<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/21/result_Screenshot_20250919_182734-3796012524.jpg" alt="Nikita Mirzani hadir dalam persidangan pada Kamis, 18 September 2025, dengan mengenakan dress cantik terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). (Tiktok @aunty_khey22)" width="100%">
<figcaption>Nikita Mirzani hadir dalam persidangan pada Kamis, 18 September 2025, dengan mengenakan dress cantik terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). (Tiktok @aunty_khey22)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>- Nikita Mirzani terlihat sangat kecewa terhadap Jaksa Penuntut Umum (JPU) karena menuntutnya dengan hukuman 11 tahun penjara dan denda Rp 2 miliar terkait kasus pemerasan, UU ITE, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).</p> <p>Kekecewaan tersebut terlihat dengan terlontarnya pernyataan dari ibu tiga anak tersebut agar kekayaan Jaksa yang menangani perkaranya untuk diaudit. Menurut Nikita Mirzani, ada dua orang Jaksa yang tidak menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).</p> <p>Pengacara Deolipa Yumara menilai, tuntutan 11 tahun penjara pastinya terasa berat bagi Nikita Mirzani. Jangankan sampai 11 tahun penjara, 6 tahun saja sudah terasa berat dari sisi terdakwa.</p> <p>"Kasus Nikita Mirzani ancaman hukuman paling lama 20 tahun untuk TPPU ya, makanya diambil 11 tahun. Apakah berat atau apa? Timbang masing-masing. Bagi terdakwa berat, bagi pelapor kita tidak tahu, bagi majelis hakim kita juga tidak tahu," ungkap Deolipa Yumara.</p> <p>Dia juga menjelaskan, proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dilakukan secara kolektif kolegial mewakili institusi kejaksaan. Bukan diwakili secara perseorangan oleh Jaksa yang menangani perkaranya di persidangan.</p> <p>"Jaksa ketika menuntut, mereka rapat dulu dengan di atasnya, dengan petinggi-petinggi yang tercantum dalam surat perintah penanganan perkara. Ini keputusan kolegial kejaksaan, keputusan institusi, dan tidak bisa diganggu gugat," ungkapnya.</p> <p>Menurut Deolipa Yumara, sangat wajar dan lumrah terjadi ketika terdakwa melakukan protes atau kecewa atas tuntutan Jaksa. Bahkan, meski tuntutan terbilang ringan seperti 1 tahun penjara sekalipun, tetap akan terasa berat bagi terdakwa.</p> <p>Terkait permintaan Nikita Mirzani supaya kekayaan Jaksa yang menangani perkaranya diaudit, Deolipa Yumara menilai hal itu bagus namun ada unsur kepentingan di dalamnya.</p> <p>"Ini sifatnya sentimentil tertuju ke jaksa yang menangani perkara. Harusnya kalau dia mau minta, minta semua jaksa, bukan hanya ke jaksa yang menangani perkaranya," ungkapnya.</p>

Nikita Mirzani kecewa dengan tuntutan 11 tahun penjara, minta kekayaan jaksa diaudit, Deolipa Yumara beri penjelasan menarik.

