<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/14/WhatsApp-Image-2023-06-14-at-211551-1829534446.jpg" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan kawasan pedesaan Agroforestri Kopi Lereng Gunung Arjuno (AKLA) di area Wisata Oyot Coban Talun, Kota Batu, Rabu (14/6)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan kawasan pedesaan Agroforestri Kopi Lereng Gunung Arjuno (AKLA) di area Wisata Oyot Coban Talun, Kota Batu, Rabu (14/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan kawasan pedesaan Agroforestri Kopi Lereng Gunung Arjuno (AKLA) di area Wisata Oyot Coban Talun, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Rabu (14/6). Khofifah menyatakan optimistis Agroforestri Kopi bisa tembus pasar ekspor menyusul success story produk kopi Jatim lain. Yakni mulai kopi Kare dari Madiun, Kopi Wonosalam dari Kabupaten Jombang, serta Kopi dari Bondowoso. Produk kopi tersebut berhasil tembus pasar ekspor setelah dikembangkan melalui sistem communal branding sehingga bisa menembus pasar ekspor dengan kuantitas yang besar serta kontinuitas yang terjaga. &rdquo;Dua tahun setelah tanam bisa dipanen hasil kopinya. Saya minta pada para petani di sini supaya segera disiapkan produknya untuk bisa masuk dalam Communal Branding, karena potensi ekspornya begitu besar,&rdquo; ujar Khofifah. Menurut dia, sistem communal branding menjadi andalan guna mendorong produk Jatim masuk ke pasar internasional. Sistem itu menjawab kendala produk ekspor yang terkadang kualitasnya bagus tapi secara kuantitas dan kontinuitas sulit untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor. Dia menjelaskan, melalui communal branding atau sistem branding satu merek tersebut bisa dimanfaatkan banyak pelaku usaha sebagai solusi meningkatkan kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan kemasan untuk orientasi pasar ekspor. &rdquo;Oleh karena itu, jika sudah masuk pada pasar ekspor dan communal branding tugas selanjutnya adalah quality kontrol harus dilakukan,&rdquo; tegas Khofifah. Khofifah menambahkan, banyaknya potensi pertanian di Kota Batu yang bisa dikembangkan untuk masuk sebagai desa devisa. Pertanian Kota Batu sangat potensial untuk menyusul 140 desa devisa yang telah lebih dulu terbentuk di Jatim. &rdquo;Salah satu syarat bisa masuk desa devisa adalah ketika dalam satu desa itu memiliki keunggulan produk yang genuine dan original bukan produk dari desa lain. Selain itu, banyak warga desa melakukan pengembangan produk tersebut secara masif. Di Batu saya yakin ini banyak yang potensial,&rdquo; ucap Khofifah. Khofifah berharap desa devisa di Jatim jumlahnya semakin banyak. Sehingga, banyak desa menjadi jembatan memasarkan produk lokal untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi Jatim, bahkan nasional. &rdquo;Desa devisa ini akan mendapat bantuan dan pendampingan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Termasuk akses pasar hingga akses pembiayaannya. Ini penting, ketika nanti sudah melakukan transaksi berbasis ekspor, transaksi akan di dukung Bank Exim,&rdquo; papar Khofifah. &nbsp;

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa resmikan kawasan  Agroforestri Kopi Lereng Gunung Arjuno di area Wisata Oyot Coban Talun, Kota Batu

