<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Teroris-Jaringan-Jamaah-Islamiyah-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Personel Densus 88 Anti Teror membawa terduga teroris menuju mobil tahanan setibanya di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (18/3/2021). Sebanyak 22 tahanan kasus terorisme jaringan Jamaah Islamiyah (JI) dari Jawa Timur tiba di" width="100%">
<figcaption>Personel Densus 88 Anti Teror membawa terduga teroris menuju mobil tahanan setibanya di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (18/3/2021). Sebanyak 22 tahanan kasus terorisme jaringan Jamaah Islamiyah (JI) dari Jawa Timur tiba di</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peneliti Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Indah Pangestu Amaritasari menyebut, Khilafatul Muslimin merupakan pecahan dari Negara Islam Indonesia (NII). Bedanya kelompok ini tidak menggunakan kekerasan dalam menyebarluaskan idelogi. Namun, lebih kepada mengubah pola pikir para pengikutnya.  "Dia bisa berbahaya jika lingkungannya mendukung. Apalagi milai-nilai demokrasi, HAM, gender apabila tidak digunakan dengan baik itu bisa di eksploitir sama kelompok-kelompok yang mengidolakan kekerasan dan mungkin ada di organisasi tersebut," kata Indah dalam sebuah diskusi 'Radikalisme dan Cita-cita Khilafah Islamiyah Perspektif Keamanan Nasional' di Jakarta, Minggu (14/8).  Pengamat terorisme ini menyatakan, pendekatan HAM, gender, dan demokrasi penting dilakukan dalam upaya deradikalisasi. Dalam beberapa peristiwa teror di Indonesia, perempuan belakangan digunakan sebagai alat perlawanan.  "Kalau kita tidak melakukan pendekatan gender dan nilai-nilai demokrasi, maka yang terjadi adalah semakin parah, dia bisa jadi bahaya. Jadi jangan membuat bahaya dengan kondisi kondusif untuk itu," beber Indah.  Indah juga menjelaskan, pendekatan gender penting dilakukan terhadap perempuan yang mengalami trauma. Dia mencontohkan, korban pemerkosaan perlu diperhatikan lebih agar rasa traumanya terobati, sehingga tetap berada pada pendiriannya.  Karena itu, dalam melakukan deradikalisasi alangkah baik mengedepankan konteks kebutuhan dari individu. Hal ini pun harus melihat pada persfektif gender, dalam melakukan upaya deradikalisasi.  "Pendekatan gendrr ditanya apakah dia punya traumatik. Kalau tidak diurus, tiba-tiba dibantu ekonomi, nggak ngaruh. Karena traumanya tidak terselesaikan," cetus Indah.  Dalam kesempatan yang sama, Budayawan Ngatawi Al-Zastrow menuturkan, pendekatan budaya penting dilakukan dalam melawan radikalisme. Dia mengamini, Khilafatul Muslimin merupakan musuh utama bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia.  "Khilafatul Muslimin ini berbahaya dan lintas teritori, maka ini menjadi musuh bersama bagi warga bangsa. Karena yang diancam kemanusiaan dan peradaban," tegas Ngatawi.  Oleh karena itu, Ngatawi menawarkan agar penyelesaian radikalisme dilakukan dengan upaya-upaya budaya yang dapat menyentuh hati masing-masing individu. Sehingga bisa menghidupkan lagi pemikiran individu yang telah diubah cara pandang berpikirnya.  "Maka perlu dirumuskan yang disebut melawan radikalisme dengan pendekatan kebudayaan. Kalau ditangani dengan operasi militer akan dianggap medan jihad dan mereka akan melegitimasi kalau kekuasaan ini togut kalau jalannya operasi militer atau pun penegakan hukum juga sama saja, karena mereka tidak meyakini itu, karena akan mereka lawan," pungkasnya.