Analisis Deolipa Yumara soal Kekecewaan Nikita Mirzani Sampai Minta Kekayaan Jaksa Diaudit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/19/7ffc31c0-bfb6-4a7b-a65c-9082eb8411d2-4095880901.jpeg" alt="Musisi Fariz RM ditangkap Polres Metro Jaksel.&nbsp;(istimewa)" width="100%">
<figcaption>Musisi Fariz RM ditangkap Polres Metro Jaksel.&nbsp;(istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com-</strong>Sidang tuntutan kasus narkoba yang menjerat Fariz RM ditunda pada Senin (21/7). Sebab, ada unsur kesalahan dalam dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa.</p> <p>Kuasa hukum Fariz, Deolipa Yumara menyebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum siap membacakan tuntutan. Sebelumnya, Fariz RM didakwa sebagai pengedar narkoba, bukan pemakai.</p> <p>&ldquo;Sebenarnya dakwaannya salah sasaran karena untuk pengedar, Fariz RM kan hanya pengguna. Jadi, tidak masuk,&rdquo; tegas Deolipa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</p> <p>Deolipa berharap, JPU bisa bersikap bijak menuntut terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di dalam persidangan. Pasalnya, kesalahan dalam dakwaan yang berujung pada tuntutan bisa menimbulkan polemik baru.</p> <p>&ldquo;Kalau Jaksa tetap menuntut sebagai pengedar ini jadi persoalan karena tidak ada saksi dan bukti kalau Fariz itu pengedar,&rdquo; cetus Deolipa.</p> <p>Pembacaan tuntutan akan dilakukan di sidang selanjutnya pekan depan pada Senin (28/7). Musisi berusia 66 tahun didakwa dengan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berkaitan dengan dugaan peredaran narkoba.</p> <p>Selain itu, juga dituntut dengan pasal 112 ayat (1) UU yang sama karena diduga memiliki dan menyimpan narkotika tanpa izin resmi dari pihak yang berwenang. Atas dakwaan tersebut, Fariz terancam hukuman 12-15 tahun penjara.</p> <p>Ini merupakan kali keempat pelantun lagu <em>Sakura</em> itu tersandung kasus serupa. Kali ini dia menjalani kasus penyalahgunaan narkoba setelah ditangkap di Bandung, Jawa Barat pada 18 Februari 2025.&nbsp; Dari hasil penggeledahan, polisi menyita barang bukti berupa sabu-sabu 0,89 gram dan ganja 7,4 gram.</p> <p>Deolipa pun masih menaruh harapan besar kliennya bisa menjalani rehabilitasi. Mengingat Fariz memang hanya seorang pengguna, bukan pengedar seperti yang disangkakan.</p> <p>Pernyataan tersebut juga dikuatkan dengan keterangan dari saksi ahli, mantan ketua BNN periode 2012-2015 Anang Iskandar.</p> <p class="class-paragraph">&ldquo;Ya tentunya harus rehab karena dia sebagai pengguna. Memang sudah aturan baru, kan sudah gamblang disampaikan ke kepala BNN juga bahwasanya pengguna itu harus direhabilitasi. Nah, itu yang kami harapkan,&rdquo; papar Deolipa.</p>

Sidang tuntutan kasus narkoba Fariz RM ditunda karena jaksa belum siap. Kuasa hukum menilai ada kesalahan dalam dakwaan

Sidang Tuntutan Ditunda, Pengacara Fariz RM Singgung Ada Unsur Kesalahan Dalam Dakwaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/19/IMG_20231019_183243-2397274421.jpg" alt="Deolipa Yumara. (JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Deolipa Yumara. (JawaPos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>-Pengacara Deolipa Yumara mengatakan, tindakan hukum terhadap penyanyi senior Fariz RM berlebihan dan tidak seharusnya dilakukan aparat penegak hukum.</p> <p>"Ini adalah satu aktivitas hukum yang agak berlebihan terhadap diri seorang Fariz RM. Karena apa? Karena dia bukan pengedar, tapi disidang sebagai pengedar," kata Deolipa Yumara selaku kuasa hukum Fariz RM di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</p> <p>Dia menegaskan, fakta-fakta persidangan hanya menemukan bahwa Fariz RM merupakan pengguna narkoba dan tidak ada bukti yang valid untuk mengkategorikan pencipta lagu Barcelona itu sebagai pengedar.</p> <p>"Dia ini hanyalah pengguna karena untuk dicari sebagai pengedar nggak ketemu bukti-bukti, saksi-saksi <em>nggak</em> ada. Memang enggak ada. Jadi dia adalah pengguna, terbukti dengan adanya tindakan membeli barang narkotika kepada pihak lain," ungkap Deolipa Yumara.</p> <p>Menurut dia, setelah Fariz RM ditangkap atas kasus narkoba, pihak kepolisian seharusnya langsung mengarahkan kliennya untuk menjalani rehabilitasi supaya kecanduan atau ketergantungannya pada obat-obatan terlarang dapat segera disembuhkan.</p> <p>"Makanya kebijakan negara, siapapun yang menggunakan narkotika, sebagai pengguna, dianggap sebagai korban. Dan ketika tertangkap sebagai pengguna seharusnya langsung direhap, bukan disidang. Nah, persoalannya ini kan seorang Fariz RM disidang sebagai pengedar," ungkap dia.</p> <p>Menurut Deolipa Yumara, seharusnya mudah bagi aparat penegak hukum untuk mencari keyakinan bahwa Fariz RM memang seorang pengguna obat-obatan berdasar rekam jejak yang memang selalu menggunakan narkoba dan sampai beberapa kali ditangkap aparat penegak hukum.</p> <p>"Penyelidik di Polres atau di mana pun juga harusnya percaya (Fariz RM pengguna), langsung saja direhap, diajukan ke BNN untuk direhap, nggak perlu disidang. Karena disidang itu buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang pikiran, pengacara juga disuruh kerja. Kan begitu," ungkap Deolipa Yumara.</p>

