<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/08/NHUDZORwpHs28k3qPTEP689anDXUED1aFkxi4LfK-575801617.jpg" alt="Ilustrasi Desa wisata di Sumba Timur. (Maps/Yusuf Paulus)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Desa wisata di Sumba Timur. (Maps/Yusuf Paulus)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Desa Patawang di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, kini berstatus desa mandiri. Tiga tahun mereka menjalankan program pemberdayaan berbasis lingkungan, Hijau Manise.&nbsp; Program ini dinilai berhasil meningkatkan kemandirian ekonomi warga serta memperbaiki kondisi sosial dan lingkungan desa. Ketua Umum Indonesia Social Sustainability Forum (ISSF) Sudarmanto mengatakan, status baru Patawang menandai perubahan signifikan dalam indeks pembangunan desa di kawasan timur Indonesia. &ldquo;Pada 2022, Patawang masih berstatus desa berkembang. Kini menjadi satu-satunya desa mandiri di Sumba Timur,&rdquo; ujar Sudarmanto dalam laporan penghargaan CSR dan Pengembangan Desa Berkelanjutan (PDB) Awards 2025. Program Hijau Manise awalnya berfokus pada penghijauan dan konservasi lahan kering di Sumba Timur. Namun kegiatan itu kemudian berkembang menjadi gerakan ekonomi lokal yang melibatkan masyarakat desa, sekolah, dan kelompok usaha mikro. Sejumlah inisiatif dijalankan, seperti pembentukan UMKM Kube Maukawini di Desa Lambakara, pengembangan agrowisata Patawang, serta kerja sama dengan aparat TNI dan Polri untuk edukasi lingkungan dan keamanan kawasan. &ldquo;Melalui agrowisata, warga tidak hanya menjaga kelestarian alam, tapi juga mendapatkan tambahan pendapatan dari hasil kebun dan wisata,&rdquo; kata Yulius, salah satu warga yang terlibat dalam program. Keberhasilan program tersebut mendapat pengakuan nasional. PT Muria Sumba Manis (MSM), mitra utama dalam program Hijau Manise, meraih Gold Award dalam ajang CSR &amp; PDB Awards 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa PDTT dan ISSF. Menteri Desa Yandri Susanto mengatakan, keberhasilan Patawang menunjukkan pentingnya sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha dalam membangun desa. &ldquo;Pembangunan desa tidak bisa berjalan&nbsp;sendiri. Perlu kolaborasi agar masyarakat memiliki kemandirian ekonomi dan kesadaran lingkungan,&rdquo; ucap Yandri. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, yang membuka acara penghargaan, menekankan bahwa perubahan di tingkat desa harus dimulai dari perubahan cara berpikir. &ldquo;Untuk menjadi desa maju dibutuhkan kemauan belajar dan kerja sama lintas pihak,&rdquo; kata Zulhas. Tim penilai CSR &amp; PDB Awards menilai program Hijau Manise layak menjadi model pemberdayaan desa berkelanjutan. Sebab, berhasil menjaga konsistensi program dan keterlibatan masyarakat.&nbsp; Proses verifikasi lapangan menunjukkan bahwa kegiatan tidak berhenti di seremoni, melainkan dijalankan terus-menerus oleh warga. Komisaris MSM, Raphael R. Susanto mengatakan, keberhasilan ini menjadi dorongan untuk memperluas cakupan program ke wilayah lain di Sumba Timur. &ldquo;Keberlanjutan hanya bisa terwujud jika masyarakat ikut berperan aktif dan merasakan manfaatnya secara langsung,&rdquo; ujar Raphael. Kini, Patawang menjadi satu-satunya desa mandiri di Kabupaten Sumba Timur dengan peningkatan ekonomi, pendidikan, dan partisipasi masyarakat yang signifikan. Pemerintah daerah menilai model seperti ini bisa direplikasi di desa lain, terutama di kawasan yang masih tertinggal.