Launching Kawasan Pedesaan Agroforestri Kopi Lereng Gunung Arjuno, Khofifah Optimistis Tembus Pasar Ekspor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/untuk_pasar_luar.jpg" alt="MATERIAL EKSPOR: Dari kiri, Kusnen, warga Punjung, Direktur BUMDes Sejahtera Lilik Musthofa, dan kepala Dusun Ketro, Desa Punjung, di kebun jahe merah di desa, Kabupaten Pacitan (27/11). (GUSLAN GUMILANG/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MATERIAL EKSPOR: Dari kiri, Kusnen, warga Punjung, Direktur BUMDes Sejahtera Lilik Musthofa, dan kepala Dusun Ketro, Desa Punjung, di kebun jahe merah di desa, Kabupaten Pacitan (27/11). (GUSLAN GUMILANG/JAWA POS)</figcaption>
</figure>Untuk Pasar Luar Negeri, Pertaniannya Harus Organik, tanpa Fungisida dan Insektisida Upaya Punjung di Pacitan Bangkit Jadi Pengekspor Jahe lewat Program Desa Devisa Lewat Desa Devisa, pendampingan mulai dari masa menanam hingga memanen dilakukan. Penjualan pun disesuaikan dengan jenis jahe yang dilego. Agar harga jual bisa tinggi dan tak ada lagi yang sampai harus menjual mobil untuk beli bibit. WAHYU ZANUAR BUSTOMI, Pacitan --- DENGAN percaya diri, rombongan tiga pikap dari sudut Pacitan itu berangkat ke Ponorogo. Di bak tiga kendaraan tersebut ada berton-ton jahe yang baru dipanen. Siap untuk dijual di Kota Reog. Dengan harga jual Rp 14 ribu–Rp 15 ribu per kilogram, itu pun sudah turun dari harga awal pandemi, masih terbayang keuntungan yang bisa didapat. Namun, malang memang tak dapat ditolak. Sesampai di Ponorogo, harga jual jahe sudah seperti penerjun payung yang parasutnya tak mengembang. Jatuh drastis, jadi Rp 1,8 ribu–Rp 2 ribu. ’’Akhirnya hanya satu pikap yang muatannya dijual untuk menutup biaya wira-wiri Pacitan–Ponorogo–Pacitan. Dua pikap terpaksa dibawa pulang dan jahenya ditanam kembali,’’ kata Direktur BUMDes Sejahtera Desa Punjung Lilik Musthofa kepada Jawa Pos (27/11). Kisah pahit yang dituturkan Lilik itu dialami Oktober lalu oleh seorang warga desanya, Punjung. Desa di Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, itu dikenal sebagai lumbung jahe untuk waktu yang lama. Warga setempat juga pernah menikmati kejayaan di awal pandemi Covid-19. Harga jahe sampai menembus Rp 30 ribu–Rp 35 ribu per kg. Dengan perbandingan 1 banding 10 alias 1 ton bibit membuahkan 10 ton panen jika tanahnya sangat subur, wajar jika banyak warga Punjung yang ’’gelap mata’’. Ada yang sampai rela menjual pikap untuk membeli bibit. Bibit seharga Rp 30 ribu pun dijabani, sampai berkuintal-kuintal. ’’Tahun lalu, sekali panen keuntungan saya bisa seharga satu motor baru,’’ ujar Kusnen, warga Dusun Ngamplungan, Desa Punjung. Tapi, sekarang, jangankan mendapat untung. Untuk kebutuhan perawatan dan biaya panen saja tidak cukup. Oktober lalu, Kusnen seharusnya memanen jahenya. Namun, hingga Desember, hal itu belum bisa dilakukan. Lahan milik Kusnen termasuk yang sengaja tidak dirawat. Rumput dan semak belukar dibiarkan menutupi tanaman jahe. Dia pun lupa ada berapa titik jahe yang ditanam. Semua bayangan indah berubah jadi mimpi buruk setelah harga jahe menurun tajam. Kini, upaya untuk membangkitkan kembali jahe Punjung dilakukan lewat program Desa Devisa. Secara garis besar, Desa Devisa berarti desa yang produk unggulan dari desa itu ditujukan untuk ekspor. Dimulai November lalu, Desa Devisa Punjung didesain tidak hanya untuk menyuplai kebutuhan pasar dunia, tapi juga membentuk pola pikir baru para petani. Pendampingan dari menanam hingga panen dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang sekaligus menangani pembiayaan. Sistem penjualan pun turut ditata. Para petani tak lagi menjual ke tengkulak, tetapi langsung melalui offtaker yang ditunjuk. Desa Devisa Punjung bekerja sama dengan PT Indo Bumi Lavanaa sebagai offtaker. Jahe emprit dan merah nanti diekspor dalam bentuk setengah jadi alias berupa bubuk. Tujuannya ke Timur Tengah dan Eropa. Sementara itu, jahe gajah bisa diekspor dalam kondisi segar ke Asia Selatan. Tujuannya Bangladesh dan Pakistan. ’’Sampel powder (bubuk) jahe sudah kami kirim ke negara tujuan,’’ ucap Dirut PT Indo Bumi Lavanaa Mayang Anggun. Jatim menjadi provinsi dengan Desa Devisa terbanyak, yakni 28 desa. Tahun ini Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meresmikan enam Desa Devisa baru. Selain Punjung di Pacitan yang mengolah jahe, ada pula Desa Parengan di Lamongan yang memproduksi tenun ikat, Desa Minggirsari di Kabupaten Blitar yang memproduksi jimbe, Desa Ngubalan di Ngawi yang membuat kerajinan akar jati, serta dua desa di Tuban yang memproduksi batik dan tenun gedog. ’’Saya optimistis Desa Devisa mampu meningkatkan kinerja ekspor di Jatim. Produk lokal pun bisa tembus pasar ekspor,’’ tuturnya. Jenis jahe dari Punjung nanti juga menyesuaikan kebutuhan pasar. Sebab, segmentasi jahe emprit, jahe merah, dan jahe gajah berbeda. Begitu pun proses ekspornya. Masa tanam jahe juga diatur. Jadi, waktu panen tidak sama dengan negara lain. Hal itu akan berpengaruh pada harga. Menurut Mayang, potensi ekspor jahe di Pacitan sangat tinggi. Selama ini, kabupaten di sisi selatan Jatim itu kalah oleh Ponorogo untuk hasil jahe. Padahal seharusnya tidak. Sebab, jahe di Ponorogo juga berasal dari kabupaten tetangganya tersebut. Begitu juga Wonogiri, tetangga Pacitan lainnya yang masuk wilayah Jawa Tengah. Di sana terkenal pula hasil jahenya. Padahal, 60 persen jahenya berasal dari Pacitan pula. Menurut Mayang, masuk ke pasar ekspor tidak mudah. Salah satunya, sistem pertanian dibuat organik. Tanpa pestisida, fungisida, atau insektisida. Pemberdayaan petani pun dilakukan. Mereka tak hanya diedukasi, tapi juga difasilitasi. Sebanyak 70 petani jahe sudah bergabung. Mereka diberi modal bibit jahe gajah. ’’Bibitnya dibayar saat panen,’’ terangnya. Peralatan nantinya juga disiapkan, khususnya alat pencacah dan penggiling jahe. Sebab, produk setengah jadi yang berupa bubuk itu diolah di Desa Punjung. Tepatnya di bawah naungan BUMDes Sejahtera Punjung. Lahan yang disiapkan mencapai 10 hektare. Kalau diekspor bentuk powder, harganya naik 10 kali lipat. Bisa sampai Rp 40 ribu per kg. ’’Hasil panen petani nanti kami beli dan olah,’’ tutur Lilik. Selain menggaet banyak petani, program tiap rumah menanam jahe juga dikampanyekan. Caranya dengan menggandeng PKK agar ekspor tahun depan semakin banyak. Diharapkan, harga jual jahe di Pacitan naik dan petani lebih sejahtera. Termasuk bisa menyerap banyak tenaga kerja, terlebih untuk pengolahan produk jahe setengah jadi. ’’Per rumah ada jahe yang ditanam di polibag,’’ ucapnya. Pada 2023, Punjung ditargetkan bisa mengekspor setidaknya 50 ton jahe segar dan 18 ton jahe powder. Tapi, Lilik optimistis bisa lebih dengan cara menghimpun beberapa desa lainnya. ’’Mudah-mudahan paling tidak ada 150 ton jahe segar yang diekspor dari Pacitan,’’ katanya.