Deolipa Yumara menilai tindakan hukum terhadap Fariz RM berlebihan, seharusnya direhabilitasi sebagai pengguna narkoba

Deolipa Yumara Sebut Tindakan Hukum ke Fariz RM Berlebihan, Seharusnya Direhabilitasi

<p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/DEOLIPA.jpg" alt="Deolipa Yumara" width="100%">
<figcaption>Deolipa Yumara</figcaption>
</figure> <br /><strong>JawaPos.com</strong> - Pengacara Deolipa Yumara menuntut pemulihan nama baik untuk kliennya Kamal Tarachand Mirchandani alias Sanjay. Sebab, berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada Sanjay tidak terbukti secara hukum. Kliennya pun telah dinyatakan bebas murni oleh pengadilan.</p> <p><br />Deolipa mengatakan, kasus bermula saat kliennya menjadi Direktur di PT KAM and KAM yang bergerak di bidang periklanan. Kala itu Sanjay dipolisikan hingga ditahan di Polda Jawa Timur atas tuduhan melakukan perdagangan barang ilegal.&nbsp;&nbsp;</p> <p><br />Penahanan ini kemudian dianulir oleh Pengadilan Negeri Surabaya melalui putusan nomor 836/Pidsus/2020/PN Surabaya yang menyatakan Sanjay dibebaskan demi hukum dan tidak terbukti melakukan pidana.</p> <p><br />"Karena dianggap oleh pengadilan bahwa Sanjay tidak melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang dimaksud. Jadi, Sanjay ini adalah bebas murni," kata Deolipa di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (5/2).</p> <p><br />Proses hukum kemudian berlanjut ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA). Berdasarkan putusan nomor 433/Pidsus/2021/Mahkamah Agung, Sanjay kembali divonis bebas. Dengan begitu, kebebasan Sanjay telah memiliki status hukum tetap atau inkracht.&nbsp;</p> <p><br />"Jadi Sanjai ini clear and clean, sekarang ini adalah orang bebas yang tidak bersalah karena ancaman-ancaman hukuman dan tuntutan itu dianggap tidak benar. Sehingga dia bebas demi hukum," ucap Deolipa.</p> <p><br />"Karena dia tidak bersalah di pengadilan negeri maupun Pengadilan Mahkamah Agung, akhirnya saya sampaikan bahwasanya Sanjay ini pulih harkat dan martabatnya sesuai dengan putusan. Pulih juga nama baiknya sesuai dengan putusan," tegasnya.</p> <p><br />Selain proses hukum, Sanjay bersama perusahaannya juga terbebas dari 10 gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh mitra UMKM. Dalam putusan Pengadilan Niaga menyatakan bahwa gugatan yang dilayangkan tidak termasuk PKPU. Pasalnya, PT KAM and KAM tidak memiliki utang piutang kepada UMKM penggugat.</p> <p><br />Meski begitu, saat ini permasalah yang masih mendera Sanjay adalah belum dikembalikannya uang sekitar Rp 42 miliar dari S yang berstatus mantan pengacara Sanjay. Saat itu, Sanjay menitipkan uang sekitar Rp 57 miliar saat kasus hukum berjalan di tingkat Polda Jawa Timur.</p> <p><br />Sementara uang yang dipakai membayar jasa pengacara sekitar Rp 13-16 miliar, sehingga masih ada Rp 42 miliar yang belum dikembalikan.</p> <p><br />"Nah ini sudah beberapa kali secara lisan ya dimintakan mengenai uang ini untuk dikembalikan, tapi sampai sekarang belum dikembalikan," pungkas Deolipa.</p> <p><br />Deolipa meminta uang kliennya segera dikembalikan. Bila tidak makan akan dilayangkan somasi. Dan berlanjut ke proses hukum, jika tetap diabaikan oleh Pengacara S.</p>

Deolipa Yumara menuntut pemulihan nama baik untuk kliennya Kamal Tarachand Mirchandani alias Sanjay. 

