<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/27/thomas-djiwandono-3646292773.jpg" alt="Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menyetujui untuk memilih Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2026-2031. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menyetujui untuk memilih Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2026-2031. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menyetujui untuk memilih Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2026-2031. Hal ini sebagaimana telah disepakati oleh seluruh anggota dewan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar hari ini, Selasa (27/1). Merespons pemilihan itu, Thomas Djiwandono yang kini masih menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan mengaku bahwa dirinya terpilih karena telah mengikuti hasil uji kelayakan atau fit and proper yang telah digelar DPR RI, pada Senin (26/1) kemarin. Tak hanya telah melewati uji kelayakan secara terbuka di DPR, Thomas juga mengaku bahwa dirinya berhasil terpilih sebagai Deputi Gubernur BI lantaran mengikuti segala aturan perundang-undangan yang ada. "Saya melewati fit and proper itu mengikuti segala peraturan dan perundangan yang sudah ada," kata Thomas Djiwandono dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (27/1). Dalam momen yang sama, Deputi Gubernur BI juga menyampaikan terima kasih kepada sejumlah pihak. Mulai dari pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI hingga seluruh teman-teman pewarta. "Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada DPR dan juga secara khusus kepada Pimpinan Komisi XI DPR serta seluruh Anggota Dewan Komisi XI yang kemarin telah melalui proses fit and proper secara baik," ujarnya. Terakhir, ia pun mengucapkan terima kasih kepada para teman-teman pewarta yang telah mengikuti prosesnya menjadi Deputi Gubernur BI. Ia menilai bahwa berita-berita yang berkembang selama pencalonan dirinya sebagai Deputi Gubernur BI terukur dan objektif. "Saya juga berterima kasih kepada teman-teman media yang selama ini mengikuti berita ini. Saya terima kasih untuk berita-berita yang objektif, yang terukur dan karena itu penting juga supaya masyarakat tahu cerita sebenarnya selama ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih ke teman-teman semua," tukasnya. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi mengajukan tiga nama calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Nama Thomas Djiwandono yang belakangan mencuat bukan satu-satunya kandidat. Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan, terdapat dua nama lain yang diusulkan sesuai mekanisme Undang-Undang Bank Indonesia. Yakni, Dicky Kartikoyono, dan Solikin M. Juhro. Perry menjelaskan, proses pencalonan Deputi Gubernur BI dilakukan menyusul pengunduran diri Juda Agung dari jabatannya yang akan habis pada 2027 mendatang. Adapun surat pengunduran diri tersebut sebagaimana disampaikan langsung kepada Presiden dengan tembusan kepada Ketua DPR RI dan Gubernur BI pada 13 Januari 2026.

DPR RI  telah menyetujui untuk memilih Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2031.

Terpilih jadi Deputi Gubernur BI, Thomas Djiwandono: Saya Lewati Fit and Proper dan Segala Aturan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/26/menkeu-26-jan-2761210918.jpg" alt="Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menepis anggapan bahwa terpilihnya Thomas Djiwandono jadi pintu masuk pemerintah intervensi BI. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menepis anggapan bahwa terpilihnya Thomas Djiwandono jadi pintu masuk pemerintah intervensi BI. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menepis anggapan bahwa terpilihnya Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) akan membuka ruang intervensi pemerintah terhadap kebijakan moneter. Ia menegaskan, batas antara kebijakan fiskal dan moneter tetap jelas dan tidak bisa dicampuradukkan. Menurut Purbaya, latar belakang fiskal yang dimiliki Thomas tidak serta-merta membuat BI berada di bawah kendali pemerintah. Ia menjamin independensi bank sentral tetap terjaga sesuai amanat undang-undang. "Jadi, bukan berarti kita akan, orang bilang, fiskal menguasai moneter. Enggak, kan beda,"&nbsp;tegas Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (26/1). Ia menekankan, setelah resmi menjabat sebagai Deputi Gubernur BI, Thomas sepenuhnya berada dalam struktur dan kewenangan Bank Indonesia. Dengan demikian, tidak ada ruang bagi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk ikut campur dalam pengambilan kebijakan moneter. "Setelah di sana (BI), ya dia di sana. Saya nggak bisa ngendaliin dia," ujarnya. Meski demikian, Purbaya menilai pengalaman dan perspektif Thomas justru dapat memperkaya diskusi di internal BI. Menurutnya, pemahaman lintas sektor akan menjadi nilai tambah dalam merumuskan kebijakan moneter yang lebih komprehensif. "Cuma kan kalau pemikirannya lebih luas, dia (Thomas) bisa memberikan makna yang berbeda ke diskusi di kebijakan moneter sana," pungkas Purbaya. Sebelumnya, kursi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) akhirnya terisi. Komisi XI DPR RI secara resmi menetapkan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI setelah melalui proses fit and proper test. Keputusan itu diumumkan langsung Ketua Komisi XI DPR RI, M. Misbakhun, usai rapat internal di Gedung DPR, Senin (26/1). Thomas terpilih mengungguli dua kandidat lain, yakni Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dicky Kartikoyono dan Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin M. Juhro. "Dalam rapat internal Komisi XI bahwa diputuskan yang menjadi Deputi Gubernur BI pengganti Bapak Juda Agung yang mengundurkan diri adalah Bapak Thomas Djiwandono,&rdquo; kata Misbakhun kepada awak media di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (26/1). Ia memastikan bahwa pemilihan Thomas Djiwandono yang menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan telah diputuskan Komisi XI dalam rapat internal. Adapun nantinya, keputusan Komisi XI itu akan secara resmi disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI. "Hari ini kita sepakati dan diputuskan bersama Komisi XI di Rapat Internal. Dan nanti akan dibawa ke Paripurna DPR RI untuk disahkan dalam rapat paripurna," tambahnya.

