<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/13/bb3aff7d-7d91-4d38-9452-813e863ca2b3-1-4099632640.jpeg" alt="Wakil Ketua Umum Partai Gema Bangsa, Joko Kanigoro. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum Partai Gema Bangsa, Joko Kanigoro. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Gema Bangsa, Joko Kanigoro, menilai Pemilu 2029 berpotensi menjadi momentum konsolidasi kekuatan lama. Koalisi besar partai-partai feodal-oligarkis diperkirakan masih akan mendominasi arena politik, mempertahankan struktur kekuasaan yang telah terbentuk selama beberapa dekade pascareformasi. Namun di tengah kecenderungan tersebut, kata Joko, selalu ada ruang bagi lahirnya cerita baru. Kehadiran Partai Gema Bangsa dinilai bukan sekadar menambah jumlah partai, melainkan menawarkan paradigma baru tentang bagaimana partai bekerja dan bagaimana kekuasaan didistribusikan. &ldquo;Di sinilah gagasan Isoarkisme, Egalokrasi, dan Desentralisasi Politik Gema Bangsa menawarkan kemungkinan transformasi,&rdquo; kata Joko dalam keterangannya, Jumat (13/2). Joko menjelaskan, Isoarkisme merupakan fondasi normatif partai. Prinsip utamanya adalah kesetaraan otoritas tidak ada kekuasaan yang bersifat permanen, tidak ada jabatan yang sakral, dan tidak ada kepemimpinan yang tak tergantikan. Kekuasaan dipahami sebagai fungsi, bukan hak milik. Dalam konteks politik Indonesia yang kerap ditandai personalisasi partai dan dominasi figur, Isoarkisme menjadi kritik terhadap feodalisme modern dalam demokrasi elektoral. Namun, menurut Joko, prinsip saja tidak cukup. Karena itu, Egalokrasi dihadirkan sebagai strategi operasional. Egalokrasi menekankan distribusi peran kolektif, kepemimpinan rotatif, serta mekanisme pengambilan keputusan yang membatasi dominasi individu. &ldquo;Dalam sistem pemilu langsung yang masih sangat bergantung pada figur, Egalokrasi bukan berarti menolak kepemimpinan, melainkan menginstitusionalisasikan batasannya,&rdquo; jelasnya. Di antara keduanya, lanjut Joko, Desentralisasi Politik diposisikan sebagai fase transisional. Desentralisasi yang dimaksud bukan sekadar devolusi administratif antara pusat dan daerah, melainkan redistribusi otoritas di dalam tubuh partai. &ldquo;Artinya, kekuasaan tidak lagi menumpuk pada ketua umum atau lingkar elite tertentu, melainkan dibagi ke dalam organ-organ kolektif dengan mandat yang terpisah dan terukur,&rdquo; tegas Joko. Model ini dinilai mampu memecah pola lama yang menjadikan partai sebagai kendaraan personal. Desentralisasi memberi ruang artikulasi nyata bagi kader di daerah, bukan sekadar menjadi perpanjangan tangan pusat. Dengan demikian, legitimasi partai bersumber dari sistem internal yang transparan dan konstitusional, bukan dari satu figur dominan. Meski demikian, Joko mengakui model tersebut bukan tanpa tantangan. Demokrasi yang terlalu cair berisiko terfragmentasi, sementara organisasi yang terlalu egaliter berpotensi lambat dalam pengambilan keputusan. Karena itu, Isoarkisme tidak menghapus struktur, melainkan mendisiplinkannya. Egalokrasi tidak meniadakan kepemimpinan, tetapi membatasi dan mendistribusikannya. Desentralisasi tidak memecah organisasi, melainkan memperluas partisipasi dalam kerangka konstitusi internal yang tegas. Dalam perspektif ini, Pemilu 2029 bukan sekadar kompetisi elektoral, tetapi dapat menjadi laboratorium bagi model partai yang ingin keluar dari lingkaran kartelisasi dan feodalisasi. Jika partai-partai lama cenderung mempertahankan dominasi, partai berbasis Isoarkisme dapat tampil sebagai kekuatan penentu bukan melalui populisme destruktif, melainkan melalui rekonstruksi tata kelola internal. Menurutnya, yang dipertaruhkan bukan hanya kursi legislatif atau posisi eksekutif, melainkan kredibilitas demokrasi itu sendiri. Di tengah kejenuhan publik terhadap politik figur dan koalisi pragmatis, tawaran sistem yang lebih setara dan terdesentralisasi dinilai menjadi diferensiasi signifikan. Joko meyakini, dalam sistem multipartai, kekuatan 5&ndash;6 persen yang terorganisir dan disiplin sering kali lebih menentukan dibanding mayoritas yang cair. Jika berhasil membangun basis elektoral solid, model ini dapat memaksa konfigurasi politik nasional bernegosiasi dengan paradigma baru. Dengan demikian, Isoarkisme, Egalokrasi, dan Desentralisasi Politik bukan sekadar terminologi. Konsep tersebut dipandang berpotensi menjadi babak baru dalam evolusi demokrasi Indonesia dari demokrasi prosedural yang terjebak personalisasi menuju demokrasi organisasi yang menempatkan sistem di atas figur. &ldquo;Pemilu 2029 adalah panggung bagi generasi digital untuk menentukan arah politik dengan paradigma baru, bukan sekadar mengulang pola lama," pungkasnya. &nbsp;

