<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sendi-tempat-mendinginkan-mesin_m_.jpg" alt="RAWAN KECELAKAAN: Tikungan Gotekan di Desa/Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto menjadi salah satu jalur ekstrem jalan alternatif Pacet-Cangar, Batu, Jatim." width="100%">
<figcaption>RAWAN KECELAKAAN: Tikungan Gotekan di Desa/Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto menjadi salah satu jalur ekstrem jalan alternatif Pacet-Cangar, Batu, Jatim.</figcaption>
</figure>Cerita Minggu Sendi, Tempat Mendinginkan Mesin Kalau melaju dari Batu menuju Pacet melalui jalur Cangar, Anda bakal menemukan banyak tanda peringatan untuk beristirahat dulu di Sendi. Agar mesin tak sampai kepanasan. Agar rem tak sampai blong. Sendi adalah desa adat yang berada di tengah jalur alternatif Cangar. Ada banyak warung di sana yang bisa dijadikan tempat beristirahat. Nasi jagung hangat siap menyambut tamu yang ingin menikmatinya. Nikmat sekali disantap di tengah suasana sejuk cenderung dingin di sana. "Ya begini memang kondisi desa adat, tentrem dan nyaman," ujar Ketua Desa Adat Sendi Supardi kemarin. Pria 60 tahun itu mengungkapkan, masyarakat Sendi memang berpenghasilan sebagai petani dan wiraswasta warung. "Warga desa ini senang kalau banyak pengunjung. Selain memberikan penghasilan, bisa nambah saudara," kata Supardi, lantas tertawa. Rumah-rumah panggung yang jadi warung itu memang milik warga Sendi. Mereka membuatnya berdasar adat. Tidak boleh dijual atau disewakan. Setiap warung tersebut memang diperuntukkan bagi warga asli Sendi. Supardi mencontohkan, dirinya mengakui bahwa tahun lalu hukuman adat di sini berlaku. Waktu itu ada hubungan zina di antara warga Sendi sendiri. Setelah ada laporan, mereka dibawa ke pemangku adat dan diadili. Setelah itu mereka mendapatkan sanksi, yakni hukuman membersihkan seluruh jalan raya di kompleks <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/20/01/2019/demi-kemanusiaan-mereka-turut-mengamankan-cangar-jalur-nan-ekstrem" target="_blank">Sendi</a>. Jumain, salah seorang warga, mengatakan, tiap-tiap warung sudah memiliki ciri khas. "Seneng ae Mas, nang kene isok dodolan sego jagung (senang saja Mas, di sini bisa berjualan nasi jagung, Red). Setiap pagi pasti ada yang beli," ucapnya. Jumain mengungkapkan, pendapatannya meningkat apabila hari libur. Sekitar Rp 250 ribu bisa dapat. Tapi, kalau hari biasa, Rp 150 ribu saja sudah bersyukur. "Lumayan untuk diputar lagi," ujar warga yang sudah 20 tahun menempati warung di Sendi itu.&nbsp;

Sendi, Tempat Mendinginkan Mesin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/perjuangan-warga-sendi-desa-adat-di-mojokerto-mengejar-pengakuan_m_.jpg" alt="Ritual di Puthuk Kursi untuk memanjatkan doa kepada pahlawan dan Indonesia." width="100%">
<figcaption>Ritual di Puthuk Kursi untuk memanjatkan doa kepada pahlawan dan Indonesia.</figcaption>
