<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/19/IMG_20231019_183243-2397274421.jpg" alt="Deolipa Yumara. (JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Deolipa Yumara. (JawaPos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pengacara Pegi Setiawan, Deolipa Yumara menyebut bahwa polisi tak dapat menjerat ayah Pegi, Rudi Irawan, dengan alasan <em>obstruction of justice</em>. Diketahui bahwa Pegi sudah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon beberapa waktu lalu.</p> <div dir="auto">Dalam perjalanannya, menurut versi polisi, ayah Pegi diduga ikut terlibat dalam mengganti identitas Pegi menjadi nama lain termasuk status keluarganya kepada orang lain.&nbsp;Sehingga, membuat penyamarannya sebagai tersangka utama pembunuhan Vina tak terkuak hingga bertahun-tahun lamanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Deolipa menerangkan, dugaan upaya penerapan Pasal 221 KUHP untuk menjerat Rudi tidak mendasar. Meskipun dalam pasal itu diatur mengenai <em>obstruction of justice</em> yang seolah dapat diterapkan kepada ayah Pegi.&nbsp;Namun begitu, ia menerangkan bahwa pada Ayat (2) Pasal 2 21 KUHP mencualikan dari ayat sebelumya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bunyi aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami/ istrinya atau bekas suami/istrinya," papar Deolipa kepada wartawan, Selasa (25/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Artinya bapaknya Pegi aman-aman aja," sambungnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun begitu, Deolipa tak mempermasalahkan pemeriksaan Rudi Irawan di Polda Jawa Barat. Baginya hal itu bagian dari penyidik. Namun ia meminta polisi untuk berhati-hati apalagi menetapkannya sebagai tersangka&nbsp;<em>obstruction of justice</em>.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mungkin mencari keterangan aja saat terduga Pegi melakukan kejahatan. Tapi rasanya susah juga mendapatkan keterangan," tutupnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, kepolisian melakukan pemeriksaan terkait adanya dugaan upaya perintangan penyidikan atau <em>obstruction of justice</em> (OOJ) yang dilakukan ayah kandung Pegi Setiawan berupa menyembunyikan dan mengganti nama dari tersangka tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Sandi Nugroho mengatakan pihaknya tak menutup kemungkinan adanya pengusutan obstruction of justice terkait kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon.</div>

Dalam perjalanannya, menurut versi polisi, ayah Pegi diduga ikut terlibat dalam mengganti identitas Pegi menjadi nama lain.