Desa Patawang di Sumba Timur kini berstatus desa mandiri berkat program Hijau Manise yang sukses tingkatkan ekonomi dan lingkungan

Desa di Sumba Timur Naik Status Jadi Desa Mandiri, Warga Nikmati Hasil Program Hijau Manise

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/08/tRUiZgHKL85UCTkPkaUniAHra5tdwknDfTBecJ6y-275289569.jpg" alt="Mendes PDT Yandri Susanto menemui Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (6/10). (Humas Kemendes PDT)" width="100%">
<figcaption>Mendes PDT Yandri Susanto menemui Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (6/10). (Humas Kemendes PDT)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Sebanyak 15 ribu desa maju di seluruh Indonesia bakal naik kelas menjadi desa mandiri. Program itu tengah digodok Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bersama Kementerian PPN/Bappenas serta Bank Dunia. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengungkapkan hal tersebut usai bertemu Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Jakarta, Senin (6/10). Dalam pertemuan itu, Yandri didampingi Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria. "Desa Maju sekarang itu ada 23 ribu, nah itu kita mau geser 15 ribunya menjadi Desa Mandiri. Untuk itu perlu intervensi program," kata Yandri. Karena keterbatasan anggaran dari APBN, Kemendes menggandeng Bank Dunia yang sudah menyatakan siap memberikan dukungan pendanaan dan pendampingan teknis. Kerja sama dengan Bank Dunia ini harus melalui persetujuan dan pengawasan dari Bappenas. Program kerja sama itu direncanakan berjalan selama lima tahun mulai awal 2026, dengan total pembiayaan USD 800 juta atau sekitar Rp 13 triliun. Jika dibagi rata, setiap desa bakal mendapat sekitar Rp 550 juta. Selain pendampingan, Bank Dunia juga akan mendorong penerapan ekonomi hijau di desa-desa binaan. Setiap desa akan diarahkan memiliki tema khusus sesuai potensi lokal dan menjadi pusat produksi bahan baku untuk program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Nantinya desa-desa akan menyiapkan bahan baku untuk MBG. Selain itu, juga untuk memperkuat Koperasi Desa Merah Putih yang ujungnya ekonomi desa makin kokoh. "Kemendes PDT nanti akan menyiapkan program yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan desa tersebut. Intinya kami ingin meningkatkan Desa Maju menjadi Desa Mandiri," imbuh Yandri.

Program ini bertujuan untuk mengubah 15 ribu desa maju menjadi desa mandiri dengan pendanaan dari Bank Dunia.