Menkeu Purbaya tepis isu Thomas Djiwandono bakal intervensi BI. Ia pastikan BI tetap independen meski Thomas kini pejabat di bank sentral RI

Tepis Isu Thomas Bakal Intervensi BI, Purbaya: Setelah Dia di Sana, Saya Nggak Bisa Ngendaliin Dia!

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/15/J3xbBjBdeYjXOVQ1IUeuwZmkA3CxRoXpJDA6FeyJ-1-1767829886.jpg" alt="Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun (dua dari kanan). (dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun (dua dari kanan). (dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengungkap pertimbangan utama di balik pilihannya terhadap Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Daripada Dicky Kartikoyono dan Solikin M. Juhro yang sama-sama mengikuti fit and proper test di DPR RI sejak Jumat (23/1). Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyebut bahwa Thomas dinilai sebagai figur yang mampu diterima oleh seluruh fraksi di parlemen sekaligus memiliki pemahaman kuat soal sinergi kebijakan moneter dan fiskal. Menurut Misbakhun, faktor penerimaan menjadi poin penting dalam proses pemilihan pejabat strategis di bank sentral. Thomas dianggap memenuhi kriteria tersebut. &ldquo;Pertimbangannya Bapak Thomas adalah figur yang bisa diterima oleh semua partner. Dan figur Bapak Thomas juga menjelaskan dengan sangat bagus perlunya membangun sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal, sehingga memberikan penguatan pertumbuhan ekonomi,&rdquo; ujar Misbakhun kepada awak media di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (26/1). Ia menambahkan, dalam pemaparannya di hadapan Komisi XI DPR RI, Thomas juga menekankan pentingnya kelincahan dalam pengambilan keputusan. Hal ini dinilai krusial, terutama di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah serta tantangan domestik yang kian kompleks. Komisi XI DPR RI, lanjut Misbakhun, saat ini memang menaruh perhatian besar pada isu penguatan sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal. Sinergi tersebut diharapkan mampu membuat kebijakan ekonomi nasional lebih responsif dan saling menguatkan. &ldquo;Dan menurut saya memang isu yang sedang kuat saat ini bagaimana membangun sinergi yang saling menguatkan antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal,&rdquo; tutup Misbakhun. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi mengajukan tiga nama calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Nama Thomas Djiwandono yang belakangan mencuat bukan satu-satunya kandidat. Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan, terdapat dua nama lain yang diusulkan sesuai mekanisme Undang-Undang Bank Indonesia. Yakni, Dicky Kartikoyono, dan Solikin M. Juhro. Perry menjelaskan, proses pencalonan Deputi Gubernur BI dilakukan menyusul pengunduran diri Juda Agung dari jabatannya yang akan habis pada 2027 mendatang. Adapun surat pengunduran diri tersebut sebagaimana disampaikan langsung kepada Presiden dengan tembusan kepada Ketua DPR RI dan Gubernur BI pada 13 Januari 2026. &ldquo;Proses pencalonan Deputi Gubernur tersebut sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Juda Agung sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 13 Januari 2026,&rdquo; ujar Perry dalam konferensi pers secara daring, Rabu (21/1).