Deolipa Sebut Ayah Pegi Tersangka Pembunuhan Vina Sulit Dijerat Obstruction of Justice, Ini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/19/IMG_20231019_183243-2397274421.jpg" alt="Deolipa Yumara. (JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Deolipa Yumara. (JawaPos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Kasus dugaan tindak pidana korupsi pada tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022 yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dinilai menjadi bukti adanya praktik penambangan tidak berizin atau illegal mining yang marak terjadi di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pendiri Deolipa Yumara Institut, Kajian Hukum &amp; Psikologi, Deolipa Yumara mengungkapkan, pertambangan ilegal atau penambangan tanpa izin resmi sangat banyak ditemukan Indonesia. Khususnya di wilayah Kalimantan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kondisi memprihatinkan ini belum menjadi perhatian serius pemerintah maupun pemangku kebijakan. Padahal, dampak akibat tambang ilegal menimbulkan kerugian yang besar ditinjau dari berbagai aspek, yang utamanya adalah kerusakan lingkungan ," kata Deolipa kepada wartawan, Senin (1/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014504944/kenali-10-tanda-pasanganmu-seorang-introvert-salah-satunya-hanya-suka-mendengarkan-daripada-berbicara">Kenali 10 Tanda Pasanganmu Seorang Introvert, Salah Satunya Hanya Suka Mendengarkan daripada Berbicara</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Deolipa menyoroti klaim Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang telah menetapkan sebanyak 1.215 tambang menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Menurutnya, Surat Keputusan tentang WPR yang diberi izin per provinsi telah diteken oleh Menteri ESDM pada 21 April 2022 lalu. Bahkan, WPR secara nasional yang telah ditetapkan sebanyak 1.215 WPR dengan total luas wilayah seluas 66.593,18 hektar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tercatat ada 19 provinsi yang memiliki Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan jumlah blok dan luas yang beragam, yaitu Banten (1 WPR) dengan luas 9,71 hektar; Bangka Belitung (123 WPR) 8.568,35 hektar; Yogyakarta (138 WPR) 5.600,05 hektar; Gorontalo (63 WPR) 5.502,42 hektar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian Jambi (117 WPR) 7.030,46 hektar; Jawa Barat (73 WPR) 1.867,22 hektar; Jawa Timur (322 WPR) 6.937,78 hektar; Kalimantan Barat (199 WPR) 11.848 hektar; Kepulauan Riau (4 WPR) 127,04 hektar; Maluku (2 WPR) 95,21 hektar; Maluku Utara (22 WPR) 315,9 hektar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hijrah-ramadan/014504871/mengenal-zakat-dan-8-golongan-yang-layak-menerimanya-mulai-dari-fakir-sampai-ibnu-sabil">Mengenal Zakat dan 8 Golongan yang Layak Menerimanya, Mulai dari Fakir sampai Ibnu Sabil</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu Nusa Tenggara Barat (60 WPR) 1.469,84 hektar; Papua (25 WPR) 2.459,16 hektar; Papua Barat (1 WPR) 3.746,21; Riau (34 WPR) 9.216,96 hektar; Sulawesi Tengah (18 WPR) 1.407,58 hektar. Berikutnya, Sulawesi Utara (1 WPR) 30,86 hektar; Sulawesi barat (3 WPR) 24,91 hektar; dan Sulawesi Utara (9 WPR) 335,5 hektar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Deolipa menyebut, ribuan hektar tambang yang telah ditetapkan Kementerian ESDM sebagai WPR sebagian besar hanya tambang pasir dan emas. Di sisi lain, belum ada pemberian izin terhadap wilayah pertambangan rakyat khususnya terhadap tambang rakyat yang menambang batubara atau nikel.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jadi pemerintah khususnya kementerian ESDM tampaknya telah lalai, tidak memperhatikan atau terkesan menganaktirikan tambang rakyat di segmen penambangan batubara, dengan tidak adanya penerbitan izin WPR untuk khusus tambang batubara,&rdquo; ucap Deolipa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014504930/ada-scorpio-hingga-capricorn-5-zodiak-ini-punya-kepribadian-narsistik-dan-sering-dianggap-egois">Ada Scorpio hingga Capricorn, 5 Zodiak Ini Punya Kepribadian Narsistik dan Sering Dianggap Egois</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, itu menimbulkan banyaknya tambang liar batubara sebagaimana yang terjadi di Kalimantan. Pertambangan ilegal ini dilakukan oleh beberapa kalangan rakyat yang diduga dibantu secara diam-diam oleh para pemodal besar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di wilayah Kalimantan Timur sampai saat ini marak terjadi penambangan batubara tanpa izin, terutama tambang liar yang koridoran yang dilakukan oleh beberapa kelompok rakyat lokal,&rdquo; ucap Deolipa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Hal ini terjadi utamanya karena negara khususnya kementerian ESDM lalai mewadahi atau tidak memperhatikan hak hidup tambang rakyat di segmen batubara,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pemilihan/014504860/tahapan-pilkada-serentak-untuk-37-provinsi-dan-508-kabupatenkota-resmi-dimulai-coblosan-digelar-27-november">Tahapan Pilkada Serentak untuk 37 Provinsi dan 508 Kabupaten/Kota Resmi Dimulai, Coblosan Digelar 27 November</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara khusus di sektor pertambangan timah, baru-baru ini Kejagung mengusut dugaan tindak pidana illegal mining yang melibatkan nama-nama pesohor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis, menjadi salah satu nama terbaru yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Selain itu, ada pula nama Helena Lim yang dikenal publiks sebagai crazy rich Pantai Indah Kapuk (PIK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Korupsi ini juga menjadi perbincangan karena nilai kerugiannya yang fantastis, mencapai Rp 271.069.688.018.700 atau Rp 271 triliun.</div> <p>&nbsp;</p>

Deolipa Yumara mengungkapkan, pertambangan ilegal atau penambangan tanpa izin resmi sangat banyak ditemukan Indonesia.