Bakal Dapat Dana Segar Rp 13 T Dari Bank Dunia, 15 Ribu Desa Maju Didorong Naik Kelas Jadi Desa Mandiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/04/ADI-1734819185.jpg" alt="Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali mencatatkan prestasi terkait program Desa Mandiri. Berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT No. 400 Tahun 2024, jumlah Desa Mandiri di Jawa Timur melesat menjadi 4.019 desa dan merupakan yang tertinggi di Indonesia. Capaian itu merupakan hasil dari keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendorong kemajuan desa. &lsquo;&rsquo;Alhamdulillah, Jawa Timur kembali menjadi provinsi dengan desa mandiri tertinggi se-Indonesia. Jumlah desa mandiri di provinsi Jatim di tahun 2023 ada sebanyak 2.800. Jumlah itu meningkat 43,54% atau naik sebanyak 1.219 desa di tahun 2024 menjadi 4.019 desa,&rdquo; kata Pj. Gubernur Adhy Karyono di Surabaya, Sabtu (31/8). Peningkatan Desa Mandiri yang signifikan berkontribusi positif pada penurunan kemiskinan di Jatim hingga tembus satu digit yaitu 9,79% per Maret 2024. &lsquo;&rsquo;Dan ini berkat efektifnya berbagai program 5 tahun ke belakang, dibawah kepemimpinan Ibu Khofifah Indar Parawansa dan Pak Emil Dardak," imbuh Adhy. Setelah Jatim, peringkat kedua diduduki Provinsi Jawa Barat sebanyak 2.448 desa mandiri, disusul Jawa Tengah 1.528 desa mandiri, Kalimantan Barat dengan 1.079 desa mandiri dan Riau di urutan keempat dengan 853 desa mandiri. "Dengan demikian, Jatim menjadi penyumbang desa mandiri terbanyak dibandingkan provinsi lainnya. Dan alhamdulillah selalu konsisten menjadi yang tertinggi desa mandirinya," tegas Adhy. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/03/jatim-03D-315138911.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Disamping itu, Kabupaten Malang dan Kabupaten Mojokerto sukses meraih Penghargaan Percepatan Pembangunan Desa Tahun 2024 Tingkat Utama. Penghargaan itu disampaikan oleh Menteri Desa PDTT karena 378 Desa di Kabupaten malang seluruhnya merupakan desa Mandiri. Begitu pula 299 Desa di Kabupaten Mojokerto yang seluruhnya masuk dalam kategori mandiri. Sebelumnya di Kota Batu, 19 desa seluruhnya telah mandiri pada 2021. Lebih lanjut Adhy menyampaikan, untuk mendukung desa mandiri, penyaluran dana desa di Jawa Timur terus ditingkatkan. Total dana desa yang digelontorkan pada 2024 mencapai Rp 8,052 triliun untuk 7.721 desa. Per 29 Agustus 2024 pukul 08.00 WIB, dana desa yang telah disalurkan di Jawa Timur adalah sebesar 89,48% atau senilai Rp 7,206 Triliun. &lsquo;&rsquo;Dana itu disalurkan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat desa. Yang diwujudkan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi peran Bumdesa, serta perbaikan infrastruktur penunjang sosial ekonomi desa berjalan dengan baik," jelas Adhy. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/03/JATIM-03C-3436019921.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Sementara untuk penyaluran Pagu Earmark Dana Desa untuk BLT adalah sebesar Rp 924,4 Milyar (11,48% dari pagu) pada 256.781 KPM, Ketahanan Pangan Rp 1,904 Triliun (23,65% dari pagu) serta Penanganan Stunting Rp 717,4 Milyar (8,91% dari pagu). Adhy berharap seluruh pihak dapat bersinergi untuk mempertahankan dan mengembangkan desa mandiri di Jatim. Sehingga mampu menumbuhkan roda ekonomi serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). &lsquo;&rsquo;Pergerakan ekonomi dan partisipasi masyarakatnya dalam membangun desanya makin kuat serta mengurangi kesenjangan ekonomi,&rdquo; tutupnya.

Peningkatan Desa Mandiri yang signifikan sepanjang 2024 berkontribusi positif pada penurunan kemiskinan di Jawa Timur.

