<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/14/galon-842518496.jpeg" alt="Ilustrasi pengusaha depot air minum. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengusaha depot air minum. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) berharap pelaku usaha Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) bisa memahami tentang kekayaan intelektual (KI). Khususnya, merek dan juga penggunaan merek tanpa izin serta konsekuensinya. Direktur Eksekutif MIAP Justisiari P. Kusumah dalam keterangan tertulisnya mengungkapkan, penggunaan merek oleh depot air minum isi ulang tanpa persetujuan pemilik merek marak ditemukan di lapangan. Hal ini akhirnya&nbsp;menimbulkan berbagai persoalan hukum dan ekonomi. Persoalan hukum yang muncul, kata Justisiari adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek) serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). &ldquo;MIAP melihat fenomena ini sebagai sebuah tantangan untuk memberikan pemahaman yang benar tentang KI kepada para pelaku usaha DAMIU, tentunya dengan menggandeng Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) khususnya Direktorat Merek dan Indikasi Geografis serta Direktorat Penegakan Hukum, untuk memberikan gambaran yang jelas tentang KI khususnya merek dan juga penggunaan merek tanpa ijin serta konsekuensinya,&rdquo; kata Justisiari. Tantangan lainnya adalah tentang perlindungan konsumen. MIAP, bekerjasama dengan Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Kementerian Perdagangan, ingin memberikan pemahaman kepada pelaku usaha DAMIU bahwa kualitas produk yang ditawarkan dan dikonsumsi harus sesuai dengan peraturan perundang- undangan. &ldquo;Apabila tidak diimplementasikan dengan benar, maka konsumen dapat dirugikan dan pelaku usaha DAMIU akan berhadapan dengan sanksi berdasarkan UU Perlindungan Konsumen. Terkait hal fenomena tersebut, langkah kerja sama dengan ASDAMINDO merupakan upaya yang sangat baik, mengingat saat ini ASDAMINDO memiliki anggota yang sangat banyak, dan oleh karena itu sosialiasi ini dapat berperan penting untuk memberikan edukasi atas Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Konsumen kepada anggota ASDAMINDO,&rdquo; ungkap Justisiari. Ketua Umum Asosiasi Depot Air Minum Isi Ulang Indonesia (Asdamindo) Erik Garnadi mengatakan, ASDAMINDO dan MIAP menyadari pentingnya memenuhi ketentuan terkait penggunaan merek tanpa izin dan konteks perlindungan konsumen lainnya. Hal ini tentunya dapat berdampak bagi keberlangsungan kegiatan usaha dari depot air minum isi ulang di kemudian hari. &ldquo;Jadi sekali lagi saya ingatkan, pelaku usaha depot minum jangan menggunakan merek yang sudah ada di pasar. Itu melanggar undang-undang. Yang tidak kalah penting adalah menjaga&nbsp;kualitas air minum yang dijual kepada konsumen,&rdquo; ungkap Erik. Direktur Penegakan Hukum DJKI Kementerian Hukum Brigjen Pol. Arie Ardian Rishadi menambahkan, Direktorat Penegakan Hukum DJKI mendukung penuh segala upaya yang dilakukan oleh MIAP dan ASDAMINDO, memberi pemahaman yang menyeluruh tentang KI dan bagaimana bertanggung jawab terhadap pengelolaan usaha yang sejalan dengan aturan dapat menjaga keberlangsungan usaha DAMIU dan memberikan yang terbaik untuk konsumen. &ldquo;Air minum kemasan tidak bisa membranding produknya tapi yang bisa dilakukan adalah membranding tokonya. Jadi orang tahu kalau beli di toko A air minum isi ulangnya bagus. Itu juga menjadi branding. Nama toko juga harus sesuai kaidah jangan sampai justru dilaporkan oleh pemilik toko yang lain,&rdquo; jelas Arie.

MIAP berharap pelaku usaha Depot Air Minum Isi Ulang (DAMU) bisa memahami tentang kekayaan intelektual (KI).

Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Harus Paham tentang Kekayaan Intelektual

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/14/galon-842518496.jpeg" alt="Ilustrasi pengusaha depot air minum. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengusaha depot air minum. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Para pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Depot Air Minum (Asdamindo) meminta produsen air minum galon sekali pakai (GSP) yang terkesan memojokkan galon Polikarbonat (PC) dalam iklannya agar membuktikan kebenaran dari iklan tersebut. &nbsp;Iklan itu memberikan gambaran adanya ketakutan dari produsennya kalah dalam segi penjualan dengan pelaku usaha Depot Air Minum. &nbsp; &ldquo;Kita ingin buktinya di mana tempatnya yang bisa seperti itu, galonnya dimasuki kecoak. Ilustrasi yang dibuat dalam iklan itu sangat menghina dan menyudutkan kita para pelaku usaha depot air minum yang sangat tergantung pada galon Polikarbonat,&rdquo; ujar Ketua Umum Asdamindo, Erik Garnadi kepada media, baru-baru ini. &nbsp; Dia melihat iklan yang dibuat produsen GSP itu hanya memberikan gambaran bahwa mereka sebenarnya mengalami ketakutan kalah bersaing dari segi penjualan dengan para pengusaha depot air minum. &ldquo;Dengan adanya iklan tersebut, kita melihat jelas sepertinya mereka ketakutan dan kalah dalam segi penjualan oleh UMKM yaitu depot air minum,&rdquo; tukasnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014973721/ramalan-zodiak-kesehatan-hari-ini-14-agustus-2024-libra-scorpio-sagitarius-capricorn-aquarius-dan-pisces">Ramalan Zodiak Kesehatan Hari Ini 14 Agustus 2024: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces</a> &nbsp; Terkait soal kebersihan dan kesehatan galon, Erik malah mengkritisi produsen GSP yang tidak mengawasi penggunaan galonnya yang juga sering digunakan masyarakat saat membeli air minum isi ulang di depot-depot. &ldquo;Itu kan membuktikan galon sekali pakai pun masih banyak yang tidak ditarik dan malah diisi ulang di tempat pengisian depot air minum. Saya kira itu jauh lebih berbahaya bagi kesehatan masyarakat konsumen,&rdquo; ucapnya. &nbsp; Seharusnya, kata Erik, di antara para pelaku usaha air minum itu melakukan persaingan secara sehat dan tidak saling menyudutkan. &ldquo;Seharusnya saling membantu terkait pelaksanaan dan pengawasannya. Kalau ada yang tidak berkenan lebih baik duduk bersama dan jangan mendiskriminatifkan produk yang lain seperti yang dilakukan GSP itu,&rdquo; katanya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/wisata-kuliner/014973712/3-menu-sarapan-praktis-untuk-pejuang-diet-serta-estimasi-total-kalorinya-enak-kenyang-dan-badan-tetap-ideal">3 Menu Sarapan Praktis untuk Pejuang Diet serta Estimasi Total Kalorinya, Enak Kenyang dan Badan Tetap Ideal</a> &nbsp; Salah satu pelaku usaha depot air minum Willy Chandra, juga menilai iklan produsen GSP itu sangat mendiskreditkan para pelaku usaha yang menggunakan galon Polikarbonat. &ldquo;Cara promosinya terkesan tidak memiliki etika berbisnis yang sehat. Tapi, masyarakat kita kan tidak bodoh, pasti bisa menilai bahwa iklan itu hanya untuk persaingan usaha saja,&rdquo; tuturnya. &nbsp;

"Ilustrasi yang dibuat dalam iklan itu sangat menghina dan menyudutkan kita para pelaku usaha depot air minum,"

