<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/wadas2.jpg" alt="Petugas dan warga melakukan pengukuran jarak aman penambangan di Desa Wadas, Kecamatan Bener. Pemprov Jateng/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas dan warga melakukan pengukuran jarak aman penambangan di Desa Wadas, Kecamatan Bener. Pemprov Jateng/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak melakukan pengukuran jarak aman lokasi penambangan batu andesit dengan permukiman warga di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.  Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) BBWS Serayu Opak Yosiandi Radi Wicaksono menyampaikan, pengukuran jarak aman itu untuk memastikan pelaksanaan penambangan tidak akan merugikan warga.  ”Hari ini (9/1), kami terjunkan tim untuk ke lokasi. Selain menemui warga, kami juga memastikan jarak aman,” kata Yosiandi Radi Wicaksono seperti dilansir dari Antara.  Pada kesempatan itu, pihaknya juga melakukan pemeriksaan kesehatan warga. ”Hal ini untuk mengantisipasi warga yang punya riwayat penyakit yang mungkin saja bisa terdampak karena penambangan,” ujar Yosiandi Radi Wicaksono.  Situasi di Desa Wadas Kecamatan Bener, Purworejo semakin kondusif. Kini tinggal delapan bidang tanah yang belum diserahkan dari 617 bidang yang direncanakan dalam penambangan tersebut. Dalam pengukuran tersebut dimulai dengan pendataan rumah maupun bangunan yang berada di sekitar lokasi rencana penambangan. Selanjutnya, petugas mengukur jarak aman sekitar radius 300 meter.  ”Jika memang warga masih khawatir, jarak aman akan ditambah 350 meter,” terang Yosiandi Radi Wicaksono.  Selain memastikan keamanan rumah dan bangunan, petugas juga melakukan pemeriksaan kesehatan bagi warga sehingga penambangan yang rencananya akan dilakukan dengan meledakkan dinamit dapat dipastikan aman. Artinya tidak mengakibatkan kerusakan dan kerugian terhadap warga setempat.  Mantan Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempadewa) Insin Sutrisno mengatakan, sudah menyerahkan berkas tanah sebagai bukti dukungan pada penambangan. Namun demikian, warga yang menerima tidak lantas berhenti berjuang.  ”Pengukuran ini adalah bagian dari perjuangan warga untuk memastikan penambangan nanti tidak merugikan warga. Kami tetap ingin memperjuangkan harapan warga. Salah satunya adalah jarak aman permukiman dari lokasi tambang,” tutur Insin.  Dia mengaku telah menyampaikan beberapa harapan warga kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada pertemuan di Purworejo, Kamis (29/12). Pengukuran jarak aman kali ini merupakan bentuk respons cepat atas permintaan warga.  ”Sudah saya sampaikan kepada Pak Ganjar saat itu (di Purworejo). Dan ini dilakukan pengukuran jarak aman tempat lokasi dengan permukiman warga,” terang Insin.  Selain itu, dia menambahkan, ada poin-poin lagi yang menjadi keinginan warga. Antara lain pemerintah diminta tetap melakukan pendekatan tanpa paksaan bagi warga yang belum menyerahkan berkas, menghindari kerugian warga atas penambangan.  Selain itu, penambangan hanya dibutuhkan untuk Bendungan Bener, harus ada reklamasi setelah penambangan, perlu ada proses rehabilitasi serta membangun Desa Wadas baik fisik maupun sumber daya manusia.