DPR pilih Thomas Djiwandono jadi Deputi Gubernur BI 2024. Faktor sinergi kebijakan moneter dan fiskal jadi kunci utama dalam keputusan ini.

Pertimbangan ini Bikin DPR Mantap Pilih Thomas Djiwandono jadi Deputi Gubernur BI: Diterima Semua Fraksi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/25/Screenshot_2024-09-25-21-04-09-110_comgoogleandroidgm-edit-2876610477.jpg" alt="Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kursi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) akhirnya terisi. Komisi XI DPR RI secara resmi menetapkan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI setelah melalui proses fit and proper test. Keputusan itu diumumkan langsung Ketua Komisi XI DPR RI, M. Misbakhun, usai rapat internal di Gedung DPR, Senin (26/1). Thomas terpilih mengungguli dua kandidat lain, yakni Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dicky Kartikoyono dan Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin M. Juhro. &ldquo;Dalam rapat internal Komisi XI bahwa diputuskan yang menjadi Deputi Gubernur BI pengganti Bapak Juda Agung yang mengundurkan diri adalah Bapak Thomas Djiwandono,&rdquo; kata Misbakhun kepada awak media di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (26/1). Ia memastikan bahwa pemilihan Thomas Djiwandono yang menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan telah diputuskan Komisi XI dalam rapat internal. Adapun nantinya, keputusan Komisi XI itu akan secara resmi disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI. "Hari ini kita sepakati dan diputuskan bersama Komisi XI di Rapat Internal. Dan nanti akan dibawa ke Paripurna DPR RI untuk disahkan dalam rapat paripurna," tambahnya. Misbakhun menjelaskan, keputusan tersebut diambil melalui mekanisme musyawarah mufakat. Proses pengambilan keputusan berlangsung lebih dari setengah jam sebelum akhirnya disepakati secara bulat oleh seluruh fraksi. Menurut dia, salah satu pertimbangan utama memilih Thomas adalah karena sosoknya dinilai dapat diterima oleh seluruh fraksi di DPR. Selain itu, Thomas dinilai mampu menjembatani kebutuhan sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal. &ldquo;Pertimbangannya Bapak Thomas adalah figur yang bisa diterima oleh semua partner. Dan figur Bapak Thomas juga menjelaskan dengan sangat bagus perlunya membangun sinergi antara menjelaskan moneter, sehingga memberikan penguatan pertumbuhan ekonomi,&rdquo; jelas Misbakhun. Dalam pemaparannya di hadapan Komisi XI, Thomas juga menekankan pentingnya kelincahan dalam pengambilan keputusan, terutama di tengah dinamika ekonomi global dan tantangan domestik yang semakin kompleks. Isu sinergi moneter-fiskal, lanjut Misbakhun, memang menjadi perhatian utama DPR dan pemerintah saat ini, agar kebijakan ekonomi ke depan bisa saling menguatkan dan lebih responsif terhadap kebutuhan nasional. "Dan menurut saya memang isu yang sedang kuat saat ini bagaimana membangun sinergi yang saling menguatkan antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal," tutupnya.

Komisi XI DPR resmi tetapkan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI. Keputusan ini didasarkan hasil fit and proper test.