</figure>Hampir dua dekade perjuangan Sendi menjadi desa adat belum sepenuhnya mendapat pengakuan dari negara. Toh, Hari Kemerdekaan mereka rayakan dengan meriah: mulai tasyakuran, jaran kepangan, sampai pawai membawa bendera Merah Putih raksasa. IMRON ARLADO, Mojokerto --- DARI surau tempat tasyakuran kemerdekaan digelar, mereka bergerak ke lapangan terbuka di balik bukit. Di sana pertunjukan seni jaran kepang telah menunggu. ''Ini hiburan khas Sendi. Semua pemainnya asli warga sini, 20-an orang,'' ujar Mbah Demang Supardi kepada Jawa Pos Radar Mojokerto. Suhu dingin sekali pada Kamis malam lalu itu (16/8). Sekitar 17 derajat Celsius. Maklum, Sendi diapit dua gunung: Welirang dan Anjasmoro Tapi, tak sedikit pun memengaruhi semangat dan konsentrasi para pemain jaran kepang alias kuda lumping. Yang seolah melambangkan kegigihan warga setempat dalam memperjuangkan eksistensi desa mereka. Yang sudah dilakukan sejak 18 tahun silam tersebut. "Tak pernah berhenti. Kami, tetap semangat berjuang," imbuh Supardi. Sendi adalah "desa adat" di Jawa Timur (Jatim). Desa harus diberi tanda kutip karena sampai sekarang eksistensi mereka sebagai desa belum sepenuhnya diakui. Sendi yang terletak di antara dua destinasi populer di Jatim, Pacet, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Batu, itu dahulu sebuah desa sendiri. Tapi, mendadak "hilang" dari peta Kabupaten Mojokerto pada 1989. Saat ini Sendi masih tergabung dengan Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Padahal, kedua desa itu terpisah jarak sekitar 7 kilometer. Pemkab Mojokerto sebenarnya sudah turun tangan. Mengajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar Sendi bisa jadi desa sendiri. Tapi, Kemendagri melalui Pemprov Jatim menolaknya sekitar sepekan menjelang Idul Fitri tahun ini. Dengan alasan, berdasar UU Desa, jumlah penduduk di kampung tersebut kurang dari standar sebuah desa. Untuk bisa diakui sebagai desa, kampung itu harus memiliki 1.200 KK (kepala keluarga) atau 6 ribu jiwa. Padahal, jumlah warga Sendi saat ini tak sampai separonya. Hanya 668 jiwa atau 323 KK. Namun, penolakan itu sama sekali tak menyurutkan semangat warga desa yang mengklaim sebagai keturunan pendiri Majapahit, kerajaan terbesar Nusantara yang berpusat di Trowulan, Kabupaten Mojokerto, itu. Pada 1 Agustus lalu, misalnya, mereka menggelar kenduri di DPRD Kabupaten Mojokerto. Dengan membawa tumpeng, nasi kebuli, nasi putih, dan nasi jagung yang menjadi khas Sendi. Sambil juga menyerahkan dua kotak kayu berisi dokumen tentang desa mereka. Sebelum ke kantor wakil rakyat, mereka mengadakan kirab di Alun-Alun Mojokerto. Menurut Pj Kades Sendi Sucipto, seharusnya Sendi ditetapkan sebagai desa berdasar Permendagri No 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. "Kami kan masyarakat khusus," kata Sucipto ketika itu. Sendi memang memiliki sejumlah adat khas yang berbeda dengan desa-desa lain di Kabupaten Mojokerto. Di antaranya, ngangsu banyu kahuripan. Ritual itu dilakukan dengan mengambil air dari Bhabakan Kucur Tabud. Dilakukan secara bersama-sama oleh warga masyarakat adat Sendi. Baik laki-laki maupun perempuan. Mulai tua-muda hingga anak-anak. Semuanya turut terlibat. Dengan menggunakan peralatan timba tradisional yang terbuat dari bambu petung (cukil). Ritual itu dilakukan tiap bulan. Persisnya tiap Jumat Legi. Sucipto menjelaskan, tujuan dilakukan kegiatan itu adalah perwujudan rasa syukur kepada Tuhan. Atas limpahan keberkahan yang dirasakan dan dinikmati warga masyarakat adat Sendi. "Melalui sumber air dan Babhakan Kucur Tabud," katanya. Aksi rutin itu kerap mencuri perhatian warga. Banyak sekali para pengunjung dan untuk mangambil air tabud setelah kunjungan yang ketiga baru mendapatkan kesembuhan. Kucur Tabud juga dipakai untuk memandikan seorang perempuan