Upaya Punjung di Pacitan Bangkit Jadi Pengekspor Jahe

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/AGUS-KARTA.jpeg" alt="Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita" width="100%">
<figcaption>Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus menjalankan strategi guna semakin meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) di pasar ekspor. Tantangan yang dihadapi pelaku IKM nasional dalam memperluas pasar ekspor adalah informasi, pembiayaan, efisiensi proses produksi hingga distribusi.  Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, IKM merupakan sektor yang dominan di Tanah Air, dengan jumlah unit usaha sebanyak 4,4 juta. Guna memacu daya saingnya, perlu disertai penguatan kualitas dan jejaring.  "Sehingga IKM dapat berperan lebih besar sebagai bagian dari rantai pasok industri besar dan meningkatkan ekspor yang merupakan komponen utama penerimaan devisa negara untuk menunjang perekonomian nasional,” kata dia, Senin (30/5).  Menperin mengungkapkan, meskipun IKM menjadi sektor dominan dalam hal jumlah, yaitu sebesar 99,7 persen dari total unit usaha industri di Indonesia, namun pemasaran produk IKM masih perlu upaya untuk semakin dioptimalkan. Langkah strategis ini diyakini mampu mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.  “Mereka perlu mendapat pengetahuan dan kemampuan untuk pengurusan (regulasi) dokumen ekspor, kemudian terkait pembiayaan IKM untuk memperluas akses pasarnya, efisiensi dalam biaya distribusi dan logistik produk IKM, sampai dengan kemampuan produktivitas IKM untuk mencapai efisiensi skala ekonomi,” paparnya.  Salah satu program yang akan dijalankan adalah Program Desa Devisa, yakni pengembangan klaster komoditas ekspor dengan berbasis pemberdayaan atau komunitas. Tugas itu berada dibawah Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin bersama Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).  Pilot project kerja sama Kemenperin dan LPEI diawali dengan pengembangan kapasitas para pelaku usaha di sentra IKM gula palma di Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.  “Indonesia merupakan negara pengekspor utama gula palma di dunia, dengan nilai ekspor produk berbahan dasar nira kelapa/gula aren/gula siwalan mencapai 36,5 ribu ton dengan nilai USD 49,3 juta pada 2019, dan meningkat menjadi 39,4 ribu ton dengan nilai USD 63,5 juta di tahun 2020,” sebut Reni.

