<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/12/pajak-2208049373.jpg" alt="Ilustrasi: Pajak (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pajak (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) memberikan keringanan bagi penunjak kendaraan motor dan mobil. Hal itu disampaikan Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi dalam akun media sosial (medsos) Instagram. Program penghapusan tunggakan pajak kendaraan itu juga serupa dengan Pemprov Jawa Barat (Jabar) yang terlebih dahulu dicetuskan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. "Alhamdulillah... Bagi masyarakat Jawa Tengah yang terkendala tunggakan pajak kendaraan bermotor, Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah memberikan keringanan berupa penghapusan tunggakan&nbsp;beserta denda nya, masyarakat hanya perlu bayar pajak tahun berjalan," tulis @ahmadluthfi_offial, dikutip Rabu (26/3). Mantan Kapolda Jateng itu mengimbau masyarakat di Jateng untuk bisa segera membayar pajak kendaraan bermotor. Hal itu penting, agar kendaraan yang digunakan bisa dipakai dengan aman dan nyaman. "Mari kita sama sama bayar pajak tahun berjalan kendaraan bermotor untuk berpergian dan bermudik dengan tenang," ucap Luthfi. Lebih lanjut, Luthfi mengungkapkan bahwa penghapusan tunggakan pajak itu mulai berlaku pada 8 April sampai 30 Juni 2025. "Pelaksanaan ini mulai pada tanggal 8 April hingga 30 Juni 2025, jangan sampai tertinggal ya," urainya. Kebijakan penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor, terlebih dahulu dicanangkan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. Sejak berlaku pada 20 Maret 2025 jumlah wajib pajak yang membayar mengalami peningkatan hingga 104 persen. Selama empat hari, pada 20-23 Maret 2025, tercatat wajib pajak yang patuh membayar mencapai 173.797 orang atau jauh melebihi dari hari biasanya, yang hanya 85.027 orang wajib pajak. "Bahkan saat hari libur Sabtu dan Minggu, jumlah pembayaran pajak cukup tinggi," ucap Dedi, Senin (24/3). Nilai uang pajak yang dibayarkan selama empat hari tercatat sebanyak Rp 76,3 miliar naik sebesar 54 persen dibandingkan periode hari-hari biasa, sekitar Rp49,7 miliar. Bahkan, pada Minggu (23/3), meski pembayaran di kantor Samsat libur, ternyata ada pembayaran pajak sebesar Rp 4,6 miliar, padahal biasanya tidak lebih dari Rp 1 miliar. "Ini merupakan bukti tingginya animo &nbsp;masyarakat yang ingin membayar pajak, termasuk membayar via online melalui aplikasi Sapawarga," pungkasnya. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor dengan program penghapusan tunggakan pajak.

Susul Jabar, Jawa Tengah juga Ikut Hapuskan Tunggakan Pajak Kendaraan, Catat Tanggalnya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/20/1742361373215-2661008039.jpg" alt="Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menginformasikan tentang penghapusan denda pajak kendaraan. (Instagram/Dedi Mulyadi)." width="100%">
<figcaption>Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menginformasikan tentang penghapusan denda pajak kendaraan. (Instagram/Dedi Mulyadi).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Kepada seluruh warga Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi selaku Gubernur Jabar memastikan bahwa pembebasan denda pajak di Jabar bukan omon-omon. Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menginformasikan tentang penghapusan denda pajak kendaraan bermotor di Instagram pribadinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, informasi yang dibagikan oleh Dedi Mulyadi dalam video pendek itu masih disanksikan oleh warganya. Sebab menurut komentar-komentar di media sosial, pengampunan pajak kendaraan seperti yang disampaikan Dedi Mulyadi berpotensi tidak sama dengan kenyataan ketika sudah sampai di Samsat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Memastikan hal tersebut, dalam posting-an terbarunya di Instagram, Dedi Mulyadi memastikan kalau pembebasan denda pajak kendaraan bermotor di Jabar bukan wacana semata. Dirinya sudah membuat surat pengumuman resmi PEMBEBASAN TUNGGAKAN ATAS POKOK DAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No.970/Kep.154-Bapenda/2025 Tentang Pembebasan Tunggakan Atas Pokok Dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Diberitahukan kepada seluruh masyarakat Jawa Barat pemilik kendaraan bermotor atau yang menguasai kendaraan bermotor bahwa seluruh tunggakan pajak kendaraan berupa pokok pajak dan denda pajak dibebaskan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor pada periode 20 Maret sampai dengan 6 Juni 2025," demikian buka surat tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015786178/gubernur-jabar-dedi-mulyadi-tata-kawasan-puncak-pengelola-penginapan-beri-tanggapan">Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tata Kawasan Puncak, Pengelola Penginapan Beri Tanggapan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dilanjutkan dalam surat tersebut, setelah periode pembebasan tunggakan pajak berakhir tanggal 6 Juni, kendaraan yang masih menunggak pajak kendaraan bermotor akan dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Segera lakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Caranya, bisa melalui kantor-kantor samsat di wilayah Jawa Barat atau menggunakan e-samsat pada SAMBARA, SIGNAL, atau SAPA WARGA. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi call centre Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat 150410 atau WhatsApp chat both 081122301818.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di bagian akhir, surat tersebut juga telah ditandatangani oleh KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, viral di media sosial tentang pembebasan denda pajak kendaraan bermotor di wilayah Jawa Barat. Bagi kendaraan bermotor yang menunggak pajak dari tahun 2024 ke bawah, berapapun lama menunggaknya, diampuni dan diminta membayar pajak untuk tahun 2025 saja.</div>