BBWS Ukur Jarak Aman Lokasi Tambang Andesit Wadas di Bener Purworejo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG_20220213_214901.jpg" alt="Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menemui warga penolak penambangan kuari terkait rencana pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Minggu (13/2). Humas Pemprov Jateng/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menemui warga penolak penambangan kuari terkait rencana pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Minggu (13/2). Humas Pemprov Jateng/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah dua hari melakukan pengukuran lahan kueri tahap dua di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo dengan luas 144 bidang tanah. Proses pengukuran masih akan berlanjut hingga Jumat (15/7) mencapai.  Kepala BPN Purworejo, Andri Kristanto menyampaikan, proses pengukuran lahan kueri berlangsung aman dan kondusif. Bahkan penjagaan aparat kepolisian juga tidak ada saat proses pengukuran berjalan.  "Prosesnya aman. Pokoknya kenapa tiap hari saya ke sini karena saya komitmen sebagai Kepala BPN. Saya tidak melibatkan aparat keamanan. Sama-sama percaya dan saya berharap sampai Jumat berjalan kondusif," ujar Andri dalam keterangannya, Rabu (13/7).  BPN berhasil mengukur 144 bidang lahan milik warga yang telah menyerahkan berkas. Andri memastikan, setiap hari ada penambahan berkas yang masuk untuk dilakukan pengukuran. Ia memperkirakan, 75 hinga 80 persen warga sudah menyerahkan berkas ke BPN dan siap diukur.  Andri melanjutkan, total lahan yang terdampak yakni sebanyak 617 bidang dan sebanyak 304 bidang lahan diantaranya sudah dilakukan pembayaran ganti untung pada tahap pertama. Total hingga hari ini tersisa 313 bidang yang belum diukur.  "Kemarin kita dapat 70 bidang include tambahan. Sama tambahan hari ini 74 bidang. Jadi total 144 bidang sudah diukur. Kalo sekarang ini saya bisa menghitung 75 sampai 80 persen yang sudah siap diukur ya atau sudah menyerahkan berkas. Sisanya kami masih menunggu 20 sampai 25 persen," ungkap Andri.  Sementara itu, seorang warga Desa Wadas, Wahidah, 50,  dengan senang hati menunggu petugas BPN mengukur lahan miliknya. Selain itu, ia dan petugas BPN dan warga lainnya juga tampak bersenda gurau bersama.  "Soal pengukuran lahan ini, saya bicara soal desa saja ya. Desa Wadas sekarang aman banget, tidak seperti dulu (pengukuran tahap pertama)," ucap warga Wadas RT 01 RW 03 ini.  Ia menambahkan, situasi kondusif sekarang didukung oleh banyaknya warga yang dulu kontra tambang, kini telah menyetujui lahannya dibebaskan dengan menyerahkan berkas lahan ke BPN. Sekarang warga yang pro dan kontra tambang sudah kembali membaur dan beraktivitas bersama.  "Yang kontra sudah pada setor berkas, tidak ada masalah sama sekali. Kalau hari ini tidak ada aparat kepolisian yang berseragam. Sekarang seperti tidak ada apa-apa sama sekali. Situasi kondusif dan tenang," tandas Wahidah.

Pengukuran Tanah Wadas Tahap II, BPN: 80 Persen Warga Siap Diukur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Kabid-Humas-Polda-1.jpg" alt="Kabidhumas Polda Jawa Tengah Kombespol M. Iqbal Alqudusy. Humas Polda Jateng/Antara" width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Polda Jawa Tengah Kombespol M. Iqbal Alqudusy. Humas Polda Jateng/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polda Jawa Tengah menyatakan belum ada permintaan pengamanan untuk tahap lanjutan pengukuran lahan proyek Bendungan Bener di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo.  ”Pengukuran dan pembebasan lahan merupakan ranah BPN. Sejauh ini belum ada permintaan pengamanan pengukuran lahan ke Polda Jawa Tengah,” kata Kabidhumas Polda Jawa Tengah Kombespol Iqbal Alqudusy seperti dilansir dari Antara di Semarang, Selasa (12/7).  Menurut dia, kepolisian berkomitmen mendukung pembangunan proyek strategis nasional yang bertujuan untuk percepatan pembangunan maupun peningkatan kesejahteraan rakyat. Polri berada di tengah antara warga yang mendukung maupun menolak rencana pembangunan bendungan tersebut demi stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Wadas.  ”Perbedaan merupakan hal yang wajar. Polri berada di tengah dan diharapkan perbedaan pendapat ini bisa saling dihormati,” tutur Iqbal Alqudusy.  Saat ini, lanjut dia, kondisi di Desa Wadas relatif kondusif. Aktivitas ekonomi masyarakat berjalan lancar.  ”Jangan dibuat seolah-olah warga terancam,” ucap Iqbal Alqudusy.  Berkaitan dengan keberadaan personel Bhabinkamtibmas dan Bhabinsa yang melaksanakan sambang di Desa Wadas, dia mengatakan, hal tersebut merupakan kegiatan rutin dalam melayani masyarakat.  Proyek Bendungan Bener memerlukan sekitar 8,5 juta meter kubik batu andesit dari Desa Wadas. Pemerintah telah membeli 110 hektare lahan milik warga di Desa Wadas.

