<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/isis-telah-dihabisi-di-syria-trump-minta-tentara-as-pulang_m_.jpg" alt="Ilustrasi tentara AS. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tentara AS. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Dorongan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengganti nama Departemen Pertahanan menjadi Departemen Perang menuai perhatian publik. Sebab, nama Departemen Pertahanan telah ada sejak 1949 melalui perjalanan panjang. Seperti dilansir dari AFP News, Trump berpendapat bahwa nama historis dan pernah digunakan sebelumnya, yakni Departemen Perang lebih mencerminkan misi utama.&nbsp; Namun, gagasan tersebut masih membutuhkan tindakan Kongres. Trump akan menghadapi tatanan internasional yang dibangun setelah Perang Dunia II. Selain menyoroti kecenderungan pencitraan presiden, isu ini mengungkap ketegangan antara pernyataan klise Trump dan banyak pendahulunya tentang perdamaian. AS telah menghabiskan sebagian besar keberadaannya di medan perang. &ldquo;Tugas militer diarahkan bukan untuk perang, bukan untuk penaklukan, melainkan untuk perdamaian,&rdquo; tegas Presiden AS 1945-1953 Harry Truman pada 1947, ketika Kongres pertama kali menghapus label Departemen Perang. <h3>Nama Departemen Perang saat Pertama Kali Digunakan</h3> ​Di era kolonial, berbagai cabang militer menjadi cikal bakal dari Departemen Perang. Seiring meningkatnya ketegangan dengan Inggris, Kongres Kontinental membentuk Angkatan Darat pada 14 Juni 1775. Tak lama kemudian, Angkatan Laut dan Korps Marinir ikut didirikan. ​Setelah konstitusi disahkan pada 1789, Kongres membentuk Departemen Perang sebagai satu badan kabinet yang dipimpin seorang Menteri Perang. Namun, pada 1798, Angkatan Laut memisahkan diri, sehingga lahirlah Departemen Perang dan Departemen Angkatan Laut yang terpisah. ​Jabatan Menteri Perang memegang peran penting sebagai penasihat utama presiden. Terutama pada periode Perang 1812 hingga Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Sementara itu, beberapa menteri Angkatan Laut juga memiliki pengaruh yang kuat.&nbsp; <h3>Perang Dunia Memaksa Perubahan</h3> ​Menjelang Perang Dunia I, kebijakan politik Amerika Serikat (AS) cenderung mengarah ke isolasionisme, sebuah sikap yang kembali muncul setelah perang berakhir pada 1918. Selama periode Depresi Besar, pemerintah AS lebih memprioritaskan pengeluaran untuk lapangan kerja dan program bantuan dalam negeri, seperti New Deal. ​Meskipun demikian, kekuatan militer AS secara diam-diam terus berkembang. Menjelang keterlibatan AS dalam Perang Dunia II, Kongres mengesahkan pembangunan Pentagon pada 1941, yang peletakan batu pertamanya dilakukan pada 11 September. Hanya beberapa bulan sebelum serangan Jepang di Pearl Harbor yang memicu AS untuk bergabung dalam perang. ​Pada masa Perang Dunia II, Henry Stimson menjabat sebagai Menteri Perang di bawah kepemimpinan Presiden Franklin D. Roosevelt. Stimson, yang sebelumnya merupakan Menteri Luar Negeri, menghabiskan banyak waktu di ruang perang Gedung Putih. Dia memimpin Proyek Manhattan, sebuah program rahasia untuk mengembangkan bom atom.