Kemenperin Genjot Ekspor IKM Lewat Program Desa Devisa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG-20220218-WA0053.jpg" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Humas Pemprov Jatim" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Humas Pemprov Jatim</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus mendorong pelaku usaha kecil menengah (UKM) Jatim menembus pasar global. Salah satunya melalui program desa devisa yang diinisiasi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).  ”Program ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin karena UMKM Jawa Timur memiliki peluang yang besar untuk berpartisipasi dalam perdagangan internasional dan global value chain (GVC),” ungkap Khofifah saat berkunjung ke UD Bambu Murni, Desa Ringinagung, Kabupaten Magetan, Jumat (18/2).  Khofifah mengatakan, seluruh kepala daerah harus mampu mengidentifikasi dan menyisir potensi daerah yang bisa masuk pasar ekspor. Setelahnya, pemerintah daerah bisa fokus pada pemenuhan aspek kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi, memperhatikan keunggulan produk, dan mempersiapkan produk, agar sesuai dengan tuntutan pasar domestik maupun global.  Khofifah mengatakan, Jawa Timur mendapatkan kuota sebanyak 15 desa dari LPEI untuk menjadi desa devisa. Mengingat potensi Jawa Timur sangat besar, gubernur mengusulkan kepada LPEI untuk menambah kuota menjadi 20 desa devisa.  ”Kita identifikasi mana yang kemungkinan bisa mendapatkan persetujuan untuk dijadikan desa devisa dalam prioritas bulan-bulan ini. Setiap kunjungan, saya mencoba lakukan identifikasi dan asesmen,” papar Khofifah.  ”Semakin banyak yang berhasil diidentifikasi, semakin besar pula peluang yang bisa kita ambil,” tambah dia.  Kepada Bupati Magetan Suprawoto, Gubernur Khofifah berpesan agar segera mengidentifikasi produk-produk unggulan di kabupaten khususnya kopi jenis Liberica di lereng Gunung Lawu. Kabupaten Magetan memiliki dua produk unggulan potensial yang bisa diusulkan desa devisa.  Khofifah mencontohkan, produk yang dihasilkan IKM Bambu Murni, Desa Ringinagung; dan Kopi Gunung Lawu jenis Liberica. Kedua potensi tersebut bisa disiapkan untuk dilakukan assessment oleh LPEI. Apalagi, kata dia, potensi komoditas kopi dan marketnya cukup besar di dunia.  ”Beberapa hari lalu saya ke Madiun, menemukan kopi jenis excelsa dari lereng Gunung Wilis. Di Kabupaten Magetan ini selain pengrajin anyaman bambu ada potensi besar yaitu kopi dari lereng Gunung Lawu yang langka. Karena ada komoditas yang sangat terbatas yang itu bisa dihasilkan Kopi Lereng Gunung Lawu jenis Liberica,” tutur Khofifah.  ”Kalau kemarin di Lereng Gunung Wilis jenis kopinya excelsa yang juga sangat terbatas produksinya di dunia hanya 7 persen, sedangkan Kopi Liberica Lereng Gunung Lawu ini lebih terbatas lagi produksinya,” imbuh dia.  Dalam kunjungan ke UD Bambu Murni, Gubernur Khofifah juga melakukan dialog dengan para perajin. IKM Kerajinan Bambu tersebut berdiri sejak 1980-an, dengan jumlah pekerja sebanyak 15 orang.  Hasil kerajinan anyaman yang diproduksi berbagai macam dari bambu jenis apus dan hitam. Di antaranya keranjang buah, keranjang susun, tempat lampu, bakul nasi, dan sebagainya. Produk-produk tersebut dikirimkan ke daerah-daerah di Jatim, Jateng, serta Jogjakarta.  Turut mendampingi Bupati Magetan Suprawoto, Forkopimda Magetan, dan beberapa kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim dan Pemkab Magetan.

