<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/image_6483441-1.jpg" alt="Aksi Cepat Tanggap (ACT) menyelenggarakan bantuan pangan menjelang hari raya Iduladha 1442 Hijriah. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Aksi Cepat Tanggap (ACT) menyelenggarakan bantuan pangan menjelang hari raya Iduladha 1442 Hijriah. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dari 8.576 desa di Provinsi Jawa Timur, sebanyak 2.326 di antaranya berstatus desa berkembang. Sedangkan 3.906 desa berstatus desa maju. Kemudian 1.490 desa berstatus desa mandiri.  Angka itu masuk dalam tertinggi nasional. Artinya, sebesar 23,88 persen desa mandiri nasional berada di wilayah Jatim. Data itu diserahkan dalam pembukaan Festival Inovasi Desa Tahun 2022 di Madiun pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas.  Kegiatan itu menjadi satu rangkaian dengan Penganugerahan Top Inovasi Terpuji Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) Jatim 2022. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, festival itu menjadi inspirasi mewujudkan sekaligus cara cepat mereplikasi kisah sukses yang telah banyak dicapai desa-desa di Jatim.  ”Saya rasa festival ini adalah cara paling cepat bagi desa lain untuk mereplikasi success story dari keberhasilan tiap desa di Jatim. Karena pada dasarnya untuk memulai dan membentuk desa mandiri dan sukses membutuhkan banyak ide atau inspirasi yang tidak mudah,” ungkap Khofifah, Jumat (9/12).  Khofifah menambahkan, setiap desa dan perangkatnya terkadang memiliki banyak ide yang sering kali susah diimplementasikan. Karena itu, lewat Festival Inovasi Desa setiap desa bisa mereplikasi cara sukses membangun desa maju dan mandiri melalui cara-cara sederhana sehingga berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.  ”Di tiap kunjungan kerja saya selalu menyempatkan untuk melihat dan menggali setiap potensi dari desa untuk bisa dikembangkan antara lain  menjadi desa devisa,” terang Khofifah.  Khofifah menambahkan, pada Oktober Jatim telah melakukan skema communal branding yang terbukti berhasil mengekspor perdana komoditas kopi ke Mesir dengan total 200 ton. ”Communal branding ini berhasil memasarkan hasil kopi petani dari tiga kabupaten di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo (Jember); Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam (Jombang); serta Desa Kare, Kecamatan Kare (Madiun). Total sebanyak 200 ton yang dikirim secara bertahap dengan nilai mencapai Rp 6,2 miliar,” ujar Khofifah.  Khofifah bersyukur karena banyak inovasi lahir dari desa dan terus tumbuh produktif. Itu mengantarkan Jawa Timur terbebas dari wilayah desa tertinggal. Berdasar data dari SK Menteri PDT RI No. 80 Tahun 2022 tentang status kemajuan dan kemandirian desa tahun 2022 jumlah Desa Mandiri di Jatim sebesar 1.490 desa mandiri. Jumlah itu adalah jumlah desa mandiri tertinggi se Indonesia.