&nbsp; Status Stimson sebagai kepala Departemen Luar Negeri dan Departemen Perang menunjukkan garis yang terkadang kabur antara badan-badan diplomatik dan militer tertinggi serta peran mereka dalam kebijakan luar negeri AS di berbagai pemerintahan sejak Perang Dunia II.&nbsp; <h3>Konflik abad ke-20 Mengubah Politik Global&nbsp;</h3> ​Para penasihat militer utama Presiden Roosevelt sempat mengusulkan reorganisasi Pentagon selama Perang Dunia II. Tapi Roosevelt meninggal sebelum perang usai.&nbsp; Setelah perang berakhir, Presiden Truman yang tidak terlibat dalam perencanaan perang meminta kongres untuk mendirikan Departemen Pertahanan Nasional yang akan menyatukan operasi militer di bawah satu pejabat kabinet. ​Setelah dua tahun perdebatan, Kongres mengesahkan Undang-Undang Keamanan Nasional 1947. Undang-undang ini membentuk badan baru di Pentagon yang diberi nama Badan Militer Nasional (NME).&nbsp; Selain itu, undang-undang ini juga membentuk Dewan Keamanan Nasional untuk menasihati presiden dan Badan Intelijen Pusat (CIA). Karena nama NME secara tidak sengaja dapat diartikan sebagai Musuh, Kongres akhirnya mengganti namanya menjadi Departemen Pertahanan pada 1949. Kongres terkadang memodifikasi dan mengembangkan undang-undang tersebut. Tapi undang-undang tersebut tetap menopang struktur militer dan intelijen negara. Kini, retorika pascaperang bergeser ke penekanan pada perdamaian. Presiden Truman, yang memberi perintah pengeboman atom di Jepang pada Agustus 1945, menjelaskan pendekatan pasca perang pada 1947. Meskipun AS telah mengurangi kekuatan militernya setelah perang, dia berjanji bahwa militer yang kuat dan siap tempur akan tetap dipertahankan.&nbsp; Truman mendukung pembentukan NATO dan PBB, dengan menyatakan bahwa AS akan mendukung perdamaian abadi, dengan kekuatan jika perlu. Namu dia menekankan bahwa prioritas utama militer adalah menghindari konflik. "Kami berusaha menggunakan kekuatan militer kami semata-mata untuk menjaga perdamaian dunia. Itulah dasar kebijakan luar negeri rakyat Amerika Serikat," tegas Truman pada Hari Angkatan Laut. ​Itulah argumen awal mengenai perdamaian melalui kekuatan, sebuah konsep yang kemudian dianut pemerintahan AS, baik dari Partai Republik maupun Demokrat, selama era Perang Dingin. Konsep ini juga digunakan Donald Trump, baik saat kampanye maupun ketika menjabat sebagai panglima tertinggi. Beberapa tahun setelah pidato Truman, AS terlibat dalam Perang Korea dan kemudian Perang Vietnam. Perang singkat di Irak terjadi pada 1991. Setelah peristiwa 11 September, AS melancarkan invasi ke Irak dan memulai pendudukan militer di Afghanistan, yang tercatat sebagai perang terlama dalam sejarah Amerika.