UMKM Se-Jatim Dikembangkan, Peran Desa Devisa Ditingkatkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/image-4-2.jpg" alt="Ilustrasi pemilu. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemilu. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 20 desa di Provinsi Jawa Timur (Jatim) dikembangkan sebagai desa devisa. Desa devisa merupakan program Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebagai program pendampingan berbasis pengembangan masyarakat atau komunitas (community development).  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim mengusulkan 20 desa devisa ke Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Sebab kuota desa devisa di Jatim tahun ini hanya 15 desa.  Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa optimistis desa-desa di Jatim memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai desa devisa.  ”Sekarang kita mendapatkan kuota 15 desa devisa. Tetapi saat ini yang telah siap ada 20 desa. Kita akan mengajukan semua. Di Kabupaten Madiun ada dua desa yang bisa diusulkan yaitu Desa Candimulyo, Kecamatan Dolopo, untuk batik. Dan Desa Kare, Kecamatan Kare, produsen kopi di lereng Gunung Wilis,” jelas Khofifah, Rabu (16/2).  Khofifah berharap desa devisa mampu menyokong kesejahteraan masyarakat desa.  ”Desa yang memiliki produk unggulan dengan orientasi ekspor berkesempatan mengembangkan potensi. Akses terhadap pasar yang lebih luas dan pendampingan pengolahan produk diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat,” papar Khofifah.  Pada Oktober 2021, baru 3 desa yang disetujui LPEI dan sudah mendapatkan penguatan sebagai desa devisa. Ketiga Desa tersebut berada di Gresik, Sidoarjo, dan Banyuwangi.  Khofifah menjelaskan, kriteria LPEI untuk desa devisa yakni, desa itu memiliki produk hasil ciptaan sendiri. Punya keunikan dan punya pasar ekspor. Selain itu, dilakukan oleh banyak orang di satu desa dan disertai kelembagaan kelompok yang mendukung.  Khofifah sempat meninjau Rumah Cokelat Bodag di Desa Bodag, Kabupaten Madiun, Selasa (15/2). Gubernur menyempatkan melihat proses pengolahan dan produksi cokelat.  Rumah Cokelat Bodag menyediakan tempat minum olahan cokelat dengan pemandangan sawah dan beberapa gazebo yang bisa dimanfaatkan untuk keluarga. Dalam ruang produksi terdapat pedoman untuk pengolahan produksi secara halal yang dipasang di dinding.  Khofifah menyebutkan, Rumah Cokelat Bodag didirikan dengan pengembangan ekonomi kreatif dari pemerintah pusat senilai Rp 1,5 miliar. Uang bantuan tersebut digunakan untuk membina sumber daya manusia (SDM), membangun lokasi produksi dan kedai, serta membeli alat produksi cokelat.

Gubernur Proyeksikan 20 Desa di Jatim Jadi Desa Devisa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Gus-Halim-Kemendes.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar didampingi Nyai Lilik Umi Nasriyah menyambangi Desa Wedani, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada Sabtu (26/6). Gus Halim - sapaan akrabnya, meninjau salah satu potensi desa setempat berupa pembuatan kain tenun.  Halim Iskandar berharap potensi tersebut akan diakomodir dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai Undang Undang Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 dan Peraturan Mendes PDTT Nomor 3 Tahun 2021.  "Desa ini luar biasa potensinya tinggal kita kembangkan. Pak Kades, yang mengkonsolidasi semua UMKM ini adalah BUMDes. Ini sesuai UU Cipta Kerja turunannya adalah peraturan pemerintah tentang BUMDes, diturunkan lagi menjadi peraturan menteri desa tentang BUMDes bahwa desa harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Bahasa lain unit usaha desa tidak boleh unit usaha yang sudah dilakukan oleh masyarakat," kata Halim Iskandar.  Halim Iskandar menambahkan, BUMDes sudah boleh membuat Unit Usaha Kerajinan Tenun tapi lebih berperan mengkonsolidasi pengrajin-pengrajin di Desa Wedani.  Gus Halim juga mendukung gagasan yang akan menjadikan Desa Wedani sebagai Desa Devisa.  "Di sini saya menemukan gagasan baru namanya Desa Devisa. Kalau model disini sudah ketemu semuanya dari hulu ke hilir akan kita jadikan model nasional karena pembangunan desa paling bagus dengan replikasi. Jadi mencontoh yang sudah sukses, ditarik untuk desa desa lain," kata Gus Halim.  Gus Halim juga menggelar dialog terbatas dengan tema Sinergi Industri dan Potensi Lokal Desa: Peran Legislatif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Gresik.  Selain Gus Halim, turut Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak, Ketua DPRD Kabupaten Gresik, Muhammad Abdul Qodir, dan Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani. Selain itu hadir pula 290 pelaku UMKM melalui Zoom Meeting demi penerapan protokol kesehatan secara ketat.

Mendes PDTT Gus Halim Dukung Gagasan Desa Devisa

desa devisa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#desa devisa