<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/11/Wakil-Ketua-Komisi-III-DPR-Ahmad-Sahroni-Dery-Ridwansah-1-4185951693.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menjalin&nbsp;kerja sama dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menangani kasus dugaan korupsi pembangunan pagar laut di perairan Desa Kohod, Tangerang. Dalam perkara ini, Kepala Desa Kohod, Arsin dan sekretaris desa serta dua orang lainnya juga telah menjadi tersangka Bareskrim Polri. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyambut baik wacana kolaborasi antara KPK dan Kejagung untuk mengusut kasus ini. Menurutnya, kerja sama ini bisa membantu pengusutan kasus lebih maksimal. &ldquo;Komisi III mendukung kolaborasi KPK-Kejagung dalam mengusut kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang. Biar lebih sakti. Karena pelakunya juga pasti sakti," kata Sahroni dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/4). Bendahara Umum Partai NasDem ini menyampaikan, pagar laut merupakan kasus besar. Sehingga menjadi lumrah bila ditangani secara serius oleh instansi penegak hukum. "Karena ini kasus besar, jadi untuk membongkarnya butuh kekuatan ekstra. Selain itu, ini juga penting agar penanganannya tidak lagi timpang tindih. Kalau perlu sinkronkan juga dengan Polri,&rdquo; imbuhnya. Lebih lanjut, Sahroni menyebut, dirinya dan masyarakat menunggu hasil penyelidikan kasus ini. Mengingat belum ada nama besar yang diungkap. &ldquo;Saya yakin banyak yang perlu diusut dari kasus ini, jadi kita membutuhkan keterlibatan semua pihak. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri karena memang kasusnya rumit. Karena dilihat dari sisi dan logika mana pun, tidak mungkin hanya sekelas kepala desa yang bermain. Kita semua tahu itu,&rdquo; tutup Sahroni.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyambut baik wacana kolaborasi antara KPK dan Kejagung untuk mengusut kasus pagar laut.

KPK Buka Peluang Kolaborasi Dengan Kejagung Usut Kasus Pagar Laut, Sahroni Menanti Nama Besar Diungkap

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/04/pagar-laut7-3878248941.jpg" alt="Para prajurit TNI AL membongkar pagar laut di Tangerang, Banten, Senin (4/2). (TNI AL)" width="100%">
<figcaption>Para prajurit TNI AL membongkar pagar laut di Tangerang, Banten, Senin (4/2). (TNI AL)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Dittipidum Bareskrim terus mendalami kasus pagar laut Desa Kohod. Hal ini usai sebelumnya Kejaksaan Agung (Kejagung) sempat mengembalikan berkas perkara dengan petunjuk menerapkan undang-undang tindak pidana korupsi. Dittipidum berupaya memenuhinya dengan kembali meminta keterangan ahli dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).&nbsp; Dirtipidum Bareskrim Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro menuturkan bahwa terkait dengan kasus yang kohod di Tangerang, penyidik sudah membaca dan mempelajari petunjuk P-19 dari Kejaksaan. "Sudah kami pelajari, kemudian langkah-langkah yang kita ambil, kami minta keterangan saksi ahli. Salah satu BPK. Dengan teman-teman BPK, kita diskusikan kira-kira ini ada kerugian negara di mana ya," ujarnya.&nbsp; Hingga saat ini BPK belum bisa menjelaskan adanya kerugian negara. Kemudian penyidik menindaklanjuti dari beberapa ahli. "Kami juga mencoba untuk mendiskusikan apakah ini termasuk kategori tindak pidana korupsi atau tidak," terangnya&nbsp; Dari hasil diskusi dengan beberapa ahli, penyidik mempelajari apa yang menjadi petunjuk jaksa. Dari petunjuk jaksa, penyidik mempertimbangkan salah putusan MK No.25/ PUU 14-2016, tanggal 25 Januari 2017, dalam pertimbangan menyatakan bahwa tindak pidana korupsi harus ada kerugian nyata, sehingga terdapat konsekuensi hukum.&nbsp; "Serta, dihapusnya kata-kata dapat, dalam frase dapat merugikan keuangan negara di pasal 2 dan 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga kerugian negara secara nyata haruslah berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI atau Badan Pengawas Keuangan Pembangunan BPKP. Ini juga merupakan jawaban kami kepada JPU," paparnya.&nbsp; Kemudian yang kedua, lanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang No.31 tahun 1999, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi secara eksplisit menyatakan, bahwa yang dapat dikategorikan tindak pidana korupsi adalah yang melanggar Undang-Undang tindak pidana korupsi atau melanggar Undang-Undang lain yang secara tegas dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi.&nbsp; "Kemudian yang ketiga, terdapatnya indikasi pemberian suap atau gratifikasi kepada para penyelenggara negara saat ini yang dalam hal ini Kades Kohod, ini saat ini sedang dilakukan penyelidikan oleh Kortas Tipikor Mabes Polri," ujarnya.&nbsp; Kemudian yang keempat, terhadap kejahatan atas kekayaan negara yang berupa pemagaran wilayah laut desa Kohod, saat ini sedang dilaksanakan proses penyelidikan oleh Direkturat Tindak Pidana Tertentu dan sudah turun sprint sidiknya. "Ini yang sekarang berlangsung," jelasnya.&nbsp; Kemudian, sesuai asas lex consumen derogat legi consumte atau hukum yang mengutamakan salah satu undang-undang khusus dalam suatu perkara. sehingga penyidik melihat posisi kasus tersebut fakta yang dominan adalah pemalsuan dokumen yang tidak menyebabkan kerugian negara terhadap keuangan negara ataupun perekonomian negara. "Sehingga, penyidik berkeyakinan perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi," ujarnya.