Dinyatakan Bebas Murni, Deolipa Tuntut Pemulihan Nama Baik Kliennya, hingga Pengembalian Uang Rp 42 M

<div id="m#msg-f:1822769417356698903" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/05/IMG_20240905_083906-3055191126.jpg" alt="Bodyguard Atta Halilintar ancam mau culik wartawan. (Instagram. jktnews)" width="100%">
<figcaption>Bodyguard Atta Halilintar ancam mau culik wartawan. (Instagram. jktnews)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1822769417356698903-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong>-Agung Rian, Bodyguard Atta Halilintar, sudah berdamai dengan pihak pelapor atas kasus dugaan pengancaman yang dilakukannya kepada wartawan, beberapa bulan lalu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/015592192/drawing-playoff-liga-champions-20242025-manchester-city-jamu-real-madrid-juventus-ladeni-psv-eindhoven">Drawing Playoff Liga Champions 2024/2025: Manchester City Jamu Real Madrid, Juventus Ladeni PSV Eindhoven</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perdamaian ini ditandai dengan adanya permintaan maaf dari Agung Rian kepada pihak pelapor dan juga para wartawan atas pernyataannya yang telah melukai hati dan perasaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan adanya perdamaian ini, Deolipa Yumara selaku kuasa hukum pelapor mengaku siap melakukan pencabutan laporan yang sempat dibuat di Polres Metro Jakarta Selatan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya rasa cerita mengenai pengancaman dari Agung Rian kepada teman-teman jurnalis&nbsp; sudah selesai dengan adanya perdamaian ini. Jadi selesai pada hari ini dengan adanya perdamaian, sudah disiapkan surat pencabutan laporannya," kata Deolipa Yumara di Polda Metro Jaya, Jumat (31/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga mengatakan, berhubung kasus ini sudah diserahkan ke Pomdam Jaya mengingat Agung Rian merupakan anggota TNI, Deolipa juga mengaku akan melakukan pemberitahuan ke Pomdam ihwal adanya perdamaian ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Secara prosedur Polres Jaksel kemudian melimpahkan persoalan ini ke Pomdam. Ketika di Pomdam Jaya ini berproses, tapi memang di Pomdam dikenal yang namanya RJ. Artinya, tidak hanya kepolisian yang mengenal RJ atau perdamaian, tapi Pomdam juga ada ruang itu," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasus dugaan pengancaman penculikan terhadap wartawan dilakukan Agung Rian yang merupakan Bodyguard Atta Halilintar, sempat dilaporkan ke polisi oleh salah satu organisasi wartawan ke Polres Metro Jakarta Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Laporan terhadap pengawal Atta Halilintar ini dilakukan oleh AJV. Kasus tersebut dianggap cukup serius karena berdampak pada keselamatan wartawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kasus ini, Agung Rian dilaporkan terkait dugaan pengancaman dengan mengacu pada Pasal 336 ayat 1 KUHP. Selain itu, pengawal Atta Halilintar itu juga dilaporkan dengan pasal pelanggaran terhadap UU Pers, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 18. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Agung Rian, Bodyguard Atta Halilintar, sudah berdamai dengan pihak pelapor atas kasus dugaan pengancaman yang dilakukannya kepada wartawan,

