<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/27/Presiden-Kolombia-Petro-3529180739.jpg" alt="Presiden Kolombia Gustavo Petro konsisten menyerukan Free Palestine. (dok peoplesdispatch)" width="100%">
<figcaption>Presiden Kolombia Gustavo Petro konsisten menyerukan Free Palestine. (dok peoplesdispatch)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dikabarkan akan mencabut visa Presiden Kolombia Gustavo Petro, dengan alasan telah melakukan tindakan sembrono dan provokatif.&nbsp; Tindakan semborono tersebut dimaksudkan&nbsp;pada&nbsp;Gustavo Petro usai melakukan pidato di tengah pengunjuk rasa di luar markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York City. &ldquo;Hari ini, Presiden Kolombia [Gustavo Petro] berdiri di jalan di New York City dan mendesak tentara AS untuk tidak mematuhi perintah dan menghasut kekerasan,&rdquo; kata departemen tersebut dalam sebuah posting di X pada hari Jumat (26/9/2025). Tulisan itu tidak memberikan perincian khusus tentang dugaan pelanggaran Petro, tetapi rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan pemimpin Kolombia itu bergabung dengan ribuan pengunjuk rasa pro-Palestina di luar gedung PBB di Midtown Manhattan. Dilansir dari Al Jazeera, dalam salah satu klip video, Petro terdengar mengatakan bahwa negaranya berencana untuk mengajukan resolusi kepada PBB yang bertujuan untuk membentuk tentara untuk menyelamatkan dunia yang tugas pertamanya adalah membebaskan Palestina. Dalam terjemahan tidak resmi pidatonya kepada para pengunjuk rasa, Petro mengatakan bahwa negara-negara di dunia akan menyumbangkan tentara ke angkatan bersenjata, yang akan menegakkan perintah keadilan internasional dan harus lebih besar daripada militer AS. "Saya meminta seluruh prajurit Angkatan Darat AS untuk tidak mengarahkan senjata mereka kepada kemanusiaan. Melawan perintah Trump. Patuhi perintah kemanusiaan," kata pemimpin Kolombia itu. Protes besar terjadi di luar markas besar PBB pada hari Jumat ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbicara pada hari keempat Debat Umum Majelis Umum PBB. Pemimpin Israel menyampaikan pidato bombastis saat ia mengatakan kepada para pemimpin dunia bahwa Israel harus diizinkan untuk menyelesaikan pekerjaan di Gaza, di mana tentara Israel dituduh melakukan genosida. Dan, Netanyahu mengecam negara-negara Barat atas keputusan memalukan mereka untuk mengakui negara Palestina. Kantor Petro dan Kementerian Luar Negeri Kolombia tidak segera menanggapi permintaan komentar tentang pencabutan visa dari kantor berita Reuters. Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pada hari Selasa (23/9/2025), Petro juga mengecam Presiden AS Donald Trump, dengan mengatakan bahwa pemimpin AS tersebut terlibat dalam genosida di Gaza dan menyerukan proses pidana atas serangan udara AS terhadap kapal-kapal di perairan Karibia yang dituduh Washington menyelundupkan narkoba. Profil media sosial Petro pada hari Jumat menunjukkan ia telah memposting ulang beberapa klip video dirinya berbicara kepada para pengunjuk rasa pro-Palestina di New York. &ldquo;Bebaskan Palestina. Jika Gaza jatuh, umat manusia akan mati," tulis Petro dalam salah satu unggahannya. Pemimpin sayap kiri, yang berkuasa pada tahun 2022, telah menjadi kritikus vokal perang Israel di Gaza yang berulang kali dikutuknya sebagai genosida. Petro memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel pada tahun 2024, dengan alasan tindakan genosida pemerintah Israel di Gaza, termasuk serangan terhadap pencari bantuan Palestina yang menurutnya mengingatkan pada Holocaust. Pada bulan Juli, ia juga memberlakukan kembali larangan total ekspor batu bara ke Israel, dengan mengatakan Kolombia tidak akan terlibat dalam genosida Israel.

Pemimpin Kolombia tampak dalam unggahan video bergabung dengan ribuan pengunjuk rasa pro-Palestina di luar markas besar PBB di New York.