Jawa Timur Miliki Desa Mandiri Tertinggi Se-Indonesia, Ada 4.019 Desa pada 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/02/WhatsApp-Image-2024-09-02-at-082926-3691352.jpg" alt="Wakil Gubernur Jawa Timur 2019 - 2024 Emil Elestianto Dardak. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur Jawa Timur 2019 - 2024 Emil Elestianto Dardak. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wakil Gubernur Jawa Timur 2019 - 2024 Emil Elestianto Dardak turut andil menyumbangkan ide dan gagasan memajukan desa bersama pemuda-pemudi penggerak desa. &rdquo;Kami bertukar pikiran mengenai potensi ekonomi desa yang semakin terbuka lebar dengan perbaikan infrastruktur transportasi dan akses teknologi digital, serta kebijakan yang pro pembangunan desa,&rdquo; kata Emil. Dalam acara yang bertajuk Heppi Camp 76 di Batu itu, Emil mengaku senang karena dapat bersama sama bertukar pikiran dengan seluruh pemuda-pemudi penggerak desa se Jawa Timur. &rdquo;Seru sekali acara Heppi Camp 76 di Batu bersama pemuda-pemudi penggerak desa dari berbagai wilayah di Jawa Timur, kita bersama sama bertukar pikiran untuk kemajuan desa,&rdquo; ungkap Emil Dardak, suami Arumi Bachsin tersebut. Ketua DPD Partai Demokrat itu juga bercerita pengalaman dalam membangun desa bersama Khofifah Indar Parawansa saat menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim. &rdquo;Saat bertugas bersama Bu Khofifah, kami turut mendorong di antaranya Klinik BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dan Dewi Cemara (Desa Wisata Cerdas Mandiri Sejahtera),&rdquo; urai Emil Dardak. Dia menambahkan, Jawa Timur telah banyak berhasil dalam mengatasi persoalan desa tertinggal. Bahkan sudah ada sekitar 2.800 desa mandiri dan saat ini tidak ada lagi desa yang berstatus tertinggal. &rdquo;Saat ini, berdasar data 2023, 2.800 desa di Jatim sudah berstatus desa mandiri atau hampir seperempat dari jumlah desa mandiri di seluruh Indonesia, suatu kenaikan 88 persen dari 2022. Selain itu, Jatim juga telah berhasil mengatasi desa tertinggal sehingga tidak ada lagi satupun desa berstatus tertinggal,&rdquo; ucap Emil. Dilansir dari Antara, Desa Mandiri di Jawa Timur menjadi yang tertinggi di Indonesia dengan jumlah mencapai 4.019 desa berdasar Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Nomor: 400 Tahun 2024. Capaian itu buah kerja keras seluruh pihak mulai dari Pemprov Jatim, pemerintah kabupaten/kota, hingga kepala desa di seluruh Jatim, utamanya selama lima tahun ke belakang yakni sejak 2019-2024. &rdquo;Alhamdulillah, Jawa Timur kembali menjadi provinsi dengan desa mandiri tertinggi se-Indonesia,&rdquo; kata&nbsp; Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono. &rdquo;Ini berkat efektifnya berbagai program lima tahun ke belakang, di bawah kepemimpinan Ibu Khofifah Indar Parawansa dan Pak Emil Dardak,&rdquo; tambah dia. Di bawah Jatim, ada Provinsi Jawa Barat di urutan kedua sebanyak 2.448 desa mandiri, disusul Jawa Tengah 1.528 desa mandiri, Kalimantan Barat dengan 1.079 desa mandiri, dan Riau di urutan keempat dengan 853 desa mandiri. &rdquo;Dengan demikian, Jatim menjadi penyumbang desa mandiri terbanyak dibandingkan provinsi lainnya. Dan Alhamdulillah selalu konsisten menjadi yang tertinggi desa mandiri,&rdquo; ujar Adhy.

Wagub Jatim 2019 - 2024 Emil Elestianto Dardak turut andil menyumbangkan ide dan gagasan memajukan desa bersama pemuda penggerak desa