Pendekatan Budaya dan Gender Diperlukan untuk Berantas Deradikalisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG-20220802-WA00601.jpg" alt="Ali Fauzi Manzi memaparkan materi tentang bahaya radikalisme di hadapan para mahasiswa baru ITS Surabaya di Graha Sepuluh Nopember ITS Surabaya. ITS for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ali Fauzi Manzi memaparkan materi tentang bahaya radikalisme di hadapan para mahasiswa baru ITS Surabaya di Graha Sepuluh Nopember ITS Surabaya. ITS for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya menghadirkan Ali Fauzi Manzi, mantan kombatan dalam peristiwa bom Bali 2002. Dia hadir untuk memberikan materi tentang deradikalisme di hadapan para mahasiswa baru (maba) ITS Surabaya.  Ali Fauzi hadir memberikan materi pada gelaran Pelatihan Spiritual dan Kebangsaan (PSB), Selasa (2/8), di Graha Sepuluh Nopember ITS Surabaya. Melalui materi utama tentang Moderasi Beragama, lelaki yang kini aktif sebagai seorang ustad itu berbagi pengalaman hidupnya agar tidak diikuti generasi muda saat ini.  ”Saya pernah satu kelompok dengan Abu Bakar Ba’asyir di Malaysia. Saya dulunya dikenal sebagai ahli perakit bom,” ungkap Ali, pendiri Yayasan Lingkar Perdamaian itu.  Ali menyebutkan, pada 2015–2022 lebih dari 3.000 orang terduga teroris telah ditangkap. Jumlah itu bahkan melebihi jumlah penangkapan pada periode 2002–2014.  Menurut dia, hasil riset Marc Sageman menunjukkan, faktor terbesar orang bergabung dengan jaringan radikalisme adalah pertemanan dan kekeluargaan. ”Saya dulu bersama saudara saya dalam menjalankan pengalaman menyedihkan ini,” tutur Ali yang juga merupakan adik kandung Amrozi, pelaku bom Bali yang telah dihukum mati.  Ali menjelaskan, radikalisasi bukan produk dari keputusan yang singkat, tetapi hasil dari proses panjang. Menurut pengalamannya, proses itu terjadi dengan perlahan-lahan mendorong seseorang untuk berkomitmen pada aksi kekerasan atas nama Tuhan.  Namun alasan yang membuat anggotanya tetap tinggal yakni, adanya dukungan sesama anggota. Ali bercerita pada dasarnya komunitas teroris itu menyediakan dua support kepada para anggota.  ”Support moral, yang terbentuk melalui pemberian pemahaman radikal kepada para anggota dengan pengajian, idad, rihlah, mukhoyamah, dan sebagainya. Serta support material seperti halnya bantuan pendidikan, lapangan kerja, bantuan kesehatan, dan lain-lain,” ungkap Ali.  ”Dua support itu yang mengikat para anggotanya, sehingga nyaman dan sulit untuk keluar. Namun, jika keluar mereka tidak punya teman, dikucilkan, dimusuhi, bahkan diancam pembunuhan,” tambah dia.  Oleh karena itu, lanjut Ali, sangat penting membentuk sebuah komunitas baru yang memberikan support serupa tetapi bersifat positif. ”Seperti cinta negara, cinta tanah air, cinta perdamaian, toleransi, menjunjung Islam yang ramah,” jelas Ali.  ”Juga harus berhati-hati dalam memilih teman, jangan sampai terpengaruh paham radikalisme,” ucap dia.  Sementara itu, Ketua Pelaksana PSB 2022 Arief Abdurrakhman mengaku sangat senang dengan penyampaian materi tentang deradikalisme tersebut. Dengan pemberian pemahaman langsung dari narasumber, diharapkan maba dapat memahami materi lebih dalam dan mampu menghindari paparan radikalisme.  ”Semoga mahasiswa baru ITS dapat memiliki pondasi karakter yang kuat dalam menjalani kuliah mereka ke depan,” papar Arief.

Adik Kandung Amrozi Bom Bali Temui Mahasiswa Baru di ITS Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Bamsoet-soal-Pak-Nas.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendesak pemerintah untuk segera menghentikan wacana pemulangan WNI eks ISIS. Apabila negara tidak siap untuk mengantisipasi ekses negatif yang mungkin timbul akibat dari kembaliny 660 mantan kombatan itu.  Menurut politikus yang disapa Bamsort itu, jika polemik pemulangan WNI eks kombatan ISIS terus dibiarkan menjadi bola liar, berpotensi merusak kondusivitas di dalam negeri.  Bamsoet menegaskan, dirinya mendukung apa pun keputusan yang diambil pemerintah, termasuk menerima kepulangan para eks kombatan ISIS, selama pemerintah telah siap dengan program khusus derakalisasi dan penanaman kembali nilai-nilai kebangsaan kepada mereka.  “Mewujudkan hal ini saja masih tidak mudah, karena di sana-sini masih saja ada perilaku intoleran dan diskriminatif,” ujar Bamsoet menanggapi polemik pemulangan WNI eks kombatan ISIS ke Tanah Air di Jakarta, Minggu (9/2).  Mantan Ketua DPR RI 2014-2019 ini menuturkan, masalah terorisme masih menjadi persoalan serius hingga saat ini. Peristiwa penusukan yang dialami Jenderal purnawirawan TNI Wiranto semasa masih menjabat Menko Polhukam harus dilihat sebagai bukti nyata ancaman itu. Bahkan, sepanjang bulan Desember 2019,  Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri masih melakukan penangkapan sejumlah terduga teroris di Yogyakarta, Papua, Aceh hingga Kota Bima di NTB.  "Pemerintah harus sudah benar-benar siap untuk melakukan cuci otak dengan nilai-nilai Pancasila atau deradikalisasi jika memutuskan menerima kepulangan WNI eks kombatan ISIS. Pemerintah juga harus berhitung dengan cermat. Sebab, Wacana ini mestinya dikaitkan dengan fakta tentang ancaman nyata dari sel-sel teroris di dalam negeri," urai Bamsoet.  Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengingatkan, jika pemerintah tidak siap dengan program deradikalisasi yang matang dan cermat, akan sangat riskan menerima kehadiran para WNI eks kombatan ISIS. Artinya, memulangkan 660 eks kombatan ISIS tentu saja akan menambah dan membuat masalah makin pelik.  "Bisa dipastikan bahwa deradikalisasi terhadap mereka menjadi sangat tidak mudah, karena mereka secara sepihak sudah mencampakan status WNI-nya. Karenanya, harus ada program khusus deradikalisasi yang matang dan parameter yang jelas pungkasnya

Bamsoet Minta Negara Hentikan Wacana Pemulangan eks ISIS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ada-politisi-persoalkan-11-juta-pendukung-pkb-bos-gp-ansor-ora-mutu_m_197221.jpeg" alt="Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Quomas (Gus Yaqut)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Quomas (Gus Yaqut)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Salah satu agenda penting dari Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Jokowi-Wapres Ma'ruf Amin adalah memerangi radikalisme. Penekanan itu mendapat apresiasi dari Gerakan Pemuda (GP) Ansor.  Ketua Umum DPP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, Presiden Jokowi memberikan penekanan dan perhatian serius terhadap masalah berkembangnya radikalisme di masyarakat. Khususnya di beberapa institusi pemerintah.  "Ini terlihat dengan ditugaskannya secara khusus Menko Polhukam, Menhan, Mendagri, dan Menag untuk ikut menangani masalah radikalisme di masyarakat, khususnya di lingkup kementerian masing-masing,” kata Gus Yaqut dalam keterangan persnya Jumat (25/10).  Pria yang biasa disapa Gus Yaqut itu sangat berterima kasih dengan keseriusan pemerintah. Apalagi masalah radikalisme kondisinya sudah sangat mencemaskan. Sikap itu memang sudah semestinya dilakukan pemerintah. "Selama ini Ansor dan Banser ikut terjun menghadapi kelompok radikali dan intoleran karena merasa negara tidak serius hadir. Kini negara sudah memastikan menangani masalah itu dengan serius," kata Gus Yaqut.  Gus Yaqut merasa sudah tenang. Ke depan, dia akan berbuat lebih dalam lagi untuk Ansor. Di antaranya konsolidasi, penguatan kaderisasi, dan kemandirian organisasi. “Terkait kemandirian organisasi, saya mendorong semua kader Ansor di seluruh Indonesia untuk melakukan berbagai usaha pengembangan ekonomi kader. Pengembangan ekonomi kader ini sesuai dengan visi misi Ansor terkait kemandirian organisasi,” ujarnya.  Dia menjelaskan bahwa nahdlatul ulama (NU) memiliki tiga pilar. Yaitu, Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Nasional), Taswirul Afkar (artikulasi pemikiran), dan Nahdlatul Tujjar (kebangkitan saudagar/ekonomi).  Menurut dia, untuk Nahdlatul Tujjar masih belum digarap serius. Hal itu dibuktikan dengan masih minimnya pengusaha dari kalangan NU. Sektor ini ke depannya menjadi perhatian serius dari Ansor. "Kita masih berusaha melahirkan pengusaha-pengusaha yang asli dari NU. Dalam konteks ini yang lahir dari Ansor,” katanya.  Oleh sebab itu, Gus Yaqut mendorong kader Ansor di seluruh Indonesia mengembangkan diri, berkarya dalam menciptakan peluang-peluang usaha, mencetak pengusaha. Caranya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) kader Ansor melalui pengembangan program ekonomi.