Komisi XI DPR RI Restui Thomas Djiwandono Isi Posisi Juda Agung sebagai Deputi Gubernur BI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/19/2f185adc-24d2-414c-aee8-17b7290c9629-3601035546.jpg" alt="Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono (Nurul F/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono (Nurul F/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Thomas Djiwandono selangkah lagi menjadi Deputi Gubernur BI,&nbsp;menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri dari jabatannya pada 13 Januari 2026. Komisi XI DPR RI melalui Rapat Internal telah memutuskan untuk menyetujui mantan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) tersebut. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menjelaskan bahwa rapat internal tersebut juga diawali dengan rapat pimpinan Komisi XI bersama para pimpinan Kelompok Fraksi (Poksi). &ldquo;Telah dilakukan kesepakatan melalui proses musyawarah mufakat dan kemudian dimasukkan dalam rapat internal di Komisi XI bahwa yang diputuskan untuk menjadi Deputi Gubernur BI pengganti Juda Agung yg mengundurkan diri adalah Thomas Djiwandono,&rdquo; kata Misbakhun di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (26/1). Ia menambahkan bahwa keputusan Komisi XI DPR ini akan dibawa ke dalam Rapat Paripurna pada Selasa (27/1) untuk diberikan persetujuan oleh DPR RI. Ketika ditanya mengenai pertimbangan Komisi XI DPR atas keputusan ini, Misbakhun mengatakan bahwa Thomas merupakan figur yang bisa diterima oleh semua partai politik. Selain itu, pemaparan Thomas dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) juga dinilai relevan dengan situasi saat ini di mana kebijakan moneter dan fiskal harus bersinergi lebih erat. &ldquo;Thomas tadi juga menjelaskan dengan sangat bagus bagaimana perlunya membangun sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal sehingga memberikan penguatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan menurut saya itu adalah isu yang kuat saat ini adalah membagun sinergi yang saling menguatkan antarkebijakan moneter dan fiskal," katanya. Sebagai informasi, Thomas Djiwandono menjadi kandidat terakhir yang menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon deputi gubernur BI untuk menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri dari jabatannya pada 13 Januari 2026. Sebelumnya, pada hari yang sama, uji kelayakan telah diikuti oleh Dicky Kartikoyono yang saat ini menjabat sebagai Asisten Gubernur - Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI. Pada Jumat (23/1), Solikin M. Juhro sebagai kandidat pertama juga telah menuntaskan kelayakan. Solikin saat ini menjabat sebagai Asisten Gubernur - Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI. Thomas bersama dua kandidat lainnya diajukan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo kepada Presiden RI pada 14 Januari 2026. Dalam konferensi pers pada Rabu (21/1), Perry memastikan bahwa proses tersebut dilakukan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Bank Indonesia, termasuk memperhatikan persyaratan Anggota Dewan Gubernur. Selanjutnya, Presiden menyampaikan usulan tiga orang calon deputi gubernur tersebut kepada DPR RI guna mendapat persetujuan sebagaimana ketentuan dan proses pengaturan dalam undang-undang. Adapun Juda Agung mengundurkan diri dari jabatan Deputi Gubernur BI pada 13 Januari 2026. Surat pengunduran dirinya disampaikan kepada Presiden RI dengan tembusan kepada Ketua DPR RI dan Gubernur BI.

Thomas Djiwandono selangkah lagi menjadi Deputi Gubernur BI, menggantikan Juda Agung, usai mendapat persetujuan dari Komisi XI DPR RI.

Disetujui dalam Rapat Internal Komisi XI DPR RI, Thomas Djiwandono Selangkah lagi jadi Deputi Gubernur BI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/19/2f185adc-24d2-414c-aee8-17b7290c9629-3601035546.jpg" alt="Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono (Nurul F/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono (Nurul F/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan Thomas Djiwandono diusulkan sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Dasco juga memastikan bahwa Thomas sudah tidak lagi menjadi bagian dari kepengurusan Partai Gerindra. Penegasan tersebut disampaikan Dasco menanggapi masuknya nama Thomas Djiwandono dalam daftar calon Deputi Gubernur BI yang diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. "Pak Tommy (Thomas) Djiwandono itu sudah tidak dalam struktur kepengurusan yang baru sejak kami Munas kemarin. Jadi, sebagai pengurus partai itu sudah tidak," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1). Dasco menjelaskan, Thomas juga telah secara resmi mengajukan pengunduran diri sebagai pengurus Partai Gerindra sejak akhir tahun lalu. Pengunduran diri tersebut diajukan sebelum proses pengusulan calon Deputi Gubernur BI berjalan. "Jadi, efektif 31 Desember sudah mengajukan pengunduran diri dari pengurus partai. Sehingga kalau ditanya sekarang, pertama sudah tidak di pengurus, kemudian memang yang bersangkutan sudah mengajukan pengunduran diri per 31 Desember 2025," ujarnya. Dasco menegaskan, pengusulan Thomas Djiwandono sebagai calon Deputi Gubernur BI bukan berasal dari Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut, nama Thomas diusulkan langsung oleh Gubernur Bank Indonesia melalui surat resmi yang disampaikan kepada Presiden. "Dan kemudian presiden meneruskan surat gubernur BI itu kepada DPR untuk kemudian dilakukan fit and proper test," jelas Dasco. Dalam surat tersebut, lanjut Dasco, terdapat tiga nama calon Deputi Gubernur BI yang diusulkan sebagai pengganti pejabat yang mengundurkan diri. Menurutnya, Presiden hanya meneruskan usulan itu ke DPR RI sesuai mekanisme yang berlaku. "Jadi, usulan nama-nama itu bukan dari presiden, tetapi dari gubernur BI yang mencari pengganti dari deputi yang mengundurkan diri," pungkasnya. Selanjutnya, DPR RI akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap para calon Deputi Gubernur BI sebelum ditetapkan secara resmi.