Emil Dardak Sumbang Ide dan Gagasan Majukan Desa Bersama Pemuda Penggerak Desa

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/13/la-ode-Ahmad-Bina-Desa-1986070430.jpeg" alt="Pelaksana Harian (PLH) Dirjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) La Ode Ahmad P Bolombo" width="100%">
<figcaption>Pelaksana Harian (PLH) Dirjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) La Ode Ahmad P Bolombo</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pelaksana Harian (PLH) Dirjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) La Ode Ahmad P Bolombo mengatakan, dibutuhkan kolaborasi semua stakeholder di pusat, daerah, hingga desa guna mewujudkan desa dan kelurahan yang maju, mandiri, dan sejahtera.&nbsp; "Hal ini karena kondisi desa yang sangat beragam karakteristik dan jenisnya," ujar La Ode Ahmad saat rapat koordinasi penyelanggaraan pemerintahan desa se-Kalimantan Tengah, di Kalimantan Tengah, Senin (13/11). Dijelaskannya, keragaman ini tentunya akan berpengaruh dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diemban oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. "Karena itu, untuk mendukung program Presiden Joko Widodo (Jokowi), membangun Indonesia dari pinggiran, Kemendagri memberikan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa," ujarnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013269839/gelar-ajang-pindeskel-2023-kemendagri-beri-penghargaan-daerah-yang-berhasil-bina-desa">Gelar Ajang Pindeskel 2023, Kemendagri Beri Penghargaan Daerah yang Berhasil Bina Desa</a>&nbsp; Peningkatan kapasitas itu diantaranya melalui pelatihan&nbsp; peningkatan kompetensi, manajemen pemerintahan, keuangan, kepemimpinan (leadership) dan manajerial secara umum melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). P3PD merupakan program kerjasama antara Pemerintah RI dan Bank Dunia (World Bank). Dalam kesempatan itu, La Ode juga menyoroti pengukuhan Pengurus DPD APDESI Kalimantan Tengah. Menurutnya, sampai saat ini, APDESI menjadi wadah asosiasi para Kepala Desa dan Perangkat Desa di seluruh Indonesia.&nbsp; "APDESI berkontribusi&nbsp; komunikasi, koordinasi, bersinergi membantu dan mendampingi pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa dan ikut meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan desa," paparnya.&nbsp; La Ode berharap APDESI tetap menjaga kekompakan dan kondusivitas pemerintah desa, terus bekerja bersama demi meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa dalam rangka mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.&nbsp; Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menjelaskan, rapat koordinasi penyelanggaraan pemerintahan desa ini merupakan wadah bersama Kepala Desa untuk berkoordinasi, berkolaborasi dan sinergi dalam menyelesaikan permasalahan dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan di Desa, diantaranya Batas Desa. Beberapa Isu Strategis Desa yang disampaikan, yaitu&nbsp; Pembangunan Listrik Desa, Pembangunan Infrastruktur Desa (Jalan Aspal) Pembangunan Sumber Daya Manusia di Desa, penguatan Sektor Kesehatan Desa (Stunting), Pangan Desa, dan Inflasi&nbsp; serta tingkat perkembangan Inflasi di Desa. "Diperlukan Integritas dan Kejujuran dalam bertugas untuk memberikan yang terbaik bagi desa di akhir masa jabatan kepala Desa, karena yang paling mengetahui Kondisi desa adalah kepala desa," katanya.

Untuk mendukung program Presiden Jokowi, membangun Indonesia dari pinggiran, Kemendagri memberikan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur

Ditjen Bina Pemdes: Butuh Kolaborasi yang Kuat untuk Wujudkan Desa Mandiri dan Sejahtera

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/khofifah-perkuat.jpg" alt="BANYAK PRESTASI: Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan sebagai Gubernur Peduli Kesejahteraan Aparatur Desa di Jakarta kemarin (19/3). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BANYAK PRESTASI: Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan sebagai Gubernur Peduli Kesejahteraan Aparatur Desa di Jakarta kemarin (19/3). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jumlah desa berstatus mandiri di Provinsi Jatim terus meningkat. Penambahan itu tidak terlepas dari prestasi Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Karena itu, Khofifah dinobatkan sebagai Gubernur Peduli Kesejahteraan Aparatur Desa dalam Peringatan 9 Tahun Undang-Undang Desa pada Hari Desa Nasional di Gelora Bung Karno, Jakarta, kemarin (19/3).  Penghargaan itu diberikan langsung kepada Khofifah oleh Ketua Umum DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Surta Wijaya bersama Ketua Umum DPP Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Indra Utama dan Ketua Umum DPN Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Widhi Hartono.  Khofifah menyatakan, potensi desa di Jatim cukup besar. Banyak desa yang mandiri di sektor pariwisata.  "Dari total 6.238 desa mandiri di Indonesia, sebanyak 23,88 persen atau 1.490 desa mandiri berada di Jatim," kata gubernur alumnus Unair tersebut.  Dia menambahkan, Pemprov Jatim akan terus mengoptimalkan berbagai program pembangunan di tingkat desa. Terutama dalam memberikan penguatan digitalisasi yang semakin pesat.  "Mari kita sama-sama berkolaborasi membangun strong partnership untuk menjadikan desa di Jatim lebih maju, mandiri, dan berdaya," tambah mantan menteri sosial itu.