Pemerintah Semakin Serius Perangi Radikalisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/teroris-wonokromo.jpg" alt="BISA DITANGKAP: Imam Musthofa, pelaku penyerangan, dibawa ke Mapolda Jatim kemarin. (Adi Wijaya/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BISA DITANGKAP: Imam Musthofa, pelaku penyerangan, dibawa ke Mapolda Jatim kemarin. (Adi Wijaya/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian angkat bicara terkait penyerangan terhadap Mapolsek Wonokromo. Tito menyebut, Imam Musthofa yang diduga pelaku penyerangan mengalami self radicalism atau radikalisasi diri sendiri.  "Tersangka ini yang sudah ditangkap ini dia mengalami self radicalism atau radikalisasi diri sendiri karena melihat online, kemudian dari gadget internetnya mengikuti kajian-kajian," kata Tito di kediaman Oesman Sapta Odang (OSO), Minggu (18/8).  Mantan Kapolda Metro Jaya ini pun menjelaskan, Imam mengikuti sejumlah kajian dari media online. Akibat melihat kajian dari internet itu, Imam memiliki intepretasi mengenai jihad yang mengarah ke kekerasan. Menurut Tito, Imam kemudian melakukan penyerangan kepada aparat kepolisian karena polisi dianggap sebagai thogut dan kafir.  "Polisi dianggapnya thogut karena bagi mereka polisi itu selain thogut, dianggap kafir harbi sering melalukan penegakan hukum pada mereka. Sehingga bagi dia melakukan serangan ke polisi mendapat pahala," ujar Tito.  Mantan Kepala BNPT ini pun menyebut, Imam kini tengah dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh petugas. Polri langsung melakukan evaluasi terkait sistem keamanan atas peristiwa tersebut.  Kendati demikian, Polri belum bisa mengidentifikasi, Imam masuk ke dalam jaringan radikal mana. Dia pun telah memerintahkan jajarannya untuk menangkap semua jaringan yang terindikasi teror.  "Saya perintahkan untuk kembangkan. Kalau ada jaringan, saya perintahkan untuk semua jaringan ditangkap," tegasnya.  Mantan Kepala Desa Talaga, Abdul Hadi menyampaikan bahwa Imam merupakan warga Talaga. Menurutnya, Imam disebut merupakan seorang yang pendiam dan jarang berinteraksi dengan warga sekitar.  "Dulu saat sekolah dia sambil mondok di Perenduan, setelah mondok dia menikah dengan Fatimah dan pindah ke Surabaya," ucap Hadi.  Hosnan, paman Imam membenarkan ucapam Hadi. Setelah menikah dan pindah ke Surabaya, Imam jarang pulang.  "Terakhir pulang beberapa minggu lalu, karena bapak dan ibunya berangkat haji," pungkasnya.  Sebelumnya diberitakan, penyerangan terhadap Polsek Wonokromo yang dilakukan Imam Musthofa terjadi Sabtu (17/8) malam. Penyerangan itu mengakibatkan dua petugas kepolisian mengalami luka-luka. Imam Musthofa diduga terindikasi ISIS. Imam diketahui belajar sendiri mengenai ISIS secara otodidak.

Tito: Penyerang Mapolsek Wonokromo Radikal karena Kajian di Internet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pesantren-al-hidayah-tempat-deradikalisasi-anak-anak-teroris-habis_m_215082.jpeg" alt="RELAWAN PENGAJAR: Kartini Lubis berinteraksi dengan santri Pesantren Al Hidayah Senin lalu (21/5)." width="100%">
<figcaption>RELAWAN PENGAJAR: Kartini Lubis berinteraksi dengan santri Pesantren Al Hidayah Senin lalu (21/5).</figcaption>
</figure>Kelas khusus deradikalisasi disampaikan tiap selesai salat Subuh dalam bentuk kisah teladan. Ada pula materi kebangsaan yang disampaikan aparat. Kini banyak santri yang bercita-cita jadi polisi atau tentara. KHAFIDLUL ULUM, Deli Serdang TIAP kali ada berita penangkapan terduga teroris, apalagi diwarnai penembakan, Kartini Lubis sudah bisa membayangkan apa yang akan dia hadapi di kelas. Sederet pertanyaan kritis dari para santri. Terutama yang berkisar pada: Kenapa selalu ada penembakan? &rsquo;&rsquo;Biasanya saya jelaskan, penembakan itu terjadi karena ada perlawanan. Kalau tidak salah, tak perlu melawan, menyerahkan diri saja,&rsquo;&rsquo; kata salah seorang pengajar di <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/23/214828/pesantren-al-hidayah-tempat-deradikalisasi-anak-anak-teroris-1" target="_blank">Pesantren Al Hidayah</a>, Deli Serdang, itu kepada Jawa Pos pada Senin lalu (21/5). Maklum, yang dia hadapi adalah anak-anak para pelaku tindak terorisme. Memang, <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/02/28/113020/bom-di-bandung-program-deradikalisasi-gagal" target="_blank">deradikalisasi</a> menjadi