Bodyguard Atta Halilintar Berdamai dengan Pelapor, Laporan Siap Dicabut

<div id="m#msg-f:1821597932171765934" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/19/IMG_20231019_183243-2397274421.jpg" alt="Deolipa Yumara. (JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Deolipa Yumara. (JawaPos)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1821597932171765934-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="ltr"><br /><strong>JawaPos.com</strong>-Pengacara Deolipa Yumara menyarankan gugatan yang sempat dimasukkan para donator melalui kuasa hukumnya Pablo Benua ke Pengadilan Negeri Tangerang untuk segera dicabut.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015543212/underpass-taman-pelangi-jadi-solusi-pemkot-surabaya-untuk-atasi-kemacetan">Underpass Taman Pelangi Jadi Solusi Pemkot Surabaya untuk Atasi Kemacetan</a></strong><br /><br />Deolipa beralasan, gugatan tersebut memang sudah seharusnya dicabut karena akan menjadi gugatan yang tidak berguna. Pasalnya, uang donasi sebesar Rp 1,3 miliar yang sempat disengketakan Agus Salim dengan Novi sudah diberikan ke korban bencana alam di NTT.<br /><br />"Donatur selaku penggugat sudah harus mencabut gugatan karena gugatannya sia-sia, karena uangnya sudah nggak ada," kata Deolipa Yumara kepada wartawan, Sabtu (18/1).<br /><br />Deolipa berpandangan, uang donasi untuk Agus Salim yang awalnya diniatkan membantu pengobatan matanya usai menjadi korban penyiraman dengan air keas, masuk ke dalam kategori uang non hukum.<br /><br />Hal itu karena proses penggalangan donasinya tidak didahului dengan melakukan perizinan ke kementerian terkait. Karena masuk kategori uang non hukum, menurut Deolipa Yumara, tidak punya nilai gugatan karena telah diberikan secara suka rela dan ikhlas.<br /><br />Oleh sebab itu, siapapun yang memegang uang itu maka kecil kemungkinannya akan dapat dipermasalahkan secara hukum. Misalnya saat uang itu berada di tangan Agus Salim, dana itu sudah menjadi miliknya secara utuh.<br /><br />Namun uang itu ternyata dipindahkan ke yayasan milik Novi. Otomatis kepemilikan dananya juga bisa berubah tidak lagi berada di bawah kekuasaan Agus Salim.<br /><br />Dan Ketika uang itu diberikan yayasan untuk membantu korban bencana alam di NTT, Deolipa berpandangan, hal itu sah secara hukum.<br /><br />Deolipa pun meminta Agus Salim untuk mengikhlaskan saja dana itu supaya tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.<br /><br />"Ikhlaskan saja.Karena uangnya sudah tidak ada, sudah diberikan ke korban bencana alam di NTT," tuturnya. (*) <div>&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Pengacara Deolipa Yumara menyarankan gugatan yang sempat dimasukkan para donator melalui kuasa hukumnya Pablo Benua ke Pengadilan Negeri

Gugatan yang Sia-sia, Deolipa Yumara Minta Donatur Cabut Gugatan ke Agus Salim

<div id="m#msg-f:1821596292019594973" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/15/20240715_183757-2300053311.jpg" alt="Praktisi hukum Deolipa Yumara di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2024). (Muhammad&nbsp;Ridwan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Praktisi hukum Deolipa Yumara di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2024). (Muhammad&nbsp;Ridwan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1821596292019594973-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"><br /><br /><strong>JawaPos.com-</strong>Pengacara Deolipa Yumara memberikan penjelasan atas polemik uang hasil donasi untuk Agus Salim yang ternyata telah diberikan ke korban bencana alam di NTT.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015543212/underpass-taman-pelangi-jadi-solusi-pemkot-surabaya-untuk-atasi-kemacetan">Underpass Taman Pelangi Jadi Solusi Pemkot Surabaya untuk Atasi Kemacetan</a></strong><br /><br />Deolipa berpandangan, uang donasi Agus Salim yang awalnya diniatkan para donatur untuk membantu biaya pengobatan matanya yang usai menjadi korban penyiraman dengana air keras masuk ke dalam kategori uang non hukum.<br /><br />"Uang donasi sebenarnya adalah uang non hukum namanya karena sifatnya kerelaan. Memberi dengan rela. Apakah uang non hukum bisa digugat? Bisa, tapi apakah punya nilai gugatan? Rasanya agak sulit karena uang ini uang non hukum yang diberikan secara suka rela dan ikhlas," kata Deolipa Yumara kepada wartawan, Sabtu (18/1).<br /><br />Karena uang donasi masuk ke dalam kategori uang non hukum, maka uang tersebut tidak punya nilai gugatan. Ketika uang itu ada di Agus Salim, uang itu menjadi sepenuhnya milik Agus Salim.<br /><br />Namun masalahnya, uang itu kemudian dipindahkan ke rekening yayasan milik Novi. Perpindahan itu otomatis menghilangkan kepemilikan uang yang sebelumnya milik Agus Salim.<br /><br />Ketika uang itu kemudian diserahkan ke masyarakat korban letusan gunung Lewotobi di NTT, menurut Deolipa Yumara, hal itu boleh-boleh saja dilakukan.<br /><br />"Kalau uang ini dikirim ke NTT ya sah-sah saja. Karena ini uang non hukum karena donasinya tidak dilandaskan pada izin dari kementerian," tuturnya.<br /><br />Uang donasi bisa masuk ke dalam kategori uang hukum ketika proses donasinya melalui izin dari kementerian. Berhubung Denny Sumargo dan Novi melakukan penggalangan dana untuk Agus Salim tanpa izin ke kementerian, maka status uang termasuk termasuk uang non hukum.<br /><br />"Menurut saya uang donasi itu diberikan ke masyarakat NTT karena tidak ada dasar donasi itu. Ini uang non hukum," kata Deolipa. (*) <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Pengacara Deolipa Yumara memberikan penjelasan atas polemik uang hasil donasi untuk Agus Salim yang ternyata telah diberikan ke korban

