<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/17/bansospos-1-3235988319.jpg" alt="Ilustrasi penyaluran bantuan sembako dan bantuan PKH bagi warga di Yogyakarta. Bantuan untuk 7.001 penerima bansos di Jogja distop sementara karena terindikasi terlibat judi online. (Pos Indonesia)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penyaluran bantuan sembako dan bantuan PKH bagi warga di Yogyakarta. Bantuan untuk 7.001 penerima bansos di Jogja distop sementara karena terindikasi terlibat judi online. (Pos Indonesia)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Istilah desil menjadi kunci dalam penentuan penerima bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial. Sistem peringkat ini digunakan pemerintah untuk memastikan bantuan seperti PKH, BPNT, dan program kesejahteraan lainnya benar-benar diberikan kepada keluarga yang paling membutuhkan. Dalam penyaluran bansos, desil berfungsi sebagai indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan keluarga di seluruh Indonesia. Peringkat tersebut tidak ditetapkan sembarangan, melainkan disusun berdasarkan data DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) yang memuat informasi terukur tentang kondisi rumah tangga, termasuk penghasilan, kondisi hunian, kepemilikan aset, hingga akses layanan dasar. Pengertian Desil Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016918560/pastikan-anda-jadi-penerima-bansos-begini-0cara-cek-nik-dtsen-2025-dan-desil-via-hp">Pastikan Anda Jadi Penerima Bansos, Begini 0Cara Cek NIK DTSEN 2025 dan Desil via HP</a> Desil adalah metode pengelompokan rumah tangga ke dalam sepuluh kategori kesejahteraan, dari yang paling miskin (desil 1) hingga yang paling mampu (desil 10). Pembagian ini membuat pemerintah dapat menentukan rumah tangga mana yang diprioritaskan menerima bantuan tanpa melakukan penilaian satu per satu terhadap jutaan keluarga. Penetapan desil biasanya mengacu pada data DTKS atau basis data resmi lain yang menyajikan indikator lengkap tingkat kesejahteraan. Keluarga yang berada pada desil rendah, terutama desil 1, 2, dan 3, termasuk kelompok yang paling berpeluang menerima bantuan sosial secara rutin. Desil juga menjadi alat evaluasi pemerintah untuk membaca dinamika kesejahteraan masyarakat dari waktu ke waktu. Dengan pemetaan ini, pemerintah bisa mengetahui apakah kebijakan penanggulangan kemiskinan berjalan efektif. Konsep Dasar dan Dasar Hukum Desil Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016859026/penyaluran-bansos-tahap-4-pkh-bpnt-dan-blt-kesra-masuki-fase-sibuk-desil-15-dipastikan-tetap-cair">Penyaluran Bansos Tahap 4 PKH, BPNT, dan BLT Kesra Masuki Fase Sibuk: Desil 1&ndash;5 Dipastikan Tetap Cair</a> Secara teknis, desil membagi seluruh populasi menjadi sepuluh kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi. Desil 1 mewakili 10 persen penduduk dengan kondisi ekonomi terendah, sedangkan desil 10 adalah kelompok dengan kondisi paling sejahtera. Penetapan peringkat ini memiliki landasan hukum, salah satunya tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/2025 yang mengatur pengelompokan desil 1 hingga desil 10 sebagai acuan penyaluran bantuan sosial. Pengelompokan tersebut tidak hanya memperhitungkan pendapatan. Variabel lain seperti kualitas rumah, aset produktif, tingkat pendidikan, serta akses air bersih dan sanitasi turut menjadi penentu posisi desil setiap keluarga. Tingkatan Desil 1&ndash;10 &nbsp; Desil 1 &ndash; Kemiskinan Ekstrem Kelompok ini adalah prioritas utama bansos. Penerimanya umumnya berhak atas PKH, BPNT/Raskin, KIS, dan bantuan pendidikan KIP. Mereka memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan nasional dan tinggal di rumah yang sangat tidak layak. Desil 2&ndash;4 &ndash; Rentan dan Hampir Miskin Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/016849741/cara-cek-desil-bansos-kemensos-2025-dan-siapa-saja-yang-berhak-menerima-pkh-bpnt-hingga-blt">Cara Cek Desil Bansos Kemensos 2025 dan Siapa Saja yang Berhak Menerima PKH, BPNT, hingga BLT</a> Kondisi ekonomi keluarga di tingkat ini lebih baik dari desil 1 tetapi masih rentan terhadap krisis ekonomi. Mereka berhak atas bantuan pangan, bantuan kesehatan, dan sebagian program pendidikan. Penerima PKH biasanya berfokus pada desil 1 dan sebagian desil 2. Desil 5&ndash;6 &ndash; Menengah Bawah Kelompok ini tidak tergolong miskin tetapi belum stabil secara ekonomi. Mereka umumnya memperoleh BPNT, PBI-JK, atau program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha. Desil 7&ndash;10 &ndash; Mampu dan Sejahtera Kategori ini mencakup masyarakat dengan kemampuan ekonomi paling kuat. Mereka tidak menjadi sasaran bansos reguler karena dianggap mampu memenuhi kebutuhan sendiri.