Partai Gema Bangsa dorong desentralisasi politik agar daerah tak jadi perpanjangan pusat. Strategi ini siap tantang dominasi lama di Pemilu.

Gelorakan Desentralisasi Politik, Partai Gema Bangsa Ingin Daerah Tak Hanya jadi Perpanjangan Pusat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/17/02270727-2613-4544-8e4e-54004aecabd6-3117929262.jpg" alt="Mantan Menteri ESDM Sudirman Said hadir dalam acara deklarasi Partai Gema Bangsa di JCC, Senayan, Jaksel, pada Sabtu (17/1). (Tim Media Sudirman Said)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri ESDM Sudirman Said hadir dalam acara deklarasi Partai Gema Bangsa di JCC, Senayan, Jaksel, pada Sabtu (17/1). (Tim Media Sudirman Said)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said hadir dalam deklarasi Partai Gema Bangsa di JCC, Senayan, Jakarta Selatan (Jaksel) pada Sabtu (17/1). Tak hanya menyambut kehadirannya, Sudirman memuji ide desentralisasi politik yang diusung oleh partai politik (parpol) baru tersebut. Menurut Sudirman, hadirnya Gema Bangsa menjadi salah satu parpol di Indonesia merupakan sinyal baik di tengah kondisi kesehatan demokrasi Indonesia yang dia nilai tengah mengalami masa pancaroba. Menurut dia, ide yang dibawa oleh parpol tersebut bisa menjadi ruang agregasi dan konsolidasi gagasan. Ide yang dia maksud tidak lain adalah desentralisasi politik. &rdquo;Demokrasi kita saat ini kan sedang kehilangan napas aktivisme. Jangan bayangkan ada dinamika aktivisme macam gaya Hatta, Soekarno, Yamin, Natsir, dan lain-lain di sana. Jadi, ketika para aktivis memutuskan untuk berserikat melalui organisasi politik, itu tentu pertanda baik,&rdquo; kata dia saat diwawancarai usai deklarasi Partai Gema Bangsa. Sudirman tidak segan-segan memuji dan menyampaikan apresiasi kepada para pendiri dan penggerak yang berinisiatif menghadirkan wadah dan wajah baru dalam politik nasional melalui partai tersebut. Dia pun turut menyoroti ide sekaligus visi Gema Bangsa yang menempatkan penguatan desentralisasi politik sebagai agenda utama. &rdquo;Sebuah langkah dewasa untuk memperbaiki mutu demokrasi dan tata-kelola pengurusan negara melalui komitmen memberi ruang yang lebih besar bagi tokoh-tokoh daerah serta penuntasan otonomi daerah melalui penguatan otonomi fiskal,&rdquo; jelasnya. Menurut dia, komitmen itu akan mengembalikan meritokrasi sebagai ruh demokrasi. Sebab, pemimpin harus dipilih karena prestasi, rekam-jejak, integritas, dan kapasitas. Sehingga demokrasi akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang bukan saja mumpuni, melainkan juga cakap dan patut menjadi teladan dalam ucap, tindak, dan peneguhan nilai-nilai moral. Saat menyampaikan pidato politiknya, Ketua Umum (Ketum) Partai Gema Bangsa Ahmad Rofiq tak hanya menyapa Sudirman. Dia bahkan membuka pintu lebar-lebar untuk Sudirman jika ingin bergabung untuk memperkuat Gema Bangsa. Menurut Rofiq, hadirnya Sudirman dalam deklarasi partai yang dia pimpin menunjukkan sinyal baik. Bahwa partai tersebut bisa saja menjadi pelabuhan tokoh-tokoh besar. &rdquo;Tinggal kami follow up kedepannya setelah acara ini, kami akan bertemu dalam banyak sesi dan kalau kami ada Rapimnas besok juga kami akan undang orang seperti Pak Sudirman dan tokoh-tokoh lain yang mempunyai pikiran orisinalitas terhadap bangsa ini,&rdquo; ujarnya.