Kepada seluruh warga Jabar, Dedi Mulyadi selaku Gubernur Jabar memastikan bahwa pembebasan denda pajak di Jabar bukan omon-omon.

Warga Jabar Harus Tahu, Gubernur Dedi Mulyadi Pastikan Pengampunan Denda Pajak Kendaraan Bukan Omon-omon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kubu-jokowi-sebut-ide-pks-mustahil-direalisasikan_m_.jpg" alt="Ilustrasi Loket Pajak Kendaraan Bermotor. Ide PKS terkait penghapusan pajak motor dan SIM Seumur Hidup dinilai mustahil" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Loket Pajak Kendaraan Bermotor. Ide PKS terkait penghapusan pajak motor dan SIM Seumur Hidup dinilai mustahil</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemprov Jawa Barat membebaskan biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan diskon pembayaran denda pajak kendaraan bermotor selama kurang lebih satu bulan. Adapun pemberlakuan kebijakan ini dimulai pada 3 Juli-31 Agustus 2023 mendatang. <div dir="auto">"Program bebas bea balik nama dan diskon pajak kendaraan hadir lagi. Cepetan manfaatkan," tulis akun Instagram resmi Bapenda Jawa Barat, dikutip JawaPos.com, Rabu (28/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/011634207/kolaborasi-dengan-badai-ardesy-rilis-single-manusia-tanpa-rasa">Kolaborasi dengan Badai, Ardesy Rilis Single Manusia Tanpa Rasa</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun program BBNKB ini dikategorikan untuk yang sudah ada di tangan kedua.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan diskon pembayaran denda pajak diberlakukan untuk yang sudah menunggak hingga lebih dari tujuh tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/011631560/usai-dapat-lonjakan-laba-jasaraharja-putera-rombak-jajaran-direksi">Usai Dapat Lonjakan Laba, Jasaraharja Putera Rombak Jajaran Direksi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang menunggak lebih dari 7 tahun, hanya bayar 3 tahun," jelas akun tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta juga memberlakukan penghapusan denda pajak dan biaya Bea Balik Nama (BBN) sejak tanggal 22 Juni lalu hingga akhir tahun 2023.Hal ini dilakukan sebagai perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Jakarta ke-496.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Program penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan BBNKB berlaku dari 22 Juni hingga 29 Desember 2023," tulis akun Instagram @humaspajakjakarta menjawab pertanyaan netizen, dikutip Selasa (28/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/011630733/pertamina-alihkan-pi-10-persen-dari-wk-rokan-dan-wk-kampar-untuk-provinsi-riau">Pertamina Alihkan PI 10 Persen dari WK Rokan dan WK Kampar untuk Provinsi Riau</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun pemberlakuan aturan ini didasarkan pada Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah (BPD) Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0035 Tahun 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam keputusan itu, disebutkan bahwa ketentuan penghapusan sanksi administrasi terkait pajak dan BBN kendaraan bermotor itu akan diberikan kepada warga umum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/011628327/sebagian-rampung-pengerjaan-jalan-poros-antar-kecamatan-di-banyuwangi-terus-dikebut">Sebagian Rampung, Pengerjaan Jalan Poros Antar-Kecamatan di Banyuwangi Terus Dikebut</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penghapusan sanksi administrasi diberikan terhadap sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda tanpa permohonan wajib pajak melalui penyesuaian sistem informasi pajak daerah," tulis keputusan yang diteken Kepala BPD DKI Jakarta Lusiana Herawti pada Jumat (16/6) lalu.</div>

"Program bebas bea balik nama dan diskon pajak kendaraan hadir lagi. Cepetan manfaatkan," tulis akun Instagram resmi Bapenda Jawa Barat.