Asdamindo Minta Produsen Galon Sekali Pakai Buktikan Iklan Yang Sudutkan Galon Polikarbonat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/30/WhatsApp-Image-2024-05-30-at-153444-2586957935.jpg" alt="Iptu Lifiarsyah saat penyerahan depot air minum isi ulang ke Ponpes Darul Tauhid Selayo, Kabupaten Solok." width="100%">
<figcaption>Iptu Lifiarsyah saat penyerahan depot air minum isi ulang ke Ponpes Darul Tauhid Selayo, Kabupaten Solok.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Santri-santri di Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Tauhid Selayo, Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar) setiap harinya harus menyaring ulang air yang disedot jet pump dari tanah. Jika air tanah itu lama ditampung, warnanya mulai keruh. "Kalau untuk mandi tidak masalah. Cuma untuk minum harus disaring ulang. Kadang-kadang kami beli air galon isi ulang" ujar Ustad Metra Yulianto, pengasuh Ponpes Darul Tauhid Selayo. Ponpes ini berlokasi di Jorong Sawah Sudut, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Sebelumnya Metra Yulianto bersama pihak ponpes berusaha mencari alat air minum isi ulang untuk menyuling air tanah yang ditarik dari jet pump. Tujuannya airnya bisa layak untuk diminum. Maksud itu sempat dikemukakan kepada Iptu Lifiarsyah. Mendengar keluhan dari ponpes demikian, kepala SPK di Polres Solok Kota itu malah memilih untuk menyumbangkan alat depot isi air ulang di rumahnya untuk ponpes. Selama ini, Lifiarsyah memang memiliki usaha sampingan jual air minum isi ulang di rumahnya bersama keluarga. Usaha sampingan itu untuk menambah pemasukan keluarga. "Namanya prajurit Polri dengan pangkat saat ini kami berusaha untuk bersyukur saja," ungkapnya kepada JawaPos.com melalui sambungan telepon, Kamis (30/5). "Saya sengaja menyumbangkan alat ini. Hanya sebagai bentuk rasa syukur saja. Dan tidak tega melihat santri di ponpes harus menyaring air demi mendapatkan air minum," sambung anggota Polri yang mengawali karir dari bintara itu. Adapun depot air minum isi ulang itu disumbangkan pada Rabu (29/5) di&nbsp;Ponpes Darul Tauhid Selayo. Penyerahan depot itu diterima langsung oleh&nbsp;Metra Yulianto. Lifi berharap dengan sumbangan itu santri di Ponpes Darul Tauhid Selayo bisa mengosumsi air bersih layak minum. (*)

kepala SPK di Polres Solok Kota itu malah memilih untuk menyumbangkan alat depot isi air ulang di rumahnya untuk Ponpes Darul Tauhid Selayo.

