<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/21/F3WtXVoSn75eFLWLSECgXs6SiCq7kqOHJY3F0std-2855740445.jpg" alt="Ilustrasi dapur MBG. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi dapur MBG. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com-Terus berulangnya kasus keracunan pada siswa usai mengonsumsi menu makanan dari program MBG menuai banyak kritikan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta agar program yang baru diluncurkan 13 Januari 2025 lalu tersebut dievaluasi. &ldquo;Perlu evaluasi menyeluruh. Agar program baik dan tujuan baik ini benar-benar berdampak baik untuk tumbuh kembang anak Indonesia,&rdquo; ujar Komisaris KPAI Aris Adi Leksono pada Jawa Pos, Kamis (24/4). Selain evaluasi total program, pemerintah juga didesak untuk berani terbuka soal kesiapan anggaran, dapur, kesiapan tim pelaksana, SOP teknis pelaksanaan, hingga pelibatan dinas teknis terkait. Sehingga, manajemen risiko dapat dijalankan. &ldquo;Jangan sampai anak jadi korban uji coba dengan banyaknya kasus anak keracunan makanan MGB,&rdquo; tegasnya. Sebetulnya, sebelum viralnya kasus keracunan massal siswa di Cianjur, KPAI disebutnya pernah mengadukan adanya SPPG nakal pada BGN. Pihaknya menemukan adanya SPPG yang tidak patuh dengan ketentuan standar gizi, tempat penyajian makanan yang masih menggunakan bahan plastik, sampai makanan yang disajikan kering. Bahkan, soal tidak adanya evaluasi dan tindak lanjut dari SPPG untuk anak-anak yang tidak suka nasi dan sayur. &ldquo;Sudah. Minggu depan akan koordinasi lagi dengan BGN,&rdquo; tuturnya. Aris sendiri tak merinci bagaimana respon BGN ketika menerima aduan tersebut. Termasuk, bagaimana janji BGN dalam upaya perbaikan. Senada, Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri meminta agar pemerintah melakukan evaluasi terkait SOP pelaksanaan program MBG. Khususnya, terkait kasus keracunan massal di Cianjur. Dia meyakini, ada SOP yang dilanggar hingga akhirnya menyebabkan puluhan siswa keracunan. &ldquo;Coba dicek lagi SOP karena dengan kasus keracunan sebanyak itu pasti ada SOP yang tidak dijalankan,&rdquo; tegasnya. Menurutnya, peristiwa keracunan siswa, terutama yang terbaru di Cianjur, harusnya bisa dicegah. Sebab, di dalam program MBG ini dikelola langsung oleh BGN yang jika merujuk pada peraturan BGN nomor 6/2024 diatur jelas perihal pendampingan, pelatihan, hingga bimbingan teknis bagi dapur MBG. Kemudian, merujuk definisi pada SE Kemenkes nomor 319/2024 tentang dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan keamanan pangan olahan siap saji pada program makan bergizi gratis ada kewajiban pelaporan oleh tim gerak cepat serta mekanisme tanggap terhadap kejadian keracunan massal tersebut. &ldquo;Nah apakah mekanisme tersebut dijalankan? Artinya kalau makanan beracun itu lolos sampai dimakan para siswa kita, bagaimana tahapan-tahapan tersebut dijalankan tidak? apa sosialisasinya sampai di lapangan?&rdquo; cecarnya. Dia pun kembali memberikan contoh kasus serupa di Batang, Jawa Tengah, yang ketika ada sejumlah siswa keracunan dan sebagian lainnya tidak. Ini terjadi karena guru mendeteksi secara dini adanya kondisi yang tidak benar pada mie yang disajikan oleh SPPG saat itu. Sehingga, langsung membuangnya usai menyadarinya. &ldquo;yang menjadi pertanyaan, SOP ini sudah disosialisasikan secara betul tidak sampai ke bawah,&rdquo; ungkapnya. Oleh karenanya, dia mendorong agar pemerintah menjaga dan melakukan pengawasan secara ketat terkait rantai MBG ini. Bilamana ditemukan adanya pengabaian yang dilakukan oleh pihak yang bertugas maka wajib diberikan sanksi tegas. Jika tidak, program yang sejatinya memiliki niatan baik bisa berakhir menjadi klaster-klaster keracunan yang berkelanjutan. &ldquo;Kami kira sanksinya harus sangat berat. Karena ini bukan soal pengadaan makanan saja. Ini makanan sehat yang ternyata beracun yang bukan hanya mengganggu pelajaran tapi bisa menghilangkan nyawa,&rdquo; tegasnya. Iman pun meminta pemerintah tak hanya memandang sebelah mata kasus keracunan yang mencuat. Mengingat, saat ini, baru 9 kasus di 9 kabupaten yang terdeteksi. Dia khawatir, jika sejatinya jumlahnya lebih dari itu namun tidak mencuat atau tidak dibuka. &ldquo;Kalau ingin ini berhasil maka harus menggunak pendekatan zero tolerance dan zero insiden. Kesalahan sekecil apapun tidak boleh dibenarkan dan tidak boleh ada,&rdquo; ungkapnya. (*)

KPAI mendesak evaluasi menyeluruh program MBG setelah kasus keracunan siswa, menuntut transparansi anggaran dan kepatuhan SOP.