Deolipa Yumara Sebut Uang Donasi Agus Salim Masuk Kategori Nonhukum, Ini Konsekuensinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/15/20240715_183757-2300053311.jpg" alt="Praktisi hukum Deolipa Yumara di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2024). (Muhammad&nbsp;Ridwan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Praktisi hukum Deolipa Yumara di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2024). (Muhammad&nbsp;Ridwan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Praktik-praktik tambang ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat sorotan dari praktisi hukum Deolipa Yumara. Menurut dia, tambang ilegal di Kaltim merugikan negara dan berpotensi merusak lingkungan.</p> <p>"Jadi, inilah tambang-tambang koridor yang ilegal yang ada di wilayah Kalimantan Timur yang sampai sekarang masih ilegal," kata Deolipa di Jakarta, Senin (15/7).</p> <p>Dia menilai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kurang kontrol atas maraknya pertambangan ilegal. Kementerian ESDM disarankan menggandeng aparat penegak hukum untuk memberantas praktik pertambangan ilegal, khususnya di wilayah Kalimantan Timur.</p> <p>"Bikin kacau rencana, lahannya rusak karena memang semua ilegal," ucap Deolipa.</p> <p>Dia tidak menginginkan wilayah Kaltim yang kini menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) rusak karena maraknya pertambangan ilegal. Untuk itu, Kementerian ESDM didorong untuk turun tangan membereskan maraknya tambang ilegal di Kaltim.</p> <p>Deolipa menduga tambang ilegal hanya dimanfaatkan segilintir orang. Sebab, pertambangan ilegal tidak bayar pajak. Hal itu sangat merugikan keuangan negara dan juga lingkungan alam Indonesia.</p> <p>"Nggak ada bayar pajak juga ke negara, itu dia persoalannya, jadi ini kemudian memang harus kita concern juga, itu baru dari sisi ekonominya, sama sumber daya manusianya, dari sisi lain misalnya hutan kita, hutan di Kalimantan Timur itu rusak, rusak karena apa? Karena tanpa penghijauan kembali," pungkasnya.</p>

Praktik-praktik tambang ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat sorotan dari praktisi hukum Deolipa Yumara.

Dekat dengan IKN, Praktisi Hukum Soroti Tambang Ilegal di Kaltim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/19/IMG_20231019_183243-2397274421.jpg" alt="Deolipa Yumara. (JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Deolipa Yumara. (JawaPos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pengacara Pegi Setiawan, Deolipa Yumara menyebut bahwa polisi tak dapat menjerat ayah Pegi, Rudi Irawan, dengan alasan <em>obstruction of justice</em>. Diketahui bahwa Pegi sudah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon beberapa waktu lalu.</p> <div dir="auto">Dalam perjalanannya, menurut versi polisi, ayah Pegi diduga ikut terlibat dalam mengganti identitas Pegi menjadi nama lain termasuk status keluarganya kepada orang lain.&nbsp;Sehingga, membuat penyamarannya sebagai tersangka utama pembunuhan Vina tak terkuak hingga bertahun-tahun lamanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Deolipa menerangkan, dugaan upaya penerapan Pasal 221 KUHP untuk menjerat Rudi tidak mendasar. Meskipun dalam pasal itu diatur mengenai <em>obstruction of justice</em> yang seolah dapat diterapkan kepada ayah Pegi.&nbsp;Namun begitu, ia menerangkan bahwa pada Ayat (2) Pasal 2 21 KUHP mencualikan dari ayat sebelumya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bunyi aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami/ istrinya atau bekas suami/istrinya," papar Deolipa kepada wartawan, Selasa (25/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Artinya bapaknya Pegi aman-aman aja," sambungnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun begitu, Deolipa tak mempermasalahkan pemeriksaan Rudi Irawan di Polda Jawa Barat. Baginya hal itu bagian dari penyidik. Namun ia meminta polisi untuk berhati-hati apalagi menetapkannya sebagai tersangka&nbsp;<em>obstruction of justice</em>.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mungkin mencari keterangan aja saat terduga Pegi melakukan kejahatan. Tapi rasanya susah juga mendapatkan keterangan," tutupnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, kepolisian melakukan pemeriksaan terkait adanya dugaan upaya perintangan penyidikan atau <em>obstruction of justice</em> (OOJ) yang dilakukan ayah kandung Pegi Setiawan berupa menyembunyikan dan mengganti nama dari tersangka tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Sandi Nugroho mengatakan pihaknya tak menutup kemungkinan adanya pengusutan obstruction of justice terkait kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon.</div>