program reguler di pesantren yang berlokasi di Desa Sei Mencirin tersebut. Dan, telah membuahkan hasil. Namun, tiap kejadian penangkapan tentu masih sangat sensitif bagi mereka. Seperti membuka lagi kenangan lama yang tengah berusaha dihapus. Apalagi, orang tua sebagian di antara mereka tewas di tangan aparat. Karena itu pula, setiap tamu ke pesantren yang mulai didirikan pada 2015 tersebut selalu diwanti-wanti. Jangan sampai mengungkit masa lalu orang tua mereka. Atau bagaimana mereka meninggal. Sebab, hal itu bertolak belakang dengan semangat deradikalisasi di Al Hidayah. Upaya keras mengikis kebencian yang diwariskan orang tua setiap santri. Yang dilakukan secara rutin. Tiap selesai salat Subuh... *** Kelas khusus itu berlangsung di kelimun pagi yang segar. Di hadapan wajah-wajah yang baru menunaikan salat Subuh. Kepada mereka, Khairul Gazali, pemimpin Pesantren Al Hidayah, akan memaparkan materi deradikalisasi lewat kisah-kisah teladan. Misalnya, sifat pemaaf Nabi Muhammad. "Bagaimana ketika Nabi justru membawakan makanan dan menyuapi seorang perempuan Yahudi buta yang kerap mencercanya," kata mantan narapidana terorisme itu kepada Jawa Pos. Bukan hanya itu. Gazali juga selalu menyisipkan materi Islam rahmatan lil alamin dalam setiap pelajaran agama. Yaitu, dalam pelajaran akhlak, tauhid, fikih, dan sirah atau sejarah Islam. Pada pelajaran akhlak, para santri diajari cara berbudi pekerti yang baik kepada siapa pun. Menghormati sesama, saling menolong, saling mengasihi, serta menjauhi sifat dengki, dendam, dan marah. &rsquo;&rsquo;Nilai itu sangat penting bagi siswa untuk memulihkan paradigma mereka yang selama ini membenci polisi dan pemeluk agama lain,&rsquo;&rsquo; kata Gazali. Dia masih ingat betul reaksi para santri pada masa-masa awal Al Hidayah. Ketika suatu kali polisi harus sering turun ke Desa Sei Mencirin karena adanya laporan perusakan papan nama pesantren. Petugas dari Polsek Kutalimbaru pun bergerak cepat meredam gejolak sebagian warga yang menolak keberadaan pesantren. Mereka memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa yang dilakukan Al Hidayah justru mencegah puluhan anak berusia 13&ndash;14 tahun itu jatuh pada rayuan radikalisme. Otomatis, polisi juga sering singgah ke pesantren. Dan, itu rupanya tidak bisa diterima dengan mudah oleh para santri. "Mereka sudah terbiasa membenci polisi," ucap Gazali. Dari orang tua, mereka mewarisi keyakinan bahwa polisi dan tentara adalah thaghut. Penyembah selain Allah yang merupakan bentuk kekafiran. Nah, ketika sering melihat kembali polisi, kebencian muncul kembali. Mereka memang tidak melakukan reaksi apa pun. Efeknya lebih ke psikologis. Diam, murung, dan selanjutnya malas belajar. Otomatis, beban para pengasuh santri jadi semakin berat. Gazali dan para pengajar harus berupaya keras mengikis dendam dan kebencian kepada aparat itu. Perlahan, kepada para santri, ditanamkan pengertian tentang tugas mulia yang dilakukan polisi: menjaga ketertiban dan keamanan, menangkap penjahat, dan memberikan pelayanan bagi masyarakat. Nilai kasih sayang, saling menghormati, tolong-menolong, dan saling memaafkan tak henti-hentinya diberikan. &rsquo;&rsquo;Kami berusaha keras mengubah paradigma mereka,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Begitu pula dalam pelajaran fikih, mereka diberi pemahaman bagaimana menghormati perbedaan pendapat. Sebab, fikih tidak lepas dari persoalan khilafiah. Dalam pelajaran tauhid, keyakinan mereka semakin dimantapkan bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Islam adalah agama damai. Polisi juga diberi kesempatan menyampaikan materi. Dalam sebulan bisa sampai dua kali. Salah satunya, materi dari bhabinkantimbas Desa Sei Mencirin Aiptu Yudilapian. Dia memberikan materi wawasan kebangsaan. Misalnya, memahami Pancasila. Para santri juga diajak berdialog. "Kadang Kapolsek Kutalimbaru turut langsung memberikan pembelajaran," ucapnya saat ditemui seusai salat Duhur di Masjid Al Hidayah. Mereka juga diajak mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bentuknya sederhana saja: dengan rajin belajar. Setelah enam bulan, upaya tersebut membuahkan hasil. Dendam terkikis. Bahkan, sebagaimana disaksikan Jawa Pos saat berkesempatan menjadi pengajar dadakan, banyak di antara mereka yang kini bercita-cita menjadi polisi atau tentara. Yudilapian mengaku, dirinya juga sering mendapat pertanyaan soal hukum membunuh orang. Pertanyaan serupa diajukan kepada Jawa Pos saat berkesempatan mengajar. &rsquo;&rsquo;Saya selalu tegaskan bahwa tidak ada agama yang mengajarkan pembunuhan,&rsquo;&rsquo; tegas Yudilapian. *** M. Haris Iskandar menulis sepotong kalimat yang dinukil dari Sepatu Dahlan di papan putih. &rsquo;&rsquo;Siapa yang tahu Sepatu Dahlan?