Polisi Sebut Belum Ada Permintaan Pengamanan Pengukuran Lahan Wadas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/purworejo-ARM.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sebanyak 233 warga terdampak tambang andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo akhirnya menerima ganti untung total senilai Rp 335 miliar. Pembayaran ganti untuk untuk total 296 bidang lahan warga itu dilakukan dalam dua hari, Rabu-Kamis (27-28/4).  “Dengan ini, maka total luasan lahan terdampak tambang andesit Desa Wadas yang yang telah diganti untung adalah 46,6 hektare,” Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu-Opak Dwi Purwantoro di sela-sela pemberian uang ganti kerugian, Rabu.  Dikatakan Dwi, nilai uang ganti itu telah disepakati bersama warga setelah dilakukan proses musyawarah. Sehingga semua proses ganti untung lahan telah diketahui warga. Pihaknya berterima kasih kepada warga yang telah merelakan tanahnya untuk bahan pembangunan kuari Bendungan Bener.  "Jadi tidak ada yang istilahnya tanahnya diambil, terus tidak dibayar, itu tidak ada. Kalau ada isu, warga diminta datang tapi tidak dibayar, itu tidak benar,” tegas dia.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/purworejo-ARM-2-640x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Lebih lanjut dikatakan Dwi, pemerintah juga tidak melakukan pemotongan atau pengurangan dari nilai pembayaran ganti untuk yang diterima warga. Sehingga dipastikan warga menerima sesuai dengan nilai yang tertulis di daftar nominatif.  “Tidak ada pemotongan atau pengurangan satu rupiah pun," tegasnya.  Kepala BPN Purworejo Andri Kristanto menambahkan, pembayaran uang ganti untung dilakukan dalam dua hari. Hari ini untuk ganti untung telah diberikan kepada 129 warga dengan 162 bidang tanah.  “Besok berlanjut pemberian ganti untung kepada 104 warga untuk 134 bidang lahan," kata dia.  Dengan adanya bukti pemberian uang ganti hari ini, pihaknya berharap agar seluruh warga Wadas yang terdampak benar-benar yakin dengan keseriusan pemerintah dalam melakukan pembebasan dan membayar uang ganti untung. Bahkan, nilainya lebih besar dibandingkan harga di pasaran.  "Untuk warga yang belum menerima, bisa tergerak untuk membebaskan lahannya seperti warga lain yang pada saat ini menerima uang ganti untung," papar Andri. (bay/ria)

233 Warga Pemilik Lahan Desa Wadas Terima Ganti Untung Rp 335 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/ganjar-wadas.jpg" alt="Berdialog dengan Warga Desa Wadas, Ganjar Dapat Informasi Baru" width="100%">
<figcaption>Berdialog dengan Warga Desa Wadas, Ganjar Dapat Informasi Baru</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berdialog lagi dengan warga pro dan kontra rencana penambangan batu andesit di Desa Wadas, Bener, Kabupaten Purworejo, Rabu (9/3) malam.  Selama hampir 2 jam Ganjar mendengarkan alasan-alasan warga mengapa mendukung pembangunan Bendungan Bener dan merelakan tanahnya dibeli pemerintah dan juga mendengar alasan warga yang kontra. Pada dialog tersebut warga pro penambangan meminta pembayaran ganti untung dipercepat. Kalau bisa, sebelum Lebaran sudah dilakukan.  Sementara itu, warga kontra penambangan batu andesit yang dipimpin Baharudin dan Gus Fuad menyatakan tetap menolak menjual lahannya. Sejumlah alasan yang disampaikan, yakni takut dampak lingkungan, kekhawatiran kehilangan lahan pertanian, hingga tidak transparannya pelaksana kegiatan, yakni Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak.  