yang sedang hamil ketika mencapai usia kandungan 3 bulan dan 7 bulan. Warga yakin, ritual itu mampu memberikan keberkahan bagi ibu dan anak yang akan dilahirkan. Warga Sendi juga memiliki aturan sendiri dalam menyelesaikan persoalan. Urun rembuk masih menjadi budaya yang melekat dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di lingkungannya. Mereka juga punya Satriyo Wayah. Organisasi anak-anak muda yang turut bertugas menjaga pelestarian tradisi di Sendi. Sendi terletak di tengah Cangar, jalur yang menghubungkan Pacet dengan Batu. Seiring kerap macetnya jalur utama ke Batu dan Malang dari Surabaya, terutama saat akhir pekan atau liburan, Cangar kini jadi jalur alternatif favorit. Jalur Cangar dipenuhi tanjakan dan turunan. Beberapa di antaranya tergolong ekstrem. Di situlah peran Sendi jadi penting. Jika melaju dari arah Batu, sebelum sampai ke Sendi, ada belasan papan petunjuk yang "mewajibkan" pengendara berhenti di sana. Untuk mengistirahatkan mesin dan kampas rem. Sebab, jika memaksakan diri, rem bisa blong. Ada belasan warung makan dan minum di Sendi yang dikelilingi hutan yang bisa dijadikan tempat istirahat. Dengan makanan khasnya berupa nasi jagung. Sucipto menepis anggapan bahwa perjuangan warga Sendi menjadi desa demi mengejar dana desa. Tapi, semata demi menjaga kekhasan tradisi dan kelestarian hutan di sekitar. Tapi, hingga sekarang perjuangan itu belum berbuah seperti yang diharapkan warga. Toh, kekecewaan kepada negara itu tak lantas membuat warga Sendi melupakan Hari Kemerdekaan. Sejak awal Agustus, tiap rumah di Sendi tak lupa memasang bendera Merah Putih. Setelah tasyakuran di surau pada Kamis malam lalu, para sesepuh menuju sebuah puncak bukit. Warga menyebutnya "puthuk kursi". Nama itu disematkan karena terdapat tatanan batu bata yang mirip sebuah kursi di puncaknya. Di sana ritual digelar. Aroma dupa menyeruak sekilas, lalu terbang terbawa embusan angin pegunungan. Angin malam itu sangat kencang. "Semoga para pejuang kemerdekaan mendapat tempat di sisi Allah. Dan, tercatat sebagai pejuang syahid," ujar Sucipto yang memimpin ritual. Doa lain juga dilantunkan. Di antaranya tentang keutuhan NKRI dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Pukul 22.00, seluruh warga berkumpul dan menikmati seni jaran kepang yang digelar hingga tengah malam. Dan, persis pada pagi Hari Kemerdekaan alias 17 Agustus, seluruh warga menggelar ritual basuhan Kucur Tabud. Yakni, membasuh muka air kehidupan. Warga meyakini, membasuh muka dengan air itu akan awet muda dan terlihat selalu segar. Setelah itu, menggelar upacara bendera Merah Putih dengan panjang puluhan meter. "Kita tetap NKRI meski tak diakui," tegas Sucipto. Semangat wara melakukan berbagai kegiatan dan ritual tersebut, kata Sucipto, sebagai salah satu pembuktian ke pemerintah. Bahwa Sendi menjadi bagian dari rakyat Indonesia. Bahwa Sendi adalah sekelompok masyarakat yang memiliki kekhasan. Semuanya tak dibuat-buat dan ada sejak puluhan tahun silam.&nbsp;

Perjuangan Warga Sendi, "Desa" Adat di Mojokerto, Mengejar Pengakuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sendi-desa-yang-hilang-dari-peta-kabupaten-mojokerto_m_184577.jpeg" alt="TEMPAT BERISTIRAHAT: Sepeda motor melintas di deretan warung di Desa Sendi, Pacet, Mojokerto, Jumat lalu (26/1)." width="100%">