Bebas Biaya Balik Nama dan Diskon Denda Pajak Akan Diberlakukan di Jawa Barat, Cek di Sini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/20160315102848pbb.jpg" alt="Ilustrasi bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB). Ariyadi/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB). Ariyadi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Semarang beri pembebasan denda tunggakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi wajib pajak. Itu sudah terhitung secara otomatis oleh sistem atau tanpa pengajuan. ”Halo, Sedulur Semarang! Sudah tahu belum, kalau ada pembebasan denda atas tunggakan PBB?” tulis Pemkot Semarang di akun Instagram resminya @semarangpemkot.  Berdasar SK Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang No. B/1214/971.11/III Tahun 2023, teruntuk masa pajak tahun 2018-2022 mendapat penghapusan denda tunggakan PBB.  Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang Indriyasari menyebutkan, wajib pajak bisa membayarkan PBB pada periode 1 - 31 Maret untuk mendapatkan pembebasan denda tunggakan.  ”Untuk pembayaran PBB tahun 2023, kami berikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat, termasuk diskon 10 persen dan bebas denda pajak PBB tahun 2022 ke belakang secara otomatis di sistem,” kata Indriyasari seperti dilansir dari Antara.  Iin, sapaan akrab Indriyasari menjelaskan, wajib pajak bisa mendapatkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang diedarkan melalui rukun tetangga/rukun warga (RT/RW) setempat. Namun, wajib pajak juga bisa mendapatkan SPPT secara online dengan mengunduh sendiri di laman https://e-spptpbb.semarangkota.go.id mulai 10 Maret.  ”Tahun 2023 penyampaian SPPT PBB kepada masyarakat akan dilakukan secara elektronik, ini adalah satu terobosan atau lompatan yang perlu diapresiasi dan kita dukung bersama,” ujar Indriyasari.  Selain itu, dia menambahkan, Pemkot Semarang turut memberikan stimulus pembebasan PBB untuk aset dengan nilai jual objek pajak (NJOP) di bawah Rp 250 juta.  ”Ibu Wali Kota Semarang juga memberikan stimulus berupa pembebasan PBB di mana NJOP di bawah Rp250 juta ketetapannya nol (nihil),” papar Indriyasari.  Berbagai program itu, menurut dia, merupakan stimulus untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Semarang, terutama dari PBB.  ”Adapun target PBB Tahun 2022 Rp 550.500.000.000 dengan realisasi penerimaan Rp 569.293.051.640. Target PBB tahun ini naik menjadi Rp 652.000.000.000,” tutur Indriyasari.

Pemkot Semarang Bebaskan Denda Tunggakan Pembayaran PBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Screenshot_20230211_121611.jpg" alt="Gubernur Riau Syamsuar meninjau program pemutihan pajak di Samsat Kota Pekanbaru. Pemprov Riau/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Riau Syamsuar meninjau program pemutihan pajak di Samsat Kota Pekanbaru. Pemprov Riau/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 47.966 kendaraan bermotor di Provinsi Riau memanfaatkan program pemutihan atau penghapusan denda keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor. Program itu dimulai sejak 1 Februari.  Kepala Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Riau M. Sayoga mengatakan, masyarakat antusias dengan program itu. Dari total 47 ribu lebih kendaraan bermotor yang membayar pajak tersebut, pendapatan asli daerah berhasil dihimpun sebanyak Rp 57.092.484.979.  ”Masyarakat yang memanfaatkan program pemutihan denda pajak saat ini mulai banyak, terbukti dengan perolehan pendapatan daerah sebesar Rp 57 miliar lebih dalam kurun waktu sepekan lebih,” sebut Sayoga seperti dilansir dari Antara.  Lebih lanjut menurut dia, untuk jenis kendaraan yang paling banyak dibayarkan pajak kendaraan bermotornya yakni kendaraan roda dua sebanyak 32.911 unit. Lalu kendaraan mini bus 9.240 unit, mobil bak terbuka 2.187 unit, jeep 1.301 unit, truk 1.555 unit, sedan 365 unit, bus 6 unit, truk kecil 289 unit, mikrobus sebanyak 75 unit, serta motor roda tiga sebanyak 37 unit.  Dia mengimbau masyarakat untuk tidak menunggu hingga waktu akhir program baru membayar pajak. Sehingga bisa terhindar dari penumpukan dan masyarakat tidak terlalu lama mengantre.  ”Karena program penghapusan denda keterlambatan membayar pajak ini hingga 31 Mei. Jadi masih ada cukup waktu,” tutur Sayoga.  Sementara itu, Kasubdit Regident Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Riau AKBP Budi Setiyono mengatakan, wajib pajak membeludak sejak diberlakukannya program 7 Berkah Pajak Daerah. Pihaknya mencatat terjadi jumlah peningkatan hingga 74 persen.  ”Antusias masyarakat sangat tinggi sejak awal diberlakukannya program 7 Berkah Pajak Daerah. Kenaikan sampai 74 persen sejak 1 Februari,” terang Budi.  Melihat antusias masyarakat yang tinggi, petugas pun sampai mendirikan tenda di lokasi. Tenda didirikan demi memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat yang membayar pajak.  ”Untuk Samsat Kota kita dirikan tenda di lokasi karena meningkatnya masyarakat bayar pajak. Tentu ini bentuk pelayanan kami agar masyarakat juga nyaman saat melakukan pembayaran,” sebut Budi.