Istilah desil menjadi kunci dalam penentuan penerima bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial.

Pengertian Desil dan Peringkat Paling Potensial Dapat Bansos Kemensos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/13/Bantuan-Pangan-Gratis-9JPG-3496357822.jpg" alt="Warga saat pengambilan bantuan pangan gratis berupa beras dan minyak goreng di Balai RW 03 Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (12/11/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Warga saat pengambilan bantuan pangan gratis berupa beras dan minyak goreng di Balai RW 03 Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (12/11/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Beragam jenis bantuan sosial (bansos) telah disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Mulai dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), hingga Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) sebesar Rp 900 ribu yang sudah diberikan hingga Senin (17/11). Dalam proses penyalurannya, bansos dibagikan berdasarkan kategori desil. BLTS, misalnya, hanya ditujukan untuk warga dalam desil 1 hingga 4. Desil merupakan sistem pengelompokan masyarakat ke dalam sepuluh bagian menurut tingkat kesejahteraan ekonominya. Pengelompokan tersebut tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola pemerintah. Artinya, tidak semua warga memenuhi kriteria untuk memperoleh bansos. Desil menggambarkan tingkat kesejahteraan dari kelompok paling rentan hingga yang paling makmur. Melalui mekanisme ini, pemerintah dapat memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Data desil sendiri mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang dikelola oleh pemerintah. Secara sederhana, Desil menunjukkan peringkat kesejahteraan dengan rincian sebagai berikut: Desil 1: 10 persen masyarakat paling miskin (miskin ekstrem) Desil 2: Miskin&nbsp; Desil 3: Hampir miskin Desil 4: Rentan Miskin&nbsp; Desil 5: Cukup atau mulai mendekati kesejahteraan menengah Desil 6-10: Kelompok menengah ke atas dan bukan prioritas untuk menerima bantuan sosial. <h2>Kategori Penerimaan Desil&nbsp;</h2> Desil 1&ndash;4: Berhak mendapatkan PKH (Program Keluarga Harapan) Desil 1&ndash;5: Berhak menerima BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) atau Program Sembako Desil 1&ndash;5: Berhak mendapatkan PBI-JK (Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan) Desil 1&ndash;5: Berpotensi menerima ATENSI, sesuai hasil asesmen dari Kemensos. <h2>Cara Mengecek Desil Melalui Ponsel&nbsp;</h2> Terdapat dua cara mudah untuk mengecek desil dan status penerima bantuan sosial, berikut di antaranya: <h3>Memeriksa melalui Situs Resmi Kemensos</h3> <ul> <li>Buka situs https://cekbansos.kemensos.go.id</li> <li>Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa</li> <li>Masukkan nama lengkap yang sesuai KTP dan kode captcha</li> <li>Tekan &ldquo;Cari Data&rdquo;</li> <li>Hasil pencarian menunjukkan nama penerima, jenis bantuan, dan periode pencairan.</li> </ul> <h3>Memeriksa melalui Aplikasi Cek Bansos</h3> <ul> <li>Buka Aplikasi Cek Bansos yang di-download dari Google Play Store atau App Store</li> <li>Pilih opsi &ldquo;Cek Bansos&rdquo;</li> <li>Masukkan informasi mengenai wilayah dan nama penerima bantuan</li> <li>Masukkan kode keamanan dan tekan &ldquo;Cari Data&rdquo;</li> <li>Informasi mengenai status penerima dan jadwal pencairan muncul secara langsung.</li> </ul> &nbsp;

Artikel ini menjelaskan tentang bantuan sosial di Indonesia, kategori desil, dan cara cek status penerima bantuan.

Cara Cek Desil Bansos Periode November 2025, Pastikan Nama Kamu Terdaftar sebagai Penerima

desil bansos

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#desil bansos

Berita Terkini

Pengertian Desil dan Peringkat Paling Potensial Dapat Bansos Kemensos

Cara Cek Desil Bansos Periode November 2025, Pastikan Nama Kamu Terdaftar sebagai Penerima

Download Aplikasi JawaPos.com