Warga Wadas Fathur juga menyampaikan sakit hati karena merasa dibohongi kepala desanya sendiri. kades setempat bisa menang pemilihan kepala desa karena menandatangani kontrak politik untuk menolak tambang.  ”Ternyata setelah jadi kades malah pro, ini menyakiti kami, rakyat diapusi Pak. Mohon maaf yang sebenarnya ngapusi kami bukan Pak Ganjar tetapi kades kami sendiri,” kata Fathur.  Di akhir dialog dengan Ganjar, Gus Fuad menyampaikan permintaan agar kegiatan apa pun, baik pengukuran tanah maupun patroli polisi, bisa berhenti selama bulan puasa tahun ini. ”Agar warga bisa beribadah dengan tenang, Pak Gub,” tutur Gus Fuad.  Kepada dua kelompok warga tersebut, Ganjar menyampaikan komitmennya untuk terus mendampingi warga. Gubernur akan terus membuka ruang dialog dengan warga pro dan kontra agar tercapai solusi bersama.  ”Ada banyak informasi yang baru saya dengar hari ini (9/3) dari bapak/ibu semua. Ada juga pertanyaan yang belum bisa saya jawab. Izinkan saya untuk mengklarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait agar saya mendapat data sejelas-jelasnya,” papar Ganjar.

Berdialog dengan Warga Desa Wadas, Ganjar Dapat Informasi Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/komnas-ham-wadas-1.jpg" alt="BEBER TEMUAN: Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (tengah) didampingi Komisioner M. Choirul Anam (kiri) dan Beka Ulung Haspara di kantor Komnas HAM, Jakarta, kemarin (24/2). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BEBER TEMUAN: Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (tengah) didampingi Komisioner M. Choirul Anam (kiri) dan Beka Ulung Haspara di kantor Komnas HAM, Jakarta, kemarin (24/2). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - <a href="https://www.jawapos.com/tag/komnas-ham/">Komnas HAM</a> meminta gubernur dan Kapolda Jawa Tengah menjamin insiden kemanusiaan di Wadas tidak terulang. Rekomendasi itu diberikan seiring hasil pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM yang menemukan adanya penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force) saat pengukuran lahan di <a href="https://www.jawapos.com/nasional/05/03/2022/moeldoko-pembayaran-ganti-rugi-wadas-selesai-sebelum-lebaran/">Wadas</a> pada 8 Februari lalu.  Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengungkapkan, ada beberapa kesimpulan dari hasil pemantauan dan penyelidikan tersebut. Di antaranya, adanya pengabaian hak free and prior informed consent (FPIC) terhadap masyarakat. Padahal, masyarakat punya hak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan mereka atas proyek kuari batuan andesit di desanya.  Komnas HAM juga menyimpulkan bahwa pemerintah dan pemrakarsa pembangunan Bendungan Bener <a href="https://www.jawapos.com/tag/minim-sosialisasi/">minim sosialisasi</a> kepada masyarakat terkait dampak proyek. Partisipasi masyarakat juga tidak dilakukan secara menyeluruh. ”Itu menjadi pemicu ketegangan antarwarga maupun warga dengan pemerintah,” kata Beka kemarin (24/2).  Kesimpulan lainnya, terjadi kerenggangan relasi sosial di tengah masyarakat. Itu seiring terbaginya masyarakat dalam dua kelompok. Yakni, kelompok pendukung rencana kuari dan yang menolak.  Beka menyebutkan, penangkapan dan kekerasan yang menimpa warga penolak kuari pada 8 Februari lalu mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas hak memperoleh keadilan dan hak atas rasa aman.