Sudirman Said hadir di deklarasi Partai Gema Bangsa di Jakarta dan puji ide desentralisasi politik untuk perbaiki demokrasi.

Hadiri Deklarasi Partai Gema Bangsa, Sudirman Said Puji Ide Desentralisasi Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/21/Screenshot_2023-12-21-18-12-33-96_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12-2841429693.jpeg" alt="ILUSTRASI. Pompa angguk menjadi alat utama dalam produksi minyak mentah dari sumur minyak di PT PHR WK Rokan. (ILHAM SAFUTRA/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Pompa angguk menjadi alat utama dalam produksi minyak mentah dari sumur minyak di PT PHR WK Rokan. (ILHAM SAFUTRA/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi (Migas) dinilai menjadi terobosan besar dalam tata kelola sektor ini di Indonesia.&nbsp;Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 diterbitkan dengan tujuan melegalkan dan mengoptimalkan sumur minyak rakyat melalui kerja sama dengan badan usaha, koperasi, atau BUMDes. Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS), Ali Ahmudi Achyak menilai, aturan tersebut strategis dan mampu menjadi landasan kuat untuk mendorong desentralisasi sektor hulu migas dan pertumbuhan ekonomi daerah penghasil migas. Menurutnya,&nbsp;peraturan tersebut menjadi kebijakan yang membawa potensi besar dalam transformasi tata kelola energi di Indonesia, sekaligus memberikan dampak ganda terhadap ekonomi daerah. Aturan ini membuka peluang bagi pelaku usaha lokal, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk berpartisipasi langsung dalam meningkatkan ketahanan energi nasional. "Aturan ini merupakan kebijakan strategis yang bisa menjadi landasan desentralisasi pengelolaan migas," ujar Ali dikutip Selasa (2/12). Menurut dia, dampak positif dari implementasi Permen ESDM 14/2025 ini mencakup beberapa aspek penting, terutama pada peningkatan kinerja sektor migas dan stabilitas ekonomi daerah. Ia menyoroti aturan itu diharapkan dapat secara langsung meningkatkan angka lifting migas nasional dan menciptakan lapangan kerja. "Potensi kemandirian energi dan dampak ekonomi lokal nyata bisa diciptakan, terutama melalui peningkatan lifting migas, penciptaan lapangan kerja, dan distribusi pendapatan ke daerah secara lebih merata dari sektor pertambangan migas," jelasnya. Sebagai informasi, kontribusi sektor hulu migas terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia mencapai Rp 4.132 triliun. Selama ini, daerah bisa memperoleh manfaat sektor hulu migas dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Participating Interest (PI). Jika desentralisasi pengelolaan migas terjadi, hampir dipastikan daerah akan memperoleh manfaat tambahan. Dalam jangka panjang, dengan merujuk pada upaya menuju Indonesia Emas 2045, program ini bisa menjadi batu loncatan penting menuju tata kelola energi yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. "Terkait itu, pemerintah pusat dan daerah perlu menyiapkan kerangka pendukung seperti regulasi operasional, kapasitas lokal, pembiayaan, dan akuntabilitas agar terobosan program ini bisa optimal dan mampu menjadi salah satu pilar mendukung terwujudnya ketahanan energi nasional," tutup Ali. Wali Kota Balikpapan Kalimantan Timur, Rahmad Mas'ud menegaskan, kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku industri hulu migas akan memperkuat kontribusi sektor energi terhadap pembangunan berkelanjutan. Dia menyatakan, pelibatan daerah dalam peningkatan tersebut dapat mendorong pemerataan pembangunan di wilayah penghasil migas. "Balikpapan sebagai kota penopang utama industri migas di Kalimantan Timur terus berkomitmen mendukung program pemerintah pusat dalam peningkatan lifting nasional. Namun yang lebih penting, bagaimana hasil dari industri migas ini bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat lokal," ujarnya kepada media beberapa waktu lalu. Saat ini, produksi migas Kalimantan Timur tercatat 53 ribu barel minyak per hari (bph) dan sekitar 1,2 miliar standar kaki kubik gas per hari (BSCFD). Angka ini menempatkan provinsi ini sebagai salah satu produsen migas terbesar di Indonesia. Wali Kota Tarakan Kalimantan Utara Khairul menyatakan dukungan dan komitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat di sektor energi. Lebih lagi, kebijakan yang saat ini dijalankan merupakan upaya dalam mengoptimalkan potensi migas agar ekonomi daerah semakin tumbuh. "Termasuk membuka lapangan kerja, dan memberi dampak pertumbuhan positif bagi daerah," tegas Khairul. Tarakan sendiri merupakan salah satu wilayah penghasil migas tertua di Indonesia dengan produksi yang berasal dari lapangan eksisting maupun temuan baru.