Soroti Korupsi Sektor Pertambangan, Deolipa Sebut Tambang Ilegal di Kaltim Banyak Tak Diperhatikan Pemerintah

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/deolipa-yumara-IG-lambe-turah.png" alt="Pengacara Deolipa Yumara" width="100%">
<figcaption>Pengacara Deolipa Yumara</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Tim kuasa hukum Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso, Deolipa Yumara mengklaim, laporan pihaknya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej telah masuk ke tahap penyelidikan. Hal ini diketahui setelah Deolipa usai dirinya menyambangi Gedung Merah Putih (KPK), Jakarta, Jumat (5/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia meyakini, peningkatan status penanganan kasus dimaksud oleh KPK telah didasari bukti-bukti yang cukup.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Persoalan dumas (pengaduan masyarakat) yang diadukan oleh IPW yang diduga Pak Wamenkumham ini sudah masuk taraf penyelidikan," kata Deolipa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Deolipa meminta agar proses penyelidikan KPK ini dapat dipercepat. KPK telah menaikkan status ke tahap penyelidikan sejak April 2023 lalu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada dua hal, yang pertama sudah masuk lidik, yang kedua terhadap pelapor memang ada pasalnya di mana KPK wajib melindungi pelapor, baik dari serangan-serangan fisik maupun serangan-serangan hukum," ucap Deolipa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait kejelasan kasus ini, lanjut Deolipa, sebelumnya dirinya&nbsp;mempertanyakan tindak lanjut yang dilakukan KPK dalam memproses laporan terhadap Eddy Hiariej, yang diduga menerima gratifikasi sebesar Rp 7 miliar berkaitan penanganan status hukum PT. Citra Lampia Mandiri (CLM). Bahkan, dalam sebuah pemberitaan Eddy juga diduga turut bersama Syamsuddin Andi Arsyad alias Haji Isam dalam mengurus status hukum PT. CLM.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini kita mempertanyakan sejauh mana proses dan progresnya. Jadi kita akan masukan surat permohonan informasi juga kepada KPK tentunya, karena KPK meminta kalau ada apa-apa tolong bikin surat untuk mendapatkan informasi," ungkap Deolipa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Wamenkumham&nbsp;Edward Omar Sharif Hiariej alias&nbsp;Eddy Hiariej sudah memberikan klarifikasi ke KPK, pada Senin (20/3) lalu. Klarifikasi itu terkait tudingan terhadap dirinya yang disebut menerima gratifikasi sebesar Rp 7 miliar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/01572167/dampak-penonaktifan-nik-tak-bisa-akses-bpjs-hingga-bayar-pajak"> Dampak Penonaktifan NIK: Tak Bisa Akses BPJS Hingga Bayar Pajak</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan itu, Eddy juga turut memperkenalkan asisten pribadinya, Yogi Arie Rukmana yang disebut Sugeng menjadi perantara penerimaan uang.&nbsp;</div> <div dir="auto">Eddy menekankan, Yogi telah menjadi asprinya sebelum dirinya menjadi Wamenkumham.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Yogi tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) dan juga tidak berstatus sebagai PPNPN maupun PPPK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi pegawai kontrak yang dibayar negara itu ada dua, PPNPN dan PPPK. Yogi ini bukan ASN, bukan PPPK, bukan juga PPNPN. Sementara yang namanya Yosie Andika Mulyadi ini dia adalah pure lawyer, dia bukan asisten pribadi saya. Ini sekaligus bisa klarifikasikan kepada publik, bahwa ocehannya yang disampaikan bahwa dua orang asisten pribadi itu jelas salah," tegas Eddy beberapa waktu lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