Komnas HAM: Ada Pengabaian Hak Warga di Wadas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/pbnu.jpg" alt="Ketua MPR Bambang Soesatyo (kanan) bersalaman dengan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj (kiri), saat berkunjung ke Gedung PBNU, Jakarta, Rabu (27/11/2019). Kunjungan pimpinan MPR itu untuk memaparkan rencana amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945 me" width="100%">
<figcaption>Ketua MPR Bambang Soesatyo (kanan) bersalaman dengan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj (kiri), saat berkunjung ke Gedung PBNU, Jakarta, Rabu (27/11/2019). Kunjungan pimpinan MPR itu untuk memaparkan rencana amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945 me</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) siap membantu warga dan pemerintah mencari titik temu permasalahan di Desa Wadas, Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.  ”PBNU 100 persen siap membantu warga Wadas dan pemerintah untuk mencari titik temu,” kata Katib Syuriah PBNU Aunullah A'la Habib (Gus Aun) seperti dilansir dari Antara di Purworejo, Minggu (20/2).  Dia mengatakan, keterlibatan PBNU dinilai vital untuk menghadirkan solusi mengingat mayoritas warga Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, adalah kaum nahdliyin.  ”Masalah bisa diselesaikan jika semua pihak berkepala dingin,” ucap Aunullah A'la Habib.  Dia menyampaikan, warga Wadas kini terbelah pro kontra penambangan batu andesit yang akan digunakan untuk fondasi Bendungan Bener. Situasi tersebut membuat rencana pembangunan Bendungan Bener terancam molor. Batu andesit dari Desa Wadas menjadi opsi terbaik untuk pembangunan bendungan tertinggi di Asia Tenggara tersebut. Nama Desa Wadas mencuat hingga tingkat nasional setelah pengamanan 64 warga pada 8 Februari oleh polisi.  Menurut dia, semua pihak jangan terburu-buru membuat kesimpulan bahwa pemerintah menindas rakyat dan rakyat dimarginalkan. ”Terpenting dari semua masalah adalah solusinya, kita harus mencari solusi terbaik,” kata Aunullah A'la Habib.  Dia mengungkapkan, Ketua PBNU Gus Yahya (Yahya Cholil Staquf) selalu memantau permasalahan Wadas dari hari ke hari. ”Teman-teman pengurus PBNU juga sudah banyak yang turun ke Wadas untuk memonitor situasi. Masalah Wadas akan menjadi keputusan organisasi,” papar Aunullah A'la Habib.  Dia menegaskan, PBNU tidak ingin pihak-pihak yang memiliki kepentingan lain membenturkan warga Wadas dan membenturkan warga dengan pemerintah. ”Jangan sampai masalah Wadas ada pihak-pihak yang memiliki kepentingan lain. Kita semua harus berkepala dingin. Kita harus membantu rakyat dan mendampingi pemerintah, dua-duanya harus dilaksanakan untuk dicari titik temu,” ucap Aunullah A'la Habib.