<figcaption>TEMPAT BERISTIRAHAT: Sepeda motor melintas di deretan warung di Desa Sendi, Pacet, Mojokerto, Jumat lalu (26/1).</figcaption>
</figure>Versi pemerintah, Sendi hilang dari peta akibat agresi militer Belanda. Oleh Pemkab Mojokerto kini, desa yang terletak di antara dua destinasi wisata terkenal Jawa Timur itu akan dijadikan desa adat.   IMRON ARLADO, Mojokerto- FOLLY A.-TAUFIQURRAHMAN, Jakarta  ---  BAGI Supardi, tanah seluas 6 hektare itu jadi bukti bahwa desanya tidak muncul tiba-tiba. Ada sejarah yang tergurat dalam lahan yang dimanfaatkan sebagai pemakaman dan tanah ganjaran itu.  "Nenek moyang kami lahir, besar, dan dimakamkan di sini," kata pria 59 tahun tersebut kepada Jawa Pos Radar Mojokerto.  Karena itu, Supardi tak paham mengapa Sendi, desanya, bisa hilang dari peta Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Yang berbuntut pahit pada keseharian warga di lereng Gunung Welirang tersebut. "Kami diperlakukan diskriminatif. Tidak diperlakukan yang manusiawi," ujar Supardi yang oleh warga Sendi ditunjuk sebagai mbah demang. Diskriminasi yang paling mencolok adalah nihilnya sentuhan pembangunan oleh pemerintah. Di kampung yang terletak di Kecamatan Pacet, jujukan wisata utama di Mojokerto, itu, berbagai fasilitas umum dibangun dengan uang hasil iuran warga sendiri.  Mulai tempat pertemuan warga hingga masjid dan tempat mengaji. Bahkan, yang paling memprihatinkan, identitas kependudukan mereka dititipkan ke desa terdekat, yakni Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Padahal, Sendi dan Pacet terpisah 7 kilometer.  Sendi terletak di tengah Cangar, jalur yang menghubungkan Pacet dengan jujukan wisata terkenal lainnya di Jawa Timur, Kota Batu. Seiring kerap macetnya jalur utama ke Batu dan Malang dari Surabaya, terutama saat akhir pekan atau liburan, Cangar kini jadi jalur alternatif favorit.  Jalur Cangar dipenuhi tanjakan dan turunan. Beberapa di antaranya tergolong ekstrem. Di sinilah peran Sendi jadi penting. Jika melaju dari arah Batu, sebelum sampai ke Sendi, ada belasan papan petunjuk yang "mewajibkan" pengendara berhenti di sana. Untuk mengistirahatkan mesin dan kampas rem. Sebab, jika memaksakan diri, rem bisa blong. Ada belasan warung makan dan minum di Sendi yang dikelilingi hutan yang bisa dijadikan tempat istirahat.  Menurut Sokeh, warga Sendi lainnya, desanya mulai hilang dari peta pemerintahan sekitar 1989. "Awalnya ada di peta. Kami nggak tahu kok mendadak hilang," ucapnya kepada Jawa Pos Radar Mojokerto Jumat lalu (26/1).  Administrasi kependudukan warga pun berubah. Alamat mereka pun masuk ke Desa Pacet. Lantaran status kependudukan nebeng, untuk urusan listrik, warga di kampung itu baru menikmatinya 2017. Sebelumnya warga harus berswadaya membuat kincir air untuk menghasilkan setrum.  Sendi berdiri di atas lahan 24 hektare. Dihuni 50 kepala keluarga atau sekitar 100 jiwa. Desa tersebut punya potensi wisata besar. Karena berada di lereng gunung, hawa desa yang di Mojokerto dikenal sebagai jujukan kuliner nasi jagung itu sejuk. Panoramanya juga menawan. Di sekitar warung-warung yang jadi rest area, juga tersedia spot untuk kamping dan berswafoto.  Berbeda dengan Sokeh, Camat Pacet Norman Handito menyatakan, Sendi hilang dari peta sejak agresi militer II Belanda pada 1948. Saat itu Belanda melakukan pengusiran dan perkampungan tersebut dipakai untuk kebun serai.  