&rsquo;&rsquo; tanya dia kepada para siswa pada Senin siang lalu. Tak satu pun santri menjawab. Haris pun menjelaskan bahwa Sepatu Dahlan adalah judul novel yang terinspirasi kisah nyata mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Dahlan kecil lahir dari keluarga tak mampu. Tapi, lanjut dia kepada para santri, karena tekun, ulet, dan bekerja keras, Dahlan akhirnya menjadi orang sukses. Menjadikan Jawa Pos koran terbesar di Indonesia, pernah menjadi direktur utama PLN dan kemudian menteri BUMN. &rsquo;&rsquo;Dan yang perlu kalian ketahui, Pak Dahlan adalah alumni pesantren. Jadi, asal mau kerja keras, kalian juga bisa menjadi orang sukses seperti beliau,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Haris bersama Kartini adalah dua di antara enam pengajar di Al Hidayah. Mereka semua sukarelawan. Tak ada yang digaji. Menurut Gazali, para pengajar itu hanya mendapat bagian dari hasil panen. Sebagian lahan pesantren memang digunakan untuk pertanian dan peternakan. Selain diajari pelajaran dalam kelas, para siswa diajak bertani dan beternak ikan. &rsquo;&rsquo;Kami sedang menanam jagung, singkong, dan sayuran,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Haris mengaku bergabung karena tertarik dengan cita-cita Gazali membina anak-anak para pelaku tindak terorisme. &rsquo;&rsquo;Saya kenal Ustad Gazali dari media. Saya baca berita tentang sosok beliau,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Alumnus jurusan biologi Universitas Indonesia itu pun tertantang. Dan, akhirnya memilih keluar dari Sekolah Khairul Imam dan bergabung dengan Gazali. Padahal, selain tak digaji, sering kali dia harus mengeluarkan biaya sendiri. Misalnya, untuk membeli pensil, spidol, kertas, dan kebutuhan pembelajaran lainnya. Sama dengan Haris, Kartini bergabung karena tergerak dengan misi Gazali. &rsquo;&rsquo;Tidak ada yang nyuruh, saya yang daftar sendiri,&rsquo;&rsquo; tegasnya. Bagi dia, para santri Al Hidayah adalah anak-anak yang lugu dan pendiam. Mereka tidak banyak tahu dunia luar. Karena keluguan itu, mereka gampang didoktrin. &rsquo;&rsquo;Mengajar mereka harus betul-betul dengan hati yang jernih dan tulus. Jangan pernah mengajarkan kebencian kepada mereka,&rsquo;&rsquo; tegasnya. Dan, dia lega karena perjuangan kerasnya bersama seluruh pengajar serta pengelola Al Hidayah mulai membuahkan hasil. Dendam dan kebencian mulai terkikis. Saat ini juga sedang dibangun enam ruang kelas. Mulai tahun ini, Al Hidayah akan menerima santri dari luar Sumatera Utara. Juga siswa dari luar yang bukan anak mantan teroris. &rsquo;&rsquo;Agar mereka nanti bisa membaur,&rsquo;&rsquo; katanya.&nbsp;

Pesantren Al Hidayah, Tempat Deradikalisasi Anak-anak Teroris (Habis)

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/saran-fahri-hamzah-soal-pemberantasan-radikalisme_m_214196.jpeg" alt="Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Negara harus memberantas radikalisme di tengah masyarakat. Hanya saja langkahnya negara tidak mesti jauh masuk ke dalam ranah beragama masyarakat. Apalagi sampai mensertifikasi para mubalig. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, program sertifikasi dan rekomendasi ulama yang dilakukan Kemenag tidak diperlukan. Kebijakan tersebut menunjukkan negara terlalu jauh mencampuri pikiran masyarakat. Politikus PKS itu juga menilai, pemberian sertifikat atau kelayakan sebuah profesi bukanlah tugas negara. "Sertifikasi itu ada di lembaga pendidikan. Kalau ulama di MUI. Jangan negara mengontrol pikiran orang," ujarnya di FX Sudirman, Jakarta, kemarin. Fahri menambahkan, jika ingin memberantas radikalisme atau ideologi terlarang, negara sebaiknya menggunakan jalur pendidikan. Di tempat terpisah, Direktur Riset Setara Institute Halili mengatakan, langkah Kemenag mengeluarkan rekomendasi terhadap 200 penceramah tidak masalah. Sebab, itu hanya akan memberikan perspektif lain dari masyarakat bahwa rekomendasi dai yang lebih moderat dan toleran yang bisa memberikan ceramah pada saat Ramadan. "Saat Ramadan seperti ini kan tiap-tiap komunitas paling tidak butuh dua kali kultum (kuliah tujuh menit) per hari kan. Kalau ini tidak dikondisikan, memang akan mudah diintrusi oleh dai mubalig yang <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/21/214164/pascarilis-200-nama-mubalig-internal-kementerian-agama-bergejolak" target="_blank">radikal</a> yang ke mana-mana mengafirkan orang," ujar dia. Dia mengungkapkan, ada banyak video <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/20/214029/kalau-200-mubalig-untuk-jakarta-saja-kurang" target="_blank">ceramah</a> orang-orang yang berpenampilan seperti penceramah, tapi menghalalkan pembunuhan. Nah, rilis dari Kemenag itu bisa dianggap sebagai langkah pencegahan atau preventif. Sementara itu, Ketua Umum DPP Syarikat Islam Hamdan Zoelva mengatakan, rilis rekomendasi Kemenag soal 200 mubalig telah mengganggu suasana kebatinan umat dan mencederai perasaan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/20/214046/sebaiknya-kemenag-cukup-siapkan-panduan-memilih-mubalig" target="_blank">mubalig</a> yang tidak masuk dalam daftar tersebut. Padahal, ribuan mubalig telah menjalankan peran mereka dalam melayani lebih dari 150 juta umat Islam di Indonesia. Karena itu, lanjut Hamdan, Syarikat Islam mendesak Kemenag agar mencabut rilis tersebut.&nbsp;

Saran Fahri Hamzah soal Pemberantasan Radikalisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ali-demi-allah-saya-bersumpah-aksi-teror-itu-bukan-rekayasa-politik_m_213427.jpeg" alt="Mantan Kepala Tim Perakitan Bom Jamaah Islamiyah (JI) Jawa Timur Ali Fauzi Manzi" width="100%">
<figcaption>Mantan Kepala Tim Perakitan Bom Jamaah Islamiyah (JI) Jawa Timur Ali Fauzi Manzi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masih maraknya aksi terorisme di Indonesia menandakan program deradikalisasi belum berjalan maksimal. Cara pandang masyarakat terhadap aksi radikal ini ditengarai menjadi salah satu faktornya. Mantan Kepala Tim Perakitan Bom Jamaah Islamiyah (JI) Jawa Timur Ali Fauzi Manzi mengatakan, banyak masyarakat kerap kali menganggap aksi terorisme yang terjadi merupakan rekayasa demi kepentingan kelompok tertentu. Hal ini salah satu penyebab sulitnya melakukan deradikalisasi. "Halangan utama program deradikalisasi adalah beragamnya perpekstif masyarakat Indonesia tentang tindak pidana terorisme. Sebagaian besar masih menyakini terorisme di Indonesia rekayasa, operasi intelijen, pengalihan isu, dan lain-lain," ungkap Ali di Gedung Widya Graha LIPI Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (17/5). Pendiri rumah deradikalisasi Lingkar Perdamaian itu menegaskan, cara pandang tersebut salah. Aksi terorisme memang ada. Tindakan kekerasan ini dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin memecah belah masyarakat.&nbsp; "Demi Allah saya bersumpah aksi terorisme itu bukan rekayasa politik, bukan operasi intelijen. Ini asli aksi kelompok yang tidak suka NKRI, yang ingin memecah belah kita," tegas Ali. Lebih lanjut, adik gembong teroris Amrozi dan Ali Imron itu menjelaskan bahwa program deradikalisasi itu sangat penting. Bukan hanya untuk yang telah terpapar paham radikal itu, namun yang belum terkena ajaran sesat itu juga harus dicegah agar tidak terjerumus. "Tentu deradikalisasi yang belum terpapar penting, yang sudah terpapar juga penting, apalagi yang mantan (napiter). Tentu rumusannya berbeda," jelas Ali. Mantan teroris bom bali itu menerangkan bahwa teroris adalah penyakit komplikasi. Tak bisa sembarangan untuk menyembuhkan orang yang sudah terjangkit oleh virus itu. Hal itu telah dialaminya sendiri, sebab sejak umur 18 tahun sudah didoktrin dengan paham radikalisme. "Teroris itu penyakit komplikasi. Tentu mengobatinya juga butuh dokter ahli dan tentu dari orang yang sembuh dari penyakit itu. Saya mengalami penyakit ini sudah bertahun-tahun sejak usia 18 tahun. Dulu kalau lihat bule (turis asing) pikiran saya cuma nembak kepala atau dada," pungkas Ali.