Dittipidum Bareskrim mendalami kasus pagar laut Desa Kohod. Hal ini usai sebelumnya Kejaksaan Agung sempat mengembalikan berkas perkara

Kasus Pagar Laut Desa Kohod, Penyidik Bareskrim Menilai Bukan Tindak Pidana Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/10/Harli-Kejagung1-4158803087.jpeg" alt="Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar (tengah). (Puspenkum Kejagung)" width="100%">
<figcaption>Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar (tengah). (Puspenkum Kejagung)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) mendukung Polri dalam penanganan kasus dugaan pemalsuan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di wilayah laut Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Tangerang, Banten. Saat ini, Kejagung masih dalam tahap pengumpulan data dan informasi terkait dengan penerbitan sertifikat tersebut.&nbsp; Kepala Pusat Penerangan (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menyampaikan bahwa pihaknya mendahulukan proses penegakan hukum yang tengah dilakukan oleh Polri. Yakni tindak pidana dugaan pemalsuan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015654869/kpk-panggil-hasto-sebegai-tersangka-pdip-bersurat-minta-tunda-dengan-alasan-ajukan-praperadilan-lagi">KPK Panggil Hasto Sebegai Tersangka, PDIP Bersurat Minta Tunda dengan Alasan Ajukan Praperadilan Lagi</a> &rdquo;Sekarang ini Polri sedang melakukan penyidikan apakah ada dugaan tindak pidana pemalsuan di situ. Jadi, kami mendahulukan itu,&rdquo; ungkap Harli pada Senin (17/2).&nbsp; Harli mengungkapkan, laporan yang diterima oleh Kejagung terkait dengan persoalan yang terjadi di wilayah pesisir Tangerang itu memang sama dengan laporan kepada Polri. Yakni terkait dengan penerbitan sertifikat. Karena itu, Kejagung memilih menunggu hasil proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Korps Bhayangkara.&nbsp; &rdquo;Karena objeknya kan sama, soal penerbitan sertifikat. Nanti kami lihat sekiranya tindak pidana pemalsuan itu benar ada. Apakah pemalsuan itu karena adanya suap atau gratifikasi, atau murni memang pemalsuan saja,&rdquo; beber Harli.&nbsp; Dia menegaskan bahwa saat ini tidak ada bahasa penghentian penyidikan atau SP3. Sebab, langkah yang dilakukan oleh Kejagung atas laporan yang mereka terima masih dalam tahap pengumpulan data dan informasi. Sehingga tidak ada kata penghentian penyidikan. &rdquo;Kan masih pengumpulan data dan informasi. Istilah SP3 itu kalau sudah penyidikan,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri memastikan bahwa kasus dugaan pemalsuan penerbitan sertifikat laut di Tangerang, Banten tinggal menunggu hasil pengujian barang bukti oleh Laboratorium Forensik (Labfor) Polri. Dia memastikan, kasus tersebut ditangani dengan mengedepankan pendekatan scientific crime investigation.&nbsp; Menurut Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro menyampaikan bahwa proses penyidikan kasus tersebut sudah berjalan dengan baik.&nbsp; &rdquo;Tinggal nunggu alat bukti-alat bukti lainnya. Karena kami masih menunggu dari labfor dan lain sebagainya. Tapi, kalau proses pemeriksaan, penyidik sudah merasa cukup,&rdquo; kata dia.&nbsp; Mereka telah memeriksa 44 orang saksi. Termasuk Kepala Desa (Kades) Kohod Arsin dan sekretaris desa (sekdes) kohod. Mereka sudah menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Bareskrim Polri. &rdquo;Hanya tinggal pembuktian-pembuktian terkait barang yang palsu. Tentu saja secara scientific akan dibuktikan oleh penyidik melalui uji labfor,&rdquo; imbuhnya.