PBNU Siap Bantu Cari Titik Temu Permasalahan Warga Wadas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/problem-wadas.jpg" alt="PROYEK NASIONAL: Kegiatan pembangunan Bendungan Bener, Kabupaten Purworejo, sebagaimana terlihat Kamis (10/2) lalu. (JAWA POS RADAR JOGJA)" width="100%">
<figcaption>PROYEK NASIONAL: Kegiatan pembangunan Bendungan Bener, Kabupaten Purworejo, sebagaimana terlihat Kamis (10/2) lalu. (JAWA POS RADAR JOGJA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara terkait persoalan tambang andesit di Desa Wadas. Hal tersebut sekaligus menjawab soal perizinan pembukaan tambang andesit yang memicu konflik di Desa Wadas. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengaku, pembukaan tambang andesit di Desa Wadas memang telah mendapatkan izin. Namun, perizinan tersebut untuk dilakukan oleh Kementerian PUPR untuk mendukung program strategis nasional (PSN) Bendungan Bener. Dia menegaskan, izin yang diberikan bukanlah berbentuk izin penambangan komersial seperti yang dimiliki perusahaan. "Itu sebetulnya, izin diberikan kepada PUPR, dalam hal ini tujuannya untuk pembangunan Bendungan Bener di Purworejo," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VII, Kamis (17/2). Arifin menegaskan, pihaknya pun melarang apabila pembukaan tambang andesit di Desa Wadas digunakan untuk kebutuhan komersial. Seperti yang disampaikan oleh PUPR bahwa material batu dari quarry di Desa Wadas dari jenis andesit diproduksi hanya untuk dukungan material proyek. Sementara, Dirjen Mineral dan Batu Bara Ridwan Djamaluddin menjelaskan, alasan pemerintah tidak memerlukan izin seperti pertambangan komersial, karena digunakan untuk proyek pemerintah. "Menurut regulasi yang ada izin diberikan kepada badan usaha, pemerintah tak perlukan izin apalagi digunakan untuk keperluan sendiri," ucapnya. Dengan demikian, Kementerian PUPR sudah mendapatkan izin dari Kementerian ESDM dalam pembukaan tambang andesit untuk proyek Bendungan Bener. Namun memang tidak ada izin pertambangan komersial yang dikeluarkan. Sehingga, terkait persoalan lingkungan dan masalah lainnya diserahkan ke Kementerian PUPR sebagai penanggungjawab kegiatan.

ESDM Buka Suara soal Isu Perizinan Tambang Andesit Desa Wadas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Jurnalis.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sejumlah warga di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, berharap para tokoh Nahdlatul Ulama turun untuk mendamaikan warga yang terbelah. Bahkan saat ini, menjurus ke konflik sosial antara pihak pro dan kontra penambangan batu andesit.  Wagimin, warga Dusun Kali Gendol, Desa Wadas, mengatakan, kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Wadas mengalami kerusakan dengan adanya pro dan kontra rencana penambangan batu andesit. Batu itu digunakan sebagai bahan fondasi Bendungan Bener.  Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo saat ini menjadi sorotan nasional. Dalam peristiwa pengukuran lahan untuk lokasi penambangan batu andesit pada Selasa (8/2) polisi mengamankan 64 orang. Sehari kemudian mereka dilepaskan.  Atas rencana penambangan batu andesit, masyarakat Desa Wadas terbelah dua. Satu pihak setuju penambangan batu andesit dan pihak lain menentang. Sikap pro dan kontra ternyata menjalar lebih jauh dan menjurus konflik sosial.  Menurut Wagimin, warga pro dan kontra tidak saling tegur sapa. Bahkan acara keagamaan, sosial dan budaya dilakukan masing-masing pihak secara sendiri-sendiri. ”Situasinya memang seperti itu, sudah sangat memprihatinkan,” kata Wagimin seperti dilansir dari Antara, Selasa (15/2).  Hal senada diungkapkan Syawaludin, warga Dusun Beran, Desa Wadas, yang menyampaikan ada kejadian mesin motor diisi garam dan pasir. Hal itu terkait pihak kontra dan pro. ”Perpecahan mulai berlangsung sejak 2016 hingga sekarang, berarti sudah lima tahun,” kata Syawaludin.  Koordinator Komunitas Masyarakat Terdampak Desa Wadas (Mata Desa) Emha Saiful Mujab yang akrab disapa Gus Ipul menyampaikan, sebelumnya warga Wadas ramah dan guyub rukun. 100 persen warga Wadas adalah kaum nahdliyin alias warga Nahdlatul Ulama.  Sebagaimana kaum nahdliyin, lanjut dia, mereka gemar silaturahmi, bersama-sama mengikuti kegiatan keagamaan, sosial, dan budaya. ”Ini sungguh berbahaya dan harus dicarikan jalan keluarnya. Perlu digagas untuk mempertemukan pihak pro dan kontra agar kehidupan kemasyarakatan warga Wadas kembali normal seperti semula,” tutur Gus Ipul.  Dia menyoroti kekacauan bahkan terjadi hingga tingkat keluarga hanya karena beda pandangan. ”Ada seorang ibu tidak mendatangi hajatan anaknya gara-gara beda pandangan tentang penambangan batu andesit. Benar-benar parah kerusakan sosial di Desa Wadas,” terang Gus Ipul.  Warga Dusun Beran, Wadas, Amat Marlan yang juga anggota Banser NU Kecamatan Bener, mengharapkan tokoh NU turun ke Desa Wadas untuk mendamaikan dan mempersatukan lagi warga Desa Wadas yang 100 persen kaum nahdliyin.  ”Tolong tokoh-tokoh NU datang secepat mungkin ke sini. Kami ingin kedamaian kembali di Desa Wadas. Sungguh sangat tidak nyaman hidup bertetangga tidak saling sapa selama bertahun-tahun,” ucap Amat Marlan.