Ali: Demi Allah Saya Bersumpah Aksi Teror itu Bukan Rekayasa Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/yenny-wahid-ada-anak-masih-16-tahun-tapi-sudah-ahli-merakit-bom_m_212827.jpeg" alt="Ketua Wahid Foundation Yenny Wahid menegaskan bahwa persoalan ekonomi bukan menjadi penyebab utama dari lahirnya radikalisme di negeri ini." width="100%">
<figcaption>Ketua Wahid Foundation Yenny Wahid menegaskan bahwa persoalan ekonomi bukan menjadi penyebab utama dari lahirnya radikalisme di negeri ini.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi terorisme dalam sepekan ini tengah menyedot perhatian publik. Tak sedikit orang yang heran dengan munculnya banyak teroris di negeri ini. Meskipun sudah banyak yang tertangkap bahkan dieksekusi mati oleh aparat penegak hukum. Ketua Wahid Foundation Yenny Wahid menjabarkan penyebab kelompok radikal ini terus bermunculan. Menurutnya hal tersebut didasari atas kerentanan individu seseorang.&nbsp; Mereka kerap kali gelisah atas banyaknya pertanyaan yang tidak terjawab. Maka ketika mereka dipertemukan dengan figur penganut radikalisme, orang tersebut berkemungkinan besar terbawa dengan faham yang menyesatkan. "Kerentanan individual itu memiliki korelasi yang kuat dengan radikalisme.&nbsp;Kata Ali Imron (tahanan terorisme), dia bilang ke saya 'mba kalau ada yang lagi semangat-semangatnya belajar agama kirim ke saya, dalam 24 jam saya bisa kirim dia jadi pengantin (pelaku bom bunuh diri)," ungkap Yenny di Griya Gus Dur, di Jalan Taman Amir Hamzah, Pegangsaan, Jakarta Pusat, Selasa (15/5). Data tersebut kemudian mematahkan stigma yang selama ini beredar, bahwa penyebab seseorang terjerumus menjadi pelaku teror karena kemiskinan atau pendidikan rendah. Menurut Yenny hal tersebut tidak terkorelasi dengan radikalisme. Selain itu lanjut Yenny, faktor dominan pembawa faham radikalisme karena seorang individu kehilangan sosok ayah. Hal itu terbukti pula pada salah satu gembong teroris yang berbaiat kepada ISIS&nbsp;berinisial BN. Dia sejak kecil tidak tumbuh besar dengan figur ayah disampingnya.&nbsp; "BN, tokoh ISIS jika dilihat sejarah hidupnya dia kehilangan figur orang tua sejak kecil, dia ikut neneknya. Kemudian kalau anak itu pintar banyak pertanyaan yang tidak terjawab sama neneknya akhirnya dia besar di luar," lanjut Yenny. Kasus serupa juga Yenny jumpai saat bertemu dengan anak berusia 16 tahun berinisial R. Dengan usia belia, anak tersebut sangat mahir dalam merakit bom, hingga harus dimasukan ke program deredekalisasi. Menurut pengakuan tersebut ayahnya yang berprofesi sebagai kuli bangunan selain disibukkan dengan pekerjaannya juga terlalu banyak menghabiskan waktu dengan hobi bermain burungnya. Sehingga anak tersebut tidak mendapat perhatian orang tua. &ldquo;Ibunya si R TKW. Akhirnya ketemu ustad-ustad yang ngarahin ke radikal untuk menjawab kegelisahannya," pungkas Yenny.

Yenny Wahid: Ada Anak Masih 16 Tahun Tapi Sudah Ahli Merakit Bom

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#deradikalisme

Berita Terkini