Kejagung menyampaikan pihaknya mendahulukan proses penegakan hukum yang tengah dilakukan oleh Polri. Yakni tindak pidana pemalsuan.

Kejagung Dahulukan Penyidikan Dugaan Pemalsuaan Sertifikat Laut di Desa Kohod oleh Polri 

<div id="m#msg-f:1821847475014938958" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/21/Screenshot_2025-01-21-15-57-17-633_comgoogleandroidgm-edit-2328171517.jpg" alt="Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan soal SHGB dan SHM di luar garis Pantai Desa Kohod, Tangerang, Banten pada Senin (20/1)." width="100%">
<figcaption>Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan soal SHGB dan SHM di luar garis Pantai Desa Kohod, Tangerang, Banten pada Senin (20/1).</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1821847475014938958-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="ltr"> <div> &nbsp; JawaPos.com-Sorotan terhadap pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Tangerang, Banten mendapat respons dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. Pada Senin (20/1) Nusron menyampaikan bahwa pihaknya sedang menginvestigasi persoalan tersebut. Khususnya yang terkait dengan kewenangan ATR/BPN. Dia mengakui bahwa di lokasi tersebut sudah terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/015553261/byd-dominasi-penjualan-mobil-listrik-di-indonesia-raih-36-persen-pangsa-pasar-sepanjang-2024">BYD Dominasi Penjualan Mobil Listrik di Indonesia, Raih 36 Persen Pangsa Pasar sepanjang 2024</a> Menteri Nusron pun membeber data SHGB itu. Dia menyampaikan bahwa data tersebut diperoleh dari penelusuran awal yang dilakukan oleh instansinya. Setidaknya ada 263 bidang di wilayah Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Tangerang, Banten sudah memiliki SHGB. Terdiri atas 234 bidang SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang SHGB atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang atas nama perseorangan.&nbsp; Selain itu, ditemukan juga 17 bidang Sertipikat Hak Milik (SHM) di kawasan tersebut. Nusron menyampaikan bahwa hasil koordinasi pengecekan tersebut, sertifikat yang telah terbit terbukti berada di luar garis pantai. Karena itu pihaknya akan melakukan evaluasi dan peninjauan ulang. &rdquo;Jika ditemukan cacat material, cacat prosedural, atau cacat hukum, sesuai dengan PP (Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021) maka sertifikat tersebut dapat dibatalkan,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Bahkan, Nusron menyatakan, pembatalan bisa dilakukan tanpa melalui proses pengadilan. &rdquo;Selama usianya belum mencapai lima tahun,&rdquo; kata dia. Dia juga menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat yang telah memanfaatkan aplikasi BHUMI ATR/BPN untuk melakukan pengecekan terkait hal tersebut. Menurutnya, aplikasi tersebut berhasil menjadi sarana transparansi terhadap kinerja jajaran Kementerian ATR/BPN. Sementara itu, investigasi dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dengan mengirim Direktur Jenderal (Dirjen) Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya untuk berkoordinasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) terkait garis pantai di Desa Kohod. Langkah itu diambil untuk memastikan bidang-bidang tanah tersebut berada di dalam atau di luar garis pantai desa di wilayah pesisir utara Banten.&nbsp; &rdquo;Data dokumen pengajuan sertifikat yang diterbitkan sejak tahun 1982 akan dibandingkan dengan data garis pantai terbaru hingga tahun 2024,&rdquo; ungkap Nusron. (*) </div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Sorotan terhadap pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Tangerang, Banten mendapat respons dari Menteri ATR/BPN Nusron Wahid