Presiden AS Donald Trump mengusulkan penggantian nama Departemen Pertahanan menjadi Departemen Perang. Sempat Digunakan pada Era Roosevelt

Sejarah Penamaan Departemen Perang yang Gantikan Kementerian Pertahanan, Sempat Digunakan pada Era Roosevelt

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/03/5KIoyqtRNCXN1q7mkjRIwA73i0P0bq35PXbhuEkD-1803821535.jpg" alt="Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Dok. X @nicksortor)" width="100%">
<figcaption>Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Dok. X @nicksortor)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi menandatangani perintah eksekutif mengubah nama Departemen Pertahanan menjadi Departemen Perang. Trump mengatakan, perubahan ini dimaksudkan untuk memberi sinyal kepada dunia bahwa AS adalah kekuatan yang harus diperhitungkan dunia. Undang-undang yang membentuk departemen itu ditandatangani eks Presiden George Washington pada 7 Agustus 1789 atau 236 tahun yang lalu. Tujuannya untuk mengawasi operasi dan pemeliharaan urusan militer dan angkatan laut.&nbsp; &ldquo;Para Pendiri memilih nama ini untuk menandakan kekuatan dan tekad kami kepada dunia. Nama Departemen Perang, lebih dari Departemen Pertahanan saat ini, memastikan perdamaian melalui kekuatan,&rdquo; kata Trump dalam rilis resmi Gedung Putih. Dia pun menekankan, nama ini juga menunjukkan keinginan dan kemauan AS untuk berperang dan memenangkan perang kapan saja. Tak hanya berpatok pada kebertahanan. Bahkan, nama ini juga mempertajam fokus departemen pada kepentingan nasional dan fokus negara sendiri pada kemauan serta ketersediaan berperang demi mengamankan apa yang sudah menjadi milik negara. &ldquo;Oleh karena itu, saya telah menetapkan bahwa Departemen ini sekali lagi akan dikenal sebagai Departemen Perang dan Sekretarisnya akan dikenal sebagai Sekretaris Perang,&rdquo; jelas dia. Dalam implementasinya, Menteri Pertahanan kini berwenang menggunakan gelar sekunder yakni Menteri Perang. Hal ini bisa dilakukan dalam korespondensi resmi, komunikasi publik, konteks seremonial, dan dokumen non-statuta dalam cabang eksekutif. Bahkan, Departemen Pertahanan dan Kantor Menteri Pertahanan atau pentagon kini bisa disebut sebagai Departemen Perang dan Kantor Menteri Perang. Berlaku pula bagi pejabat bawahan di dalam Departemen Pertahanan, yang dapat menggunakan gelar sekunder yang sesuai seperti Wakil Menteri Perang. Nanti, semua departemen dan lembaga eksekutif harus mengakui dan mengakomodasi penggunaan gelar sekunder tersebut dalam komunikasi internal dan eksternal. Dengan ketentuan bahwa penggunaan gelar tersebut tidak menimbulkan kebingungan sehubungan dengan kewajiban hukum, undang-undang, atau internasional.

Presiden AS Donald Trump, mengubah nama Departemen Pertahanan menjadi Departemen Perang untuk menunjukkan kekuatan

Geger! Presiden Donald Trump Ubah Nama Departemen Pertahanan AS Jadi Departemen Perang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/24/p20250723jb-0257_54675980487_o-3492322524.jpg" alt="Foto Pidato Presiden Donald Trump pada KTT AI Gedung Putih di Auditorium Andrew W. Mellon, Washington, D.C. (The White House)" width="100%">
<figcaption>Foto Pidato Presiden Donald Trump pada KTT AI Gedung Putih di Auditorium Andrew W. Mellon, Washington, D.C. (The White House)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Presiden Amerika Serikat (AS)&nbsp;Donald Trump akan menandatangani perintah eksekutif,&nbsp;Jumat (5/9) waktu setempat, untuk mengganti nama Departemen Pertahanan menjadi "Departemen Perang," kata juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt,&nbsp;Kamis. Berita tentang perintah tersebut&nbsp;pertama kali dilaporkan oleh Fox News. Menurut Fox, Trump akan menandatangani perintah eksekutif untuk mengembalikan nama bersejarah&nbsp;tersebut, yang digunakan hingga 1949 sebelum lembaga itu direorganisasi menjadi Departemen Pertahanan berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional tahun 1947. Perintah itu mengatur penggunaan &ldquo;Departemen Perang&rdquo; sebagai nama tambahan untuk Departemen Pertahanan dan meminta Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengadopsi gelar tambahan &ldquo;Menteri Perang.&rdquo; Perintah itu juga menginstruksikan Hegseth untuk mengajukan langkah-langkah legislatif dan eksekutif agar perubahan tersebut&nbsp;bersifat permanen, serta memperbarui tanda dan situs web Pentagon. Perintah itu juga termasuk mengganti nama ruang konferensi pers menjadi &ldquo;Pentagon War Annex,&rdquo; kata seorang pejabat Gedung Putih kepada Fox. &ldquo;Semua orang menyukai fakta bahwa kita memiliki sejarah kemenangan yang luar biasa ketika (lembaga) itu bernama Departemen Perang,&rdquo; kata Trump kepada wartawan pada 25 Agustus. Hegseth mengatakan langkah itu&nbsp;mencerminkan perubahan budaya di dalam departemen. &ldquo;Kita bukan hanya pertahanan, kita juga melakukan penyerangan,&rdquo; tambahnya. (*)

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan menandatangani perintah eksekutif, Jumat (5/9) waktu setempat, untuk mengganti nama

Trump akan Ganti Nama Departemen Pertahanan Jadi Departemen Perang