Beleid ini mampu jadi landasan kuat untuk mendorong desentralisasi sektor hulu migas dan pertumbuhan ekonomi daerah penghasil migas.

Daerah Penghasil Migas Bakal Peroleh Manfaat Tambahan usai Terbitnya Permen ESDM 14 Tahun 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/02/JKT-1-DEKLARASI-DUKUNGAN-RK-SUSWONO-FED-1JPG-778108921.jpg" alt="Calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil dan Calon Wakil Gubernur Suswono saat ditemui Kawasan Jakarta, Minggu (1/9/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil dan Calon Wakil Gubernur Suswono saat ditemui Kawasan Jakarta, Minggu (1/9/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Bakal Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil (RK) menyebut akan memberi anggaran untuk Ketua Rukun Warga (RW) bila terpilih menjadi orang nomor satu di Jakarta. Langkah itu menurut dia menjadi bagian dari desentralisasi pemerintahan di Jakarta.&nbsp; "Contoh RW, pada saat saya dulu wali kota, dikasih anggaran. Sehingga RW bisa ngerjain sesuatu, buat beresin printilan-printilan, enggak usah ke gubernur di balai kota," ujarnya, Senin (2/9). Dengan pemberian anggaran ke tingkat RW, Ridwan Kamil meyakinkan bahwa masalah-masalah yang bisa dihadapi RW akan terselesaikan tanpa perlu turun tangan wali kota apalagi gubernur.&nbsp; "Jadi dalam lima tahun dengan anggaran RW itu, dia bisa membereskan," ungkap Ridwan Kamil. Dengan desentralisasi itu, Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mengatakan bahwa sistem pemerintahan berjalan lebih optimal hingga ke bagian paling kecil. "Jadi dari skala besar di tengah kota sampai kampung-kampung kumuh akan disentuh. Itulah yang namanya Jakarta baru," ucapnya. "Berkeadilan, merata, semua hak asasi kita bahagiakan," tandas Ridwan Kamil.

Bakal Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil berjanji akan memberi anggaran untuk Ketua RW bila terpilih sebagai Gubernur Jakarta.

Upayakan Desentralisasi, Ridwan Kamil Janji akan Beri Anggaran untuk Ketua RW Bila Terpilih jadi Gubernur Jakarta   

desentralisasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#desentralisasi

Berita Terkini

Gelorakan Desentralisasi Politik, Partai Gema Bangsa Ingin Daerah Tak Hanya jadi Perpanjangan Pusat

Hadiri Deklarasi Partai Gema Bangsa, Sudirman Said Puji Ide Desentralisasi Politik

Daerah Penghasil Migas Bakal Peroleh Manfaat Tambahan usai Terbitnya Permen ESDM 14 Tahun 2025

Upayakan Desentralisasi, Ridwan Kamil Janji akan Beri Anggaran untuk Ketua RW Bila Terpilih jadi Gubernur Jakarta

Download Aplikasi JawaPos.com