Seluruh penduduk pun, lanjut Norman, terusir ke Dusun Ngepre dan Gotekan, Desa Pacet. Dua dusun itu berada sekitar 1 kilometer dari Desa Sendi.  Menurut Norman, pengusiran oleh Belanda dilakukan dengan cara nakal. Warga diancam untuk cap jempol sebagai bukti menyetujui proses jual beli lahan. Sebagian yang lain dengan sistem tukar guling. "Pengusiran tidak dilakukan secara fair meskipun ada bukti jual beli dan tukar guling," ucapnya.  Dari data empiris yang tersimpan di kantor kecamatan, Sendi sebenarnya sudah ditempati jauh sebelum Indonesia merdeka. "Desa ini pernah memiliki dua kepala desa, Singo Joyo di tahun 1915 sampai 1925. Sedangkan Kades terakhir adalah Singo Setro di tahun 1925 sampai 1948," jelasnya.  Menurut Supardi, sejak awal 2000-an, warga Sendi sebenarnya sudah berjuang agar eksistensi desa mereka diakui. Meski sempat direspons Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, tak lama kemudian mendadak lenyap. Tak pernah dilakukan pembahasan.  Tapi, belakangan berembus kabar baik. Norman menjelaskan, Pemkab Mojokerto tengah serius mengembalikan hak warga di kampung itu. Di antaranya dengan meregistrasikan desa tersebut ke Pemprov Jatim dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).  Sucipto, pelaksana tugas Kades Sendi, menjelaskan, nanti Sendi dijadikan desa adat oleh pemkab. Sebab, desa itu memiliki aturan tersendiri dalam menjalankan roda pemerintahan. Misalnya soal pelanggaran hukum yang dilakukan warga di kampung tersebut. Warga sudah memiliki Kutaramanawa Sendi atau kitab perundang-undangan desa itu. "Misalnya pelanggaran asusila. Cukup ditangani cakrabuana (semacam pecalang kalau di Bali, Red)," terangnya.  Jika pelaku masih melakukan pelanggaran yang sama, cakrabuana akan merekomendasikan untuk menjalani sidang majelis adat. Pelanggar aturan yang berkali-kali melakukan kesalahan akan disanksi sangat berat. Yakni, dialihkan penanganannya ke hukum negara.  Di Jakarta, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengungkapkan, kewenangan penentuan desa definitif tidak berada di pemerintah daerah (kabupaten/kota). Tapi murni berada di Kemendagri dengan usulan dari pemkab/pemprov.  Menurut Eko, biasanya penentuan desa definitif dari Kemendagri tidak bisa dilakukan sewaktu-waktu. "Cuma sekali dalam setahun, biasanya akhir tahun," katanya saat dihubungi Jawa Pos kemarin (27/1).  Setelah ditetapkan sebagai desa definitif dan terdaftar di Kemendagri, desa tersebut otomatis akan menerima kucuran dana dari APBN melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang ditransfer ke rekening pemda. "Tapi, sebelumnya desa harus membuat musyawarah desa (musdes) untuk menetapkan APBDes (anggaran pendapatan dan belanja desa, Red)," jelasnya.  Dirjen Bina Pemerintahan Kemendagri Nata Irawan menambahkan, pihaknya belum mendapatkan laporan soal kasus Desa Sendi, Mojokerto. "Saya tidak hafal. Karena ada ribuan usulan desa baru," ujarnya kemarin.  Terkait nasib Desa Sendi, Nata menerangkan bahwa pihaknya hanya menindaklanjuti keputusan Pemkab Mojokerto. "Mereka menetapkan, lalu diusulkan ke Kemendagri, nanti kami tetapkan," ucapnya.  Supardi menyatakan, harapannya dan seluruh warga desa tak muluk-muluk. Cukup diakui sebagai warga Desa Sendi saja sudah sangat bersyukur. "Karena perjuangan kami sejak 18 tahun silam tak pernah menuai hasil," kata dia.

