www.jawapos.com/ekonomi/24/11/2020/industri-mamin-diminta-kurangi-impor-sampai-rp-36-triliun/">Industri Mamin Diminta Kurangi Impor Sampai Rp 3,6 Triliun</a></li> </ul> Terakhir, Destiawan mengungkapkan Waskita juga sudah mempunyai aplikasi WIDE atau Waskita Integrated Digital Enterprise. "WIDE ini mengkompilasi beberapa aplikasi teknis seperti Waskita Aplication Vendor Excellence (WAVE), Waskita Employee Self Service Tecnology (WEST), Waskita Enterprise Risk management (WARM), Waskita Equipment Log and list (WELL), Whistle Blowing System (WBS), QHSE Application, Project Monitoring System (PROMIS), dan implementasi software Enterprise Resource Planning (ERP) dengan platform SAP S/4 HANA" tutur Destiawan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=1Hv0jjUsJfU

Hingga Oktober, Nilai Kontrak Baru Waskita Karya Capai Rp 15 Triliun

Destiawan Soewardjono

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Destiawan Soewardjono

Berita Terkini

Dirut Waskita Gunakan Dokumen Palsu untuk Cairkan Dana Proyek Fiktif

Dirut Waskita Karya Destiawan Soewardjono Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Korupsi

Hingga Oktober, Nilai Kontrak Baru Waskita Karya Capai Rp 15 Triliun

Download Aplikasi JawaPos.com