ATR/BPN Akui telah Terbit SHGB dan SHM untuk 263 Bidang di Luar Garis Pantai Desa Kohod, Nusron Wahid Lakukan Investigasi dan Siap Ambil Langkah Tegas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/kunjungi-desa-kohod-iriana-jokowi-dijaga-ya-bu_m_148407.jpeg" alt="KAMPUNG BINAAN: Iriana Jokowi didamping Ketua TP PKK Banten, Niniek Wahidin dan Kepala DP3AKKB Banten Siti Maani Nina saat meninjau Desa Kohod Tangerang, Rabu (2/8)." width="100%">
<figcaption>KAMPUNG BINAAN: Iriana Jokowi didamping Ketua TP PKK Banten, Niniek Wahidin dan Kepala DP3AKKB Banten Siti Maani Nina saat meninjau Desa Kohod Tangerang, Rabu (2/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengunjungi Kampung Sejahtera di Kampung Pintu Air, Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, kemarin (2/8). Kunjungan itu disambut Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Banten, Niniek Suryani Wahidin. Di Desa Kohod, istri Presiden Joko Widodo yang ditemani oleh Mufidah Yusuf Kalla dan beberapa istri menteri yang tergabung dalam Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja itu meninjau langsung berbagai fasilitas penunjang yang telah dibangun di desa yang sebelumnya tertinggal tersebut. Seperti Posyandu, Gedung Pendidikan Anak Usia Dini, Rumah Instan Sederhana Sehat, kebun bibit, lapangan bulu tangkis, sanitasi, jalan desa, rumah ibadah dan berbagai hasil karya kerajinan tangan warga. "Dijaga ya Bu kebunnya. Mudah-mudahan bermanfaat,&rdquo; terang Iriana kepada ibu-ibu yang menyambutnya di depan rumahnya. Pada kesempatan itu, Iriana Jokowi memberikan bantuan tas dan peralatan alat sekolah kepada siswa-siswa PAUD, bibit tanaman, makanan tambahan, dan kain batik kepada warga. Diakhir kunjungannya, Ibu Negara dan anggota OASE menyaksikan penanyangan video program kampung sejahtera serta mendengar penjelasan program itu dari Bupati Tangerang Zaki Iskandar. Siti Maani Nina, kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten mengatakan, kunjungan Iriana Jokowi untuk melihat dan memastikan program Kampung Sejahtera yang dicanangkannya Ibu-ibu Istri Kabinet Kerja/ OASE berjalan dengan baik. &rdquo;Desa Kohod selama setahun ini menjadi perhatian Oase Cinta beserta Pemprov Banten dan Pemkab Tangerang. Beberapa masalah di daerah itu sedikit demi sedikit mulai dibenahi mulai dari infrastruktur, kesehatan, pengelolaan sanitasi dan partisipasi warganya. Dilakukan sejak 2016,&rdquo; ujarnya. Menurutnya, dipilihnya Desa Kohod oleh OASE sebagai Kampung Sejahtera karena desa itu dekat dengan Jakarta sebagai Ibukota Negara. Dulu sebelum dicanangkan sebagai kampung sejahtera kondisinya memprihatinkan.  Saat dilakukan pendataan, terdapat 90-an rumah kumuh, infrastruktur jalan desa yang buruk, persoalan sanitasi dan lahan pertanian yang tidak bisa digarap oleh masyarakat setempat.  &rdquo;Setelah dibina, sekarang desa ini menjadi model kemandirian tingkat desa. Dulu terbelakang, sekarang warganya sedikit-sedikit sadar akan kesehatan dan kesejahteraanya,&rdquo; ucapnya. Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan penetapan Desa Kohod sebagai percontohan desa sejahtera atas inisiatif para isteri menteri. &rdquo;Mereka menunjuk Desa Kohod sebagai kampung cinta binaan OASE,&rdquo; katanya. Dia juga mengatakan, sejak ditetapkan tahun 2016 lalu sebagai Kampung Cinta Binaan Oase, Desa Kohod bersolek. Infrastruktur dasar desa itu diperbaiki, jalan kampung dan jalan setapak yang berada di desa yang dulu rusak, kini sudah dibeton dan dikonblok. Perbaikan sanitasi dan akses air bersih bagi warga serta bedah rumah warga yang tak layak huni juga telah dilakukan. &rdquo;Banyak pihak yang terlibat disini, nanti kita kembangkan di desa lainnya di Kabupaten Tangerang agar pembangunannya lebih merata,&rdquo; ucapnya seperti dilansir Indopos (Jawa Pos Group).

Kunjungi Desa Kohod, Iriana Jokowi: Dijaga ya Bu...

desa kohod

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#desa kohod

Berita Terkini

KPK Buka Peluang Kolaborasi Dengan Kejagung Usut Kasus Pagar Laut, Sahroni Menanti Nama Besar Diungkap

Kasus Pagar Laut Desa Kohod, Penyidik Bareskrim Menilai Bukan Tindak Pidana Korupsi

Kejagung Dahulukan Penyidikan Dugaan Pemalsuaan Sertifikat Laut di Desa Kohod oleh Polri

ATR/BPN Akui telah Terbit SHGB dan SHM untuk 263 Bidang di Luar Garis Pantai Desa Kohod, Nusron Wahid Lakukan Investigasi dan Siap Ambil Langkah Tegas

Kunjungi Desa Kohod, Iriana Jokowi: Dijaga ya Bu...

Download Aplikasi JawaPos.com