Perkuat Ekonomi, Khofifah Optimalkan Desa Mandiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/image_6483441-1.jpg" alt="Aksi Cepat Tanggap (ACT) menyelenggarakan bantuan pangan menjelang hari raya Iduladha 1442 Hijriah. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Aksi Cepat Tanggap (ACT) menyelenggarakan bantuan pangan menjelang hari raya Iduladha 1442 Hijriah. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dari 8.576 desa di Provinsi Jawa Timur, sebanyak 2.326 di antaranya berstatus desa berkembang. Sedangkan 3.906 desa berstatus desa maju. Kemudian 1.490 desa berstatus desa mandiri.  Angka itu masuk dalam tertinggi nasional. Artinya, sebesar 23,88 persen desa mandiri nasional berada di wilayah Jatim. Data itu diserahkan dalam pembukaan Festival Inovasi Desa Tahun 2022 di Madiun pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas.  Kegiatan itu menjadi satu rangkaian dengan Penganugerahan Top Inovasi Terpuji Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) Jatim 2022. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, festival itu menjadi inspirasi mewujudkan sekaligus cara cepat mereplikasi kisah sukses yang telah banyak dicapai desa-desa di Jatim.  ”Saya rasa festival ini adalah cara paling cepat bagi desa lain untuk mereplikasi success story dari keberhasilan tiap desa di Jatim. Karena pada dasarnya untuk memulai dan membentuk desa mandiri dan sukses membutuhkan banyak ide atau inspirasi yang tidak mudah,” ungkap Khofifah, Jumat (9/12).  Khofifah menambahkan, setiap desa dan perangkatnya terkadang memiliki banyak ide yang sering kali susah diimplementasikan. Karena itu, lewat Festival Inovasi Desa setiap desa bisa mereplikasi cara sukses membangun desa maju dan mandiri melalui cara-cara sederhana sehingga berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.  ”Di tiap kunjungan kerja saya selalu menyempatkan untuk melihat dan menggali setiap potensi dari desa untuk bisa dikembangkan antara lain  menjadi desa devisa,” terang Khofifah.  Khofifah menambahkan, pada Oktober Jatim telah melakukan skema communal branding yang terbukti berhasil mengekspor perdana komoditas kopi ke Mesir dengan total 200 ton. ”Communal branding ini berhasil memasarkan hasil kopi petani dari tiga kabupaten di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo (Jember); Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam (Jombang); serta Desa Kare, Kecamatan Kare (Madiun). Total sebanyak 200 ton yang dikirim secara bertahap dengan nilai mencapai Rp 6,2 miliar,” ujar Khofifah.  Khofifah bersyukur karena banyak inovasi lahir dari desa dan terus tumbuh produktif. Itu mengantarkan Jawa Timur terbebas dari wilayah desa tertinggal. Berdasar data dari SK Menteri PDT RI No. 80 Tahun 2022 tentang status kemajuan dan kemandirian desa tahun 2022 jumlah Desa Mandiri di Jatim sebesar 1.490 desa mandiri. Jumlah itu adalah jumlah desa mandiri tertinggi se Indonesia.