Demi Air Minum Santri di Ponpes, Perwira Polri Sumbangkan Depot Air Minum Isi Ulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Dirjen-PKTN-KEMENDAG-Kemendag-.jpg" alt="Dirjen PKTN menyampaikan bahwa Kementerian Perdagangan melalui Ditjen PKTN menemukan beberapa dugaan pelanggaran terkait perlindungan konsumen, salah satunya dugaan pelanggaran depot air minum (DAM). Kemendag" width="100%">
<figcaption>Dirjen PKTN menyampaikan bahwa Kementerian Perdagangan melalui Ditjen PKTN menemukan beberapa dugaan pelanggaran terkait perlindungan konsumen, salah satunya dugaan pelanggaran depot air minum (DAM). Kemendag</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perlindungan konsumen menjadi perhatian serius Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan. Pengawasan yang dilakukan Kemendag menemukan beberapa dugaan pelanggaran terkait perlindungan konsumen. Hasil pemeriksaan di lapangan mencatat ada 31.553  Depot Air Minum (DAM) tidak layak Higienitas Sanitas Pangan (HSP). Dari total 60.272 DAM yang tercatat hanya 28.719 yang dinyatakan layak.  Direktur Jenderal PKTN Veri Anggrijono memaparkan temuan tersebut dalam diskusi panel Penyuluhan Perlindungan Konsumen yang digelar di Aston Banyuwangi Hotel and Conference Center, Banyuwangi, Jawa Timur Selasa lalu. Kegiatan ini mengusung tema Perlindungan Konsumen, Indonesia Maju.  ’’Dugaan pelanggaran DAM lainnya meliputi alat ultraviolet (UV) yang sebagian besar melewati batas maksimal pemakaian serta hanya 1.183 yang bersertifikat dan 28.719 yang Layak Higienitas Sanitas Pangan (HSP) dari 60.272 DAM isi ulang yang tercatat. Banyak pula DAM menyediakan galon bermerek dan stok air minum dalam wadah siap dijual yang melanggar ketentuan dan merugikan perusahaan pemilik galon,” paparnya.  Veri juga menyebutkan temuan dugaan pelanggaran produk emas, seperti gelang yang ditambah material kabel di dalamnya untuk memanipulasi berat dan perhiasan emas yang dijual dengan kadar emas dan hasil uji kadar emas di bawah yang dijanjikan kepada konsumen. Selanjutnya dijelaskan pula temuan cincin kuningan berlapis emas yang dijual dengan kadar emas 80 persen dan penggunaan material lain (per/spiral) yang dihitung sebagai berat emas di dalam gelang.  Selain terkait isu depot air minum dan emas, Dirjen Veri juga menjelaskan terkait ketidaksesuaian (discrepancy) pengukuran pada distribusi BBM. ’’Flowmeter digunakan saat transaksi atau penyerahan BBM ke pihak SPBU. Jika flowmeter tidak ditera, akan menimbulkan kerugian bagi konsumen sekaligus negara,” terang Veri.  Veri juga memastikan akan terus menggalakkan pelaksanaan kegiatan perlindungan konsumen. Kegiatan ini meliputi pendidikan usia dini, pembinaan pelaku usaha untuk pemenuhan standar dan pengendalian mutu; pengawasan barang beredar; dan pengukuran dan takaran secara tepat. Tidak ketinggalan memastikan tertib niaga di semua pasar dan gerai transaksi perdagangan.  ’’Di samping pelaku usaha yang bertanggung jawab, konsumen yang cerdas, teliti, serta memahami hak dan kewajiban sangatlah dibutuhkan dalam rangka mewujudkan iklim perdagangan yang baik,” ungkap Veri.  Veri menambahkan, Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) Indonesia pada 2020 adalah 49,07 atau berada pada level Mampu. ’’Nilai tersebut menunjukkan bahwa konsumen telah mampu menggunakan hak dan kewajiban konsumen untuk menentukan pilihan terbaik, termasuk menggunakan produk dalam negeri bagi diri dan lingkungannya,” jelas Veri.  IKK merupakan parameter bagaimana masyarakat di sebuah negara memiliki tingkat keberanian sebagai konsumen bila merasa tidak puas terhadap produk dan pelayanan atau merasa dirugikan produsen dalam suatu aktivitas jual-beli produk barang atau jasa. IKK Indonesia berada di nilai 41,70 pada 2019 dan 40,41 pada 2018.  Penyuluhan Pelindungan Konsumen bertujuan untuk memberikan edukasi kepada konsumen untuk menjadi konsumen cerdas dan berdaya. Selain itu, juga untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan pemahaman tentang perlindungan konsumen serta melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi.  ’’Diharapkan sosialiasi ini juga dapat mendorong peran aktif masyarakat dalam menanggulangi terorisme dan radikalisme. Kepedulian masyarakat dapat menekan aksi teror-teror yang sangat merugikan masyarakat dan negara, serta dapat menunjang kegiatan ekonomi,” tandas dia.  Bertindak sebagai panelis yaitu Veri, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rizal Halim, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Banyuwangi Suyanto Waspo Tondo Wicaksono. Sebagai moderator ialah Plt. Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Bayuwangi Nanin Oktaviantie.  Kegiatan tersebut diikuti 250 peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, ibu-ibu PKK, organisasi masyarakat, pemuda, serta karang taruna yang berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. (*)

Ingatkan Konsumen, Kemendag: Ada 31.553 Depot Air Minum Tak Higienis

depot air minum

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#depot air minum

Berita Terkini

Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Harus Paham tentang Kekayaan Intelektual

Asdamindo Minta Produsen Galon Sekali Pakai Buktikan Iklan Yang Sudutkan Galon Polikarbonat

Demi Air Minum Santri di Ponpes, Perwira Polri Sumbangkan Depot Air Minum Isi Ulang

Ingatkan Konsumen, Kemendag: Ada 31.553 Depot Air Minum Tak Higienis

Download Aplikasi JawaPos.com