Warga Wadas Harapkan Tokoh NU Turun Damaikan Konflik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/1644906929969.jpg" alt="Ganjar Pranowo. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ganjar Pranowo. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tetap mendapatkan dukungan untuk dalam Pemilihan Presiden 2024. Meski saat ini tengah disoroti soal polemik Desa Wadas.  Dukungan itu diberikan Relawan Ganjar Nusantara Republik Indonesia (Gantari). Kelompok relawan nasional itu menyebut, peristiwa kekerasan di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah (Jateng), tidak menurunkan elektabilitas Ganjar Pranowo.  Ketua Umum Gantari Dini Puji Hardianti menegaskan, tetap yakin Ganjar Pranowo bisa memimpin Indonesia. Meskipun nama Ganjar tengah disoroti karena warga Desa Wadas sempat menjadi korban kekerasan oleh aparat kepolisian.  ”Ada beberapa pengamat politik yang menyampaikan bahwa peristiwa Wadas akan mengganggu dan menurunkan elektabilitas Ganjar Pranowo,” kata Dini pada Selasa (15/2).  Dia yakin peristiwa kekerasan di Desa Wadas tersebut tidak membuat penilaian para relawan berubah. Justru makin mantap merapatkam barisan mendukung Ganjar pada 2024.  Terlebih, setelah Ganjar menyebut bahwa dirinya akan selalu berada bersama rakyat. Alasan itulah yang membuat dia semakin yakin untuk mendukung Ganjar maju pada Pilpres 2024.  ”Melihat peristiwa itu, apakah membuat penilaian saya pada Ganjar berubah? Tidak, peristiwa itu justru semakin meyakinkan kami untuk mendukung Ganjar Pranowo menuju Pilpres 2024,” tegas Dini Puji Hardianti.  Dini mengklaim Ganjar telah bertanggung jawab atas peristiwa yang telah terjadi di Desa Wadas. Bahkan, Gubernur Jateng tersebut sudah datang menemui para warga dan menyampaikan permintaan maaf.  ”Dia hadir untuk menyampaikan maaf, bertanggung jawab dan memastikan semua warga dalam kondisi baik-baik saja. Juga meminta polisi segera memulangkan mereka yang diamankan,” ucap Dini Puji Hardianti.  Dini memastikan, pihaknya tidak membiarkan Ganjar menyelesaikan kasus itu seorang diri. Para relawan disebut bakal mengawal dan memberikan dukungan kepada mantan anggota DPR tersebut.  ”Jangan biarkan Ganjar berjuang sendirian. Mari kita kawal, mari kita dukung dan mari berjuang bersama untuk kemajuan dan kesejahteraan Indonesia tercinta,” ujar Dini Puji Hardianti.  Menurut Dini, permasalahan di Desa Wadas tidak akan menurunkan elektabilitas Ganjar untuk maju Pilpres 2024. Tidak seperti yang dikatakan para pakar selama ini.  ”Kalau menurut saya tidak mengganggu, kita percaya dan yakin. Kami melihat sendiri beliau langsung datang ke Wadas, bertemu dengan warga,” ucap Dini Puji Hardianti.

Ganjar Tetap Didukung Jadi Presiden 2024 meski Ada Kasus Desa Wadas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Desa Wadas

Berita Terkini