23 Persen Desa Mandiri di Indonesia Ada di Jawa Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/GUS-HALIM-19.jpg" alt="Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar memaparkan tentang pembangunan desa berkelanjutan dan kebangkitan transmigrasi modern untuk kemajuan bangsa pada Minister Lecture di Kampus UGM, Yogyakarta, Kamis (19/5/2022). Minister Lecture yang" width="100%">
<figcaption>Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar memaparkan tentang pembangunan desa berkelanjutan dan kebangkitan transmigrasi modern untuk kemajuan bangsa pada Minister Lecture di Kampus UGM, Yogyakarta, Kamis (19/5/2022). Minister Lecture yang</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar meminta para pendamping desa untuk mengadopsi sistem digital dalam pelaksanaan pendampingan.  Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar menjelaskan, adopsi sistem digital ini agar sesuai dengan tuntutan zaman, di mana digitalisasi menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan.  Oleh karena itu, masyarakat desa pun dituntut untuk bisa beradaptasi secara cepat dan tepat.  "Diperlukan pengaturan dalam sinergi pemberdayaan, kegiatan pemberdayaan perlu juga mengadaptasi sistem digital, perlu penguatan dan pembelajaran, penting juga kegiatan pemberdayaan menangkap berbagai praktik baik dari lapangan, untuk dapat direplikasi di lapangan lainnya,” kata Gus Halim saat membuka seminar The first International Conference on Empowerment of Rural Communities di Jakarta, Rabu (30/11).  Sehingga sinergi kegiatan pemberdayaan dan pendampingan berjalan dengan baik, cepat mencapai tujuan pembangunan, sesuai dengan kaidah-kaidah pemberdayaan, serta dapat menjawab tantangan zaman saat ini.  Gus Halim juga menekankan pentingnya sinergitas dalam melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini bertujuan agar cita-cita desa menjadi mandiri dapat terwujud.  Selain itu ditekankan pentingnya pihak-pihak terkait untuk terlibat di dalamnya. Di antaranya supra desa, pemerintah daerah, kampus, swasta, serta pihak-pihak lain.  “Kegiatan pendampingan harus dilakukan bersama, perlu sinergi kegiatan pendampingan dan pemberdayaan, demi percepatan kebangkitan warga dan kemandirian masyarakat desa,” tegas peraih Doktor Honoris Causa dari UNY ini.  “Karena itu, perlu keterlibatan semua stakeholder desa, perlu peran supra desa, pemerintah daerah, kampus, swasta, serta pihak-pihak lain yang memiliki konsentrasi dan komitmen untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa,” urai Gus Halim.  Pembangunan di desa dilaksanakan dengan pendampingan secara penuh oleh aktor terkait.  Di antaranya yakni tenaga pendamping profesional, fasilitator transmigrasi, pendamping TEKAD, duta digital, kader digital, serta kader pemberdayaan masyarakat desa, dan kader kampung.  Seminar The first International Conference on Empowerment of Rural Communities diikuti lebih dari seribu peserta secara daring dari berbagai daerah dan desa.