"Persoalan dumas (pengaduan masyarakat) yang diadukan oleh IPW yang diduga Pak Wamenkumham ini sudah masuk taraf penyelidikan," kata Deolipa

Tim Kuasa Hukum IPW Klaim Laporannya di KPK Terhadap Wamenkumham Sudah Lidik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG_20221213_223733.jpg" alt="Presenter Feni Rose akhirnya mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk menyampaikan keterangan ke hadapan penyidik dengan status sebagai saksi terlapor terkait kasus pencemaran nama baik./Instagram @fenirose" width="100%">
<figcaption>Presenter Feni Rose akhirnya mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk menyampaikan keterangan ke hadapan penyidik dengan status sebagai saksi terlapor terkait kasus pencemaran nama baik./Instagram @fenirose</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com </strong>- Perseteruan antara pengacara Deolipa Yumara dengan presenter Feni Rose kini sedang dalam proses perdamaian. Deolipa menyatakan, dirinya dan Feni Rose kini sedang dalam proses tahapan <em>restorative justice</em> yang difasilitasi oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Proses ini sebenarnya telah mulai berjalan di penghujung tahun 2022 lalu. Diawali dengan adanya pertemuan yang digelar di kantor pengacara Feni Rose.<br /> <br /> "Hari ini mengikuti undangan dari penyidik dari Polres Jakarta Selatan untuk proses restorative justice. Feni Rose diwakili oleh pengacaranya," kata Deolip Yumara di Polres Metro Jakarta Selatan Senin (9/1).<br /> <br /> "Saya dan mbak Feni Rose akhirnya saling memahami. Permasalahan sebenarnya bukan antara kami berdua, tapi karena ada satu orang yang mengacaukan suasana sehingga kami berselisih paham," imbuhnya.<br /> <br /> Permasalahan dengan Feni Rose terjadi akibat salah paham yang sengaja diciptakan oleh orang ketiga. Parahnya orang ketiga itu, menurut Deolipa Yumara, sengaja menciptakan kekacauan karena ingin mengambil untuk dari permasalahan yang terjadi.<br /> <br /> "Sekarang kita sudah sepaham, saling bercerita, ternyata faktanya sama tapi diceritakan berbeda oleh seseorang. Dia (orang ketiga) punya kepentingan mengambil keuntungan, membohongi kami, membohong pihak sana juga," akunya.<br /> <br /> Baik Deolipa Yumara ataupun Feni Rose sama-sama memliki keamaan dalam hal cinta damai. Oleh karena itu, ketika permasalahan sudah jelas titiknya, maka mereka pun sepakat memilih jalan damai<br /> <br /> Deolipa memastikan setelah adanya penandatanganan <em>restorative justice</em>, dia akan mencabut laporan polisi yang sempat dibikin terhadap Feni Rose. "Setelah penandatanganan RJ, saya cabut laporan, kasusnya selesai, <em>case clos</em>e," tandasnya.<br /> <br /> Diketahui, pengacara Deolipa Yumara sempat tersinggung atas pernyataan Feni Rose dalam sebuah chat WhatsApp. Tidak terima, dia pun membawa kasus ini ke ranah hukum dengan melaporkan Feni Rose di Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus dugaan pencemaran nama baik.<br /> <br /> “Hai Tata Liem, apa-apaan tuh talent lo yang ngaku-ngaku pengacara, nyebut produser Rumpi terima duit. Nama lo sudah di-<em>blacklist</em> dan semua artis lo di masa depan. Nggak tahu diri lo, ini kan artis lo, lo atur deh,” demikian isi chat yang dibacakan Deolipa yang membuat dirinya tersinggung.<br /> <br /> “Saya dianggap ngaku-ngaku pengacara. Padahal saya jadi pengacara sudah hampir 22 tahun. Petinggi negeri ini kenal saya,” imbuh Deolipa.<br /> <br /> Laporan Deolipa terhadap Feni Rose dibuat pada Senin, 29 Agustus 2022. Laporannya terdaftar dengan nomor LP/B/2061/VIII/2022/SPKT/Polres Metro Jakarta Selatan/ Polda Metro Jaya. Deolipa menjerat Feni Rose dengan Pasal 27 Ayat 1 juncto Pasal 28 Ayat 1 Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Salah Paham, Deolipa dan Feni Rose Kini Sedang Proses Damai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/deolipa-yumara-IG-lambe-turah.png" alt="Pengacara Deolipa Yumara" width="100%">
<figcaption>Pengacara Deolipa Yumara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Mantan pengacara Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Deolipa Yumara melaporkan balik Ketua Umum Aliansi Advokat Anti Hoax Zakirudin terkait dengan pencemaran nama baik dan membuat keonaran, dikutio dari <em>ANTARA</em>.<br /> <br /> "Laporannya adalah perkara pencemaran nama baik dan membuat keonaran melalui informasi dan transaksi elektronik (ITE)," kata Deolipa di Jakarta, Senin (5/9).<br /> <br /> Menurut Deolipa, pasal yang dilaporkan Zakirudin sebelumnya terkait dengan penyebaran berita bohong (hoaks) bisa menjadi bumerang. Deolipa merasa keberatan atas tuduhan menyebar berita bohong (hoaks) terkait dengan LGBT dan tuduhan lainnya yang menurutnya sebagai bentuk analisis dan dugaan atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.<br /> <br /> Disebutkan pula oleh Deolipa bahwa dirinya bersama pengacara Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak telah dilaporkan aliansi tersebut sehingga merasa nama baiknya tercemar.<br /> <br /> Ke depannya, Deolipa akan terus mengusut tuntas kasus pencemaran nama baik ini dan tidak mau bertemu Zakirudin sampai perkara selesai.<br /> <br /> "Enggak mau saya temuin, lihat aja tunggu perkara selesai. Biar aja bergulir. Tahun depan baru saya ketemu dia baik-baik," tuturnya.<br /> <br /> Diketahui bahwa laporan Deolipa terdaftar dengan nomor LP/2111/IX/2022/RJS pada tanggal 5 September 2022.<br /> <br /> Menurut Deolipa, Zakirudin telah melanggar Pasal 27 juncto 45 ayat (3) UU 19 tahun 2016 tentang ITE dan/atau Pasal 315 KUHP dan Pasal 14, Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946.