Dalam perjalanannya, menurut versi polisi, ayah Pegi diduga ikut terlibat dalam mengganti identitas Pegi menjadi nama lain.

Deolipa Sebut Ayah Pegi Tersangka Pembunuhan Vina Sulit Dijerat Obstruction of Justice, Ini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/03/WhatsApp-Image-2024-06-03-at-185236-901915480.jpg" alt="Praktisi Hukum Deolipa Yumara." width="100%">
<figcaption>Praktisi Hukum Deolipa Yumara.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Praktisi Hukum Deolipa Yumara mengaku siap jika diminta menjadi kuasa hukum Pegi Setiawan alias Perong, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon.</p> <p>Kasus itu menurut dia kekurangan barang bukti. Namun, penegak hukum memaksakan kasus tetap berjalan hingga memutuskan adanya tersangka baru.</p> <p>&rdquo;Kalau saya pribadi lebih baik kita melepaskan. Misalnya Pegi bersalah tapi pembuktiannya kurang, lebih baik kita lepaskan saja dia, daripada dia kemudian dihukum dengan bukti-bukti yang kurang, atau apalagi kalau dia benar-benar tidak bersalah,&rdquo; kata Deolipa Yumara, di kawasan Depok.</p> <p>Mantan kuasa hukum Bharada E itu mengatakan, kasus pembunuhan Vina Cirebon itu sangat sulit pembuktiannya. Kejadiannya juga sudah 8 tahun lalu yang hanya mengandalkan saksi-saksi.</p> <p>&rdquo;Kenapa saya berani minta dia dilepas? Paling tidak begini saja deh, jangan kemudian kita jadi ribut dengan perkara ini yang pembuktiannya setengah mati. Nah apakah dengan model saksi yang ini bisa dipakai dalam pembuktian?&nbsp; Kemudian ada enggak bukti misalnya sidik jari apa DNA, kemudian alat-alat yang dipakai (membunuh)?&rdquo; tanya Deolipa.</p> <p>Sebab waktu yang telah berjalan cukup lama, membuat pembuktian mulai sumir alias tidak jelas. Dan ingatan seseorang atas sebuah kejadian sangat terbatas. Terlebih kasus tersebut sudah berlalu 8 tahun.</p> <p>&rdquo;Karena itulah <em>nggak</em> mungkin kita mau memenjarakan orang tapi buktinya <em>nggak</em> cukup. Maka dia dilepaskan saja, apalagi kalau Pegi enggak bersalah, kecuali si Pegi ini <em>ngaku</em>, iya saya pelakunya, begini-begini,&rdquo; papar Deolipa Yumara.</p> <p>&rdquo;Tapi kan di tidak mengaku. Dia malah terkejut. Jadi ya sudah, aku bilang lepaskan saja, berbahaya perkara ini bisa mempertaruhkan institusi Polri,&rdquo; tutur Deolipa Yumara.</p> <p>Deolipa mengaku siap memberi bantuan hukum pada Pegi alias Perong.</p> <p>&rdquo;Jadi terhadap perkaranya Vina Cirebon ini banyak netizen yang minta saya jadi kuasa hukumnya Pegi. Saya pun sudah berkoordinasi dengan pengacara yang telah terbentuk di Bandung. Terhadap Pegi ini pembelaan terbuka. Siapapun boleh membela,&rdquo; terang Deolipa Yumara.</p>

Praktisi Hukum Deolipa Yumara siap jika diminta jadi kuasa hukum Pegi Setiawan alias Perong, tersangka pembunuhan Vina Cirebon

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Deolipa Yumara

Berita Terkini