AS Ancam Akan Cabut Visa Presiden Kolombia Usai Serukan Kemerdekaan Palestina di PBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/protes.jpg" alt="Nelayan Filipina melihat kapal Penjaga Pantai Tiongkok berpatroli di Beting Scarborough. Erik De Castro/ Reuters/Antara" width="100%">
<figcaption>Nelayan Filipina melihat kapal Penjaga Pantai Tiongkok berpatroli di Beting Scarborough. Erik De Castro/ Reuters/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan mendukung Filipina dalam mendesak agar Tiongkok mengakhiri tindakan provokatifnya dan menghormati hukum internasional di Laut China Selatan.  Filipina pekan lalu mengajukan protes diplomatik baru terhadap kegiatan maritim Tiongkok di dalam zona ekonomi eksklusif 200 mil (321 km) Manila. Filipina menuduh Tiongkok melakukan penangkapan ikan secara ilegal sementara kapal badan penjaga pantai Tiongkok membayangi kapal Filipina yang sedang mengangkut pasokan.  Tuduhan itu menambah lebih dari 300 pengaduan yang diajukan terhadap kegiatan Beijing di Laut China Selatan.  Deplu AS menyatakan Amerika Serikat ikut prihatin dengan Filipina.  ”Tindakan-tindakan ini adalah bagian dari kecenderungan provokasi yang lebih luas Tiongkok terhadap para pengklaim Laut China Selatan dan negara-negara lain yang beroperasi secara sah di kawasan itu,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price dalam sebuah pernyataan seperti dilansir dari Antara.  Sementara itu, Tiongkok meluncurkan kapal induk ketiganya yang diberi nama Fujian di Shanghai, Jumat (17/6). Kapal induk baru itu pertama kali diluncurkan ke laut tepat pukul 11.00 waktu setempat (10.00 WIB).  Dengan bobot lebih dari 80.000 ton, kapal induk terbaru milik Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLA) itu dilengkapi dengan pelontar elektromagnetik dan perangkat penangkapan musuh. Kapal yang sepenuhnya dikembangkan di Tiongkok itu memiliki dek pendaratan pesawat yang lurus, berbeda dengan Liaoning, kapal induk pertama yang ujung deknya melengkung.  Penamaan kapal induk ketiga PLA dengan Fujian yang merupakan nama provinsi di pesisir timur Tiongkok yang menghadap ke Taiwan itu menimbulkan spekulasi dari para warganet. Mereka mengaitkan nama tersebut dengan situasi terkini di Selat Taiwan.  Dua kapal induk Tiongkok yang berdinas lebih dulu juga diberi nama provinsi. Seperti Liaoning di pesisir timur laut dan Shandong di pesisir timur.  Anggota Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok (CPC) merangkap Wakil Ketua Komisi Militer Pusat Xu Qiliang hadir dalam peresmian tersebut. Setelah diluncurkan, kapal tersebut langsung menjalani uji tambat dan uji layar.

Amerika Serikat Dukung Filipina di Laut China Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/20170202Amerika-1.jpg" alt="Ilustrasi bendera Amerika Serikat." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bendera Amerika Serikat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada Senin (14/2) memasukkan Indonesia, Korea Selatan, dan Azerbaijan, ke daftar negara yang diminta untuk tidak dikunjungi warganya. Sebab, risiko terkait Covid-19.  Imbauan atas Indonesia, Korsel, dan Azerbaijan diberi label Tingkat 4: Jangan Bepergian ke Sana.  Dilansir dari Antara, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) pada hari yang sama mengeluarkan imbauan bagi masyarakat untuk tidak bepergian ke enam negara dan wilayah, termasuk Korea Selatan, Belarus, dan Azerbaijan karena penularan Covid-19. CDC juga menambahkan Komoro, Polinesia Prancis, serta Saint Pierre and Miquelon ke daftar negara dan wilayah yang risikonya berada di Level Empat: Sangat Tinggi.  Secara keseluruhan, CDC memasukkan 140 negara dan wilayah pada tingkat tertinggi peringatan, termasuk terhadap Kanada, seluruh Eropa, dan hampir seluruh Amerika Latin. Tingkat Covid yang disebabkan varian Omicron menurun, namun masih tinggi di banyak negara.  CDC menyebut, 50 negara dan wilayah dengan Level Tiga: Tinggi. Menurut level tersebut, perjalanan tidak penting perlu dihindari warga Amerika yang belum divaksin.  Hanya 11 tujuan, termasuk Tiongkok, Selandia, Baru, Pakistan, Taiwan, dan Hong Kong yang masuk dalam kategori Level 1: Rendah atau Level 2: Sedang.  CDC menyediakan daftar berisi 40 tujuan sebagai daerah-daerah yang kondisinya tidak diketahui dan karena itu menyarankan warga AS untuk tidak berkunjung ke sana, kecuali kalau sudah divaksin anti Covid-19.  Beberapa pejabat industri perjalanan mengatakan mereka meyakini bahwa rekomendasi perjalanan yang dikeluarkan CDC adalah salah satu faktor yang menjadikan permintaan perjalanan udara tertekan.  Sebelumnya, pada bulan ini, kalangan maskapai besar, bisnis, dan perusahaan layanan perjalanan, mendesak Gedung Putih mencabut kewajiban tes Covid-19 sebelum berangkat ke AS bagi para penumpang internasional yang telah divaksin.

AS Minta Warganya Tak Kunjungi Indonesia karena Covid-19

departemen luar negeri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#departemen luar negeri

Berita Terkini

AS Ancam Akan Cabut Visa Presiden Kolombia Usai Serukan Kemerdekaan Palestina di PBB

Amerika Serikat Dukung Filipina di Laut China Selatan

AS Minta Warganya Tak Kunjungi Indonesia karena Covid-19

Download Aplikasi JawaPos.com