Sendi, Desa yang Hilang dari Peta Kabupaten Mojokerto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/identitas-warga-dititipkan-fasilitas-umum-hasil-iuran_m_184483.jpeg" alt="Deretan warung di Desa Sendi, Mojokerto yang menjadi penghubun dengan Kota Batu" width="100%">
<figcaption>Deretan warung di Desa Sendi, Mojokerto yang menjadi penghubun dengan Kota Batu</figcaption>
</figure>Versi pemerintah, Sendi hilang dari peta akibat agresi militer Belanda. Oleh Pemkab Mojokerto kini, desa yang terletak di antara dua destinasi wisata terkenal Jawa Timur itu akan dijadikan desa adat.  IMRON ARLADO, Mojokerto- FOLLY A.-TAUFIQURRAHMAN, Jakarta --- BAGI Supardi, tanah seluas 6 hektare itu jadi bukti bahwa desanya tidak muncul tiba-tiba. Ada sejarah yang tergurat dalam lahan yang dimanfaatkan sebagai pemakaman dan tanah ganjaran itu.  "Nenek moyang kami lahir, besar, dan dimakamkan di sini," kata pria 59 tahun tersebut kepada Jawa Pos Radar Mojokerto.  Karena itu, Supardi tak paham mengapa Sendi, desanya, bisa hilang dari peta Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Yang berbuntut pahit pada keseharian warga di lereng Gunung Welirang tersebut. "Kami diperlakukan diskriminatif. Tidak diperlakukan yang manusiawi," ujar Supardi yang oleh warga Sendi ditunjuk sebagai mbah demang Diskriminasi yang paling mencolok adalah nihilnya sentuhan pembangunan oleh pemerintah. Di kampung yang terletak di Kecamatan Pacet, jujukan wisata utama di Mojokerto, itu, berbagai fasilitas umum dibangun dengan uang hasil iuran warga sendiri.  Mulai tempat pertemuan warga hingga masjid dan tempat mengaji. Bahkan, yang paling memprihatinkan, identitas kependudukan mereka dititipkan ke desa terdekat, yakni Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Padahal, Sendi dan Pacet terpisah 7 kilometer.  Sendi terletak di tengah Cangar, jalur yang menghubungkan Pacet dengan jujukan wisata terkenal lainnya di Jawa Timur, Kota Batu. Seiring kerap macetnya jalur utama ke Batu dan Malang dari Surabaya, terutama saat akhir pekan atau liburan, Cangar kini jadi jalur alternatif favorit.  Jalur Cangar dipenuhi tanjakan dan turunan. Beberapa di antaranya tergolong ekstrem. Di sinilah peran Sendi jadi penting. Jika melaju dari arah Batu, sebelum sampai ke Sendi, ada belasan papan petunjuk yang "mewajibkan" pengendara berhenti di sana. Untuk mengistirahatkan mesin dan kampas rem. Sebab, jika memaksakan diri, rem bisa blong. Ada belasan warung makan dan minum di Sendi yang dikelilingi hutan yang bisa dijadikan tempat istirahat.  Menurut Sokeh, warga Sendi lainnya, desanya mulai hilang dari peta pemerintahan sekitar 1989. "Awalnya ada di peta. Kami nggak tahu kok mendadak hilang," ucapnya kepada Jawa Pos Radar Mojokerto Jumat lalu (26/1).  Administrasi kependudukan warga pun berubah. Alamat mereka pun masuk ke Desa Pacet. Lantaran status kependudukan nebeng, untuk urusan listrik, warga di kampung itu baru menikmatinya 2017. Sebelumnya warga harus berswadaya membuat kincir air untuk menghasilkan setrum.  Sendi berdiri di atas lahan 24 hektare. Dihuni 50 kepala keluarga atau sekitar 100 jiwa. Desa tersebut punya potensi wisata besar. Karena berada di lereng gunung, hawa desa yang di Mojokerto dikenal sebagai jujukan kuliner nasi jagung itu sejuk. Panoramanya juga menawan. Di sekitar warung-warung yang jadi rest area, juga tersedia spot untuk kamping dan berswafoto.  Berbeda dengan Sokeh, Camat Pacet Norman Handito menyatakan, Sendi hilang dari peta sejak agresi militer II Belanda pada 1948. Saat itu Belanda melakukan pengusiran dan perkampungan tersebut dipakai untuk kebun serai.  