23 Persen Desa Mandiri di Indonesia Ada di Jawa Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/BU-MIN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Dua kecamatan di Pulau Bawean, yakni Kecamatan Sangkapura dan Tambak, akan dijadikan percontohan percepatan penanggulangan kemiskinan oleh Pemkab Gresik. Komitmen tersebyt disampaikan Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah dalam kunjungannya bersama sejumlah kepala dinas ke Pulau Bawean, 19-21 September.  Saat ini, terdapat 13 desa di Pulau Bawean masih berstatus desa berkembang. Ke depan, diupayakan meningkat menjadi desa Maju pada penetapan survei Indeks Desa Membangun (IDM) 2023 mendatang.  "Pulau Bawean dengan dua kecamatannya memiliki 30 desa. Nah, ke depan harus semakin maju berkembang,’’ tegas Aminatun dalam siaran pers yang diterima JawaPos.com, Selasa (20/9).  Dia berharap, segenap potensi di Bawean mesti dipacu perkembangannya guna penanggulangan kemiskinan. Baik potensi wisata dan potensi ekonomi lainnya. Selama ini, pemkab memiliki perhatian sangat tinggi terhadap Bawean. Misalnya, sejumlah kegiatan besar telah digelar di Bawean, walaupun sebtulnya secara biaya lebih tinggi jika kegiatan itu dilakukan di wilayah Gresik daratan.  "Pada Mei 2022 lalu, MTQ telah dilaksanakan di Bawean. Ke depan Jambore Pramuka insya Allah akan dilaksanakan juga di Bawean. Ini untuk percepatan penanggulangan kemiskinan pilot project-nya di Bawean juga. Jadi pemkab sangat perhatian untuk Bawean," katanya.  Selain Wabup, hadir pula dalam agenda kunjungan ke Bawean itu antara lain Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Abu Hasan, Kepala Dinas Sosial dr Umi Khoiroh, dan beberapa kepala OPD lainnya.  Sementara itu, Kepala DPMD Gresik Abu Hassan menyatakan, pihaknya akan mengupayakan secara khusus agar semua desa yang berstatus berkembang naik status menjadi desa maju pada 2023.  Dari 21 desa berkembang se-Kabupaten Gresik, masih ada 13 desa berstatus berkembang di Pulau Bawean. Perinciannya, 5 desa di Kecamatan Tambak dan 8 desa di Kecamatan Sangkapura. ’’Desa-desa yang masih bestatus berkembang mesti menjadi desa maju pada survei IDM 2023," kata mantan kepala Satpol PP itu.  Abu Hasan menegaskan, target menuntaskan status desa berkembang tersebut telah menjadi komitmen Pemkab Gresik. "Pak Bupati (Fandi Ahmad Yani, Red) telah menyatakan ke publik agar 21 desa berkembang pada 2023 bisa naik status. Dengan demikian, Gresik akan terbebas dari status desa berkembang. Ini mesti mendapat dukungan semua pihak di Bawean," ujarnya.  Bakron, koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Gresik, menyatakan, pihaknya bersama tim akan memfasilitasi proses perubahan status dari desa berkembang ke desa maju. Baik 13 desa di Bawean maupun 6 desa di Kecamatan Benjeng, 1 desa di Kecamatan Cerme, dan 1 desa Kecamatan Kedamean. "Semua tim siap menjadikan semua desa di Gresik menjadi desa maju," katanya dalam rakor di Balai Desa Tambak, Kecamatan Tambak.  Bakron pun optimistis 21 desa di Gresik yang masih berstatus berkembang tersebut akan naik status menjadi desa maju pada 2023. Dikatakan, semua timnya telah mendapat pembekalan untuk melakukan pendampingan secara simultan. ’’Termasuk memastikan rekomendasi survei IDM 2022 bisa diwujudkan dalam program kerja desa pada rincian APBDesa 2023," pungkasnya.  Untuk diketahui, dalam survei IDM terdapat lima klasifikasi status kemajuan dan kemandirian desa. Pertama, desa mandiri atau sangat maju (desa sembada). Yakni, desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya, dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi yang berkelanjutan. Desa mandiri adalah desa yang memiliki IDM lebih besar dari 0,8155.  Kedua, desa maju (desa prasembada). Yakni, desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa maju adalah desa yang memiliki IDM kurang dari atau sama dengan 0,8155 dan lebih besar dari 0,7072.  Ketiga, desa berkembang (desa madya). Yakni, desa yang memiliki sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, akan tetapi belum secara optimal mengelolanya. Desa berkembang adalah desa yang memiliki IDM kurang dan sama dengan 0,7072 dan lebih besar dari 0,5989.  Keempat, desa tertinggal (pramadya). Yakni, desa yang belum atau kurang optimal dalam mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi yang dimiliki, dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa tertinggal memiliki IDM kurang dan sama dengan 0,5989 dan lebih besar dari 0,4907.  Kelima, desa sangat tertinggal (desa pratama). Yakni, desa yang mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuk dan juga rentan terhadap konflik sosial, goncangan ekonomi dan juga berbagai bencana alam. Sehingga tidak mampu untuk mengelola potensi sumber daya ekonomi, sosial dan ekologi yang dimiliki. Desa tertinggal IDM kurang dan lebih kecil dari 0,4907.  Nah, dari 330 desa se-Kabupaten Gresik, sesuai IDM ada sebanyak 153 desa yang berstatus desa mandiri, 156 desa maju, dan 21 desa berkembang. Untuk status desa tertinggal atau tingkatan terbawah, di Gresik sudah tidak ada.

Jadi Pekerjaan Rumah, Gresik Masih Menyisakan 21 Desa Berkembang

desa berkembang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#desa berkembang

Berita Terkini

23 Persen Desa Mandiri di Indonesia Ada di Jawa Timur

Jadi Pekerjaan Rumah, Gresik Masih Menyisakan 21 Desa Berkembang

Download Aplikasi JawaPos.com