Disebut Sebar Hoax Soal LGBT, Deolipa Bikin Laporan Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Bharada-E-Dery-Ridwansah-1-2.jpg" alt="Ajudan Irjen Pol. Ferdy Sambo, Bhayangkara Dua Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E berjalan memasuki ruangan saat tiba di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (26/7/2022). Kedatangan Bharada E tersebut untuk dimintai keterangan terkait insiden bak" width="100%">
<figcaption>Ajudan Irjen Pol. Ferdy Sambo, Bhayangkara Dua Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E berjalan memasuki ruangan saat tiba di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (26/7/2022). Kedatangan Bharada E tersebut untuk dimintai keterangan terkait insiden bak</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Eks Kuasa Hukum Bharada Richard Eliezer Pudihang alias Bharada E, Burhanuddin menyatakan pihaknya bersama Deolipa Yumara akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) soal pencabutan surat kuasanya atas Bharada E.<br /> <br /> Burhanuddin mengatakan, sudah ada banyak desakan dari advokat lain untuk mengajukan gugatan terhadap Bareskrim Polri karena memutus secara sepihak surat kuasanya dengan Bharada E.<br /> <br /> "Banyak desakan juga teman advokat turut mengecam model gini, gak benar, ada yang salah ini," katanya kepada wartawan, Jumat (12/8).<br /> <br /> Ia menambahkan masih memformulasikan materi dan nilai gugatan yang akan disampaikan kepada PTUN. "Intinya pembelajaran bahwa kita semua jangan seenaknya juga dong cabut cabut," imbuhnya.<br /> <br /> Diketahui bahwa Deolipa sebelumnya meminta fee atas pekerjaannya sebesar Rp 15 Triliun kepada Bareskrim, Presiden, menteri, Kapolri, Wakapolri, dan semua pihak yang turut menyuruh pihaknya menjadi kuasa hukum Bharada E.<br /> <br /> Sebelumnya, Burhanuddin mengaku tidak mengerti alasan dari pencabutan kuasanya sebagai pengacara dari Bharada E. Padahal, selama ini menurutnya pihaknya sudah bekerja secara profesional untuk mengungkapkan kejadian yang terjadi dalam kasus pembunuhan Brigadir J dari perspektif Bharada E.<br /> <br /> "Nah kita kaget juga kok dicabut. Ya logika aja, Bharada E ini kan di dalam (tahanan) masa dia mau cabut, sementara progresnya sangat signifikan," katanya kepada wartawan, Jumat (12/8).<br /> <br /> Menurutnya, hingga kini pihaknya sudah memfasilitasi semua keinginan kliennya. Mulai dari permintaan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) hingga membuat keadaan untuk kliennya jadi lebih mudah.