47.966 Kendaraan Manfaatkan Program Pemutihan Denda Pajak di Riau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Ilustrasi-kantor-pembayaran-pajak-di-surabaya-3.jpg" alt="Ilustrasi warga membayar pajak. Pemkot Surabaya for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi warga membayar pajak. Pemkot Surabaya for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kembali menggulirkan Program Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Program tersebut berlaku mulai 15 September hingga 30 November.  Kepala Bapenda Kota Surabaya Musdiq Ali Suhudi mengatakan, program itu bertujuan meringankan beban masyarakat pada masa pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Juga, dalam rangka menyambut Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Pahlawan.  ”Program penghapusan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), berlaku mulai 15 September hingga 30 November,” kata Musdiq Ali Suhudi, Jumat (16/9).  Kebijakan tersebut, tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif terhadap Denda Pajak Bumi dan Bangunan kepada Masyarakat dalam Rangka Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Pahlawan.  Musdiq mengajak masyarakat Surabaya yang memiliki tunggakan PBB untuk memanfaatkan program tersebut. Apalagi, kebijakan itu menghapuskan denda PBB mulai 1994 sampai 2022.  ”Pemberian program penghapusan sanksi administratif terhadap denda Pajak Bumi dan Bangunan tersebut, dengan membayarkan pokok pajak pada periode tersebut,” terang Musdiq Ali Suhudi.  Menurut dia, masyarakat Surabaya yang membayar pokok PBB, secara otomatis akan terhapus sanksi administrasinya.  ”Pembayaran PBB di Surabaya pun cukup mudah. Masyarakat hanya perlu menunjukan SPPT PBB yang dapat diunduh melalui website pbb.surabaya,go.id,” ujar Musdiq Ali Suhudi.  Mantan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Surabaya itu menjelaskan, pembayaran PBB dapat dilakukan dengan mendatangi kantor Bapenda di Jalan Jimerto Nomor 25 - 27 Surabaya.  Selain itu, pembayaran juga bisa dilakukan melalui Kantor UPTB pelayanan pajak terdekat, mobil layanan pajak keliling, dan bank yang bekerja sama dengan Pemkot Surabaya. Yakni, Bank Jatim, Bank Mandiri, dan Bank BNI.  ”Bagi masyarakat Surabaya yang tidak sempat datang ke tempat-tempat pembayaran tersebut, dapat melakukan pembayaran secara online melalui marketplace yang bekerja sama dengan Pemkot Surabaya dan Bank Jatim,” papar Musdiq Ali Suhudi.  ”Apabila terdapat informasi yang kurang jelas terhadap program penghapusan sanksi administratif dalam rangka Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Pahlawan, masyarakat dapat mendatangi Kantor Bapenda di Jalan Jimerto Nomor 25 - 27 Surabaya,” tambah dia.