Seluruh penduduk pun, lanjut Norman, terusir ke Dusun Ngepre dan Gotekan, Desa Pacet. Dua dusun itu berada sekitar 1 kilometer dari Desa Sendi.  Menurut Norman, pengusiran oleh Belanda dilakukan dengan cara nakal. Warga diancam untuk cap jempol sebagai bukti menyetujui proses jual beli lahan. Sebagian yang lain dengan sistem tukar guling. "Pengusiran tidak dilakukan secara fair meskipun ada bukti jual beli dan tukar guling," ucapnya.  Dari data empiris yang tersimpan di kantor kecamatan, Sendi sebenarnya sudah ditempati jauh sebelum Indonesia merdeka. "Desa ini pernah memiliki dua kepala desa, Singo Joyo di tahun 1915 sampai 1925. Sedangkan Kades terakhir adalah Singo Setro di tahun 1925 sampai 1948," jelasnya.  Menurut Supardi, sejak awal 2000-an, warga Sendi sebenarnya sudah berjuang agar eksistensi desa mereka diakui. Meski sempat direspons Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, tak lama kemudian mendadak lenyap. Tak pernah dilakukan pembahasan.  Tapi, belakangan berembus kabar baik. Norman menjelaskan, Pemkab Mojokerto tengah serius mengembalikan hak warga di kampung itu. Di antaranya dengan meregistrasikan desa tersebut ke Pemprov Jatim dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).  Sucipto, pelaksana tugas Kades Sendi, menjelaskan, nanti Sendi dijadikan desa adat oleh pemkab. Sebab, desa itu memiliki aturan tersendiri dalam menjalankan roda pemerintahan. Misalnya soal pelanggaran hukum yang dilakukan warga di kampung tersebut. Warga sudah memiliki Kutaramanawa Sendi atau kitab perundang-undangan desa itu. "Misalnya pelanggaran asusila. Cukup ditangani cakrabuana (semacam pecalang kalau di Bali, Red)," terangnya.  Jika pelaku masih melakukan pelanggaran yang sama, cakrabuana akan merekomendasikan untuk menjalani sidang majelis adat. Pelanggar aturan yang berkali-kali melakukan kesalahan akan disanksi sangat berat. Yakni, dialihkan penanganannya ke hukum negara.  Di Jakarta, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengungkapkan, kewenangan penentuan desa definitif tidak berada di pemerintah daerah (kabupaten/kota). Tapi murni berada di Kemendagri dengan usulan dari pemkab/pemprov.  Menurut Eko, biasanya penentuan desa definitif dari Kemendagri tidak bisa dilakukan sewaktu-waktu. "Cuma sekali dalam setahun, biasanya akhir tahun," katanya saat dihubungi Jawa Pos kemarin (27/1).  Setelah ditetapkan sebagai desa definitif dan terdaftar di Kemendagri, desa tersebut otomatis akan menerima kucuran dana dari APBN melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang ditransfer ke rekening pemda. "Tapi, sebelumnya desa harus membuat musyawarah desa (musdes) untuk menetapkan APBDes (anggaran pendapatan dan belanja desa, Red)," jelasnya.  Dirjen Bina Pemerintahan Kemendagri Nata Irawan menambahkan, pihaknya belum mendapatkan laporan soal kasus Desa Sendi, Mojokerto. "Saya tidak hafal. Karena ada ribuan usulan desa baru," ujarnya kemarin.  Terkait nasib Desa Sendi, Nata menerangkan bahwa pihaknya hanya menindaklanjuti keputusan Pemkab Mojokerto. "Mereka menetapkan, lalu diusulkan ke Kemendagri, nanti kami tetapkan," ucapnya.  Supardi menyatakan, harapannya dan seluruh warga desa tak muluk-muluk. Cukup diakui sebagai warga Desa Sendi saja sudah sangat bersyukur. "Karena perjuangan kami sejak 18 tahun silam tak pernah menuai hasil," kata dia.

Identitas Warga Dititipkan, Fasilitas Umum Hasil Iuran

desa sendi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#desa sendi

Berita Terkini

Sendi, Tempat Mendinginkan Mesin

Perjuangan Warga Sendi, "Desa" Adat di Mojokerto, Mengejar Pengakuan

Sendi, Desa yang Hilang dari Peta Kabupaten Mojokerto

Identitas Warga Dititipkan, Fasilitas Umum Hasil Iuran

Download Aplikasi JawaPos.com