Surat Kuasa Dicabut, Eks Kuasa Hukum Bharada E Akan Gugat ke PTUN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Bharada-E-Dery-Ridwansah-3-2.jpg" alt="Ajudan Irjen Pol. Ferdy Sambo, Bhayangkara Dua Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E berjalan memasuki ruangan saat tiba di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (26/7/2022). Kedatangan Bharada E tersebut untuk dimintai keterangan terkait insiden bak" width="100%">
<figcaption>Ajudan Irjen Pol. Ferdy Sambo, Bhayangkara Dua Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E berjalan memasuki ruangan saat tiba di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (26/7/2022). Kedatangan Bharada E tersebut untuk dimintai keterangan terkait insiden bak</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E mencabut surat kuasa kepada pengacaranya barunya, Deolipa Yumara. Padalah Deolipa baru ditunjuk pekan lalu saat pengacara pertama mengundurkan diri.<br /> <br /> "Pengacara bukan mengundurkan diri, tapi Kuasa si pengacara dicabut oleh si pemberi kuasa," kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian saat dikonfirmasi, Jumat (12/8).<br /> <br /> Andi mengatakan, pencabutan kuasa ini dilakukan oleh Bharada E langsung. pencabutan ini tertuang dalam selembar surat bermaterai yang ditandatangani oleh Bharada E.<br /> <br /> "Mereka pengacara ditunjuk oleh penyidik untuk mendampingi Bharada RE dalam pemeriksaan. Pasca pengacara awal yang ditunjuk oleh tersangka FS untuk Bharada RE mengundurkan diri," jelas Andi.<br /> <br /> Diketahui, 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Mereka adalah Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E, Brigadir Kepala Ricky Rizal (RR), Irjen Pol Ferdy Sambo (FS) dan KM.<br /> <br /> Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan, masing-masing tersangka memiliki peran berbeda. Untuk eksekutor penembak adalah Bharada E.<br /> <br /> "RE melakukan penembakan korban," kata Agus di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (9/8).<br /> <br /> Kemudian RR dan KM berperan membantu serta menyaksikan penembakan. Terakhir Ferdy Sambo yang memerintahkan penembakan. "FS menyuruh melakukan dan menskenario, skenario seolah-olah tembak menembak," jelas Agus.<br /> <br /> Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana subsider Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan juncto Pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun.

Bharada E Cabut Surat Kuasa, Deolipa Tak Lagi jadi Kuasa Hukumnya

Deolipa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Deolipa

Berita Terkini