Warga Surabaya Bebas Bayar Denda Pajak PBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Dewa-Indra-2022.jpg" alt="Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra. Pemprov Bali/Antara" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra. Pemprov Bali/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Provinsi Bali kembali meluncurkan kebijakan pemutihan atau relaksasi bagi penunggak pajak kendaraan bermotor di Pulau Dewata yang berlaku mulai 4 April.  ”Jadi, kami menyadari bahwa masyarakat yang belum bayar pajak bukan karena kesadaran mereka yang rendah, namun karena situasi ekonomi kita yang belum pulih benar,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra seperti dilansir dari Antara di Denpasar.  Kebijakan pemutihan pajak ini tertuang dalam Pergub Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Denda terhadap Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasar data yang dihimpun hingga Februari 2022, terdapat 449.249 unit kendaraan yang belum menunaikan kewajiban membayar pajak dengan nilai total sekitar Rp 223 miliar.  ”Dengan kebijakan relaksasi pajak ini, bagi masyarakat yang terlambat dan belum membayar pajak tidak perlu membayar bunga dan denda, hanya wajib membayar pajaknya saja,” ucap Dewa Made Indra dalam Sosialisasi Pergub No 14 Tahun 2022 tersebut.  Menurut dia, pergub tersebut dibuat sebagai bentuk pemahaman perekonomian Bali yang belum pulih betul, sehingga masyarakat masih merasakan beban yang berat dan menjadikan bayar pajak bukan sebagai prioritas lagi.  ”Pada pengujung 2021, kontraksi ekonomi masih terjadi di Bali, walaupun tidak sebesar 2020, namun ekonomi kita masih negatif. Saya harap 2022 pergerakan sudah mulai ada sehingga ekonomi Bali bisa tumbuh dan positif lagi,” ujar Dewa Indra.  Selain itu, birokrat asal Buleleng itu pun menambahkan tujuan pemutihan kali ini juga untuk memperbaiki basis data kendaraan masyarakat Bali. ”Apakah kendaraan itu masih ada atau tidak, itu perlu dilakukan pengecekan karena memang tidak melapor atau membayar pajak. Jadi pendataan ini juga penting untuk kita ke depannya,” tutur Dewa Made Indra.  Dewa Indra mengingatkan para petugas di setiap UPT Samsat untuk melakukan pelayanan yang prima serta humanis kepada para wajib pajak. ”Tugas kita ada dua yaitu sosialisasikan kebijakan ini, serta berikan pelayanan terbaik,” papar Dewa Made Indra.  Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali I Made Santha menambahkan, telah terjadi penurunan 26,36 persen pembayaran pajak pada Februari 2022 dibandingkan dengan bulan yang sama pada 2021.  Dia pun menyadari faktor ekonomi adalah aspek terpenting yang mempengaruhi rendahnya pembayaran pajak terutama di bidang otomotif di Bali. ”Sehingga untuk meringankan beban masyarakat, Gubernur Bali terus berupaya mengeluarkan kebijakan pro rakyat, seperti pemutihan ini yang dimulai pada 4 April sampai 31 Agustus,” kata Santha.  Sebelumnya, Gubernur Bali telah mengeluarkan peraturan relaksasi pajak berupa pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) II, dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 63 Tahun 2021 yang berlaku mulai 5 Januari sampai 3 Juni.

Pemprov Bali Luncurkan Pemutihan Bagi Penunggak Pajak Kendaraan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG-20220403-WA0085.jpg" alt="Pamflet penghapusan denda PBB. Armuji for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Pamflet penghapusan denda PBB. Armuji for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Surabaya berlakukan penghapusan sanksi administratif berupa denda PBB. Kebijakan itu berlaku mulai 1 April hingga 30 Juni memperingati Hari Jadi Kota Surabaya Ke-729.  Aturan itu tertuang dalam Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2022 yang diterbitkan pada 16 Maret 2022. Dengan aturan tersebut, Pemkot Surabaya berharap mampu membantu meringankan beban masyarakat Kota Surabaya yang memiliki tanggungan denda PBB.  Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menyebutkan, sanksi administratif berupa denda yang dihapus pada 1994 sampai 2022 yang akan dilaksanakan melalui Badan Pendapatan Daerah. ”Saya berharap agar program ini dapat disosialisasikan dengan baik dan masyarakat bisa memanfaatkan sebaik mungkin,” ujar Armuji.  Selain untuk meningkatkan penerimaan kas daerah kebijakan itu juga untuk memberikan keringanan bagi masyarakat. Hingga saat ini, lanjut dia, terdapat 669.871 objek pajak bumi bangunan yang terdaftar di Pemerintah Kota Surabaya.  Armuji juga menegaskan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji berkomitmen untuk meningkatkan penatausahaan pengelolaan keuangan dan pelayanan pajak yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi.  ”Kita menyadari bahwa pembangunan di Kota Surabaya tidak lepas dari partisipasi masyarakat melalui pembayaran pajak. Oleh karena itu, kita permudah akses masyarakat terhadap pajak,” tutur Armuji.  Berdasar laporan Bapeda (Badan Pendapatan Daerah), penyumbang terbesar PAD pada triwulan pertama 2022 ada di sektor pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar 29,74 persen dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar 29,02 persen.  Pemkot Surabaya menargetkan pendapat asli daerah (PAD) pada 2022 sebesar Rp 4.768.251.212.071 dan APBD Surabaya 2022 Rp 10,3 triliun. ”Saat ini fokus APBD Surabaya 2022 di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pergerakan atau pemulihan ekonomi,” ucap Armuji.