Gus Halim: Pendampingan Desa Harus Adopsi Sistem Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/1657801031106.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jawa Timur membuktikan sebagai provinsi gudangnya desa mandiri. Terbaru, berdasar pemutakhiran data indeks desa membangun, Jatim dinobatkan sebagai provinsi dengan desa mandiri terbanyak se-Indonesia.  Berdasar SK Menteri PDTT Nomor 80 Tahun 2022 tentang status kemajuan dan kemandirian desa 2022, jumlah desa mandiri di Jatim sebanyak 1.490 desa dengan status mandiri, 3.906 desa maju, dan 2.326 desa dengan status berkembang.  ”Jatim menjadi penyumbang desa mandiri terbanyak dibanding provinsi lain. Dari total 6.238 desa mandiri di Indonesia, 23,88 persen atau 1.490 desa mandiri ada di Jatim,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa,  Kamis (14/7).  Di posisi kedua tercatat Jabar dengan 1.130 desa mandiri (18,11 persen), dan ketiga Kalbar dengan 586 desa mandiri atau 9,39 persen. Jumlah desa mandiri di Jatim pada 2022 naik drastis dibanding 2021 sebelumnya. Pada 2021 tercatat ada 697 desa mandiri di Jatim.  ”Alhamdulillah, tahun ini jumlahnya bertambah lebih dari 2 kali lipat menjadi 1.490 atau naik 113,77 persen. Ini prestasi luar biasa,” papar Khofifah.  Tidak hanya itu, 5 desa mandiri di Jatim juga masuk dalam 10 besar nasional dengan status IDM Mandiri. Yakni Desa Oro Oro Ombo (Kecamatan Batu, Kota Batu-peringkat 1), Desa Sidomulyo (Kecamatan Batu, Kota Batu-peringkat 2), Desa Genteng Kulon (Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi-peringkat 3).  Kemudian Desa Merkawang (Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban-peringkat 7), dan Desa Genteng Wetan (Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi-peringkat 10).  Di Jatim, Kabupaten Bojonegoro menjadi kabupaten dengan jumlah desa mandiri terbanyak dengan 155 desa mandiri, disusul Kabupaten Gresik 153 desa, dan Kabupaten Banyuwangi 138 desa mandiri.  Menurut Gubernur Khofifah, capaian tersebut sejalan dengan upaya Pemprov Jatim untuk terus membangun dan memberdayakan masyarakat desa melalui berbagai program. Pemprov Jatim juga berupaya mengurangi disparitas antara desa dan kota, terutama masalah kemiskinan.  ”Semoga tahun ini, disparitas kemiskinan desa dan kota di Jatim terus menyempit,” ujar Khofifah.

Jatim Punya 1.490 Desa Mandiri, Tertinggi Se-Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG_20220424_201903.jpg" alt="Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Humas Pemprov Jateng/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Humas Pemprov Jateng/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo berkomitmen membentuk desa mandiri dan sejahtera. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Rakernas Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI).  Untuk mewujudkan itu, Ganjar meminta Kepala Desa (Kades) se-Indonesia saling berbagi pengetahuan satu sama lain. Menurutny, hal tersebut dapat membuat desa kembar yaitu desa yang maju secara merata.  "Ini kita usulkan agar di antara mereka bisa membuat desa-desa kembar. Jadi nanti mereka saling belajar, NTT dengan Jawa, mungkin NTT dengan Sumatera, Sulawesi dengan Kalimantan, kita berkumpul lah ya agar kemudian bisa ada nilai tambah dari organisasi ini untuk menyejahterakan rakyat," kata Ganjar, Senin (6/6).  Lebih lanjut, Ganjar yang merupakan Ketua Dewan Pembina PAPDESI menyebut, inovasi di desa-desa sangat banyak selama masa pandemi. Khususnya terkait ketahanan pangan desa di tengah gejolak ekonomi.  "Menurut saya selama pandemi kemarin inovasi di desa banyak sekali. Saya melihat ojol desa umpama, aplikasi-aplikasi umpama," ucapnya.  "Atau barangkali bagaimana kita mempertahankan ketahanan pangan di desa di tengah situasi dunia yang seperti in. Desa kita ini lebih kuat, dijaga terus oleh kawan-kawan kades, perangkat desa," sambungnya.  Sementara itu, Ketua Umum PAPDESI Wargiyati menjelaskan, pihaknya bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mengembangkan inovasi di desa dan meningkatkan ekonomi kerakyatan. Dia pun berharap jalan PAPDESI untuk mewujudkan transformasi di desa semakin lancar.  "Katakanlah mungkin kripik dibungkus plastik dibungkus plastik kan harganya cuma seribu. Tapi kalau packagingnya bagus itu harganya kan bisa lima kali lipat atau sepuluh kali lipat. Itu yang mau kita kembangkan untuk menaikkan ekonomi kerakyatan," pungkasnya.

Bentuk Desa Mandiri dan Sejahtera, Ganjar: Buat Desa-desa Kembar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#desa mandiri

Berita Terkini