Thomas Djiwandono diusulkan jadi Deputi Gubernur BI, dipastikan tak lagi pengurus Gerindra. DPR akan lakukan uji kelayakan calon deputi.

Thomas Djiwandono Diusulkan Prabowo jadi Calon Deputi Gubernur BI, Dasco: Sudah Bukan Pengurus Gerindra

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/12/JKT-7-RAMAH-TAMAH-WAMENKEU-II-FED-4JPG-1730439423.jpg" alt="Wamenkeu Thomas Djiwandono (tengah) menyampaikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Kemenkeu, Jakarta, Rabu (11/9/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wamenkeu Thomas Djiwandono (tengah) menyampaikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Kemenkeu, Jakarta, Rabu (11/9/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penunjukan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono sebagai salah satu calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) kerap dikaitkan dengan dugaan intervensi dari Presiden Prabowo Subianto. Akan tetapi, dugaan itu dibantah oleh Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. Dia menegaskan proses pengisian jabatan deputi gubernur BI yang akan ditinggalkan Juda Agung berjalan sesuai mekanisme konstitusional dan ketentuan perundang-undangan. Misbakhun menjelaskan, tiga nama calon deputi gubernur BI merupakan rekomendasi Gubernur BI Perry Warjiyo. Rekomendasi tersebut disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan diteruskan kepada DPR sesuai amanat undang-undang. Adapun tiga calon deputi gubernur BI itu adalah Thomas Djiwandono, Dicky Kartikoyono, dan Solikin M. Juhro. &ldquo;Presiden dalam hal ini tidak melakukan intervensi terhadap Bank Indonesia. Presiden hanya menjalankan fungsi konstitusional dengan meneruskan usulan Gubernur BI kepada DPR,&rdquo; kata Misbakhun, Rabu (21/1). Dia menegaskan, alur pengisian pimpinan BI sudah diatur secara tegas dalam Pasal 41, Pasal 48, dan Pasal 50 Undang-Undang Bank Indonesia, sebagaimana terakhir diubah melalui UU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Dalam kerangka tersebut, DPR menjalankan fungsi pengawasan melalui fit and proper test. &ldquo;Komisi XI DPR akan menjalankan uji kepatutan dan kelayakan secara profesional, objektif, dan transparan. Fokus kami memastikan Deputi Gubernur BI terpilih memiliki integritas, kompetensi, dan komitmen terhadap mandat Bank Indonesia,&rdquo; tegas politikus Partai Golkar itu. Terkait salah satu calon, Misbakhun memastikan Thomas Djiwandono telah memenuhi seluruh persyaratan administratif, termasuk mundur dari kepengurusan Partai Gerindra, yang dibuktikan dengan surat pengunduran diri. &ldquo;Sejak awal, syarat-syarat formal sudah dipenuhi. Surat pengunduran diri sudah ada dan posisi keanggotaan di partai sudah tidak berjalan,&rdquo; jelasnya. Lebih lanjut Misbakhun mengungkapkan, fit and proper test calon Deputi Gubernur BI akan dilaksanakan dalam dua gelombang. Gelombang pertama dijadwalkan pada Jumat, 23 Januari 2026, dengan satu calon mengikuti uji kepatutan. Sementara gelombang kedua dijadwalkan pada Senin (26/1) mendatang dengan dua calon menjalani uji kepatutan dan kelayakan.

Mukhamad Misbakhun menegaskan proses pengisian jabatan deputi gubernur BI yang akan ditinggalkan Juda Agung berjalan sesuai mekanisme.