Peringati HUT Ke-729, Pemkot Surabaya Hapus Denda PBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/siap-siap-kena-denda-200-persen_m_158562.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah program amnesti pajak berakhir, pemerintah menerbitkan beleid yang mengatur pengenaan pajak bagi harta yang tak dilaporkan dalam tax amnesty. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap sebagai Penghasilan tersebut telah ditetapkan pada 6 September 2017.  Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menjelaskan, setiap wajib pajak (WP) berhak mendapatkan pengampunan pajak dengan menyampaikan surat pernyataan harta pada 1 Juli 2016 sampai 31 Maret 2017. Namun, walaupun program amnesti pajak telah berakhir pada 31 Maret 2017, ada konsekuensi bagi WP dalam tiga kategori.&nbsp;Yang pertama, peserta amnesti pajak dan ditemukan harta yang tidak diungkapkan dalam surat pernyataan harta (SPH). &rdquo;Maka, harta bersih yang ditemukan dianggap sebagai penghasilan dan dikenai PPh sesuai ketentuan dan sanksi sebesar 200 persen,&rsquo;&rsquo; ujarnya kemarin (20/9). Kemudian, tutur Yoga, kategori kedua adalah peserta program amnesti pajak yang gagal melaksanakan komitmen repatriasi atau investasi dalam negeri. Konsekuensinya, harta bersih tambahan yang diungkapkan dalam SPH dianggap sebagai penghasilan tahun pajak 2016 dan dikenai PPh serta sanksi sesuai aturan yang berlaku. Yang terakhir, bukan peserta amnesti pajak dan ditemukan harta yang tidak diungkapkan dalam surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan.&nbsp;Maka, konsekuensinya, harta bersih yang ditemukan dianggap sebagai penghasilan saat ditemukan dan dikenai PPh serta sanksi sesuai aturan.&nbsp;  Pemerintah juga mengatur tarif pajak penghasilan final dengan tarif lebih ringan, yakni 12,5 persen. Tarif tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan tarif yang diberikan pada kelompok WP badan sebesar 25 persen dan WP orang pribadi yang pajaknya mencapai 30 persen. Yang masuk kategori itu, WP yang memiliki penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas hingga Rp 4,8 miliar. Kemudian, ada pula WP dengan penghasilan bruto selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas hingga Rp 632 juta dan penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas yang secara total jumlah penghasilan bruto dari keduanya paling banyak Rp 4,8 miliar.  &rsquo;&rsquo;Penyesuaian tarif ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa WP tersebut masih perlu dibina dan dikembangkan tanpa dibebani pajak yang tinggi,&rsquo;&rsquo; katanya. &nbsp;  Namun, jelas Yoga, PP itu tidak berlaku bagi masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Sebagai informasi, batasan PTKP adalah Rp 54 juta per tahun.&nbsp;PP tersebut juga dikecualikan bagi WP yang memiliki penghasilan dari warisan atau hibah yang sudah dilaporkan dalam SPT pewaris atau pemberi hibah.  Yoga pun berharap, dengan terbitnya PP itu, masyarakat bersedia melaporkan harta dari penghasilan yang belum dibayarkan pajaknya dan harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan. Begitu juga WP yang belum mengikuti program amnesti pajak. Dia mengungkapkan, masyarakat sebaiknya segera melakukan pembentulam SPT sebelum nanti dilakukan pemeriksaan. &rsquo;&rsquo;Maka, selama belum dilakukan pemeriksaan, WP masih dapat melakukan pembetulan SPT dengan melaporkan harta tersebut serta penghasilan dan pajak yang harus dibayar.&nbsp;Tapi, kalau sudah diperiksa, tidak bisa,&rsquo;&rsquo; jelasnya. (*)

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#denda pajak

Berita Terkini