KPAI Desak Pemerintah Evaluasi MBG secara Menyeluruh Buntut Berulangnya Kasus Keracunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/IMG20200812120332-1.jpg" alt="Para seniman mengakhiri konvoi di depan balai Kota Surabaya. Mereka menuntut pencabutan Perwali 33 Tahun 2020 tentang izin acara. Rafika Rachma Maulidini Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Para seniman mengakhiri konvoi di depan balai Kota Surabaya. Mereka menuntut pencabutan Perwali 33 Tahun 2020 tentang izin acara. Rafika Rachma Maulidini Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Aliansi Pekerja Seni Surabaya (APSS) serta pekerja hiburan malam mendesak pemerintah untuk menerbitkan surat izin hajatan dan mencabut Perwali No 33 Tahun 2020. Para seniman meluruk kantor Gubernur Jawa Timur, DPRD Surabaya, dan Balai Kota Surabaya pada Rabu (12/8).  Aksi bertema Ngamen Massal itu dimulai sejak pukul 08.00 WIB. Mereka mengawali konvoi di depan Grahadi, kantor Gubernur Jawa Timur. Aksi diramaikan puluhan mobil dan truk sound system. Pukul 10.00 WIB, mereka bergerak meluruk kantor DPRD Surabaya dan menyampaikan tuntutan.  Koordinator lapangan aksi demo Topan Banazpati mengatakan, mereka menuntut satu hal. Yakni mencabut Perwali 28/2020 &amp; Perwali 33/2020. ”Mau sampai kapan seperti ini? Kami siap menjalankan tugas dengan memenuhi protokol kesehatan,” ucap Topan.  Selain itu, mereka menuntut pemerintah untuk kembali mengizinkan acara hajatan di tingkat RT hingga kota. APSS mendesak gugus tugas Surabaya untuk mengeluarkan rekomendasi dan izin acara.  Terkait dengan tuntutan tersebut, Topan mengakui ada lebih dari 5 ribu seniman yang bergabung dalam aksi. Mereka terdiri atas komunitas musisi, wedding organizer, pekerja sound system, perias, katering, badut, dan pekerja hiburan malam.  Pukul 11.00 WIB, demonstran kembali bergerak ke Balai Kota Surabaya. Sambil mendendangkan lagu, mereka menyampaikan orasi. Sebelumnya, mereka sudah melakukan aksi dan tuntutan pada Senin (5/8) namun tidak mendapat tanggapan apapun dari Pemerintah Kota Surabaya. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini juga tidak menemui demonstran.  ”Kalau hari ini (12/8) nggak ada tanggapan, demonstran akan menginap di kantor balai kota Surabaya sampai ada respons,” tuturTopan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=jOdMR0iVr_U

Ngamen Masal, Seniman Surabaya Luruk Grahadi, DPRD, dan Balai Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/apersi-desak-pemerintah-segera-tetapkan-zonasi-harga-untuk-mbr_m_153778.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menggelar musyawarah nasional ke-5 (munas). Di munas yang digelar di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat itu mereka membahas masalah perumahan di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ketua Umum DPP Apersi Anton R. Santoso menyebut bahwa selain membahas masalah perumahan, mereka segera menggelar pemilihan ketua baru. Pemilihan ini dilakukan setiap empat tahun sekali. Dia berharap kepada ketua terpilih nanti bisa menyatukan Apersi agar jangan terpecah. Calonnya kata dia ada dua yakni Endang Kawijaya yang sebelumnya menjabat Sekjen DPP Apersi dan Hendro Rosanto yang menjabat Waketum DPP Apersi. "Pada 2013 saat saya terpilih, organisasi Apersi masih sedikit anggotanya, dan hanya ada 9 DPD, sekarang sudah 18 DPD dengan anggota aktif 390 pengembang yang membangun rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," kata dia, Senin (28/8). Untuk program sejuta rumah yang digagas Presiden Jokowi, dia berharap pemerintah lebih fokus agar sejumlah kendala yang masih timbul di lapangan bisa segera diatasi. Salah satu kendala kata dia adalah masalah lahan. "Harga rumahnya kan sudah dipatok pemerintah, sehingga pengembang harus cari lahan yang harganya bisa masuk untuk kami jual kembali. Padahal margin para pengembang itu kan tidak banyak," ucap dia. Ke depannya mereka berharap pemerintah segera menetapkan zona untuk rumah MBR. Agar harga tidak naik. "Karena kesulitan pengembang, kalau dia sudah membangun di suatu daerah, harga tanah di sebelahnya langsung naik, sehingga kalau mau beli tanah lagi sudah sulit karena harganya naik," tuturnya. Apalagi kata dia pengembang yang ada kebanyakan adalah yang menengah ke bawah. Tentu akan memberatkan bila harga tanah itu naik sementara harga rumah sudah dipatok pemerintah. Tak hanya soal zona, mereka juga meminta pemerintah mengeluarkan peraturan perbankan yanhbbisa membantu para pengusaha mendapatkan tanah. Karena sejauh ini baru BTN yang melakukannya, sementara bank lain belum. "Apersi ini salah satu mitra utama pemerintah dalam program satu juta rumah. Kami setiap tahun berkontribusi besar dalam membangun rumah untuk MBR ini, bahkan sudah sekitar 50-60 ribu unit kami suplai ke pasar untuk MBR dengan program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) pemerintah Jokowi," kata dia. Meski begitu, mereka mengaku sangat senang bahwa pemerintah saat ini tidak hanya membuat target tetapi juga melajukan upaya agar target dicapai. "Masalah yang timbul lebih banyak pada pelaksanaannya. Regulasi sudah ditata baik. Hanya pelaksanaannya tidak semulus dengan apa yang kamk harapkan. Namun niat baik membuat regulasi yang kondusif untuk para pengusaha properti itu harus kita apresiasi," tukas dia.

Apersi Desak Pemerintah Segera Tetapkan Zonasi Harga Untuk MBR