Misbakhun Tegaskan Pengisian Deputi Gubernur BI Tidak Ada Intervensi Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/23/thomas-djiwandono-tommy-wamenkeu-1258549376.jpg" alt="Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan bahwa Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono masuk dalam bursa calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Kabar pengunduran diri ini dipastikan seiring dengan beredarnya informasi terkait nama Thomas Djiwandono atau kerap disapa Tommy yang merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto yang akan masuk dalam jajaran BI. Prasetyo menyebut, usulan nama pengganti dari Deputi Gubernur BI Juda Agung yang mengundurkan diri tidak hanya tunggal Thomas Djiwandono. Tetapi ada dua nama lainnya. "Ada beberapa nama yang dikirimkan, salah satunya memang betul ada nama yang kita usulkan adalah Pak Wamenkeu atas nama Pak Tommy Djiwandono," ujar Prasetyo kepada awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/1). Lebih lanjut, Prasetyo menyampaikan ada tiga orang yang akan masuk bursa pemilihan Deputi Gubernur BI. Namun, ia mengaku tak hafal seluruh nama tersebut. "Tiga nama. Nanti aku cek ya, gak hafal semua," tukasnya. Sebelum masuk bursa calon Deputi Gubernur BI, Thomas Djiwandono pernah dilantik Presiden Joko Widodo untuk menjawab sebagai Wakil Menteri Keuangan pada Kamis (18/7/2024). Tak hanya Thomas, saat itu Jokowi melantik Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) dan Yuliot Tanjung sebagai Wakil Menteri Investasi. "Saya bersumpah. Bahwa saya, akan setia kepada UUD Negara RI tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Jokowi saat membacakan sumpah jabatan diikuti Thomas, Sudaryono dan Yuliot Tanjung. Dalam sumpah jabatan itu, Jokowi meminta tiga wakil menteri baru itu dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," tambahnya. Pelantikan itu dilakukan pada sisa masa jabatan pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin. Jokowi akan mengakhiri masa tugasnya sebagai kepala negara dua periode pada Oktober 2024. &nbsp;

Mensesneg Prasetyo Hadi benarkan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono masuk bursa calon Deputi Gubernur BI.

Istana Benarkan Thomas Djiwandono Masuk Bursa Calon Deputi Gubernur BI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/17/WhatsApp-Image-2025-06-17-at-174247-2919449047.jpg" alt="Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. (Ferlynda Putri/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. (Ferlynda Putri/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Juda Agung telah mengundurkan diri sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Tak disebutkan alasannya, tetapi Prasetyo menyebut bahwa surat pengunduran itu telah diterima oleh pihak istana. "Itu bermula dari adanya surat pengunduran diri dari salah satu deputi gubernur," kata Prasetyo kepada awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/1). "Atas nama Pak Juda," tambahnya. Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan bahwa sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Maka kemudian, harus dilanjutkan dengan proses mengisi jabatan yang ditinggalkan. Usai menerima surat pengunduran itu, Prasetyo memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan melayangkan surat presiden (Supres) kepada DPR RI untuk proses lebih lanjut dan ada yang mengisi kekosongan itu. Terlebih memang sesuai ketentuan, kata dia, proses pemilihan ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Yang ini kemudian dilanjutkan dengan Bapak Presiden atau pemerintah mengirimkan surpres ke DPR, karena memang proses pemilihannya ada di DPR melalui uji kompetensi atau fit and proper test," tukasnya. Untuk diketahui, Juda Agung telah mengucapkan sumpah jabatan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia di hadapan Ketua Mahkamah Agung, Dr. H. Muhammad Syarifuddin S.H, M.H, pada Kamis (6/1/2021). Pada saat yang sama, Juda Agung turut diangkat menjadi Deputi BI bersama dengan Aida S. Budiman. Usai pelantikan, Juda Agung menyampaikan bahwa ia akan terus meningkatkan kerja sama dengan Gubernur beserta seluruh Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia dalam menyikapi berbagai tantangan perekonomian nasional ke depan. Antara lain digitalisasi, UMKM, inklusi keuangan, dan perubahan iklim (climate change), serta terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah dan otoritas lain dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. &nbsp;

Mensesneg Prasetyo Hadi ungkap pengunduran diri Juda Agung dari Deputi Gubernur BI. Proses pengisian posisi mengikuti ketentuan di DPR.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Deputi Gubernur Bank Indonesia

Berita Terkini